Wikipedia

Gerakan Aceh Merdeka

organisasi militan di Indonesia
Revisi sejak 21 Januari 2024 11.35 oleh Zanizambuana (bicara | kontrib) (correct sentences and words that are wrong in writing so that they are better and better #ADS)

Gerakan Aceh Merdeka, atau GAM (bahasa Aceh: Geurakan Acèh Meurdèka) adalah bekas sebuah gerakan separatisme bersenjata yang memiliki tujuan supaya Aceh lepas dari Indonesia. Konflik antara pemerintah RI dan GAM yang diakibatkan perbedaan keinginan ini telah berlangsung sejak tahun 1976-2005 dan menyebabkan jatuhnya hampir sekitar 15.000 jiwa. Gerakan ini juga dikenal dengan nama Aceh Sumatra National Liberation Front (ASNLF). GAM dipimpin oleh Hasan di Tiro yang selama hampir tiga dekade bermukim di Swedia.

Gerakan Aceh Merdeka
(1976-2005)
PresidenHasan di Tiro[1] (1976-2005)
Wakil PresidenMuchtar Hasbi (1976-1980)
Perdana MenteriMuchtar Hasbi (1976-1980)

Ilyas Leube (1980-1982)

Malik Mahmud (2002-2005)
PanglimaMuhammad Daud Husen (1976-1985)

Keuchik Umar (1985-1992)
Pawang Rasyid (1992-1995)
Abdullah Syafi'i (1995-2002)

Muzakir Manaf (2002-2005)
Dibentuk4 Desember 1976; 47 tahun lalu (1976-12-04) (GAM)[2]
IdeologiNasionalisme Aceh
Separatisme
Islamisme
Fundamentalisme Islam
Afiliasi internasionalUNPO
WarnaMerah, Hitam, Putih
Situs web
http://asnlf.org/
Aceh Merdeka
Atjèh Meurdéhka
Acheh Sumatra National Liberation Front
MotifMendirikan kembali negara Aceh di ujung utara pulau Sumatra dengan memisahkan diri dari Indonesia
Wilayah operasiAceh
IdeologiNasionalisme Aceh
StatusPenentuan nasib sendiri
atau Separatisme

Garis waktu

Pada 4 Desember 1976, inisiator Gerakan Aceh Merdeka, Hasan di Tiro dan beberapa pengikutnya mengeluarkan pernyataan perlawanan terhadap pemerintah RI yang dilangsungkan di Gunung Halimun, Pidie. Di awal masa berdirinya GAM, nama resmi yang saat itu digunakan adalah AM, Aceh Merdeka.

Kabinet pertama GAM dinamakan sebagai Kabinet Negara Aceh Sumatera, yang disusun pada 24 Mei 1977 dengan susunan sebagai berikut:

  • Dewan Syura:
    • Tgk. H. Ilyas Cot Plieng
    • Tgk. Hasbi Geudong
    • Tgk. Ayah Sabi
  • Menteri Dalam Negeri: Dr. Tgk. Muchtar Yahya Hasbi Geudong
  • Menteri Luar Negeri: Dr. Tengku Hasan Di Tiro, LL.D
  • Wakil Menteri Luar Negeri: Dr. Tgk. Muchtar Yahya Hasbi Geudong
  • Menteri Pertahanan: Dr. Tengku Hasan Di Tiro, LL.D
  • Wakil Menteri Pertahanan: Dr. Tgk. Muchtar Yahya Hasbi Geudong
  • Menteri Kehakiman: Teungku Ilyas Leubee
  • Menteri Sosial: dr. Zubir Mahmud
  • Menteri Kesehatan: dr. Zaini Abdullah
  • Menteri Penerangan: Teungku Muhammad Taher Husen
  • Menteri Perhubungan: Teungku Amir Ishak, SH
  • Menteri Pendidikan: Dr. Husaini M. Hasan
  • Menteri Perdagangan: Teungku Amir Mahmud (Singapura)
  • Menteri Pekerjaan Umum: Ir. Asnawi Ali
  • Menteri Keuangan: Teungku Muhammad Usman Lampoh Awe
  • Menteri Sekretaris Negara: Teungku Fauzi Hasbi Geudong
  • Kepala Staf Angkatan Bersenjata: Teungku Darul Kamal
  • Kepala Pengawas Keuangan Negara: Teungku Uzir Jailani
  • Duta Kuasa Penuh: Malik Mahmud (Singapura)
  • Panglima Pengawal Wali Negara: Teungku Daud Husein
  • Gubernur Pase: Teungku Hasbi Geudong
  • Gubernur Pidie: Teungku Ilyas Cot Plieng
  • Gubernur Batee Ileik: Teungku Abdul Aziz
  • Gubernur Perlak: dr. Zubir Mahmud
  • Gubernur Teming: Teungku Ali Daud
  • Gubernur Linge: Teungku Ilyas Leube

Pemerintah RI pada periode 1980-an sampai 1990-an menamai gerakan tersebut sebagai GPK-AM. Perlawanan represif bersenjata gerakan tersebut mendapat sambutan keras dari pemerintah pusat RI yang akhirnya menggelar sebuah operasi militer di Aceh atau yang lebih dikenal dengan DOM (Daerah Operasi Militer) pada paruh akhir 1980-an sampai dengan penghujung 1990-an. Operasi tersebut telah membuat para aktivis AM terpaksa melanjutkan perjuangannya di daerah pengasingan. Disaat rezim Orde Baru berakhir dan reformasi dilangsungkan di Indonesia, seiring dengan itu pula Gerakan Aceh Merdeka kembali eksis dan menggunakan nama GAM sebagai identitas organisasinya.

