Nugini Belanda

Nugini Belanda (bahasa Belanda: Nederlands-Nieuw-Guinea) adalah bagian barat Pulau Papua yang merupakan bagian dari Hindia Belanda hingga tahun 1949, yang kemudian menjadi wilayah seberang laut Kerajaan Belanda dari tahun 1949 hingga 1962. Wilayah ini meliputi enam provinsi paling timur Indonesia, yaitu Papua Tengah, Papua Pegunungan, Papua, Papua Selatan, Papua Barat Daya, dan Papua Barat, yang sebelum tahun 2003 dikelola sebagai satu provinsi dengan nama Irian Jaya, dan sekarang menjadi bagian dari wilayah Papua.

Nugini Belanda Nederlands-Nieuw-Guinea
1949–1962
Bendera Belanda Bendera Bintang Kejora (1961–1962) Lambang Nugini Belanda (1961–1962)
Semboyan: "Setia, Djudjur, Mesra"
Lagu kebangsaan: "Wilhelmus" noicon Hai Tanahku Papua (lagu rakyat, volkslied)
Status	Koloni Belanda (1949–1954) Wilayah seberang laut Kerajaan Belanda (1954–1962)
Ibu kota	Hollandia
Bahasa yang umum digunakan	Belanda Melayu Papua Papua Austronesia
Agama	Kekristenan Animisme (rakyat / etnis)
Pemerintahan	Pemerintahan kolonial
Monarki
• 1949–1962	Juliana
Gubernur
• 1950–1953 (pertama)	Stephan Lucien Joseph van Waardenburg
• 1958–1962 (terakhir)	Pieter Platteel
Era Sejarah	Perang Dingin
• Didirikan	27 Desember 1949
• Dibubarkan	1 Oktober 1962
Luas
1955	421.981 km2 (162.928 sq mi)
Populasi
• 1955	321.000
Mata uang	Gulden Nugini Belanda
Didahului oleh Digantikan oleh Hindia Belanda Timur Raya Otoritas Eksekutif Sementara Perserikatan Bangsa-Bangsa
Sekarang bagian dari	Indonesia (diklaim oleh Republik Papua Barat)

Sejarah

Latar belakang

Pada tahun 1945, wilayah Hindia Belanda memproklamirkan dirinya menjadi negara Republik Indonesia dan mengklaim seluruh wilayah dari Sumatra hingga Nugini Barat menjadi wilayahnya. Selama Revolusi Indonesia, Belanda melancarkan 'aksi polisi' untuk mengambil wilayah dari Republik Indonesia. Namun, cara yang keras dari Belanda telah menarik ketidaksetujuan antarnegara. Dikarenakan dukungan antarnegara berpindah ke Republik Indonesia, Belanda pada tahun 1949 berhasil untuk bernegosiasi dengan agenda pemisahan Nugini Belanda dari permukiman Indonesia yang lebih luas, dengan nasib wilayah yang disengketakan akan diputuskan oleh penutupan 1950. Namun, Belanda pada tahun-tahun berikutnya bisa berdebat dengan sukses di PBB bahwa penduduk asli Nugini Belanda mewakili kelompok etnis yang terpisah dari masyarakat Indonesia dan dengan demikian tidak boleh diserap ke dalam negara Indonesia.

Sebaliknya, Republik Indonesia, sebagai negara penerus Hindia Belanda, mengatakan Belanda Nugini sebagai bagian dari batas teritorial alam. Sengketa Nugini merupakan salah satu hal penting dalam penurunan cepat hubungan antarnegara Belanda dan Indonesia setelah kemerdekaan Indonesia. Sengketa ini meningkat menjadi konflik militer terbatas pada tahun 1962 setelah Belanda pada tahun 1961 bergerak untuk mendirikan Pemerintah Papua otonom.

Menyusul Pertempuran Laut Aru, Indonesia meluncurkan kampanye infiltrasi yang dirancang untuk menekan Belanda. Menghadapi tekanan diplomatik dari Amerika Serikat, dukungan domestik memudar dan ancaman Indonesia yang terus-menerus untuk menyerang wilayah tersebut, Belanda memutuskan menyetujui untuk melepaskan kendali dari wilayah yang disengketakan pada Agustus 1962, dengan syarat bahwa pemungutan suara untuk menentukan nasib akhir wilayah dilakukan di kemudian hari. Wilayah ini dikelola sementara oleh PBB sebelum dipindahkan ke Indonesia pada tanggal 1 Mei 1963. Sebuah pemilihan umum, yaitu Pepera, akhirnya digelar pada tahun 1969 tetapi kejujuran dalam pemilu disengketakan.

