Pengangguran
Pengangguran atau Tunakarya (bahasa Inggris: unemployment) adalah istilah untuk orang yang tidak bekerja sama sekali, sedang mencari pekerjaan, bekerja kurang dari dua hari selama seminggu, atau seseorang yang sedang berusaha mendapatkan pekerjaan yang layak.
Umumnya pengangguran disebabkan karena jumlah angkatan kerja atau para pencari kerja tidak sebanding dengan jumlah lowongan kerja yang ada serta mampu menyerapnya. Pengangguran sering kali menjadi masalah dalam perekonomian, karena dengan adanya pengangguran, produktivitas dan pendapatan seseorang akan berkurang sehingga dapat menyebabkan timbulnya kemiskinan dan masalah-masalah sosial lainnya. Pencarian kerja adalah proses mencocokkan pekerja dengan pekerjaan yang sesuai.
Jumlah pengangguran
Tingkat pengangguran adalah persentase mereka yang ingin bekerja, namun tidak memiliki pekerjaan. Tingkat pengangguran diperoleh melalui survei terhadap ribuan rumah tangga. Tingkat pengangguran dapat dihitung dengan cara membandingkan jumlah pengangguran dengan jumlah angkatan kerja yang dinyatakan dalam persen. Ketiadaan pendapatan menyebabkan penganggur harus mengurangi pengeluaran konsumsinya yang menyebabkan menurunnya tingkat kemakmuran dan kesejahteraan. Pengangguran yang berkepanjangan juga dapat menimbulkan efek psikologis yang buruk terhadap penganggur dan keluarganya. Tingkat pengangguran yang terlalu tinggi juga dapat menyebabkan kekacauan politik keamanan dan sosial sehingga mengganggu pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Akibat jangka panjang adalah menurunnya produk nasional bruto (PNB, GNP) dan pendapatan per kapita suatu negara. Di negara-negara berkembang seperti Indonesia, dikenal istilah "pengangguran terselubung" di mana pekerjaan yang semestinya bisa dilakukan dengan tenaga kerja sedikit, dilakukan oleh lebih banyak orang.
Jumlah pengangguran biasanya seiring dengan pertambahan jumlah penduduk serta tidak didukung oleh tersedianya lapangan kerja baru atau keengganan untuk menciptakan lapangan kerja (minimal) untuk dirinya sendiri atau memang tidak memungkinkan untuk mendapatkan lapangan kerja atau tidak memungkinkan untuk menciptakan lapangan kerja. Sebenarnya, kalau seseorang menciptakan lapangan kerja, menciptakan lapangan kerja (minimal) untuk diri sendiri akan berdampak positif untuk orang lain juga, misalnya dari sebagian hasil yang diperoleh dapat digunakan untuk membantu orang lain walau sedikit saja. Pada perekonomian yang maju, sebagian besar orang yang menjadi pengangguran memperoleh pekerjaan dalam waktu singkat. Meskipun demikian, sebagian besar pengangguran yang diamati dalam periode tertentu dapat disebabkan oleh sekelompok orang yang tidak bekerja untuk waktu yang lama.[1]
Pengangguran RI tembus 8,42 juta orang di 2022
Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pengangguran Indonesia menembus 8,42 juta orang pada Agustus 2022. Jawa Barat (Jabar) menjadi provinsi paling banyak penyumbang pengangguran. Untuk daerah dengan pengangguran terbanyak di Indonesia, BPS melaporkan urutan satu ada Jawa Barat (8,31 persen), Kepulauan Riau (8,23 persen), Banten (8,09 persen), DKI Jakarta (7,18 persen), dan Maluku (6,88 persen).
Kemudian, Sulawesi Utara (6,61 persen), Sumatra Barat (6,28 persen), Aceh (6,17 persen), Sumatra Utara (6,16 persen), dan Kalimantan Timur (5,71 persen).
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) per Agustus 2022 mencapai 5,86 persen. Jika dirinci, ada 8,42 juta pengangguran yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Dengan begitu, dari 100 orang angkatan kerja terdapat sekitar 6 orang penganggur.
Berdasarkan jenis kelamin, ada 5,93 persen pengangguran laki-laki dan 5,75 persen lainnya wanita. Meski begitu, BPS mencatat TPT pada 2022 turun ketimbang Agustus 2021, yakni 0,81 persen untuk laki-laki dan 0,36 persen wanita.
