Wikipedia

Sejarah Negara Palestina

aspek sejarah
Revisi sejak 17 Juli 2022 06.25 oleh EnsiklopediaXylon (bicara | kontrib)
Artikel ini bukan mengenai Sejarah Palestina.

Sejarah Negara Palestina menggambarkan pendirian dan evolusi Negara Palestina di Tepi Barat dan Jalur Gaza.

Selama periode Mandat, banyak rencana pembagian Palestina diusulkan tetapi tanpa persetujuan semua pihak. Pada tahun 1947, Rencana Pembagian untuk Palestina dipilih. Hal ini memicu perang Palestina 1947–1949 dan menyebabkan, pada tahun 1948, pembentukan negara Israel di bagian dari Mandat Palestina ketika Mandat berakhir. Jalur Gaza berada di bawah pendudukan Mesir, dan Tepi Barat diperintah oleh Yordania, sebelum kedua wilayah itu diduduki oleh Israel dalam Perang Enam Hari 1967. Sejak saat itu muncul usulan untuk mendirikan negara Palestina. Pada tahun 1969, misalnya, Organisasi Pembebasan Palestina mengusulkan pembentukan negara binasional di seluruh bekas wilayah Mandat Inggris. Usulan ini ditolak oleh Israel, karena akan sama dengan pembubaran negara Israel. Dasar dari proposal saat ini adalah untuk solusi dua negara di sebagian atau seluruh wilayah Palestina—Jalur Gaza dan Tepi Barat, termasuk Yerusalem Timur, yang telah diduduki oleh Israel sejak 1967.

Bendera Negara Palestina

Latar belakang

Masa Utsmaniyah

Pada pembubaran Kesultanan Utsmaniyah setelah Perang Dunia I, negara-negara Eropa yang menang membagi banyak wilayah komponennya menjadi negara-negara yang baru dibentuk di bawah mandat Liga Bangsa-Bangsa sesuai dengan kesepakatan yang telah dicapai dengan pihak berkepentingan lainnya.[1] Di Timur Tengah, Suriah (termasuk Lebanon Kristen sebagai wilayah otonom Utsmaniyah dan daerah sekitarnya yang menjadi Republik Lebanon) berada di bawah kendali Prancis, sementara Mesopotamia dan Palestina diberikan kepada Inggris.

Sebagian besar dari negara-negara ini mencapai kemerdekaan selama tiga dekade berikutnya tanpa kesulitan besar, meskipun di beberapa rezim, warisan kolonial berlanjut melalui pemberian hak eksklusif untuk memasarkan/memproduksi minyak dan mempertahankan pasukan untuk mempertahankannya.[butuh rujukan] Palestina tetap bermasalah.

Nasionalisme Arab meningkat setelah Perang Dunia II, mungkin mengikuti contoh nasionalisme Eropa. Keyakinan Pan-Arabis menyerukan pembentukan satu negara sekuler untuk semua orang Arab.

Periode Mandat

Lihat pula: Mandat Britania atas Palestina dan Mandat Britania untuk Palestina (instrumen hukum)
 
Tiga proposal untuk administrasi Palestina setelah Perang Dunia I:
  "Administrasi Internasional" diusulkan pada tahun 1916 oleh Perjanjian Sykes–Picot

  Proposal Organisasi Zionis 1919 di Konferensi Perdamaian Paris

  Perbatasan akhir tahun 1923–1948 Mandat Palestina

Pada tahun 1917 Pemerintah Inggris mengeluarkan Deklarasi Balfour yang menyatakan dukungan Inggris untuk pendirian di Palestina sebuah "tanah air untuk orang-orang Yahudi". Deklarasi tersebut diterima dengan antusias oleh banyak orang Yahudi di seluruh dunia, tetapi ditentang oleh para pemimpin Palestina dan Arab, yang kemudian mengklaim bahwa tujuannya adalah pelanggaran janji yang dibuat kepada Syarif Mekkah pada tahun 1915, sebagai imbalan atas bantuan Arab dalam memerangi Kesultanan Utsmaniyah selama Perang Dunia I.

