Heru Cokro (lahir 23 Desember 1974)adalah Jenderal Lapangan[1] atau Koordinator Jenderal pada peristiwa Pendudukan Gedung DPR/MPR RI oleh mahasiswa (19 – 21 Mei 1998) yang berujung pada pengunduran Presiden RI saat itu, Soeharto. Heru Cokro sendiri saat itu berkiprah formal sebagai Sekretaris Jenderal Badan Perwakilan Mahasiswa Universitas Indonesia (BPM UI) periode 1997 – 1998.

Heru Cokro
Lahir23 Desember 1974 (umur 49)
Indonesia Surakarta
KebangsaanIndonesia Indonesia
AlmamaterUniversitas Indonesia
PekerjaanPengusaha
Dikenal atasAktivis reformasi
Pendudukan Gedung DPR/MPR
National President JCI Indonesia
Suami/istriSoraya
AnakSabrina Alesha Cokro

Keluarga dan Pendidikan

Dilahirkan sebagai putra pertama dari Prijono Abdullah Chayan dan Farida Dumas Siregar, Heru Cokro lahir di Solo, Jawa Tengah, pada tanggal 23 Desember 1974. Menghabiskan banyak masa kecilnya di Depok, Jawa Barat, Heru menikah dengan Soraya dan telah dikaruniai seorang putri, Sabrina Alesha Cokro.

Heru menamatkan pendidikan SLTA di SMA Negeri 3 Surakarta. Pada tahun 1993, Heru melanjutkan pendidikannya di Fakultas Psikologi Universitas Indonesia (UI) dan lulus pada tahun 1999. Tahun 2004, Heru menyelesaikan S2 Psikologi Sumber Daya Manusia Terapan di program paska sarjana Psikologi UI.

Pendudukan Gedung DPR/MPR RI (19 – 21 Mei 1998)

Aksi pendudukan gedung DPR/MPR merupakan inisiatif para ketua lembaga anggota Forum Komunikasi Senat Mahasiswa Jakarta (FKSMJ). Pada kelanjutannnya, aksi ini berkembang menjadi aktivitas massif yang menjadi salah satu faktor pendorong mundurnya Soeharto dari kepresidenan.[2]

Dimulai dengan bermalamnya kontingen para ketua lembaga formal kemahasiswaan yang bergabung FKSMJ dengan jumlah lebih kurang 50 orang pada tanggal 18 Mei 1998, yang dipimpin Henri Basel (Ketua Senat Mahasiswa IKIP Jakarta) sebagai koordinator aksi dan Heru Cokro sebagai koordinator lapangan.[3] Sasaran dari aksi ini adalah mempertahankan momentum tuntutan mundurnya Soeharto dari kursi kepresidenan.

Kontingen kecil ini berkembang menjadi ribuan massa mahasiswa yang terus bertahan menduduki gedung DPR/MPR RI sampai turunnya Soeharto. Tetapi, akumulasi massa yang bergabung ternyata bukan sekedar kelompok massa yang berafiliasi dengan FKSMJ, dan menuntut mekanisme koordinasi baru. Pada perkembangannya, kelompok-kelompok massa ini kemudian membentuk struktur aksi baru dan menunjuk Heru sebagai Jenderal Lapangan (Koordinator Jenderal), sementara arahan dan kebijakan aksi dari kontingen FKSMJ tetap diakomodir lewat Heru, dengan persetujuan anggota struktur aksi yang lain.[4][5]

Struktur koordinasi aksi yang dibentuk ini terus bertahan mengawal dan mengkoordinasi proses pendudukan gedung DPR/MPR RI, sampai akhirnya tanggal 21 Mei 1998, Soeharto berhenti dari tampuk kepresidenan.

Karier, Entrepreneurship dan Aktivitas Sosial

 
Pelantikan Heru Cokro sebagai Presiden JCI Indonesia

Setelah meninggalkan status kemahasiswaan, Heru berkarier sebagai Human Resources Development (HRD) Analyst di perusahaan otomotif, PT Astra International Tbk – Daihatsu Diarsipkan 2018-05-17 di Wayback Machine. (2000 – 2003), dan setelahnya menjadi HRD Specialist di The Nature Conservancy (2003 – 2004), Lembaga Swadaya Masyarakat International yang bergerak di bidang konservasi dan perlindungan alam.

Pada akhir tahun 2004, Heru mendirikan perusahaannya sendiri yang bergerak di bidang konsultansi manajemen SDM, PT Inti Sumber Daya Manusia (ISDM), dan pada tahun 2006, terlibat dalam proses pendirian perusahaan penyedia informasi dan jasa pelatihan terpadu pertama di Indonesia, PT Training Master Indonesia Diarsipkan 2020-08-09 di Wayback Machine. (TMI).

