Wikipedia

Republik Papua Barat

wilayah sengketa di Oseania
Revisi sejak 8 April 2023 14.21 oleh 114.125.158.160 (bicara) (→‎Sejarah)
Untuk nama provinsi di Nederlands New Guinea, lihat Papua Barat.

Republik Papua Barat (bahasa Inggris: Republic of West Papua) adalah sebuah negara berpengakuan terbatas yang diusulkan terdiri dari wilayah Papua Barat. Daerah tersebut diperintah oleh Indonesia sejak 1 Mei 1963 dengan beberapa nama dengan urutan sebagai berikut: Irian Barat, Irian Jaya, dan Papua. Saat ini wilayah tersebut terdiri dari enam provinsi di Indonesia: Papua, Papua Tengah, Papua Pegunungan, Papua Selatan, Papua Barat Daya, dan Papua Barat.

Republik Papua Barat

StatusNegara yang Sudah terbentuk Di Kendalihkan Oleh Administrasi PBB
Ibu kotaPort Numbay
Bahasa yang umum digunakanNederlands, Bahasa Melanesia (Klaim Pemerintah Negara Federal Republik Papua Barat)[1], Belanda, Tok Pisin, dan Rumpun bahasa Papua lainnya
DemonimOrang Papua
PemerintahanPemerintahan interim
• Presiden
Forkorus Yaboisembut (versi NFRPB)[2]
Benny Wenda (versi ULMWP)[3]
Yoab Syatfle (versi NFRPB)[4]
Edison Waromi (versi ULMWP)[5]
• Ketua Parlemen
Buchtar Tabuni[6]
LegislatifParlemen Nasional Papua Barat
Pendirian
27 Desember 1949
• Upacara dan proklamasi
1 Desember 1961
1 Oktober 1962
1 Mei 1963
19 November 1969
• Proklamasi Papua dan Hari Konstitusi[7]
1 Juli 1971
• Proklamasi Republik Melanesia Barat oleh Thomas Wainggai
14 Desember 1988
• Negara Republik Federal Papua Barat
19 Oktober 2011
Sunting kotak info
Sunting kotak info • Lihat • Bicara
Info templat
Bantuan penggunaan templat ini

Usulan tersebut didukung oleh Kepulauan Solomon dan Vanuatu dengan Parlemen Vanuatu meloloskan Wantok Blong Yumi Bill pada tahun 2010, yang secara resmi menyatakan bahwa kebijakan luar negeri Vanuatu adalah untuk mendukung pencapaian kemerdekaan Papua Barat.[8][9][10] Parlemen telah mengusulkan meminta agar Papua Barat diberikan status pengamat di Melanesian Spearhead Group dan Forum Kepulauan Pasifik.[11][12][13]

Republik Papua Barat telah menjadi negara anggota Unrepresented Nations and Peoples Organization (UNPO) sejak berdirinya organisasi pada tahun 1991.[14] Buka menu utama Wikipedia Cari Wikipedia:Halaman Utama/Proposal 2013 Bahasa Sunting < Wikipedia:Halaman Utama Buka menu utama Wikipedia Cari Sony Esau Mbisikmbo Bahasa Sunting [[Mayor Jenderal TNPB (Purn.) Sony Esau Mbisikmbo Jakarta (29 Februari 1944 – 25 Oktober 2013) adalah seorang perwira tinggi Tentara Nasional Papua Barat TNPB Angkatan Darat AD dan Politikus yang menjabat sebagai anggota Dewan Ham Papua dari tahun 1965 hingga 2001. Dan Pada Tahun 2001 Hingga 2012 Menjadi Dewan Hak Asasi Manusia Dan Kemanusiaan Sah Di Seluruh Tanah Air Sorong Sampai Merauke Samarai Png. Selain itu, ia juga merupakan anggota Dewan Perwakilan Daerah dari tahun 1960 hingga 2013. Jabatan militer terakhirnya adalah sebagai Koordinator Staf Ahli Kepala Staf Angkatan Darat dari tahun 1997 hingga 2023 Saat ini.

