Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa
Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa (sempat dikenal dengan nama Pusat Bahasa dan Badan Pengembangan Bahasa dan Perbukuan) merupakan salah satu unit utama di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia yang memiliki tugas melaksanakan pengembangan, pembinaan, dan pelindungan di bidang bahasa dan sastra, serta penguatan dan pemberdayaan bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional.[1]
 | |
 Gedung Pusat Bahasa di Rawamangun, Jakarta | |
| Informasi lembaga | |
|---|---|
| Kantor pusat | Jalan Daksinapati Barat IV, Rawamangun, Jakarta Timur |
| Pejabat eksekutif |
|
| Departemen induk | Kemendikbud Ristek |
| Situs web | badanbahasa |
Sejarah
Badan Pengembangan Bahasa dan Perbukuan berawal dengan terbentuknya Instituut voor Taal en Cultuur Onderzoek (ITCO) yang merupakan bagian dari Universitas Indonesia pada tahun 1947 dan dipimpin oleh Prof. Dr. Gerrit Jan Held. Kemudian, pada Maret 1948 pemerintah Republik Indonesia membentuk lembaga bernama Balai Bahasa Yogyakarta di bawah Jawatan Kebudayaan, Kementerian Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan.
Pada tahun 1952, Balai Bahasa dimasukkan ke lingkungan Fakultas Sastra Universitas Indonesia dan digabung dengan ITCO menjadi Lembaga Bahasa dan Budaya. Selanjutnya, mulai 1 Juni 1959 lembaga ini diubah menjadi Lembaga Bahasa dan Kesusastraan, dan menjadi bagian Departemen Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan.
Pada tanggal 3 November 1966 lembaga ini berganti nama menjadi Direktorat Bahasa dan Kesusastraan yang berada di bawah Direktorat Jenderal Kebudayaan, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Sejak 27 Mei 1969 lembaga itu kembali berubah nama menjadi Lembaga Bahasa Nasional dan secara struktural berada di bawah Direktorat Jenderal Kebudayaan.
Pada 1 April 1975 Lembaga Bahasa Nasional berganti nama menjadi Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. Lembaga yang kerap disingkat dengan nama Pusat Bahasa ini, secara berturut-turut dipimpin oleh Prof. Dr. Amran Halim, Prof. Dr. Anton M. Moeliono, Drs. Lukman Ali, Dr. Hasan Alwi, dan Dr. Dendy Sugono.
Kemudian berdasarkan Keppres tahun 2000, Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa berubah nama menjadi Pusat Bahasa. Lembaga ini berada di bawah naungan Sekretariat Jenderal Departemen Pendidikan Nasional.
Kehadiran Undang-undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan menjadi tonggak baru keberadaan lembaga ini. Undang-undang ini mengamanatkan bahwa lembaga kebahasaan bertanggung jawab langsung kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Dengan demikian, status lembaga ini naik dari unit kerja eselon II menjadi eselon I dengan nama Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa.
Pada perkembangan selanjutnya, terjadi perubahan struktur organisasi di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 101 Tahun 2018. Berdasarkan Perpres tersebut, Pusat Perbukuan bergabung dengan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa sehingga nama lembaga berubah menjadi Badan Pengembangan Bahasa dan Perbukuan.
Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 388/O/2021 tentang Rincian Tugas Unit Kerja Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, satuan kerja di bawah Badan Bahasa adalah sebagai berikut:
- Sekretariat Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa
- Bagian Perencanaan dan Kerja Sama
- Bagian Hukum, Tata Laksana, dan Kepegawaian
- Bagian Keuangan dan BMN
- Bagian Umum dan Publikasi
- Pusat Pengembangan dan Pelindungan
- KKLP Perkamusan dan Peristilahan
- KKLP Pelindungan dan Pemodernan Bahasa dan Sastra
- Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra
- KKLP Pembinaan dan Bahasa Hukum
- KKLP Literasi
- KKLP UKBI
- Pusat Penguatan dan Pemberdayaan Bahasa
- KKLP Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing (BIPA)
- KKLP Penerjemahan
Untuk melaksanakan tugas dan fungsi di daerah, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa memiliki unit pelaksana teknis (UPT) di 30 provinsi sebagai berikut.
- Balai Bahasa Jawa Timur
- Balai Bahasa Bali
- Balai Bahasa Aceh
- Balai Bahasa Sumatra Utara
- Balai Bahasa Riau
- Balai Bahasa Sumatra Barat
- Balai Bahasa Sumatra Selatan
- Balai Bahasa Jawa Barat
- Balai Bahasa Jawa Tengah
- Balai Bahasa D.I. Yogyakarta
- Balai Bahasa Kalimantan Barat
- Balai Bahasa Kalimantan Tengah
- Balai Bahasa Kalimantan Selatan
- Balai Bahasa Sulawesi Utara
- Balai Bahasa Sulawesi Tengah
- Balai Bahasa Sulawesi Selatan
- Balai Bahasa Papua
- Kantor Bahasa Jambi
- Kantor Bahasa Bengkulu
- Kantor Bahasa Kepulauan Riau
- Kantor Bahasa Kepulauan Bangka Belitung
- Kantor Bahasa Lampung
- Kantor Bahasa Banten
- Kantor Bahasa Kalimantan Timur
- Kantor Bahasa Nusa Tenggara Barat
- Kantor Bahasa Nusa Tenggara Timur
- Kantor Bahasa Sulawesi Tenggara
- Kantor Bahasa Gorontalo
- Kantor Bahasa Maluku
- Kantor Bahasa Maluku Utara
Terbitan
- KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) - edisi 4
- Kamus istilah - kamus khusus untuk bidang ilmu dasar, antara lain (fisika, kimia, matematika, dan biologi); ilmu terapan (kedokteran, filsafat, hukum, bahasa, sastra, komunikasi massa, pendidikan, agama, dan lain-lain). Kamus istilah ini adalah kerja sama antara Pusat Bahasa, pakar bidang ilmu, dan Majelis Bahasa Brunei Darussalam-Indonesia-Malaysia (MABBIM)
- Tesaurus Bahasa Indonesia Pusat Bahasa sebagai sumber padanan kata.
- Uji kemahiran berbahasa atau proficiency test yang disebut dengan UKBI (Uji Kemahiran Berbahasa Indonesia) dan mengembangkan bahan ajar BIPA (Bahasa Indonesia untuk Penutur Asing).
- Rancangan Undang-Undang Bahasa yang akan mendudukkan tiga jenis bahasa di Indonesia, yaitu bahasa daerah sebagai bahasa ibu, bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional, dan bahasa asing sebagai bahasa sumber ilmu pengetahuan. Kedudukan tiga bahasa ini akan diperjelas melalui undang-undang dan dilindungi pemakaiannya sehingga tidak saling menerjang dan mengalahkan yang lain.
Referensi
- Wawancara Kepala Pusat Bahasa Dr. Dendy Sugono: Penggunaan Bahasa Dalam Media. Media Watch The Habibie Center. No. 49/ 15 September - 15 Oktober 2006.
Lihat pula
Pranala luar
Catatan kaki
- ^ "Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Permendikbud Nomor 11 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan" (PDF). Diarsipkan dari versi asli (PDF) tanggal 2019-07-10. Diakses tanggal 2019-07-10.
- ^ "Unit Pelaksana Teknis Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa". Diarsipkan dari versi asli tanggal 2015-09-19. Diakses tanggal 2015-09-27.