Jika dilihat berdasarkan kelompok umur, penduduk berusia 15-24 tahun tercatat dalam kategori TPT sebesar 20,63 persen pada 2022. Jumlah itu lebih banyak dibandingkan penduduk usia 25-29 tahun (3,36 persen) dan 60 tahun ke atas (2,85 persen).
Sementara itu, jumlah pengangguran dari 2020 hingga 2022 masih banyak tersebar di perkotaan. Ada 7,74 persen TPT di perkotaan pada Agustus 2022, berbanding dengan 3,43 persen TPT di pedesaan.
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah lantas mengatakan 2,8 juta dari 8,42 juta pengangguran di Indonesia pasrah mencari kerja. Ida menyebut 33,45 persen pengangguran itu hopeless of job.
Tercatat, dari 2,8 juta tersebut, 76,9 persen berpendidikan rendah atau lulusan SMP ke bawah. Menaker Ida lantas mengkategorikan pengangguran yang merasa tak mungkin memperoleh pekerjaan adalah tantangan pertama penurunan pengangguran.
"Jadi karena tingkat pendidikan rendah, mereka tak memiliki harapan untuk memiliki pekerjaan. Ini mengindikasikan tingkat pendidikan mereka tak mampu menyiapkan mereka memasuki pasar kerja, baik pendidikan yang rendah maupun kompetensi mereka," katanya dalam Rakornas Kepala Daerah dan Forum Kordinasi Pimpinan di Daerah (Forkompimda) di Bogor bahwa, dikutip dari keterangan resmi.
Menurut Ida, tantangan kedua dalam penurunan pengangguran adalah tekanan untuk meningkatkan penciptaan lapangan kerja, khususnya di sektor formal. Ketiga, nilai budaya kerja baru.
"Generasi Y dan Z yang masuk dalam pasar kerja telah membawa nilai-nilai budaya kerja baru. Misalnya nilai work-life-balance, pekerjaan yang bermakna dan worktainment," ungkap Ida.
Keempat, risiko mismatched atau ketidaksesuaian antara supply and demand akibat adanya digitalisasi. Menurutnya, digitalisasi mendorong perubahan permintaan keterampilan kerja, pola hubungan kerja, serta waktu dan tempat bekerja yang semakin fleksibel.
Ia menambahkan kunci untuk mengatasi pengangguran di pasar kerja adalah dengan menciptakan pasar tenaga kerja yang inklusif.
Jenis pengangguran
Pengangguran dibedakan menjadi dua macam yaitu berdasarkan sumber dan penyebabnya dan berdasarkan cirinya. Berdasarkan sumber dan penyebabnya, pengangguran dapat dibedakan menjadi:[2]
- Pengangguran normal/friksional.[2] Merupakan pengeluaran yang disebabkan kesenjangan waktu, informasi lowongan, kondisi geografis dan dokumen dan keinginan pencari kerja memperoleh pekerjaan lebih baik.
- Pengangguran siklikal[2]
- Pengangguran struktural.[2] Yaitu pengangguran yang tidak memenuhi persyaratan kerja akibat perubahan struktur dan cara kegiatan ekonomi sebagai dampak perkembangan ekonomi.
- Pengangguran teknologi[2]
Sedangkan menurut cirinya, pengangguran dapat dibedakan menjadi:[3]
Pengangguran terbuka
Pengangguran terbuka adalah pengangguran yang terjadi karena pertambahan lowongan pekerjaan yang lebih rendah dari pertambahan tenaga kerja akibatnya dalam perekonomian semakin banyak jumlah tenaga kerja yang tidak dapat memperoleh pekerjaan.[2][3]
Menurut BPS, pengangguran terbuka terdiri atas:
- Penduduk yang sedang mencari pekerjaan[2]
- Penduduk yang sedang mempersiapkan usaha[2]
- Penduduk yang merasa tidak mungkin mendapat pekerjaan[2]
- Penduduk yang sudah punya pekerjaan[2]
Pengangguran tersembunyi
Pengangguran tersembunyi (terselubung) adalah pengangguran yang terjadi karena penambahan pada tenaga kerja yang dilakukan tidak menghasilkan penambahan yang berarti pada tingkat produksi.[2][3] atau angkatan kerja yang sudah bekerja, tetapi tidak bekerja secara optimal.