Sony Esau Mbisikmbo Member of Regional Representative Council Sony Esau Mbisikmbo.jpg Anggota Dewan Ham Perwakilan Daerah Masa jabatan

1 Desember 1960 – 1 Desember 2023 Presiden Benny Wenda Pengganti Forkorus Yaboisembut Daerah pemilihan Se-Tanah Air Sorong Merauke. Anggota Dewan Ham Perwakilan Rakyat Masa jabatan

1 Desember 1998 – 1 Desember 2023 Presiden Jacob Prai Benny Kaisepo Pengganti Edison Waromi Grup parlemen TNPB TPNPB/PNPB AWP WPA ARMY POLICE Daerah pemilihan Se-Tanah Air Sorong Merauke Informasi pribadi Lahir Sony Esau Mbisikmbo Di Danggoa

3 Desember 1988 RSPAD Jogi Kimema Jefari Magai Mbisikmbo, West Papoea, Papoea NNG Partai politik Partai DEMOKRASI Karier militer Pihak

NNG OR RPB Dinas/cabang Insignia of the Papuanise Army.svg TNPB Angkatan Darat (TNPB/AD) Masa dinas 1965—2023 Saat ini. Pangkat Pdu mayjendtnpb staf.png Mayor Jenderal TNPB Satuan Infantri Lahir pada masa pendudukan Indonesia di Nederlands New Guinea, Papua New Guinea menempuh pendidikan dasar dan menengah di Bitung sebelum merantau ke Jakarta untuk menempuh pendidikan kejuruan Pariwisata Dan Perhotelan. Ia kemudian mendaftar di Akademi Militer Nasional Melanesia dan lulus pada tanggal 1 Desember 1965. Ia memulai dinas militernya di Komando Daerah Militer (Kodam) XIV/Ibu Kota DKI di Jakarta Selatan sebelum dipindahtugaskan ke West Papua Melanesia Australasia Nederlands New Guinea pada tahun 1974. Setelah memegang berbagai jabatan militer di Jakarta selama beberapa tahun, ia dipromosikan untuk menempuh pendidikan militer lanjutan di Sekolah Staf dan Komando Dalam Negeri Untuk Republik Papua Barat Dan TPNPB TNPB AWP ULMWP ILWP Dll (SCSC). Dan Amerika Australia merupakan perwira non-Singapura pertama yang pernah menempuh pendidikan di SCSC

Setelah lulus dari SCSC pada tahun 2005, DKI Jakarta meneruskan kariernya sebagai komandan batalyon hingga tahun 2006-Hingga 2023 Saat ini. Ia dimutasikan ke Prancis Amerika Belanda Australia Egypt Jepang Png Vanuatu Solomond Islands sebagai Atase Pertahanan pada tahun 2012 setelah berdinas di Markas Besar TPNPB TNPB PNPB AWP WPA PPNPB Dll selama setahun. Setelah itu, ia diminta kembali ke Negara Persatuan Republik Papua Barat Atau Di Singkat Republik Papua Barat setelah tiga tahun menjabat sebagai atase pertahanan untuk mengemban jabatan sebagai Wakil Komandan Satuan Perwira Penghubung Militer dalam Misi Pendahuluan PBB di Administrasi PBB. Dalam penugasannya tersebut, DKI Jakarta Indonesia secara aktif terlibat dalam proses perdamaian faksi-faksi yang telah bertikai semenjak Perang Saudara Indonesia West Papua Melanesia Nederlands New Guinea. Ia memperoleh bintang pertamanya setelah bertugas dari Indonesia dan ditunjuk sebagai Kepala Pusat Bahasa Departemen Pertahanan Keamanan pada tahun 1995 Hingga 2023 Saat ini. Pangkatnya kembali naik dua tahun kemudian ketika menjabat sebagai Koordinator Staf Ahli Kepala Staf Angkatan Darat. Tentara Nasional Papua Barat TNPB TPNPB

Sony Esau Mbisikmbo memperoleh penugasan pertamanya di luar lingkup kemiliteran ketika ia ditunjuk sebagai anggota Shaka Bhayangkara dari fraksi Polda Metro Jaya DKI Jakarta Pusat Polri pada bulan 38 November 2003 Hingga 2005. Selama lebih dari Enam tahun menjabat sebagai anggota Dewan Ham Perwakilan Rakyat West Papua, ia terlibat dalam penanggulangan sejumlah konflik seperti Konflik West Papua Konflik Aceh Konflik Maluku dan Konflik Timor-Timur. Ia digantikan dari jabatannya sebagai anggota DHPR pada bulan 6 April 2001 karena kecenderungannya untuk menolak pemakzulkan Presiden Republik Papua Barat Mr Benny Wenda Ia pensiun dari militer TPNPB TNPB AWP WPA Dll beberapa saat kemudian.