Banyak proposal yang berbeda telah dibuat dan terus dibuat untuk menyelesaikan dilema tujuan yang bersaing, termasuk negara Arab, dengan atau tanpa populasi Yahudi yang signifikan, negara Yahudi, dengan atau tanpa populasi Arab yang signifikan, negara bi-nasional tunggal. negara, dengan atau tanpa beberapa derajat kantonisasi, dua negara, satu bi-nasional dan satu Arab, dengan atau tanpa beberapa bentuk federasi, dan dua negara, satu Yahudi dan satu Arab, dengan atau tanpa beberapa bentuk federasi.

Pada saat yang sama, banyak pemimpin Arab menyatakan bahwa Palestina harus bergabung dengan negara Arab yang lebih besar yang mencakup wilayah Levant. Harapan ini diungkapkan dalam Perjanjian Faisal-Weizmann, yang ditandatangani oleh calon penguasa Irak Faisal I dan pemimpin Zionis Chaim Weizmann. Meskipun demikian, janji negara Pan-Arab termasuk Palestina pupus ketika Suriah, Lebanon, dan Yordania mendeklarasikan kemerdekaan dari penguasa Eropa mereka, sementara Palestina barat bercokol dalam konflik Arab-Yahudi yang berkembang.

Mengingat perkembangan ini, orang-orang Arab mulai menyerukan negara mereka sendiri di Mandat Britania atas Palestina dan mengakhiri dukungan Inggris terhadap penciptaan tanah air Yahudi dan imigrasi Yahudi. Gerakan ini memperoleh tenaga melalui tahun 1920-an dan 1930-an ketika imigrasi Yahudi meningkat. Di bawah tekanan dari gerakan nasionalis yang muncul, Inggris memberlakukan Buku Putih, serangkaian undang-undang yang sangat membatasi imigrasi Yahudi dan penjualan tanah kepada orang Yahudi. Hukum yang disahkan pada tahun 1922, 1930, dan 1939, bervariasi dalam tingkat keparahannya, tetapi semua berusaha untuk menemukan keseimbangan antara simpati Inggris dengan orang-orang Yahudi dan Arab.

Korespondensi McMahon–Hussein

Artikel utama: Korespondensi McMahon–Hussein

Komisi Peel (1936-1937)

Artikel utama: Komisi Peel

Liga Arab dan Komite Tinggi Arab (1945)

Para pencetus Liga Arab berusaha untuk memasukkan orang-orang Arab Palestina ke dalam keanggotaan Liga sejak awal.[2] Lampiran dari Pakta Liga menyatakan:[3]

Meskipun Palestina tidak mampu mengendalikan nasibnya sendiri, atas dasar pengakuan kemerdekaannya, Kovenan Liga Bangsa-Bangsa menetapkan sistem pemerintahan untuknya. Keberadaannya dan kemerdekaannya di antara bangsa-bangsa, oleh karena itu, tidak dapat dipertanyakan lagi "de jure" daripada kemerdekaan negara-negara Arab lainnya... Oleh karena itu, Negara-negara penandatangan Pakta Liga Arab mempertimbangkan bahwa dalam melihat keadaan khusus Palestina, Dewan Liga harus menunjuk delegasi Arab dari Palestina untuk berpartisipasi dalam pekerjaannya sampai negara ini menikmati kemerdekaan yang sebenarnya.