Sebagai pengusaha, Heru tercatat sebagai sebagai Ketua Badan Diklat HIPMI (Himpunan Pengusaha Muda Indonesia)[6][7][8] dan National President Junior Chamber International Indonesia (JCI Indonesia).[9][10][11] Heru pun aktif dalam organisasi kepemudaan dan tercatat sebagai Ketua DPP KNPI Bidang Pendidikan Nasional[12] [13] serta menjadi penggagas dan koordinator situs web Petisi Nasional[pranala nonaktif permanen], sebuah situs web yang menyediakan media petisi dan akuntabilitas publik secara online.

Wacana dan Ide

Selain aktif menulis, Heru kerap menjadi narasumber untuk topik-topik ketenagakerjaan dan pengembangan organisasi di berbagai media nasional. Menjelang rencana revisi UU No. 13/2003 yang batal pada tahun 2006, Heru tercatat mengusulkan wacana untuk me-rekonstruksi model interaksi antara pekerja, pengusaha dan pemerintah, yang ia beri tajuk Revisi Sosial.[14] Kemudian pada tahun 2006 pula, Heru mengusulkan perlunya intervensi pemerintah bersama asosiasi profesi yang ada terhadap ketimpangan perlakuan terhadap pekerja lokal dibanding pekerja asing.[15]

Referensi

  1. ^ Rizkiandi, Rosidi (2016). Mahasiswa Dalam Pusaran Reformasi: Kisah yang Tak Terungkap. Penerbit Universitas Indonesia. hlm. 270. ISBN 978-979-456-655-8. 
  2. ^ Kristian Erdianto (21 Mei 2016). "Pendudukan Gedung DPR MPR, Puncak Protes Rakyat yang Jatuhkan Soeharto". Kompas.com. Diakses tanggal 10 Mei 2020. 
  3. ^ Tugiman, Hiro (1999). Budaya Jawa & Mundurnya Presiden Soeharto. Penerbit Kanisius. hlm. 129. ISBN 978-979-456-655-8. Diakses tanggal 10 Mei 2020. [pranala nonaktif permanen]
  4. ^ Rizkiandi, Rosidi (2016). Mahasiswa Dalam Pusaran Reformasi: Kisah yang Tak Terungkap. Penerbit Universitas Indonesia. hlm. 337. ISBN 978-979-456-655-8. 
  5. ^ Cokro, Heru (2008). Pendudukan Gedung DPR/MPR: Kesaksian Aktivis Mahasiswa 1998. Penerbit Teraju. ISBN 978-979-360-390-2. Diakses tanggal 10 Mei 2020. 
  6. ^ Gara Kunjana (10 Oktober 2016). "Diklatnas HIPMI-Lemhannas untuk siapkan Kepemimpinan Nasional". investor.co.id. Diakses tanggal 10 Mei 2020. 
  7. ^ Martin Sihombing (14 Oktober 2016). "Menteri PUPR Tantang HIPMI Garap Proyek Infrastruktur". ekonomi.bisnis.com. Diakses tanggal 10 Mei 2020. 
  8. ^ "Bangun Kekompakan Antar Pengusaha Muda, Hipmi Gelar Outbound". beritasatu.com. 16 Oktober 2016. Diakses tanggal 10 Mei 2020. 
  9. ^ B Kunto Wibisono (22 Januari 2014). "Pengurus JCI Indonesia 2014 resmi dilantik". antaranews.com. Diakses tanggal 30 April 2014. 
  10. ^ Danang Setiaji Prabowo (22 Januari 2014). "JCI Indonesia Dorong Indonesia Jadi Kekuatan Ekonomi Global". tribunnews.com. Diakses tanggal 30 April 2014. 
  11. ^ Anne Septi Yunisa (29 April 2014). "Pengurus Muda Anggota JCI Tembus 200 Ribu". jogja.tribunnews.com. Diakses tanggal 10 Mei 2020. 
  12. ^ "Dicari Pahlawan Anti Korupsi". Integrito. November 2009. Diakses tanggal 10 Mei 2020 Hal 11.  [pranala nonaktif permanen]
  13. ^ Santi Andriani (16 September 2011). "KNPI Sulit Disatukan". inilah.com. Diakses tanggal 10 Mei 2020. 
  14. ^ Antara/Abi (13 Mei 2006). "Revisi Sosial Perlu Dilakukan untuk Ubah Peran Tradisional Buruh". republika.co.id. Diakses tanggal 10 Mei 2020. 
  15. ^ Siaran Pers (29 November 2007). "Upah Pekerja Dan Konsultan Lokal Hanya 1/10 Warga Asing". beritasore.com. Diakses tanggal 10 Mei 2020. 

Pranala luar