Pengangguran musiman
Pengangguran musiman adalah pengangguran yang terjadi karena adanya pergantian musim (musim tanam dan musim panen) biasanya terjadi pada sektor perikanan dan pertanian.[2][3]
Setengah menganggur
Setengah menganggur terjadi akibat migrasi dari desa ke kota sangat pesat sehingga tidak semua orang memperoleh pekerjaan dengan mudah, sebagian menjadi penganggur sepenuh waktu, ada pula yang tidak menganggur tetapi tidak pula bekerja sepenuh waktu dan jam kerja mereka adalah jauh lebih rendah dari yang normal. Mereka mungkin hanya bekerja satu hingga dua hari seminggu.[2][3] Setengah menganggur yaitu tenaga kerja yang bekerja kurang dari 35 jam seminggu.
Penyebab dan dampak pengangguran
Pengangguran umumnya disebabkan karena jumlah angkatan kerja tidak sebanding dengan jumlah lapangan pekerjaan yang mampu menyerapnya. Selain itu kurangnya informasi dimana pencari kerja tidak memiliki akses untuk mencari informasi tentang perusahaan yang kekurangan tenaga kerja dan kurangnya keahlian yang dimiliki oleh pencari kerja serta kurangnya perhatian pemerintah terhadap peningkatan softskiil pencari kerja menjadi penyebab tingginya angka pengangguran di Indonesia.[4]
Tingginya angka pengangguran berdampak buruk bagi perekonomian, seperti rendahnya tingkat kesejahteraan masyarakat, rendahnya produktivitas dan pendapatan masyarakat, menurunnya tingkat investasi, memacu tindak kriminalitas akibat naiknya angka kemiskinan, terganggunya stabilitas ekonomi, sosial, politik, dan mengurangi penerimaan negara, serta menurunnya tingkat pajak penghasilan sehingga proses pembangunan ekonomi nasional terhambat. Apabila hal-hal tersebut dibiarkan maka pengangguran dapat menjadi masalah sosial, seperti timbulnya kemiskinan, tingginya angka kejahatan,dan masalah sosial lainnya.[5]
Peringkat negara berdasar tingkat pengangguran
berdasarkan entitas |
Entitas | Tingkat pengangguran (%) |
Sumber / tanggal dari informasi |
|---|---|---|---|
| 1 |  Andorra |
0.00 | perkiraan 1996. |
| 1 |  Monako |
0.00 | 2005 |
| 1 |  Pulau Norfolk (Australia) |
0.00 | |
| 4 |  Guernsey (Britania Raya) |
0.90 | Maret 2006 est. |
| 5 |  Azerbaijan |
1.20 | perkiraan 2006 . |
| 6 |  Islandia |
1.30 | perkiraan 2006 . |
| 6 |  Liechtenstein |
1.30 | September 2002 |
| 8 |  Pulau Man (Britania Raya) |
1.50 | perkiraan Desember 2006 |
| 9 |  Belarus |
1.60 | 2005 |
| 10 |  Vanuatu |
1.70 | 1999 |
| 11 |  Kuba |
1.90 | perkiraan 2006 . |
| 12 |  Gibraltar (Britania Raya) |
2.00 | perkiraan 2001 . |
| 12 |  Kiribati |
2.00 | perkiraan 1992. |
| 12 |  Vietnam |
2.00 | perkiraan 2006. |
| 12 |  Papua Nugini |
2.00 | 2004 |
| 16 |  Bermuda |
2.10 | perkiraan 2004. |
| 16 |  Thailand |
2.10 | perkiraan 2006. |
| 16 |  Kepulauan Faroe (Denmark) |
2.10 | 2006 |
| 19 |  Jersey (Britania Raya) |
2.20 | perkiraan 2006. |
| 19 |  Kuwait |
2.20 | perkiraan 2004. |
| 21 |  Uni Emirat Arab |
