Kota Parepare

Untuk kegunaan lain, lihat Pare.

Kota Parepare adalah salah satu Daerah Tingkat II di provinsi Sulawesi Selatan, Indonesia. Kota ini memiliki luas wilayah 99,33 km² dan berpenduduk sebanyak ±125.000 jiwa. Salah satu tokoh terkenal yang lahir di kota ini adalah B. J. Habibie, presiden ke-3 Indonesia.

Kota Parepare
Daerah tingkat II
Lambang
Kota Parepare Peta Kota Parepare Kota Parepare (Indonesia)
Koordinat: 4.0167°S 119.6236°E / -4.0167; 119.6236
Negara	Indonesia
Provinsi	Sulawesi Selatan
Tanggal berdiri	10 April 2002
Dasar hukum	UU No. 11 Tahun 2002
Jumlah satuan pemerintahan	Daftar Kecamatan: 4 Kelurahan: 22
Pemerintahan
• Bupati	Drs. H.Moh. Zain Katoe (2008-2013)
Luas
• Total	99,33 km² km2 ( sq mi)
Populasi
• Total	125,000
Demografi
Zona waktu	UTC+08:00 (WITA)
Kode BPS	7372
Kode area telepon	0421
Kode Kemendagri	73.72
APBD	-
Situs web	http://www.pareparekota.go.id

Sejarah

Diawal perkembangannya dataran tinggi yang sekarang ini, yang disebut Kota Parepare, dahulunya adalah merupakan semak-semak belukar yang diselang-selingi oleh lubang-lubang tanah yang agak miring sebagai tempat yang pada keseluruhannya tumbuh secara liar tidak teratur, mulai dari utara (Cappa Ujung) hingga ke jurusan selatan kota. Kemudian dengan melalui proses perkembangan sejarah sedemikian rupa dataran itu dinamakan Kota Parepare.

Lontara Kerajaan Suppa menyebutkan, sekitar abad XIV seorang anak Raja Suppa meninggalkan Istana dan pergi ke selatan mendirikan wilayah tersendiri pada tepian pantai karena hobbynya memancing. Wilayah itu kemudian dikenal sebagai kerajaan Soreang, kemudian satu lagi kerajaan berdiri sekitar abad XV yakni Kerajaan Bacukiki.

Dalam satu kunjungan persahabatan Raja Gowa XI, Manrigau Dg. Bonto Karaeng Tonapaalangga (1547-1566) berjalan-jalan dari kerajaan Bacukiki ke Kerajaan Soreang. Sebagai seorang raja yang dikenal sebagai ahli strategi dan pelopor pembangunan, Kerajaan Gowa tertarik dengan pemandangan yang indah pada hamparan ini dan spontan menyebut “Bajiki Ni Pare” artinya “Baik dibuat pelabuhan Kawasan ini”. Sejak itulah melekat nama “Parepare” Kota Pelabuhan. Parepare akhirnya ramai dikunjungi termasuk orang-orang melayu yang datang berdagang ke kawasan Suppa.

Melihat posisi yang strategis sebagai pelabuhan yang terlindungi oleh tanjung di depannya, serta memang sudah ramai dikunjungi orang-orang, maka Belanda pertama kali merebut tempat ini kemudian menjadikannya kota penting di wilayah bagian tengah Sulawesi Selatan. Di sinilah Belanda bermarkas untuk melebarkan sayapnya dan merambah seluruh dataran timur dan utara Sulawesi Selatan. Hal ini yang berpusat di Parepare untuk wilayah Ajatappareng.

Pada zaman Hindia Belanda, di Kota Parepare, berkedudukan seorang Asisten Residen dan seorang Controlur atau Gezag Hebber sebagai Pimpinan Pemerintah (Hindia Belanda), dengan status wilayah pemerintah yang dinamakan “Afdeling Parepare” yang meliputi, Onder Afdeling Barru, Onder Afdeling Sidenreng Rappang, Onder Afdeling Enrekang, Onder Afdeling Pinrang dan Onder Afdeling Parepare.

Pada setiap wilayah/Onder Afdeling berkedudukan Controlur atau Gezag Hebber. Disamping adanya aparat pemerintah Hindia Belanda tersebut, struktur Pemerintahan Hindia Belanda ini dibantu pula oleh aparat pemerintah raja-raja bugis, yaitu Arung Barru di Barru, Addatuang Sidenreng di Sidenreng Rappang, Arung Enrekang di Enrekang, Addatung Sawitto di Pinrang, sedangkan di Parepare berkedudukan Arung Mallusetasi.

Struktur pemerintahan ini, berjalan hingga pecahnya Perang Dunia II yaitu pada saat terhapusnya Pemerintahan Hindia Belanda sekitar tahun 1942. Pada zaman kemerdekaan Indonesia tahun 1945, struktur pemerintahan disesuaikan dengan undang-undang no. 1 tahun 1945 (Komite Nasional Indonesia). Dan selanjutnya Undang-undang Nomor 2 Tahun 1948, dimana struktur pemerintahannya juga mengalami perubahan, yaitu di Daerah hanya ada Kepala Daerah atau Kepala Pemerintahan Negeri (KPN) dan tidak ada lagi semacam Asisten Residen atau Ken Karikan.