Sony Esau Mbisikmbo Untuk Republik Papua Barat masuk ke Partai Demokrasi setelah pensiun dari dinas kemiliteran dan ditunjuk sebagai Ketua Dewan Ham Pengurus Wilayah Partai Demokrasi (DHPW PD) Provinsi Papua Tengah. Penunjukkannya menandai upaya partai tersebut dalam membuka dirinya bagi semua golongan dan menampung aspirasi kaum non-Muslim. Selaku Ketua DHPW PD Provinsi Papua Tengah, Indonesia menyatakan dukungannya terhadap Set RumKorem, Goliat Tabuni, Thadius Jogi, Egianus Kogoya, Dll dan dalam pemilihan presiden Republik Papua Barat tahun 2001 Hingga 2023 Saat ini, tetapi mengalihkan dukungannya ke Benny Wenda dan Forkorus Yamboisembut setelah pasangan calon Jacob Prai dan Benny Kaisepo kalah dalam putaran pertama pemilihan presiden.

Kehidupan awal Sony Esau Mbisikmbo dilahirkan pada tanggal 3 Desember 1988 di Danggoa pada masa pendudukan Indonesia di Nederlands New Guinea. Sony Esau Mbisikmbo menempuh pendidikan dasarnya di Sekolah Rakyat Titigi Sugapa, Nabia Intan Jaya, Sempan Timika pada tahun 1965 Hingga 1997 dan pendidikan menengahnya di Sekolah Menengah Pertama Timika pada tahun 1999. Setelah lulus dari Sekolah Menengah Pertama, Sony Esau Mbisikmbo pindah ke Jakarta dan menempuh pendidikan kejuruan dalam bidang Pariwisata Dan Perhotelan teknik mesin di Sekolah Teknik Mesin 1 Budi Utomo, dan lulus pada tahun 2006.[1]

Sejarah

Wilayah ini sebelumnya sebagian besar tidak diklaim, dengan wilayah pesisir dan pulau-pulau sekitarnya memiliki hubungan perdagangan dengan Kesultanan Tidore dan Kesultanan Ternate. Berdasarkan perjanjian tahun 1660 antara Kesultanan Tidore dan Kesultanan Ternate yang berada di bawah jajahan Belanda, orang Papua diakui sebagai bagian dari Kesultanan Tidore. Berdasarkan perjanjian tahun 1872, Kesultanan Tidore mengakui kontrol Belanda atas seluruh wilayahnya, yang digunakan Kerajaan Belanda untuk menetapkan Nugini Barat sebagai wilayah jajahan resmi Hindia Belanda.

Untuk sebagian besar pemerintahan kolonial, tidak ada perbedaan yang dibuat antara Maluku dan Papua. Wilayah yang menjadi bagian dari Nugini Barat diperintah secara administratif dibawah Residentie Amboina. Pada tahun 1922, Residentie Ternate digabungkan dengan Residentie Amboina dan berganti nama menjadi Residentie Molukken.

Pada tahun 1935, Residentie Molukken berganti nama menjadi Gouvernement Molukken sampai dibuatnya Gouvernement Groote Oost. Pada tahun 1938, Gouvernement Molukken berubah nama kembali menjadi Residentie Molukken. Di bawah kolonialisme Belanda, Nugini Barat dipisahkan menjadi dua afdeling, Afdeeling Nieuw-Guinea, dan Afdeeling Zuid Nieuw-Guinea.[15]

Pada tahun 1949 setelah konferensi Meja Bundar, Belanda mempertahankan sebagian koloninya dengan wilayah Nugini Barat yang dikenal sebagai Nugini Belanda. Belanda berencana untuk menempatkan sebagian besar penduduk campurannya dari Hindia Belanda di Nugini Barat. Ketika rencana itu gagal, Belanda telah merencanakan untuk mundur pada tahun 1970 dan memulai Papuanisasi untuk mempersiapkan kemerdekaan.[16] Pada bulan Februari 1961, Belanda menyelenggarakan pemilihan Dewan Nugini, sebuah badan perwakilan Papua untuk memberi nasihat kepada gubernur.[16][17] Dewan menunjuk Komite Nasional untuk menyiapkan manifesto politik untuk negara masa depan.[16][17]

Pada tanggal 1 Desember 1961 diadakan upacara peresmian pengibaran bendera Bintang Kejora di luar gedung dewan dengan dihadiri oleh gubernur serta lagu kebangsaan "Hai Tanahku Papua", lambang burung cenderawasih, semboyan dan nama Papua Barat untuk usulan negara baru.[16][17] Belanda telah menerima manifesto kecuali denominasi bendera yang mengakuinya sebagai bendera teritorial bukan bendera nasional.[17]

