Bank Duta
Bank Duta adalah bank yang pernah ada di Indonesia hingga 2000. Bank ini dileburkan ke dalam Bank Danamon bersama 7 bank lainnya di bawah pengawasan Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) pada tanggal 30 Juni 2000.
Sebelumnya | Bank Dharma Ekonomi (1966-1971) |
---|---|
Industri | Perbankan |
Nasib | Dileburkan |
Pendahulu | Bank Dwikora Bank Sarma |
Penerus | Bank Danamon |
Didirikan | 30 Agustus 1966 |
Pendiri | Suhardiman Thomas Suyatno Njo Han Siang |
Ditutup | 30 Juni 2000 |
Kantor pusat | Jakarta, Indonesia |
Produk | Jasa keuangan |
Sejarah
Bank Duta pada awalnya bernama Bank Dharma Ekonomi. Bank ini didirikan pada tahun 1966 oleh Suhardiman, Thomas Suyatno, Njoo Han Siang dan Edi Cahyadi,[1] dengan fokus usaha pada pembiayaan sektor industri.[2] Pada usianya yang kedua (1968), bank ini mengalami kebangkrutan dan diselamatkan oleh PT PP Berdikari (PT Perusahaan Pilot Project Berdikari) yang kemudian menjadi pemilik tunggal dari bank tersebut. Di tahun 1971, bank ini kembali mengalami krisis. Krisis ini berakibat hilangnya dana Bulog yang disimpan di bank tersebut dan menimbulkan kesulitan bagi Bulog untuk melakukan pengadaan pangan. PT PP Berdikari meminta bantuan Abdulgani untuk melakukan evaluasi berkelanjutan dari bank ini agar tidak terjadi kebangkrutan untuk ketiga kalinya. Abdulgani memulai membangun bank ini dengan empat belas karyawan dan manajemen yang kocar-kacir.[3]
Perubahan nama (di tahun 1972, menjadi Bank Duta Ekonomi)[4] dan pergantian pemimpin bank merupakan langkah pertama dari perubahan besar yang terjadi pada bank ini. Langkah selanjutnya adalah keterlibatan Bustanil Arifin yang ditugaskan untuk memimpin PT PP Berdikari di mana kemudian menjadi komisaris bank pada tahun 1973. Setahun kemudian, Bank Duta Ekonomi memperoleh tambahan modal dari dua yayasan, yaitu Yayasan Dharma Bhakti Sosial (Dharmais) dan Yayasan Supersemar. Tambahan dana ini untuk meningkatkan status bank menjadi bank devisa pada tahun 1978.[3]
Setelah itu, perkembangan Bank Duta Ekonomi tidak tertahankan yang pada akhirnya menempatkan menjadi peringkat kedua bank swasta nasional di bawah Bank Central Asia (BCA).[3] Keberhasilan itu ditopang oleh kedekatan bank ini dengan kekuasaan Orde Baru, yaitu pemegang sahamnya yang berupa yayasan Soeharto dan Bustanil, kepala Badan Urusan Logistik yang merupakan orang kepercayaan sang presiden. Kinerja ciamik yang "semu" tersebut dibuktikan misalnya dari laporan sebuah lembaga audit yang mengklaim bank ini tidak memiliki sistem pengawasan yang bagus, ditambah inefisiensi berupa kelebihan karyawan hingga 300 orang.[5]
Meskipun demikian, Bank Duta juga dikenal mengembangkan banyak segmen usaha (ritel, korporasi dan konsumer), seperti merupakan salah satu operator kartu kredit pertama di Indonesia.[6] Bank ini juga sempat memiliki banyak anak perusahaan di bidang keuangan, seperti Bank IBJ Indonesia, AMRO Duta Leasing, RaboBank Duta, Graha Sarana Duta, Staco Duta Agung Leasing, dan lainnya.[7] Pada tahun 1985, Bank Duta Ekonomi menyederhanakan namanya menjadi Bank Duta saja, yang disertai penggunaan logo baru dan kantor pusat baru di Gedung Bank Duta (kini Menara Multimedia) Jakarta.[8]
Bustanil, yang diberi tanggung jawab mengelola Bank Bukopin pada periode 1980-an selanjutnya lebih mengalihkan fokusnya ke bank tersebut, sehingga Bank Duta mulai mengalami penurunan profitabilitas.[5] Tersebutlah nama Dicky Iskandardinata, wakil Lidirektur bank ini yang tertarik mencari peruntungan lewat bermain valas sejak Agustus 1989. Bukannya untung, justru permainan valas itu berbuah petaka, dengan Dicky terus-menerus mengalami kekalahan sehingga Bank Duta mengalami kerugian besar.[9] Namun, awalnya masalah tersebut seperti berusaha ditutupi, dengan Bank Duta mengklaim masih memperoleh untung Rp 22,6 miliar di tahun 1990. Bahkan pada 12 Juni 1990[10] Bank Duta go public di Bursa Efek Jakarta dengan melepas 20% sahamnya (kode emiten BDTA). Masalah itu baru terbongkar ketika Bank Indonesia pada 4 September 1990 menyingkirkan seluruh direksi bank ini (termasuk Dicky) dari kursinya. Sebulan kemudian, Bank Duta mengumumkan bahwa mereka telah merugi hingga US$ 419 juta akibat ulah Dicky tersebut.[11]