Pada waktu status Parepare tetap menjadi Afdeling yang wilayahnya tetap meliputi 5 Daerah seperti yang disebutkan sebelumnya. Dan dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 29 tahun 1959 tentang pembentukan dan pembagian Daerah-daerah tingkat II dalam wilayah Propinsi Sulawesi Selatan, maka ke empat Onder Afdeling tersebut menjadi Kabupaten Tingkat II, yaitu masing-masing Kabupaten Tingkat II Barru, Sidenreng Rappang, Enrekang dan Pinrang, sedang Parepare sendiri berstatus Kota Praja Tingkat II Parepare. Kemudian pada tahun 1963 istilah Kota Praja diganti menjadi Kotamadya dan setelah keluarnya UU No. 2 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, maka status Kotamadya berganti menjadi “KOTA” sampai sekarang ini.

Didasarkan pada tanggalpelantikan dan pengambilan sumpah Walikotamadya Pertama H. Andi Mannaungi pada tanggal 17 Februari 1960, maka dengan Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah No. 3 Tahun 1970 ditetapkan hari kelahiran Kotamadya Parepare tanggal 17 Februari 1960.

Pejabat Walikota sejak Tahun 1960 :

1. H. Andi Mannaungi, Walikota KDH (1960–1965)

2. Andi Mappangara, Walikota KDH (1965–1968)

3. H. Andi Makkoelaoe, Pgs. Walikota KDH (1968–1969)

4. Drs. Andi Mallarangeng, Walikota KDH (1969–1972)

5. Abdullah Adjaib, Walikotamadya KDH (1972–1973)

6. Drs. H. Parawansa, Walikotamadya KDH (1973–1977)

7. Drs. H. M. Joesoef Madjid, Walikotamadya KDH (1977–1983)

8. Prof. DR. Ahmad Amiruddin, Pj Walikotamadya KDH (1983-1983)

9. Drs. H. Andi Samad Thahir, Walikotamadya KDH (1983–1988)

10. H. Mirdin Kasim, SH, M.Si, Walikotamadya KDH (1988–1993)

11. Drs. H. Syamsul Alam Bulu, M.Si, Walikotamadya KDH (1993–1998)

12. H. Basrah Hafid, SH, MM, Walikota (1998–2003)

13. Drs. H . Moh. Zain Katoe, Walikota (2003–2008)

14. Drs. H. A. Sulham Hasan, M.Si, Penjabat Walikota Parepare (2008-2008)

15. Drs. H. Moh. Zain Katoe, Walikota Parepare (2008-2013)

Pejabat Ketua DPRD Kota Parepare adalah :

1. Moh. Amin La Engke “dua periode” (1960 – 1969)
2. Abdul Rasyid Rauf, BA (1969 – 1971)
3. A. Muh Akrab “dua periode” (1971 – 1982)
4. H. Syamsuddin Ahmad (1982 – 1987)
5. H. Abdul Halid Halim, BA (1987 – 1992)
6. Drs. J. M. Soerono (1992 – 1997)
7. H. Abd. Chalik Latif (1997 – 1999)
8. H. Muh. Amin Dollah, BA (1999 – 2004)
9. Muhadir Haddade (2004 – sekarang)

Keadaan Geografis

Kota Parepare terletak di sebuah teluk yang menghadap ke Selat Makassar. Di bagian utara berbatasan dengan Kabupaten Pinrang, di sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Sidenreng Rappang dan di bagian selatan berbatasan dengan Kabupaten Barru. Meskipun terletak di tepi laut tetapi sebagian besar wilayahnya berbukit-bukit.

IKLIM

Berdasarkan catatan stasiun klimatologi, rata-rata temperatur Kota Parepare sekitar 28,5oC dengan suhu minimum 25,6 oC dan suhu maksimum 31,5 oC. Kota Parepare beriklim tropis dengan dua musim yaitu musim kemarau pada bulan Maret sampai bulan September dan musim hujan pada bulan Oktober sampai bulan Februari.

WAKTU

Waktu yang digunakan di Kota Parepare adalah WITA atau Waktu Indonesia bagian Tengah yakni 1 jam lebih cepat dari waktu ibukota negara Jakarta dan 8 jam lebih cepat dari Greenwich Mean Time (GMT).

DEMOGRAFI

Dengan luas 99.33 km2, Kota Parepare terbagi atas 3 kecamatan yaitu kecamatan Bacukiki dengan luas sekitar 79,70 km2 atau 80% total luas wilayah Kota Parepare dengan 9 kelurahan, kecamatan Ujung dengan luas 11,30 km2 terdiri atas 5 kelurahan dan kecamatan Soreang seluas 8,33 km2 dengan 7 kelurahan.

Transportasi

Kota Parepare bisa dicapai dengan transportasi darat atau laut. Parepare terletak di jalur utama lalu lintas ke Sulawesi Barat, Tana Toraja dan Palopo. Pelabuhan Nusantara menghubungkan Parepare dengan kota-kota di pesisir Kalimantan, Surabaya, dan kota-kota pelabuhan di Indonesia bagian timur.

Pranala luar

• (Indonesia) Situs resmi Pemerintah Kota Parepare

<gallery>