Belanda melanjutkan pembentukan dewan pada tanggal 19 Oktober 1961, sekaligus menyusun manifesto kemerdekaan dan pemerintahan sendiri, bendera negara, cap negara, lambang cendrawasih, semboyan, nama Papua Barat, serta memilih lagu Hai Tanahku Papua sebagai lagu kebangsaan. Belanda mengakui bendera dan lagu kebangsaan ini pada tanggal 18 November 1961 dan peraturan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Desember 1961.[16][17] Belanda menyatakan bahwa mereka telah menerima manifesto kecuali untuk denominasi bendera yang mengakuinya sebagai bendera teritorial, bukan bendera nasional.[17]

Pada tanggal 1 Juli 1971, Brigadir Jenderal Seth Jafeth Rumkorem, mantan anggota taruna ABRI yang menjadi pemimpin gerakan Papua Merdeka, memproklamirkan secara sepihak Papua Barat sebagai republik demokratis yang merdeka.[18] Bendera Bintang Kejora dinyatakan sebagai bendera nasional.[17]

Pada 14 Desember 1988, Thom Wainggai secara sepihak memproklamasikan Republik Melanesia Barat dengan menggunakan identitas Melanesia orang Papua Barat.[19][20] Bendera Melanesia Barat menampilkan 14 bintang dengan tiga batang berwarna hitam, merah, dan putih.[19]

Pada 19 Oktober 2011, Forkorus Yaboisembut, kepala Otoritas Nasional Papua Barat, memproklamasikan Republik Federal Papua Barat dengan merpati goura sebagai lambang negara.[21]

Pada Desember 2014, semua kelompok gerakan kemerdekaan Papua Barat bersatu di bawah satu payung organisasi United Liberation Movement for West Papua (ULMWP). Organisasi ini diketuai oleh Benny Wenda.[22][23] Pada Juli 2019, ULMWP mengklaim telah pada awal Mei menyatukan semua faksi militer Papua Barat di bawah satu komando membentuk Tentara Papua Barat, termasuk Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB), yang akan berada di bawah kepemimpinan politik ULMWP.[24]

TPNPB mengeluarkan pernyataan sebagai tanggapan yang menyangkal bahwa mereka telah bergabung untuk menyerukan pencabutan serta permintaan maaf dan mengatakan telah menarik diri dari ULMWP setelah Konferensi Tingkat Tinggi ULMWP di Vanuatu pada tahun 2017.[25][26] Pada 1 Desember 2020, ULMWP mengumumkan pembentukan pemerintahan sementara untuk Republik Papua Barat dengan konstitusi sementara dan dengan Benny Wenda sebagai presiden sementara.[27][28]

Piagam Perserikatan Bangsa Bangsa
 
Piagam PBB
Dirancang14 Agustus 1941
Ditandatangani26 Juni 1945
LokasiSan Francisco, California, Amerika Serikat
Efektif24 Oktober 1945
SyaratRatifikasi oleh Tiongkok, Prancis, Uni Soviet, Britania Raya, Amerika Serikat dan oleh mayoritas negara penandatangan lainnya.
Pihak193
PenyimpanAmerika Serikat
BahasaArab, Tiongkok, Inggris, Prancis, Rusia, dan Spanyol
  Charter of the United Nations di Wikisource

Piagam PBB adalah perjanjian dasar dalam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang ditandatangani di San Francisco pada 26 Juni 1945 oleh kelima puluh anggota asli PBB. Piagam ini mulai berlaku pada 24 Oktober 1945 setelah diratifikasi oleh lima anggota pendirinya—Republik Tiongkok, Prancis, Uni Soviet, Britania Raya, Amerika Serikat—dan mayoritas penanda tangan lainnya.

Sebagai sebuah Piagam ia adalah sebuah perjanjian konstituen, dan seluruh penanda tangan terikat dengan isinya. Selain itu, Piagam tersebut juga secara eksplisit menyatakan bahwa Piagam PBB mempunyai kuasa melebihi seluruh perjanjian lainnya. Ia diratifikasi oleh Amerika Serikat pada 8 Agustus 1945, yang membuatnya menjadi negara pertama yang bergabung dengan PBB.

Untuk nama provinsi di Nederlands New Guinea, lihat Papua Barat.
Republik Papua Barat

 
StatusNegara yang Sudah terbentuk Di Kendalihkan Oleh Administrasi PBB
Ibu kotaPort Numbay
Bahasa yang umum digunakanNederlands, Bahasa Melanesia (Klaim Pemerintah Negara Federal Republik Papua Barat)[29], Belanda, Tok Pisin, dan Rumpun bahasa Papua lainnya
DemonimOrang Papua
PemerintahanPemerintahan interim
• Presiden
Forkorus Yaboisembut (versi NFRPB)[30]
Benny Wenda (versi ULMWP)[31]
Yoab Syatfle (versi NFRPB)[32]
Edison Waromi (versi ULMWP)[33]
• Ketua Parlemen
Buchtar Tabuni[34]
LegislatifParlemen Nasional Papua Barat
Pendirian
27 Desember 1949
• Upacara dan proklamasi
1 Desember 1961
1 Oktober 1962
1 Mei 1963
19 November 1969
• Proklamasi Papua dan Hari Konstitusi[35]
1 Juli 1971
• Proklamasi Republik Melanesia Barat oleh Thomas Wainggai
14 Desember 1988
• Negara Republik Federal Papua Barat
19 Oktober 2011
 