Pada November 1945, Liga Arab membentuk kembali Komite Tinggi Arab yang terdiri dari dua belas anggota[4] sebagai badan eksekutif tertinggi Arab Palestina di wilayah Mandat Inggris atas Palestina. Komite tersebut didominasi oleh Partai Arab Palestina dan langsung diakui oleh negara-negara Liga Arab. Pemerintah Mandat mengakui Komite baru dua bulan kemudian. Konstitusi Liga Negara-negara Arab mengatakan keberadaan dan kemerdekaan Palestina tidak dapat dipertanyakan de jure meskipun tanda-tanda lahiriah kemerdekaan ini tetap terselubung akibat force majeure.[5]

Pada tahun 1946, para pemimpin Yahudi, termasuk Nahum Goldmann, Rabbi Abba Silver, Moshe Shertok, dan David Ben-Gurion mengusulkan persatuan antara Arab Palestina dan Transyordania.[6]

Selain itu, juga di tahun 1946, para pemimpin gerakan Zionis di AS meminta penundaan penetapan permohonan oleh Transyordania untuk keanggotaan Perserikatan Bangsa-Bangsa sampai status Mandat Palestina secara keseluruhan ditentukan.[7] Namun, pada sesi terakhirnya, Liga Bangsa-Bangsa mengakui kemerdekaan Transyordania, dengan persetujuan Inggris.

Pada bulan April 1947, selama kegiatan Komite Khusus PBB tentang Palestina, Komite Tinggi Arab mengartikulasikan tuntutannya dalam solusi untuk Masalah Palestina:

  1. Penghentian total migrasi Yahudi ke Palestina.
  2. Penghentian total penjualan tanah kepada orang Yahudi.
  3. Pembatalan Mandat Inggris di Palestina dan Deklarasi Balfour.
  4. Pengakuan hak orang Arab atas tanah mereka dan pengakuan kemerdekaan Palestina sebagai negara berdaulat, seperti semua negara Arab lainnya, dengan janji untuk memberikan hak minoritas kepada orang Yahudi menurut aturan Demokrasi.

Rencana Pembagian PBB untuk Palestina

Artikel utama: Rencana Pembagian Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Palestina

Pada tanggal 29 November 1947, Perserikatan Bangsa-Bangsa menyetujui untuk mengakhiri Mandat Britania untuk Palestina dari tanggal 1 Agustus 1948, untuk berakhirnya konflik di wilayah tersebut, dengan pemecahbelahan wilayah mandat itu. Rencana tersebut kemudian disebut Rencana Pembagian Palestina atau Resolusi 181. Rencana tersebut disetujui oleh Majelis Umum PBB dengan 33 setuju, 13 menolak, dan 10 netral.

Perang Sipil 1947-1948

Setelah pemberlakuan resolusi PBB, kurang dari setengah tahun pertempuran skala besar pecah antara komunitas Arab dan Yahudi di Palestina. Pada saat Israel mendeklarasikan kemerdekaannya pada 14 Mei 1948, hasil dari pertempuran lima setengah bulan ini adalah "kemenangan Yahudi yang menentukan". Dari satu sisi, hasilnya "Kekuatan militer Arab Palestina dihancurkan". Dari sisi lainnya hasilnya "Haganah bertransformasi dari milisi menjadi tentara".

Pada 12 April 1948, Liga Arab mengumumkan:

Tentara Arab akan memasuki Palestina untuk menyelamatkannya. Yang Mulia (Raja Farouk, mewakili Liga) ingin menjelaskan dengan jelas bahwa tindakan tersebut harus dipandang sebagai tindakan sementara dan tanpa karakter pendudukan atau pembagian Palestina, dan bahwa setelah selesai pembebasannya, negara itu akan diserahkan kepada pemiliknya untuk memerintah dengan cara yang mereka suka.[8]

Perang 1948 hingga 1967

Perang Arab–Israel (1948)

Artikel utama: Perang Arab-Israel 1948

Perang ini disebut oleh Israel sebagai Perang Kemerdekaan. Namun, bagi Palestina, ini disebut sebagai bencana atau Nakbah.

