Partai Kebangkitan Nasional Ulama

Partai Kebangkitan Nasional Ulama (PKNU) adalah sebuah partai politik Islam di Indonesia yang didirikan pada tanggal 21 November 2006 di Pondok Pesantren Langitan, Widang, Tuban, Jawa Timur, oleh 17 Kyai yang menentang KH Abdurrahman Wahid. Partai ini bertujuan menjadi alternatif terhadap partai PKB, yang awalnya dibentuk oleh PBNU tetapi dianggap telah menyimpang jauh dari harapan anggota NU. Tokoh-tokoh terkemuka dalam partai ini termasuk Ma'ruf Amin, Abdullah Faqih, Alwi Shihab, dan Choirul Anam.

Partai Kebangkitan Nasional Ulama
Singkatan	PKNU
Ketua umum	Choirul Anam (terakhir)
Dibentuk	21 November 2006 (2006-11-21)
Dibubarkan	12 Juni 2022 (2022-06-12)
Digabungkan dengan	Partai Kedaulatan Rakyat
Ideologi	Pan-Islamisme Demokrasi Islam
Posisi politik	Sayap kanan
Nomor urut	34
Politik Indonesia Partai politik Pemilihan umum

Partai ini hanya mencalonkan diri dalam Pemilihan Umum 2009, di mana mereka gagal memenangkan kursi di DPR. Pada tahun 2022, PKNU akhirnya bergabung dengan Partai Kedaulatan Rakyat (PKR) setelah beberapa tahun mengalami kekosongan elektoral karena kegagalan berpartisipasi dalam pemilihan umum-umum berikutnya.

Sejarah

Bertepatan dengan Maulid Nabi Muhammad SAW 1428 H pada Sabtu, 31 Maret 2007, sebanyak 17 Kyai dari Nahdlatul Ulama yang dikenal sebagai Forum Langitan menyatakan berdirinya Partai Kebangkitan Nasional Ulama (PKNU) di Pondok Pesantren Langitan, Widang Tuban, Jawa Barat, yang menjadi puncak perpecahan dalam PKB antara pendukung Forum Langitan dengan kelompok KH. Abdurrahman Wahid dan Muhaimin Iskandar.

Secara resmi didirikan pada tanggal 21 November 2006, pembentukan PKNU dipicu oleh pandangan bahwa partai politik yang sudah ada belum sepenuhnya sejalan dengan tujuan dan aspirasi para Kyai, terutama dalam hal meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat. Selain itu, PKNU juga berperan dalam memenuhi tanggung jawab para Ulama, termasuk peran mereka dalam pembangunan nasional dan urusan negara.

Dalam Pemilihan Umum 2009, PKNU bertujuan untuk mendapatkan sekitar 18% suara nasional. Target ini dianggap realistis karena Partai NU dalam sejarahnya telah mendapatkan 18% suara nasional dalam Pemilihan Umum tahun 1955 dan 1971. Namun, kinerja partai tersebut jauh di bawah harapan, hanya mendapatkan 1,47% suara nasional, yang berada di bawah ambang batas pemilu sebesar 2,5%, sehingga tidak mendapatkan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat.

Setelah upaya untuk berpartisipasi dalam Pemilihan Umum 2014 gagal, sesuai dengan keputusan KPU pada tahun 2013 yang menyatakan partai tidak memenuhi syarat, PKNU mengalami eksodus massal. Banyak anggota dan pemimpinnya keluar dari partai untuk bergabung kembali dengan PKB, yang mengundang anggota PKNU, bersama dengan anggota PKBIB, untuk bersatu kembali. Namun, alih-alih bergabung kembali dengan PKB, PKNU mendekati partai Islam lain, yaitu Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Mereka setuju untuk membentuk koalisi untuk Pemilihan Umum 2014 guna meningkatkan peluang memenangkan lebih banyak suara dan agar anggota PKNU dapat mencalonkan diri sebagai kandidat PPP. Meskipun ada kesepakatan koalisi ini, Ketua Partai Choirul Anam menjelaskan bahwa PKNU belum sepenuhnya bergabung dengan PPP.

Setelah beberapa tahun kekosongan akibat kegagalan berpartisipasi dalam pemilu umum, PKNU bergabung dengan Partai Kedaulatan Rakyat (PKR), sebuah partai kecil yang baru didirikan, pada tahun 2022. Choirul Anam diangkat sebagai Ketua Dewan Kehormatan PKR.