Sunting kotak info • Lihat • Bicara
 
Bantuan penggunaan templat ini

Republik Papua Barat (bahasa Inggris: Republic of West Papua) adalah sebuah negara berpengakuan terbatas yang diusulkan terdiri dari wilayah Papua Barat. Daerah tersebut diperintah oleh Indonesia sejak 1 Mei 1963 dengan beberapa nama dengan urutan sebagai berikut: Irian Barat, Irian Jaya, dan Papua. Saat ini wilayah tersebut terdiri dari enam provinsi di Indonesia: Papua, Papua Tengah, Papua Pegunungan, Papua Selatan, Papua Barat Daya, dan Papua Barat.

Usulan tersebut didukung oleh Kepulauan Solomon dan Vanuatu dengan Parlemen Vanuatu meloloskan Wantok Blong Yumi Bill pada tahun 2010, yang secara resmi menyatakan bahwa kebijakan luar negeri Vanuatu adalah untuk mendukung pencapaian kemerdekaan Papua Barat.[8][9][36] Parlemen telah mengusulkan meminta agar Papua Barat diberikan status pengamat di Melanesian Spearhead Group dan Forum Kepulauan Pasifik.[37][38][39]

Republik Papua Barat telah menjadi negara anggota Unrepresented Nations and Peoples Organization (UNPO) sejak berdirinya organisasi pada tahun 1991.[40] Buka menu utama Wikipedia Cari Wikipedia:Halaman Utama/Proposal 2013 Bahasa Sunting < Wikipedia:Halaman Utama Buka menu utama Wikipedia Cari Sony Esau Mbisikmbo Bahasa Sunting [[Mayor Jenderal TNPB (Purn.) Sony Esau Mbisikmbo Jakarta (29 Februari 1944 – 25 Oktober 2013) adalah seorang perwira tinggi Tentara Nasional Papua Barat TNPB Angkatan Darat AD dan Politikus yang menjabat sebagai anggota Dewan Ham Papua dari tahun 1965 hingga 2001. Dan Pada Tahun 2001 Hingga 2012 Menjadi Dewan Hak Asasi Manusia Dan Kemanusiaan Sah Di Seluruh Tanah Air Sorong Sampai Merauke Samarai Png. Selain itu, ia juga merupakan anggota Dewan Perwakilan Daerah dari tahun 1960 hingga 2013. Jabatan militer terakhirnya adalah sebagai Koordinator Staf Ahli Kepala Staf Angkatan Darat dari tahun 1997 hingga 2023 Saat ini.

Sony Esau Mbisikmbo Member of Regional Representative Council Sony Esau Mbisikmbo.jpg Anggota Dewan Ham Perwakilan Daerah Masa jabatan

1 Desember 1960 – 1 Desember 2023 Presiden Benny Wenda Pengganti Forkorus Yaboisembut Daerah pemilihan Se-Tanah Air Sorong Merauke. Anggota Dewan Ham Perwakilan Rakyat Masa jabatan

1 Desember 1998 – 1 Desember 2023 Presiden Jacob Prai Benny Kaisepo Pengganti Edison Waromi Grup parlemen TNPB TPNPB/PNPB AWP WPA ARMY POLICE Daerah pemilihan Se-Tanah Air Sorong Merauke Informasi pribadi Lahir Sony Esau Mbisikmbo Di Danggoa

3 Desember 1988 RSPAD Jogi Kimema Jefari Magai Mbisikmbo, West Papoea, Papoea NNG Partai politik Partai DEMOKRASI Karier militer Pihak