Konflik antara pemerintah RI dengan GAM terus berlangsung hingga pemerintah menerapkan status Darurat Militer di Aceh pada tahun 2003, setelah melalui beberapa proses dialogis yang gagal mencapai solusi kata sepakat antara pemerintah RI dengan aktivis GAM. Konflik tersebut sedikit banyak telah menekan aktivitas bersenjata yang dilakukan oleh GAM, banyak di antara aktivis GAM yang melarikan diri ke luar daerah Aceh dan luar negeri. Bencana alam gempa bumi dan tsunami pada 26 Desember 2004 telah memaksa pihak-pihak yang bertikai untuk kembali ke meja perundingan atas inisiasi dan mediasi oleh pihak internasional.

Pada 27 Februari 2005, pihak GAM dan pemerintah RI memulai tahap perundingan di Vantaa, Finlandia. Mantan presiden Finlandia Martti Ahtisaari berperan sebagai fasilitator.

Pada 17 Juli 2005, setelah perundingan selama 25 hari, tim perunding Indonesia berhasil mencapai kesepakatan damai dengan GAM di Vantaa, Helsinki, Finlandia. Penandatanganan nota kesepakatan damai yang dilangsungkan pada 15 Agustus 2005. Proses perdamaian selanjutnya dipantau oleh sebuah tim yang bernama Aceh Monitoring Mission (AMM) yang beranggotakan lima negara ASEAN dan beberapa negara yang tergabung dalam Uni Eropa. Di antara poin pentingnya adalah bahwa pemerintah Indonesia akan turut memfasilitasi pembentukan partai politik lokal di Aceh dan pemberian amnesti bagi anggota GAM.

Meski perdamaian tersebut, sejatinya sampai sekarang masih menyisakan persoalan yang belum menemukan jalan keluar. Misalnya saja berkait dengan Tapol/Napol Aceh yang masih berada di penjara Cipinang, Jakarta seperti Ismuhadi Jafar, dkk. Selain juga persoalan kesejahteraan mantan prajurit kombatan GAM yang cenderung hanya dinikmati oleh segelintir elit.

Seluruh senjata GAM yang mencapai 840 pucuk selesai diserahkan kepada AMM pada 19 Desember 2005. Kemudian pada 27 Desember, GAM melalui juru bicara militernya, Sofyan Dawood, menyatakan bahwa sayap militer mereka yaitu Tentara Neugara Aceh (TNA) telah dibubarkan secara formal dan dibentuk Komite Peralihan Aceh guna untuk menampung para eks-kombatan.

Tokoh-tokoh penting

 
Dr. Teungku Hasan Muhammad di Tiro

Sayap Militer GAM

  • Teuntra Neugara Aceh (TNA)
  • Acheh Sumatra National Liberation Front (ASNLF)
  • Laskar Inong Balee

Lihat pula

Pranala luar

 
Wikisumber memiliki naskah asli yang berkaitan dengan artikel ini:
 
Wikisumber memiliki naskah asli yang berkaitan dengan artikel ini:

Rujukan

  1. ^ "Sosok Pendiri GAM". BBC Indonesia. 2010-06-03. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2023-04-19. Diakses tanggal 16 Juli 2018. 
  2. ^ "Atjèh Meurdéhka Kateudong Keulaji (diaktifkan)". ASNLF. 2012-04-10. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2018-07-16. Diakses tanggal 2018-07-18. 
  3. ^ lintasgayo.co (2019-01-27). "Mantan-Mantan Jubir GAM Bertemu SBY, Ini Yang Dibahas!". Media Online Dataran Tinggi GAYO | lintasgayo.co (dalam bahasa Inggris). Diarsipkan dari versi asli tanggal 2023-06-03. Diakses tanggal 2019-05-01. 
  4. ^ "Dua Anggota GAM Tewas Dalam Kontak Senjata". Tempo.co. 2004-01-16. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2023-05-29. Diakses tanggal 2019-05-01. 
  5. ^ "TNI Nyatakan Wakil Gubernur GAM Menyerah". Tempo.co. 2004-06-25. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2023-05-29. Diakses tanggal 2019-05-01. 
  6. ^ "Gubernur GAM Pidie Divonis Seumur Hidup". detikcom. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2023-04-19. Diakses tanggal 2019-05-01. 
  7. ^ sinarpidie.co. "Mengenal Mahfuddin Ismail, Mengenang Mantri Hamid – Figur – sinarpidie.co – mendalam dan terverifikasi". sinarpidie.co. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2023-04-18. Diakses tanggal 2019-05-01. 
  8. ^ Fitriadi, Eddy. "Mantan Panglima GAM Meureuhom Daya Jabat Kepala Baitul Mal Aceh". Tribunnews.com. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2023-04-19. Diakses tanggal 2019-05-01. 
Diperoleh dari "https://wiki-indonesia.club/w/index.php?title=Gerakan_Aceh_Merdeka&oldid=25199679"