Aneksasi Tepi Barat oleh Yordania

Artikel utama: Aneksasi Tepi Barat oleh Yordania

Protektorat Seluruh Palestina

Artikel utama: Protektorat Seluruh Palestina

Perang Enam Hari (1967)

Artikel utama: Perang Enam Hari

Organisasi Pembebasan Palestina dan solusi negara binasional

Sebelum Perang Enam Hari, gerakan kemerdekaan Palestina mendapat dorongan pada tahun 1964 ketika Organisasi Pembebasan Palestina didirikan. Tujuannya, sebagaimana dinyatakan dalam Perjanjian Nasional Palestina adalah untuk mendirikan negara Palestina di seluruh Mandat Inggris, sebuah pernyataan yang meniadakan hak Israel. Organisasi Pembebasan Palestina akan menjadi kekuatan utama dalam gerakan nasional Palestina secara politik, dan pemimpinnya, Yasser Arafat kelahiran Mesir, akan dianggap sebagai pemimpin rakyat Palestina.

Pada tahun 1969, gerakan Fatah, menerima sebagai fait accompli kehadiran sejumlah besar orang Yahudi di Palestina, menyatakan bahwa itu tidak berperang melawan orang Yahudi, tetapi melawan Israel sebagai entitas rasis dan teokratis. Dewan nasional kelima Organisasi Pembebasan Palestina pada bulan Februari 1969 mengeluarkan resolusi yang menegaskan bahwa tujuan Organisasi Pembebasan Palestina adalah "untuk membangun masyarakat yang bebas dan demokratis di Palestina untuk semua orang Palestina apakah mereka Muslim, Kristen atau Yahudi". Namun, Organisasi Pembebasan Palestina tidak berhasil membangun dukungan untuk solusi dua negara dalam masyarakat Israel, yang meletakkan dasar bagi pelingkupan kembali tujuan Organisasi Pembebasan Palestina menuju pembagian menjadi dua negara.[9]

Perpecahan antara kepemimpinan Yordania dan Palestina (1970)

Setelah peristiwa September Hitam di Yordania, perpecahan antara kepemimpinan Palestina dan Kerajaan Yordania terus melebar. Liga Arab menegaskan hak rakyat Palestina untuk menentukan nasib sendiri dan meminta semua negara Arab, termasuk Yordania, untuk berjanji mempertahankan persatuan nasional Palestina dan tidak ikut campur dalam urusan internal Palestina. Liga Arab juga 'menegaskan hak rakyat Palestina untuk mendirikan otoritas nasional yang independen di bawah komando Organisasi Pembebasan Palestina, satu-satunya perwakilan sah rakyat Palestina di wilayah Palestina mana pun yang dibebaskan.' Raja Ḥussein membubarkan parlemen Yordania. Setengah dari anggotanya adalah perwakilan Tepi Barat. Dia meninggalkan klaim Yordania atas Tepi Barat, dan mengizinkan Organisasi Pembebasan Palestina untuk mengambil tanggung jawab sebagai Pemerintah Sementara Palestina. Kerajaan Yordania, Mesir, dan Suriah tidak lagi bertindak sebagai wakil sah rakyat Palestina, atau wilayah mereka.[10][11]

Program Sepuluh Poin

Pada tahun 1974, Organisasi Pembebasan Palestina mengadopsi Program Sepuluh Poin, yang menyerukan pembentukan negara Israel-Palestina yang demokratis (solusi satu negara). Ini juga menyerukan pembentukan pemerintahan Palestina di "setiap bagian" dari wilayahnya yang dibebaskan, sebagai langkah menuju "menyelesaikan pembebasan semua wilayah Palestina, dan sebagai langkah di sepanjang jalan menuju persatuan Arab yang komprehensif." Meskipun hal ini tidak dilihat oleh Israel sebagai moderasi kebijakan Organisasi Pembebasan Palestina yang signifikan, ungkapan tersebut sangat kontroversial di dalam Organisasi Pembebasan Palestina itu sendiri, di mana secara luas dianggap sebagai langkah menuju solusi dua negara. Penerapan program tersebut, di bawah tekanan dari faksi Fatah Arafat dan beberapa kelompok kecil (misalnya DFLP, al-Sa'iqa) menyebabkan banyak kelompok garis keras melepaskan diri dari Arafat dan anggota utama Organisasi Pembebasan Palestina, membentuk Front Penolakan. Sampai batas tertentu, perpecahan ini masih terlihat sampai sekarang. Dokumen diplomatik yang tidak diklasifikasikan mengungkapkan bahwa pada tahun 1974, menjelang debat PBB yang memberikan status pengamat kepada Organisasi Pembebasan Palestina, beberapa bagian dari kepemimpinan Organisasi Pembebasan Palestina sedang mempertimbangkan untuk mengumumkan pembentukan pemerintah Palestina di beberapa titik.[12] Namun, rencana ini tidak terlaksana.