NNG OR RPB Dinas/cabang Insignia of the Papuanise Army.svg TNPB Angkatan Darat (TNPB/AD) Masa dinas 1965—2023 Saat ini. Pangkat Pdu mayjendtnpb staf.png Mayor Jenderal TNPB Satuan Infantri Lahir pada masa pendudukan Indonesia di Nederlands New Guinea, Papua New Guinea menempuh pendidikan dasar dan menengah di Bitung sebelum merantau ke Jakarta untuk menempuh pendidikan kejuruan Pariwisata Dan Perhotelan. Ia kemudian mendaftar di Akademi Militer Nasional Melanesia dan lulus pada tanggal 1 Desember 1965. Ia memulai dinas militernya di Komando Daerah Militer (Kodam) XIV/Ibu Kota DKI di Jakarta Selatan sebelum dipindahtugaskan ke West Papua Melanesia Australasia Nederlands New Guinea pada tahun 1974. Setelah memegang berbagai jabatan militer di Jakarta selama beberapa tahun, ia dipromosikan untuk menempuh pendidikan militer lanjutan di Sekolah Staf dan Komando Dalam Negeri Untuk Republik Papua Barat Dan TPNPB TNPB AWP ULMWP ILWP Dll (SCSC). Dan Amerika Australia merupakan perwira non-Singapura pertama yang pernah menempuh pendidikan di SCSC

Setelah lulus dari SCSC pada tahun 2005, DKI Jakarta meneruskan kariernya sebagai komandan batalyon hingga tahun 2006-Hingga 2023 Saat ini. Ia dimutasikan ke Prancis Amerika Belanda Australia Egypt Jepang Png Vanuatu Solomond Islands sebagai Atase Pertahanan pada tahun 2012 setelah berdinas di Markas Besar TPNPB TNPB PNPB AWP WPA PPNPB Dll selama setahun. Setelah itu, ia diminta kembali ke Negara Persatuan Republik Papua Barat Atau Di Singkat Republik Papua Barat setelah tiga tahun menjabat sebagai atase pertahanan untuk mengemban jabatan sebagai Wakil Komandan Satuan Perwira Penghubung Militer dalam Misi Pendahuluan PBB di Administrasi PBB. Dalam penugasannya tersebut, DKI Jakarta Indonesia secara aktif terlibat dalam proses perdamaian faksi-faksi yang telah bertikai semenjak Perang Saudara Indonesia West Papua Melanesia Nederlands New Guinea. Ia memperoleh bintang pertamanya setelah bertugas dari Indonesia dan ditunjuk sebagai Kepala Pusat Bahasa Departemen Pertahanan Keamanan pada tahun 1995 Hingga 2023 Saat ini. Pangkatnya kembali naik dua tahun kemudian ketika menjabat sebagai Koordinator Staf Ahli Kepala Staf Angkatan Darat. Tentara Nasional Papua Barat TNPB TPNPB

Sony Esau Mbisikmbo memperoleh penugasan pertamanya di luar lingkup kemiliteran ketika ia ditunjuk sebagai anggota Shaka Bhayangkara dari fraksi Polda Metro Jaya DKI Jakarta Pusat Polri pada bulan 38 November 2003 Hingga 2005. Selama lebih dari Enam tahun menjabat sebagai anggota Dewan Ham Perwakilan Rakyat West Papua, ia terlibat dalam penanggulangan sejumlah konflik seperti Konflik West Papua Konflik Aceh Konflik Maluku dan Konflik Timor-Timur. Ia digantikan dari jabatannya sebagai anggota DHPR pada bulan 6 April 2001 karena kecenderungannya untuk menolak pemakzulkan Presiden Republik Papua Barat Mr Benny Wenda Ia pensiun dari militer TPNPB TNPB AWP WPA Dll beberapa saat kemudian.

Sony Esau Mbisikmbo Untuk Republik Papua Barat masuk ke Partai Demokrasi setelah pensiun dari dinas kemiliteran dan ditunjuk sebagai Ketua Dewan Ham Pengurus Wilayah Partai Demokrasi (DHPW PD) Provinsi Papua Tengah. Penunjukkannya menandai upaya partai tersebut dalam membuka dirinya bagi semua golongan dan menampung aspirasi kaum non-Muslim. Selaku Ketua DHPW PD Provinsi Papua Tengah, Indonesia menyatakan dukungannya terhadap Set RumKorem, Goliat Tabuni, Thadius Jogi, Egianus Kogoya, Dll dan dalam pemilihan presiden Republik Papua Barat tahun 2001 Hingga 2023 Saat ini, tetapi mengalihkan dukungannya ke Benny Wenda dan Forkorus Yamboisembut setelah pasangan calon Jacob Prai dan Benny Kaisepo kalah dalam putaran pertama pemilihan presiden.