2.40 | 2001 |
| 21 |  Laos |
2.40 | perkiraan 2005. |
| 23 |  Bangladesh |
2.50 | perkiraan 2006. |
| 23 |  Bhutan |
2.50 | 2004 |
| 23 |  Kamboja |
2.50 | perkiraan 2000. |
| 26 |  Singapura |
2.70 | perkiraan 2006. |
| 26 |  Ukraina |
2.70 | 2006 |
| 28 |  Britania Raya |
2.90 | perkiraan 2006. |
| 29 |  Uzbekistan |
3.00 | 2006 |
| 30 |  Guatemala |
3.20 | perkiraan 2005. |
| 30 |  Qatar |
3.20 | perkiraan 2006. |
| 30 |  Meksiko |
3.20 | perkiraan 2006. |
| 33 |  Korea Selatan |
3.30 | perkiraan Desember 2006 . |
| 33 |  Mongolia |
3.30 | 2005 |
| 33 |  Swiss |
3.30 | perkiraan 2006. |
| 36 |  Malaysia |
3.50 | perkiraan 2006. |
| 36 |  Norwegia |
3.50 | perkiraan 2006. |
| 38 |  Kepulauan Virgin Britania Raya (Britania Raya) |
3.60 | 1997 |
| 39 |  Lithuania |
3.70 | perkiraan 2006. |
| 40 |  Denmark |
3.80 | perkiraan 2006. |
| 41 |  Nikaragua |
3.80 | perkiraan 2006. |
| 42 |  Selandia Baru |
3.80 | perkiraan 2006. |
| 43 |  San Marino |
3.80 | 2004 |
| 44 |  Kepulauan Mariana Utara (Amerika Serikat) |
3.90 | 2001 |
| 45 |  Taiwan |
3.90 | perkiraan 2006. |
| 46 |  Brunei Darussalam |
4.00 | 2006 |
| 47 |  Jepang |
4.10 | perkiraan 2006. |
| 48 |  Makau (Tiongkok) |
4.10 | 2005 |
| 49 |  Luksemburg |
4.10 | perkiraan 2006. |
| 50 |  China |
4.20 | 2005 |
| 51 |  Palau |
4.20 | perkiraan 2005. |
| 52 |  Irlandia |
4.30 | perkiraan 2006 |
| 53 |  Kepulauan Cayman (Britania Raya) |
4.40 | 2004 |
| 54 |  Estonia |
4.50 | 2006 |
| 55 |  Saint Kitts dan Nevis |
4.50 | 1997 |
| 56 |  Amerika Serikat |
4.80 | perkiraan 2006. |
| 57 |  Australia |
4.90 | perkiraan 2006. |
| 58 |  Austria |
4.90 | perkiraan 2006. |
| 59 |  Hong Kong (Tiongkok) |
4.90 | perkiraan 2006. |
| 60 |  Namibia |
5.30 | perkiraan 2006. |
| 61 |  Siprus |
5.50 | |
| 62 |  Belanda |
5.50 | perkiraan 2006. |
| 63 | Siprus |
5.60 | |
| 64 |  Swedia |
5.60 | perkiraan 2006. |
| 65 |  Nigeria |
5.80 | perkiraan 2006. |
| 66 |  El Salvador |
6.00 | perkiraan 2006. |
| 67 |  Montserrat (Britania Raya) |
6.00 | perkiraan 1998. |
| 68 |  Romania |
6.10 | perkiraan 2006. |
| 69 |  Kepulauan Virgin (Amerika Serikat) |
6.20 | 2004 |
| 70 |  Kanada |
6.40 | perkiraan 2006. |
| 71 |  Latvia |
6.50 | perkiraan Desember 2006. |
| 72 |  Pakistan |
6.50 | perkiraan 2006. |
| 73 |  Kosta Rika |
6.60 | perkiraan 2006. |
| 74 |  Rusia |
6.60 | perkiraan 2006. |
| 75 |  Italia |
6.80 | perkiraan 2006. |
| 76 |  Malta |
6.80 | perkiraan 2005. |
| 77 |  Aruba (Belanda) |
6.90 | perkiraan 2005 |
| 78 |  Finlandia |
7.00 | perkiraan 2006. |
| 79 |  Trinidad dan Tobago |
7.00 | perkiraan 2006. |
| 80 |  Jerman |
7.10 | perkiraan 2006. |
| 81 |  Peru |
7.20 | perkiraan 2006. |
| 82 |  Moldova |
7.30 | perkiraan 2005. |
| 83 |  Armenia |
7.40 | perkiraan November 2006. |
| 84 |  Kazakhstan |
7.40 | perkiraan 2006. |
| 85 |  Hungaria |
7.40 | perkiraan 2006 . |
| 86 |  Sri Lanka |