Pada konferensi puncak Rabat di tahun 1974, Yordania dan anggota Liga Arab lainnya menyatakan bahwa Organisasi Pembebasan Palestina adalah "satu-satunya wakil sah rakyat Palestina [Arab]", dengan demikian melepaskan organisasi itu dengan perannya sebagai perwakilan Tepi Barat.

Selama negosiasi Camp David 1978 antara Israel dan Mesir, Presiden Anwar Sadat mengusulkan pembentukan negara Palestina di Tepi Barat dan Gaza. Israel menolak usulannya.[13]

Dalam pidato yang disampaikan pada 1 September 1982, Presiden AS Ronald Reagan menyerukan pembekuan pemukiman dan terus mendukung otonomi penuh Palestina dalam persatuan politik dengan Yordania. Dia juga mengatakan bahwa "Ini adalah posisi Amerika Serikat yang – sebagai imbalan perdamaian – ketentuan penarikan Resolusi 242 berlaku untuk semua front, termasuk Tepi Barat dan Gaza."[14]

Perjanjian Amman 11 Februari 1985, menyatakan bahwa Organisasi Pembebasan Palestina dan Yordania akan mengejar konfederasi yang diusulkan antara negara bagian Yordania dan negara bagian Palestina.[15] Pada tahun 1988, Raja Hussein membubarkan parlemen Yordania dan melepas klaim Yordania atas Tepi Barat. Organisasi Pembebasan Palestina memikul tanggung jawab sebagai Pemerintahan Sementara Palestina dan sebuah negara merdeka dideklarasikan.[16]

Garis waktu

Deklarasi negara di tahun 1988

Deklarasi Negara Palestina (Bahasa Arab: دولة فلسطين) berlangsung di Aljir pada tanggal 15 November 1988, oleh Dewan Nasional Palestina, badan legislatif Organisasi Pembebasan Palestina. Deklarasi tersebut disetujui oleh Dewan Nasional Palestina dengan suara 253 mendukung, 46 menentang dan 10 abstain. Deklarasi tersebut dibacakan oleh Yasser Arafat pada sesi penutupan DNP ke-19 dengan tepuk tangan meriah.[17] Setelah menyelesaikan pembacaan deklarasi, Arafat, sebagai Ketua Organisasi Pembebasan Palestina mengambil alih gelar "Presiden Palestina".[18] Dengan deklarasi 1988, PNC memberdayakan dewan pusatnya untuk membentuk pemerintahan di pengasingan bila perlu, dan meminta komite eksekutifnya untuk menjalankan tugas pemerintah di pengasingan sampai pembentukannya.[17]

Batas negara tidak ditentukan. Yordania memberikan pengakuan kepada negara dan menyerahkan klaimnya ke Tepi Barat kepada Organisasi Pembebasan Palestina, yang sebelumnya telah ditunjuk oleh Liga Arab sebagai "satu-satunya wakil sah rakyat Palestina".[19][20][21][22]

Otoritas Nasional Palestina, Amerika Serikat, Uni Eropa, dan Liga Arab, membayangkan pembentukan Negara Palestina untuk mencakup semua atau sebagian Tepi Barat, Jalur Gaza, dan Yerusalem Timur, hidup dalam damai dengan Israel di bawah pemerintahan yang dipilih secara demokratis dan transparan. ONP, bagaimanapun, tidak mengklaim kedaulatan atas wilayah mana pun dan oleh karena itu bukan pemerintah Negara Palestina yang diproklamasikan pada tahun 1988.