Kehidupan awal Sony Esau Mbisikmbo dilahirkan pada tanggal 3 Desember 1988 di Danggoa pada masa pendudukan Indonesia di Nederlands New Guinea. Sony Esau Mbisikmbo menempuh pendidikan dasarnya di Sekolah Rakyat Titigi Sugapa, Nabia Intan Jaya, Sempan Timika pada tahun 1965 Hingga 1997 dan pendidikan menengahnya di Sekolah Menengah Pertama Timika pada tahun 1999. Setelah lulus dari Sekolah Menengah Pertama, Sony Esau Mbisikmbo pindah ke Jakarta dan menempuh pendidikan kejuruan dalam bidang Pariwisata Dan Perhotelan teknik mesin di Sekolah Teknik Mesin 1 Budi Utomo, dan lulus pada tahun 2006.[1]

Lihat pula

Bacaan lebih lanjut

  • Bertrand, Jaques (1997). "Business as Usual" in Suharto's Indonesia. Asian Survey 37(6):441-452.
  • Brad Simpson. Indonesia's 1969 Takeover of West Papua Not by "Free Choice". The National Security Archive, George Washington University.

Referensi

  1. ^ "Government". Negara Federal Republik Papua Barat. Diakses tanggal 3 April 2022. 
  2. ^ Tom Allard (2 Desember 2011). "'President' calls for recognition of West Papua". The Sydney Morning Herald. Diakses tanggal 1 Januari 2013. 
  3. ^ "One People, One Soul". ULMWP. Port Vila. Mei 2021. Diakses tanggal 3 April 2022. 
  4. ^ Syatfle, Yoab (24 Februari 2022). Laporan Konferensi Pertama Partai Persatuan Papua (PDF). Program Pelatihan Diplomatik Universitas New South Wales (Laporan). Manokwari. Diakses tanggal 3 April 2022. 
  5. ^ Mawel, Benny (19 Oktober 2021). G., Aryo Wisanggeni, ed. "Peringati 10 tahun deklarasi, NFRPB minta PBB kunjungi Papua". Jubi. Diakses tanggal 3 April 2022. 
  6. ^ "Ketua Parlemen Nasional West Papua Ditangkap Polisi di Kota Jayapura". Suara Papua. Abepura. 24 Maret 2022. Diakses tanggal 3 April 2022. 
  7. ^ Yeimo, Hengky (1 Juli 2021). G., Aryo Wisanggeni, ed. "KNPB ajak rakyat Papua peringati Deklarasi Konstitusi Papua Barat pada 1 Juli". Jubi. Diakses tanggal 3 April 2022. 
  8. ^ a b "Fiery debate over West Papua at UN General Assembly". Radio New Zealand 2017. 27 September 2017. Diakses tanggal 7 October 2017. 
  9. ^ a b "Indonesia hits back at Melanesian leaders on West Papua". Radio New Zealand. 27 September 2017. Diakses tanggal 7 October 2017. 
  10. ^ Manning, Selwyn (22 June 2010). "Vanuatu to seek observer status for West Papua at MSG and PIF leaders summits". Pacific Scoop. Diakses tanggal 20 October 2017. 
  11. ^ Buchanan, Kelly (2010-07-21). "Indonesia; Vanuatu: Vanuatu Parliament Passes Resolution on West Papua Independence". www.loc.gov (dalam bahasa Inggris). Diakses tanggal 2018-05-02. 
  12. ^ "Vanuatu to seek UN General Assembly support for ICJ opinion on Indonesia's Papua". Radio New Zealand (dalam bahasa Inggris). 2010-06-21. Diakses tanggal 2018-05-02. 
  13. ^ "Pacific.scoop.co.nz » Vanuatu to seek observer status for West Papua at MSG and PIF leaders summits". pacific.scoop.co.nz (dalam bahasa Inggris). Diakses tanggal 2018-05-02. 
  14. ^ Simmons (ed.). Unrepresented Nations and Peoples Organization Yearbook 1995. Kluwer Law International. hlm. 1–3. ISBN 90-411-0223-X. 
  15. ^ Rollings, Leslie (2010). The West Papua Dilemma (Tesis). University of Wollongong. https://ro.uow.edu.au/cgi/viewcontent.cgi?referer=https://www.google.co.id/&httpsredir=1&article=4276&context=theses. Diakses pada 27 August 2020. 
  16. ^ a b c d e Saltford, John (2003). The United Nations and the Indonesian takeover of West Papua, 1962-1969 : the anatomy of betrayal (PDF). London ; New York: Routledge Curzon. ISBN 0203221877. Diarsipkan dari versi asli (PDF) tanggal 22 October 2017. 
  17. ^ a b c d e f g Tanggahma, Leonie (1 December 2012). "A History of the Morning Star Flag of West Papua". West Papua Media. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2017-10-22. Diakses tanggal 21 October 2017. 