Skandal tersebut jelas mempermalukan rezim Orde Baru, mengingat sebelumnya orang menganggap Bank Duta aman secara politis, bahkan ada yang menyebutnya sebagai bank semi-BUMN.[11] Dicky saat itu juga merupakan menantu Bustanil, orang kepercayaan Soeharto. Konon, sang presiden sangat marah akibat tindakannya, sehingga Bustanil dipaksa untuk menceraikan Dicky dan putrinya, serta selanjutnya sang eks-bankir diberi hukuman selama 8 tahun plus denda Rp 800 miliar.[12] Untuk mencegah krisis lebih luas lagi, Soeharto secara rahasia meminta dua bantuan cukong kepercayaannya, Soedono Salim dan Prajogo Pangestu untuk menyuntikkan modal ke Bank Duta yang masing-masing dibagi secara rata dengan total US$ 419,6 miliar. Secara resmi, dana dari keduanya diumumkan berasal dari "hibah" yayasan-yayasan sang presiden sebagai pemilik bank ini.[11] Akibatnya, walaupun Bank Duta mengalami masalah yang sebenarnya berat, seakan-akan masalah tersebut tidak berdampak sama sekali baik pada bank ini maupun sistem perbankan nasional.
Meskipun bisa selamat, namun nasib Bank Duta setelah itu tetap bermasalah. Manajemen yang masih tidak profesional, membuat Bank Duta terus-menerus disuntik kredit likuiditas dari Bank Indonesia, ditambah aliran dana ilegal dari yayasan-yayasan Soeharto sebagai pemiliknya.[13][14] Pada tahun 1995, Soeharto mengizinkan cukong lamanya yang lain untuk menolong Bank Duta: Bob Hasan, yang duduk di jajaran komisaris.[15] Sama seperti bank-bank lain yang saat itu di bawah kepemilikan/pengelolaan Bob (Bukopin, Bank Umum Nasional, Bank Muamalat dan Bank Umum Tugu),[16] Bob menggunakan Bank Duta untuk kepentingan pribadinya, dengan menyalurkan kredit ke usaha sendiri. Akibatnya, nasib bank ini tidak jauh berbeda dari sebelumnya: terlihat besar di luar, namun keropos di dalam.[17]
Memasuki krisis ekonomi 1998, Bank Duta mengalami kredit macet hingga US$ 704 juta.[17] Mengikuti seruan dari pemerintah, awalnya bank ini akan dimerger dengan Bank Umum Tugu, Bukopin dan Bank Umum Nasional,[6] yang kemudian dipersempit menjadi Bank Duta dan Bank Umum Tugu. Nama bank hasil merger itu akan diberi nama Bank Palapa. Namun, kemudian rencana itu batal dilakukan.[18][19] Pada 13 Maret 1999 bank ini diambilalih oleh Badan Penyehatan Perbankan Nasional sebagai Bank Take Over (BTO), dan kemudian di tanggal 30 Juni 2000 resmi dimerger dengan Bank Danamon.[20]
Rujukan
- ^ Tokoh-Tokoh Etnis Tionghoa Di Indonesia
- ^ Pameran surat emas raja-raja dan naskah-naskah Nusantara, Jakarta, 2-8 September 1991, Yogyakarta 15-21 September 1991
- ^ a b c Kasus Etika Bisnis dan Profesi
- ^ Pembangunan ekonomi nasional: suatu pendekatan pemerataan, keadilan, dan ekonomi kerakyatan
- ^ a b Young Heroes: The Indonesian Family in Politics
- ^ a b Asian Company Handbook
- ^ Perusahaan Besar Timur Jauh dan Australasia 1991/92: Volume 1: Selatan ...
- ^ Presiden RI ke II Jenderal Besar H.M. Soeharto dalam berita: 1985-1986
- ^ The Politics of Economic Liberalization in Indonesia: State, Market and Power
- ^ Listing data
- ^ a b c Liem Sioe Liong's Salim Group: The Business Pillar of Suharto's Indonesia
- ^ DARI SOEKARNO SAMPAI SBY
- ^ Abdurrahman Wahid : dan Penegakan Hukum Terhadap Keluarga Cendana
- ^ Antara Soeharto, Supersemar dan Bank Duta
- ^ Asian States, Asian Bankers: Central Banking in Southeast Asia
- ^ Dari Soeharto ke Habibie: guru kencing berdiri, murid kencing berlari : kedua puncak korupsi, kolusi, dan nepotisme rezim Orde Baru
- ^ a b he Corporate Economy in Southeast Asia
- ^ h 1-8
- ^ masyarakat, Bagian 2,Masalah 1-19
- ^ Perbankan Indonesia: Mereka yang Mampu Bertahan di Masa Sulit