 
Bendera Negara Palestina

Merujuk pada "ketidakadilan historis yang ditimbulkan pada orang-orang Arab Palestina yang mengakibatkan pembubaran mereka dan merampas hak mereka untuk menentukan nasib sendiri," deklarasi tersebut mengingat Perjanjian Lausanne (1923) dan Resolusi Majelis Umum PBB 181 (Rencana Pemisahan 1947) sebagai mendukung hak-hak Bangsa Palestina dan Palestina. Deklarasi tersebut kemudian memproklamirkan "Negara Palestina di wilayah Palestina kami dengan ibu kotanya Yerusalem".[23][24] Perbatasan Negara Palestina yang dideklarasikan tidak ditentukan. Populasi negara Palestina disebut dengan pernyataan: "Negara Palestina adalah negara Palestina di mana pun mereka berada". Negara didefinisikan sebagai negara Arab dengan pernyataan: "Negara Palestina adalah negara Arab, bagian integral dan tak terpisahkan dari bangsa Arab". Deklarasi tersebut disertai dengan seruan PNC untuk negosiasi multilateral berdasarkan Resolusi 242 Dewan Keamanan PBB. Seruan ini kemudian disebut "Kompromi Bersejarah",[25] karena menyiratkan penerimaan "solusi dua negara", yaitu bahwa ia tidak lagi mempertanyakan legitimasi Negara Israel.[26] Komunike politik PNC yang menyertai deklarasi tersebut hanya menyerukan penarikan dari "Yerusalem Arab" dan "wilayah-wilayah Arab yang diduduki."[27] Pernyataan Arafat di Jenewa sebulan kemudian[28] diterima oleh Amerika Serikat sebagai cukup untuk menghilangkan ambiguitas. Hal itu terlihat dalam deklarasi dan untuk memenuhi syarat-syarat lama untuk dialog terbuka dengan Amerika Serikat.[29][30]

Sebagai hasil dari deklarasi tersebut, Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa bersidang, mengundang Arafat, Ketua PLO untuk memberikan pidato. Sebuah resolusi UNGA diadopsi "mengakui proklamasi Negara Palestina oleh Dewan Nasional Palestina pada 15 November 1988," dan selanjutnya diputuskan bahwa "penunjukan 'Palestina' harus digunakan sebagai pengganti penunjukan 'Organisasi Pembebasan Palestina' dalam sistem Perserikatan Bangsa-Bangsa," dan delegasi itu ditugaskan untuk duduk di Majelis Umum PBB segera setelah negara-negara non-anggota, dan di hadapan semua pengamat lainnya.[31] [32]Seratus empat negara memberikan suara untuk resolusi ini, empat puluh empat abstain, dan dua – Amerika Serikat dan Israel – memberikan suara menentang.[29][91] Pada pertengahan Desember, tujuh puluh lima negara telah mengakui Palestina, meningkat menjadi delapan puluh sembilan negara pada Februari 1989.[46]: 49

Deklarasi tersebut secara umum ditafsirkan sebagai langkah besar menuju pengakuan Israel oleh Palestina. Sama seperti dalam deklarasi kemerdekaan Israel, sebagian mendasarkan klaimnya pada UN GA 181. Dengan mengacu pada "resolusi KTT Arab" dan "resolusi PBB sejak 1947" (seperti SC 242), secara implisit dan mungkin secara ambigu membatasi klaim langsungnya pada wilayah Palestina dan Yerusalem. Itu disertai dengan pernyataan politik yang secara eksplisit menyebutkan SC 242 dan resolusi PBB lainnya dan hanya menyerukan penarikan dari "Yerusalem Arab" dan "wilayah Arab yang diduduki."[92] Pernyataan Yasser Arafat di Jenewa sebulan kemudian diterima oleh Amerika Serikat sebagai hal yang cukup untuk menghilangkan ambiguitas yang terlihat dalam deklarasi tersebut dan untuk memenuhi persyaratan yang telah lama dipegang untuk dialog terbuka dengan Amerika Serikat.