7.60 | perkiraan 2006. |
| 87 |  Portugal |
7.60 | perkiraan 2006 |
| 88 |  Israel |
7.60 | perkiraan Januari 2007. |
| 89 |  Fiji |
7.60 | 1999 |
| 90 |  Maroko |
7.70 | perkiraan 2006 . |
| 91 |  Bolivia |
7.80 | perkiraan 2006 . |
| 92 |  India |
7.80 | perkiraan 2006 . |
| 93 |  Chili |
7.80 | 2006 |
| 94 |  Filipina |
7.90 | perkiraan 2006. |
| 95 |  Anguilla (Britania Raya) |
8.00 | 2002 |
| 96 |  Republik Afrika Tengah |
8.00 | perkiraan 2001 . |
| 97 |  Belgia |
8.10 | perkiraan 2006. |
| 98 |  Spanyol |
8.10 | perkiraan Oktober 2006. |
| 99 |  Ceko |
8.40 | perkiraan 2006 . |
| — |  Uni Eropa |
8.50 | perkiraan 2006 . |
| 100 |  Prancis |
8.70 | perkiraan Desember 2006 . |
| 101 |  Panama |
8.80 | perkiraan 2006. |
| 102 |  Venezuela |
8.90 | perkiraan Oktober 2006 . |
| 103 |  Yunani |
9.20 | perkiraan 2006 . |
| 104 |  Greenland (Denmark) |
9.30 | perkiraan 2005 . |
| 105 |  Belize |
9.40 | 2006 |
| 106 |  Paraguay |
9.40 | perkiraan 2005. |
| 107 |  Mauritius |
9.40 | perkiraan 2006 . |
| 108 |  Suriname |
9.50 | 2004 |
| 109 |  Brasil |
9.60 | perkiraan 2006 . |
| 110 |  Bulgaria |
9.60 | perkiraan 2006 . |
| 111 |  Slovenia |
9.60 | perkiraan 2006 . |
| 112 |  Kepulauan Turks dan Caicos (Britania Raya) |
10.00 | perkiraan 1997. |
| 113 |  Argentina |
10.20 | perkiraan kuartal ketiga, 2006 . |
| 114 |  Turki |
10.20 | perkiraan 2006. |
| 115 |  Slowakia |
10.20 | perkiraan 2006. |
| 116 |  Myanmar |
10.20 | perkiraan 2006. |
| 117 |  Bahama |
10.20 | perkiraan 2005 . |
| 118 |  Mesir |
10.30 | perkiraan 2006. |
| 119 | Saint Pierre dan Miquelon (Prancis) |
10.30 | 1999 |
| 120 |  Ekuador |
10.60 | perkiraan 2006. |
| 121 |  Barbados |
10.70 | perkiraan 2003 . |
| 122 |  Uruguay |
10.80 | perkiraan 2006. |
| 123 |  Antigua dan Barbuda |
11.00 | perkiraan 2001 . |
| 124 |  Kolombia |
11.10 | perkiraan 2006. |
| 125 |  Jamaika |
11.30 | perkiraan 2006 . |
| 126 |  Guam (Amerika Serikat) |
11.40 | perkiraan 2002 . |
| 127 |  Polinesia Prancis (Prancis) |
11.70 | 2005 |
| 128 |  Niue (Selandia Baru) |
12.00 | 2001 |
| 129 |  Tajikistan |
12.00 | perkiraan 2004. |
| 130 |  Puerto Riko (Amerika Serikat) |
12.00 | 2002 |
| 131 |  Grenada |
12.50 | 2000 |
| 132 |  Suriah |
12.50 | perkiraan 2005 . |
| 133 |  Indonesia |
12.50 | perkiraan 2006 . |
| 134 |  Georgia |
12.60 | perkiraan 2004. |
| 135 |  Pantai Gading |
13.00 | 1998 |
| 136 |  Arab Saudi |
13.00 | perkiraan 2004 . |
| 137 |  Tonga |
13.00 | perkiraan Tahun anggaran 03/04 . |
| 138 |  Kepulauan Cook (Selandia Baru) |
13.10 | 2005 |
| 139 |  Albania |
13.80 | perkiraan September 2006 . |
| 140 |  Tunisia |
13.90 | perkiraan 2006 . |
| 141 |  Saint Helena (Britania Raya) |
14.00 | perkiraan 1998. |
| 142 |  Mali |
14.60 | perkiraan 2001. |
| 143 |  Polandia |
14.90 | perkiraan November 2006. |
| 144 |  Bahrain |
15.00 | perkiraan 2005 . |
| 145 |  Oman |
15.00 | perkiraan 2004 . |