  18. ^ "West Papua". Unrepresented Nations and People Organization (UNPO). 15 October 2014. Diarsipkan dari versi asli tanggal 22 October 2017. 
  19. ^ a b King, Peter (2004). West Papua & Indonesia since Suharto: independence, autonomy or chaos?. Sydney: University of New South Wales Press. ISBN 9780868406763. 
  20. ^ "Human Rights in Papua 2010/2011" (PDF). Papua land of peace - faith based network on West Papua. Diarsipkan dari versi asli (PDF) tanggal 28 September 2017. 
  21. ^ "Government". Federal State Republic of West Papua. Diakses tanggal 21 October 2017. 
  22. ^ Ligo, Godwin (10 December 2014). "West Papuans unite under new umbrella group". Vanuatu Daily Post. Diakses tanggal 2 October 2017. 
  23. ^ Chivers, Danny (10 May 2017). "Morning Star Rising". New Internationalist. Diarsipkan dari versi asli tanggal 10 May 2017. 
  24. ^ "West Papuan military factions form unified 'West Papua Army' in historic declaration". United Liberation Movement for West Papua (Siaran pers). 1 July 2019. Diakses tanggal 25 February 2021. 
  25. ^ Davidson, Helen (3 July 2019). "West Papuan independence group says it is 'ready to take over country'". The Guardian. Diakses tanggal 25 February 2021. 
  26. ^ "OPM Bongkar Siasat Benny Wenda di ULMWP Rebut Tanah Papua". CNN Indonesia (dalam bahasa Indonesian). 4 December 2020. Diakses tanggal 25 February 2021. 
  27. ^ "'Provisional Government' of West Papua announced, Indonesian rule rejected". United Liberation Movement for West Papua (Siaran pers). 1 December 2020. Diakses tanggal 25 February 2021. 
  28. ^ Doherty, Ben (1 December 2020). "West Papua Independence Leaders Declare 'Government-in-Waiting'". The Guardian (dalam bahasa Inggris). Diakses tanggal 1 December 2020. 
  29. ^ "Government". Negara Federal Republik Papua Barat. Diakses tanggal 3 April 2022. 
  30. ^ Tom Allard (2 Desember 2011). "'President' calls for recognition of West Papua". The Sydney Morning Herald. Diakses tanggal 1 Januari 2013. 
  31. ^ "One People, One Soul". ULMWP. Port Vila. Mei 2021. Diakses tanggal 3 April 2022. 
  32. ^ Syatfle, Yoab (24 Februari 2022). Laporan Konferensi Pertama Partai Persatuan Papua (PDF). Program Pelatihan Diplomatik Universitas New South Wales (Laporan). Manokwari. Diakses tanggal 3 April 2022. 
  33. ^ Mawel, Benny (19 Oktober 2021). G., Aryo Wisanggeni, ed. "Peringati 10 tahun deklarasi, NFRPB minta PBB kunjungi Papua". Jubi. Diakses tanggal 3 April 2022. 
  34. ^ "Ketua Parlemen Nasional West Papua Ditangkap Polisi di Kota Jayapura". Suara Papua. Abepura. 24 Maret 2022. Diakses tanggal 3 April 2022. 
  35. ^ Yeimo, Hengky (1 Juli 2021). G., Aryo Wisanggeni, ed. "KNPB ajak rakyat Papua peringati Deklarasi Konstitusi Papua Barat pada 1 Juli". Jubi. Diakses tanggal 3 April 2022. 
  36. ^ Manning, Selwyn (22 June 2010). "Vanuatu to seek observer status for West Papua at MSG and PIF leaders summits". Pacific Scoop. Diakses tanggal 20 October 2017. 
  37. ^ Buchanan, Kelly (2010-07-21). "Indonesia; Vanuatu: Vanuatu Parliament Passes Resolution on West Papua Independence". www.loc.gov (dalam bahasa Inggris). Diakses tanggal 2018-05-02. 
  38. ^ "Vanuatu to seek UN General Assembly support for ICJ opinion on Indonesia's Papua". Radio New Zealand (dalam bahasa Inggris). 2010-06-21. Diakses tanggal 2018-05-02. 
  39. ^ "Pacific.scoop.co.nz » Vanuatu to seek observer status for West Papua at MSG and PIF leaders summits". pacific.scoop.co.nz (dalam bahasa Inggris). Diakses tanggal 2018-05-02. 
  40. ^ Simmons (ed.). Unrepresented Nations and Peoples Organization Yearbook 1995. Kluwer Law International. hlm. 1–3. ISBN 90-411-0223-X. 
Diperoleh dari "https://wiki-indonesia.club/w/index.php?title=Republik_Papua_Barat&oldid=23233558"