Otoritas Palestina (1994)

Artikel utama: Otoritas Nasional Palestina

Di bawah ketentuan Persetujuan Damai Oslo yang ditandatangani antara Israel dan OPP, OPP mengambil alih wilayah Jericho di Tepi Barat dan Jalur Gaza pada 17 Mei 1994. Pada 28 September 1995, setelah penandatanganan Perjanjian Sementara Israel-Palestina di Tepi Barat dan Jalur Gaza, pasukan militer Israel menarik diri dari kota-kota Tepi Barat, yaitu Nablus, Ramallah, Jericho, Jenin, Tulkarem, Qalqilya dan Betlehem. Pada bulan Desember 1995, PLO juga bertanggung jawab atas administrasi sipil di 17 wilayah di Hebron.[33] Sementara PLO memikul tanggung jawab ini sebagai akibat dari Oslo, sebuah badan administratif sementara sementara yang baru dibentuk sebagai hasil dari Kesepakatan untuk melaksanakan fungsi-fungsi ini di lapangan: Otoritas Nasional Palestina (ONP).

Pada tahun 2005, setelah pelaksanaan rencana pelepasan sepihak Israel, ONP memperoleh kendali penuh atas Jalur Gaza dengan pengecualian perbatasan, wilayah udara, dan perairan teritorialnya. Ini meningkatkan persentase tanah di Jalur Gaza yang secara nominal diatur oleh Otoritas Palestina dari 60 persen menjadi 100 persen.


Pembagian dari Fatah dan Hamas

Artikel utama: Konflik Fatah-Hamas
Artikel utama: Pemerintahan Jalur Gaza

Palestina di PBB

Aplikasi keanggotaan PBB 2011

Artikel utama: Palestina 194

Keanggotaan UNESCO pada tahun 2011

Status Negara Pengamat Non-anggota di PBB (2012)