| 146 |  Iran |
15.00 | perkiraan 2007 . |
| 147 |  Saint Vincent dan Grenadines |
15.00 | perkiraan 2001. |
| 148 | Wallis and Futuna (Prancis) |
15.20 | 2003 |
| 149 |  Yordania |
15.40 | perkiraan 2006 . |
| 150 |  Aljazair |
15.70 | perkiraan 2006. |
| 151 |  Republik Dominika |
16.00 | perkiraan 2006. |
| 152 |  Antillen Belanda (Belanda) |
17.00 | perkiraan 2002. |
| 153 |  Kaledonia Baru (Prancis) |
17.10 | 2004 |
| 154 |  Kroasia |
17.20 | perkiraan 2006 . |
| 155 |  Kirgizstan |
18.00 | perkiraan 2004. |
| 156 |  Sudan |
18.70 | perkiraan 2002 . |
| 157 |  Komoro |
20.00 | perkiraan 1996 . |
| 158 |  Ghana |
20.00 | perkiraan 1997. |
| 159 |  Lebanon |
20.00 | perkiraan 2006. |
| 160 |  Saint Lucia |
20.00 | perkiraan 2003. |
| 161 |  Mauritania |
20.00 | perkiraan 2004. |
| 162 |  Jalur Gaza |
20.30 | 2005 |
| 163 | Tepi Barat (Israel) |
20.30 | 2005 |
| 164 |  Tanjung Verde |
21.00 | perkiraan 2000. |
| 165 |  Gabon |
21.00 | perkiraan 1997. |
| 166 |  Mozambik |
21.00 | perkiraan 1997. |
| 167 |  Mikronesia |
22.00 | perkiraan 2000. |
| 168 |  Dominika |
23.00 | perkiraan 2000 |
| 169 |  Botswana |
23.80 | 2004 |
| 170 |  Irak |
25.00 | perkiraan 2005 . |
| 171 | Mayotte (Prancis) |
25.40 | 2005 |
| 172 |  Afrika Selatan |
25.50 | perkiraan 2006. |
| 173 |  Montenegro |
27.70 | 2005 |
| 174 |  Honduras |
27.90 | perkiraan 2006. |
| 175 |  Samoa Amerika (Amerika Serikat) |
29.80 | 2005 |
| 176 |  Kamerun |
30.00 | perkiraan 2001. |
| 177 |  Guinea Khatulistiwa |
30.00 | perkiraan 1998 . |
| 178 |  Libya |
30.00 | perkiraan 2004 . |
| — |  Bumi |
30.00 | perkiraan 2006. |
| 179 |  Kepulauan Marshall |
30.90 | perkiraan 2000. |
| 180 |  Serbia |
31.60 | perkiraan 2005 . |
| 181 |  Yaman |
35.00 | perkiraan 2003. |
| 182 |  Makedonia |
36.00 | perkiraan September 2006 . |
| 183 |  Afganistan |
40.00 | perkiraan 2005 . |
| 184 |  Swaziland |
40.00 | perkiraan 2006. |
| 185 |  Kenya |
40.00 | perkiraan 2001. |
| 186 |  Nepal |
42.00 | perkiraan 2004 . |
| 187 |  Lesotho |
45.00 | 2002 |
| 188 |  Bosnia and Herzegovina |
45.50 | perkiraan 31 Desember 2004 . |
| 189 |  Senegal |
48.00 | perkiraan 2001 . |
| 190 |  Djibouti |
50.00 | perkiraan 2004 . |
| 191 |  Zambia |
50.00 | perkiraan 2000. |
| 192 |  Timor Leste |
50.00 | perkiraan 2001 |
| 193 |  Kepulauan Cocos (Keeling) (Australia) |
60.00 | perkiraan 2000 |
| 194 |  Turkmenistan |
60.00 | perkiraan 2004 |
| 195 |  Zimbabwe |
80.00 | perkiraan 2005 |
| 196 |  Liberia |
85.00 | perkiraan 2003 |
| 197 |  Nauru |
90.00 | perkiraan 2004 |
Kebijakan-kebijakan pengangguran
Adanya bermacam-macam pengangguran membutuhkan cara-cara mengatasinya yang disesuaikan dengan jenis pengangguran yang terjadi, yaitu sebagai berikut:
Cara mengatasi pengangguran struktural
Untuk mengatasi pengangguran jenis ini, cara yang digunakan adalah:
- Peningkatan mobilitas modal dan tenaga kerja.