Pembagian administratif

Departemen Papua

Departemen	Ibu kota	Jumlah penduduk (1955)
1. Hollandia	Hollandia	57.000
2. Geelvinkbaai	Biak	78.000
3. Centraal Nieuw-Guinea	Wamena	52.000
4. Zuid Nieuw-Guinea	Merauke	78.000
5. Fak-Fak	Fak-Fak	28.000
6. West Nieuw-Guinea	Sorong-Doom	95.000
Jumlah:	–	420.000

Departemen Papua

Lihat pula

• Papua (provinsi)
• Nugini
• Kaiser-Wilhelmsland
• Nugini Barat
• Nugini Britania
• Nugini Jerman
• Konflik Papua

Bacaan terkait

Bahasa Inggris

• Bone, Robert C. The Dynamics of the Western New Guinea (Irian Barat) Problem (Cornell U.P. 1958)
• Finney, B.R. "Partnership in developing the New Guinea Highlands 1948–68," Journal of Pacific History 5 (1970),
• Henderson, William, West New Guinea. The dispute and its settlement (1973).
• Lijphart, Arend, The trauma of decolonization. The Dutch and West New Guinea (New Haven 1966).
• Markin, Terence. The West Irian Dispute (U of Michigan Press, 1996).
• Penders, C.L.M., The West New Guinea debacle. Dutch decolonisation and Indonesia 1945–1962, Leiden 2002 KITLV
• Ploeg, Anton. "Colonial land law in Dutch New Guinea," Journal of Pacific History (1999) 34#2 pp 191–203
• Pouwer, Jan. "The colonisation, decolonisation and recolonisation of West New Guinea," Journal of Pacific History (1999) 34#2 pp 157–79
• Saltford. John. The United Nations and the Indonesian Takeover of West Papua, 1962–1969 (2003)

Bahasa Belanda

• Doel, H.W. van den, Afscheid van Indië. De val van het Nederlandse imperium in Azië (Amsterdam 2001).
• Drooglever, P.J., Een daad van vrije keuze. De Papoea’s van westelijk Nieuw-Guinea en de grenzen van het zelfbeschikkingsrecht (Amsterdam 2005).
• Huydecoper van Nigteveld, J.L.R., Nieuw-Guinea. Het einde van een koloniaal beleid (Den Haag 1990)
• Gase, Ronald, Misleiding of zelfbedrog. Een analyse van het Nederlandse Nieuw-Guinea-beleid aan de hand van gesprekken met betrokken politici en diplomaten (Baarn 1984).
• Geus, P.B.R. de, De Nieuw-Guinea kwestie. Aspecten van buitenlands beleid en militaire macht (Leiden 1984).
• Jansen van Galen, John, Ons laatste oorlogje. Nieuw-Guinea: de Pax Neerlandica, de diplomatieke kruistocht en de vervlogen droom van een Papoea-natie (Weesp 1984).
• Klein, W.C. e.a., Nieuw-Guinea, 3 dln. (Den Haag 1953/1954).
• Meijer, Hans, Den Haag-Djakarta. De Nederlands Indonesische betrekkingen 1950–1962 (Utrecht 1994).
• Idem, "`Het uitverkoren land'. De lotgevallen van de Indo-Europese kolonisten op Nieuw-Guinea 1949–1962", Tijdschrift voor Geschiedenis 112 (1999) 353–384.
• Schoorl, Pim (red.), Besturen in Nederlands-Nieuw-Guinea 1945 -1962 (Leiden, 1996).
• Smit, C., De liquidatie van een imperium. Nederland en Indonesië 1945–1962 (Amsterdam 1962).
• van Holst-Pellekaan, R.E., de Regst, I.C. and Bastiaans, I.F.J. (ed.), Patrouilleren voor de Papoea's: de Koninklijke Marine in Nederlands Nieuw-Guinea 1945–1960 (Amsterdam, 1989).
• Vlasblom, Dirk, Papoea. Een geschiedenis (Amsterdam 2004).
• Wal, Hans van de, Een aanvechtbare en onzekere situatie. De Nederlandse Hervormde Kerk en Nieuw-Guinea 1949–1962 (Hilversum 2006).

Pranala luar

• The Dutch New Guinea Dispute – Operation Trikora 1961–1962
• Dutch New Guinea in HD Color 1949–1962
• Dutch New Guinea Dispute 1949–1962
• Profile at World Statesman