Dekrit Negara Palestina 2013


Proses perdamaian

Rencana untuk solusi

Pihak yang mengakui entitas Palestina yang terpisah dari Israel

Referensi

  1. ^ Batas Batas: Palestina dan Trans-Yordania, Yitzhak Gil-Har, Studi Timur Tengah, Vol. 36, No. 1 (Jan., 2000), hlm. 68-81: "Palestina dan Transyordania muncul sebagai negara; Ini adalah konsekuensi dari komitmen Perang Inggris kepada sekutunya selama Perang Dunia Pertama.
  2. ^ Geddes, 1991, p. 208.
  3. ^ Head of states of the founding members (1998). "Pact of the League of Arab States, March 22, 1945". The Avalon Project. Yale Law School. Diarsipkan dari versi asli tanggal 7 October 1999. Diakses tanggal 9 July 2008. 
  4. ^ Politics and government in the Middle East and North Africa, hlm. 303, pada Google Books, by Tareq Y. Ismael, Jacqueline S. Ismael, Kamel Abu Jaber, p 303.
  5. ^ Henry G. Schermers and Niels M. Blokker, International Institutional Law, Hotei, 1995–2004. ISBN 90-04-13828-5. p. 51.
  6. ^ For example: Volume V, Part 2, p. 900.
    • Mr. Ben Gurion Foreign relations of the United States, 1949. The Near East, South Asia, and Africa Volume VI, p. 927.
  7. ^ "Foreign relations of the United States, 1946. General; the United Nations Volume I, p. 411". Digicoll.library.wisc.edu. Diakses tanggal 5 December 2010. 
  8. ^ Gerson, Allan (1978). p. 78.
  9. ^ "A history of conflict between opposing ideals (Le Monde Diplomatique, Oct. 2010)". Oktober 2010.
  10. ^ "Seventh Arab League Summit Conference: Resolution on Palestine". UNISPAL.Un.org. Rabat, Morocco: UNISPAL. 28 October 1974. Diarsipkan dari versi asli tanggal 18 May 2012. To affirm the right of the Palestinian people to establish an independent national authority under the command of the Palestine Liberation Organization, the sole legitimate representative of the Palestinian people in any Palestinian territory that is liberated. 
  11. ^ Bickerton, Ian J. (21 January 2014). "Jordan: Renouncing Claims to the West Bank". Britannica.com. Encyclopædia Britannica, Inc. Diarsipkan dari versi asli tanggal 16 June 2014. Diakses tanggal June 16, 2014. 
  12. ^ Godley (US Embassy in Beirut) to Secretary of State, 7 November 1974.
  13. ^ Roger Friedland; Richard D. Hecht (1996). To Rule Jerusalem . Cambridge University Press. hlm. 260. ISBN 0-521-44046-7. 
  14. ^ Ronald, Reagan (1 September 1982). "Speech of President Ronald Reagan on Middle East Peace" (PDF). AIPAC.org. American Israel Public Affairs Committee (AIPAC). Diarsipkan dari versi asli (PDF) tanggal 16 June 2014. Diakses tanggal 16 June 2014. 
  15. ^ See "An Interview with Yasser Arafat", NY Review of Books, Volume 34, Number 10, 11 June 1987 [1] Diarsipkan 2009-01-07 di Wayback Machine.
  16. ^ See Renouncing claims to the West Bank, Jordan under King Hussein » Renouncing claims to the West Bank
  17. ^ a b Sayigh, Yezid (1999). Armed Struggle and the Search for State: The Palestinian National Movement, 1949–1993 (illustrated ed.). Oxford University Press. p. 624. ISBN 9780198296430. "The Palestinian National Council also empowered the central council to form a government-in-exile when appropriate, and the executive committee to perform the functions of government until such time as a government-in-exile was established."
  18. ^ Silverburg, 2002, p. 198.
  19. ^ See Renouncing claims to the West Bank, Jordan under King Hussein » Renouncing claims to the West Bank
  20. ^ Anis F. Kassim, ed. (1988). The Palestine Yearbook of International Law 1987-1988. p. 247. ISBN 9041103414.
  21. ^ "Jordan - History - Disengagement from the West Bank". www.kinghussein.gov.jo. Diakses tanggal 2022-07-17. 
  22. ^ Kifner, John; Times, Special To the New York (1988-08-01). "HUSSEIN SURRENDERS CLAIMS ON WEST BANK TO THE P.L.O.; U.S. PEACE PLAN IN JEOPARDY; Internal Tensions". The New York Times (dalam bahasa Inggris). ISSN 0362-4331. Diakses tanggal 2022-07-17. 
  23. ^ Silverburg, 2002, p. 42.
  24. ^ Quigley, 2005, p. 212.
  25. ^ "Wayback Machine" (PDF). web.archive.org. Diakses tanggal 2022-07-17.  (diarsipkan dari versi asli)
  26. ^ Quigley, 2005, p. 212.
  27. ^ Political communiqué Dewan Nasional Palestina. Aljir, 15 November 1988. Terjemahan resmi.
  28. ^ Yasser Arafat, speech at UN General Assembly (13 Desember 1988)
  29. ^ Rabie, Mohamed (1992). "The U.S.-PLO Dialogue: The Swedish Connection". Journal of Palestine Studies. 21 (4): 54–66. doi:10.2307/2537663. ISSN 0377-919X. 
  30. ^ Quandt, William B. (1993). Peace process : American diplomacy and the Arab-Israeli conflict since 1967. Washington, D.C.: Brookings Institution. ISBN 0-520-08388-1. OCLC 27810746. 
  31. ^ United Nations General Assembly Session 52 Resolution 52/250. 13 July 1998.
  32. ^ "United Nations member States - Non-member state maintaining observer mission". web.archive.org. 2009-05-09. Diakses tanggal 2022-07-17. 
  33. ^ Europa World Publications, 2004, p. 905.

Pranala luar

 
Wikisumber memiliki naskah asli yang berkaitan dengan artikel ini:
Diperoleh dari "https://wiki-indonesia.club/w/index.php?title=Sejarah_Negara_Palestina&oldid=21388334"