- Segera memindahkan kelebihan tenaga kerja dari tempat dan sector yang kelebihan ke tempat dan sektor ekonomi yang kekurangan.
- Mengadakan pelatihan tenaga kerja untuk mengisi formasi kesempatan (lowongan) kerja yang kosong, dan
- Segera mendirikan industri padat karya di wilayah yang mengalami pengangguran.
Cara mengatasi pengangguran friksional
Untuk mengatasi pengangguran secara umum antara lain dapat digunakan cara-cara sebagai berikut:
- Perluasan kesempatan kerja dengan cara mendirikan industri-industri baru, terutama yang bersifat padat karya.
- Deregulasi dan debirokratisasi di berbagai bidang industri untuk merangsang timbulnya investasi baru.
- Menggalakkan pengembangan sektor informal, seperti home industry.
- Menggalakkan program transmigrasi untuk menyerap tenaga kerja di sektor agraris dan sektor formal lainnya.
- Pembukaan proyek-proyek umum oleh pemerintah, seperti pembangunan jembatan, jalan raya, PLTU, PLTA, dan lain-lain sehingga bisa menyerap tenaga kerja secara langsung maupun untuk merangsang investasi baru dari kalangan swasta.
Cara mengatasi pengangguran musiman
Jenis pengangguran ini bisa diatasi dengan cara sebagai berikut:
- Pemberian informasi yang cepat jika ada lowongan kerja di sektor lain.
- Melakukan pelatihan di bidang keterampilan lain untuk memanfaatkan waktu ketika menunggu musim tertentu.
Cara mengatasi pengangguran siklis
Untuk mengatasi pengangguran jenis ini antara lain dapat digunakan cara-cara sebagai berikut:
- Mengarahkan permintaan masyarakat terhadap barang dan jasa.
- Meningkatkan daya beli masyarakat.[6]
Referensi
- ^ Mankiw, G., Quah, E. & Wilson, P. (2013). Pengantar Ekonomi Makro. Jakarta: Salemba Empat ISBN 978-981-4384-85-8
- ^ a b c d e f g h i j k l m Edyson Susanto, Eny Rochaida, Yana Ulfah (2017). "Pengaruh Inflasi dan Pendidikan Terhadap Pengangguran dan Kemiskinan". Inovasi. 13 (1): 21. ISSN 0216-7786.
- ^ a b c d e Trianggono Budi Hartanto, Siti Umajah Masjkuri. "Analsis Pengaruh Jumla Penduduk, Pendidikan, Upah Minimum dan Produk Domestik Regional Bruto (PRDB) di Kabupaten dan Kota Provinsi Jawa Timur Tahun 2010-2014". Jurnal Ilmu Ekonomi Terapan. 2 (1): 3. ISSN 2541-1470.
- ^ Riska Franita (2016). "Analisa Pengangguran di Indonesia". Nusantara (Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial). 1: 89-90. ISSN 2541-657X.
- ^ Trianggono Budi Hartanto, Siti Umajah Masjkuri (2017). "Analsis Pengaruh Jumlah Penduduk,Pendidikan, Upah Minimum dan Produk Domestik Regional Bruto (PRDB) Terhadap Jumlah Pengagguran di Kabupaten dan Kota Provinsi Jawa Timur Tahun 2010-2014". 2 (1): 1. ISSN 2541-1470.
- ^ Cara mengatasi pengangguran sesuai ilmu ekonomi
Pranala luar
- (Inggris) The World Factbook Diarsipkan 2007-05-09 di Wayback Machine.