Republika Srpska (1992–1995)
Republika Srpska (RS; Abjad Kiril Serbia: Република Српска) adalah proto-negara di Eropa Tenggara yang berada di bawah kendali Tentara Republika Srpska selama Perang Bosnia. Negara ini mengklaim sebagai negara berdaulat, meskipun tidak diakui oleh pemerintah Bosnia (yang wilayahnya diakui RS sebagai bagiannya), Perserikatan Bangsa-Bangsa, dan negara berdaulat lainnya. Selama beberapa bulan pertama keberadaannya, ia dikenal sebagai Republik Serbia di Bosnia dan Herzegovina (bahasa Serbia: Српска Република Босна и Херцеговина).
Republik Serbia di Bosnia dan Herzegovina (1992) Republika Srpska (1992–1995) | |
|---|---|
| 1992–1995 | |
 Bendera
 Lambang
| |
 Wilayah yang dikontrol oleh Republika Srpska pada tahun 1995 berwarna biru, wilayah yang dikontrol oleh Federasi Kroat-Bosniak berwarna kuning dan biru muda, perbatasan sub-nasional modern berwarna putih. | |
| Status | Negara klien Serbia yang tidak diakui[1] |
| Ibu kota | Pale |
| Bahasa yang umum digunakan | Serbia |
| Agama | Ortodoks Serbia |
| Pemerintahan | Republik parlementer |
| Presiden | |
• 1992–1995 | Radovan Karadžić |
| Perdana Menteri | |
• 1992–1993 | Branko Đerić |
• 1993–1994 | Vladimir Lukić |
• 1994–1995 | Dušan Kozić |
• 1995 | Rajko Kasagić |
| Legislatif | Majelis Nasional |
| Era Sejarah | Pecahnya Yugoslavia |
| 9 Januari 1992 | |
| 28 Februari 1992 | |
• Perubahan nama | 12 Agustus 1992 |
| 6 April 1992 | |
| 14 Desember 1995 | |
| Mata uang |
|
| Sekarang bagian dari |  Bosnia dan Herzegovina
|
Setelah tahun 1995, Republika Srpska diakui sebagai salah satu dari dua entitas politik yang membentuk Bosnia dan Herzegovina. Perbatasan Republika Srpska pasca 1995, dengan beberapa modifikasi yang dinegosiasikan, didasarkan pada garis depan dan situasi di lapangan pada saat Perjanjian Dayton. Dengan demikian, entitas ini terutama merupakan akibat dari Perang Bosnia tanpa preseden sejarah langsung. Wilayahnya mencakup sejumlah wilayah geografis historis Bosnia dan Herzegovina, namun (karena sifat garis batas antar-entitas yang disebutkan di atas) wilayah ini hanya mencakup sedikit wilayah secara keseluruhan. Demikian pula, berbagai unit politik pernah ada di wilayah Republika Srpska di masa lalu, namun sangat sedikit yang seluruhnya ada di wilayah tersebut.
Sejarah
Pembentukan
Perwakilan organisasi dan institusi politik dan nasional utama masyarakat Serbia di Bosnia dan Herzegovina bertemu pada 13 Oktober 1990 di Banja Luka dan membentuk "Dewan Nasional Serbia Bosnia dan Herzegovina" sebagai badan politik yang koordinatif dan representatif. Koalisi pemerintahan Bosnia dan Herzegovina runtuh setelah parlemen Republik Sosialis Bosnia dan Herzegovina di Sarajevo mengeluarkan 'memorandum kedaulatan' pada tanggal 15 Oktober 1991 yang ditentang oleh anggota Serbia Bosnia. Setelah perwakilan Serbia Bosnia keluar, memorandum tersebut diadopsi. Keputusan ini mendeklarasikan republik ini sebagai negara yang berdaulat dan merdeka dan menolak "solusi konstitusional apa pun untuk komunitas Yugoslavia di masa depan yang tidak mencakup Kroasia dan Serbia". Sebagai tanggapan, pada tanggal 24 Oktober 1991 Partai Demokrat Serbia (SDS) membentuk Majelis Rakyat Serbia di Bosnia dan Herzegovina sebagai badan perwakilan Serbia di Bosnia dan Herzegovina dan menyatakan bahwa rakyat Serbia ingin tetap berada di Yugoslavia. Orang-orang Serbia Bosnia menyatakan bahwa ini adalah langkah yang perlu karena Konstitusi Bosnia dan Herzegovina, pada saat itu, menetapkan bahwa tidak ada perubahan besar yang dapat dilakukan kecuali ada kesepakatan bulat dari ketiga pihak. Partai Aksi Demokrat (SDA), yang dipimpin oleh Alija Izetbegović, bertekad untuk mencapai kemerdekaan dan didukung oleh Eropa dan AS. SDS menegaskan bahwa jika kemerdekaan diumumkan, Serbia akan memisahkan diri karena hak mereka untuk menentukan nasib sendiri adalah hak mereka.
Pada musim gugur tahun 1991, SDS mengorganisir pembentukan "Daerah Otonomi Serbia" (SAO) di Bosnia di mana mayoritas orang Serbia terdiri dari SAO Herzegovina Timur dan Lama, SAO Krajina Bosnia, SAO Romanija dan SAO Bosnia Timur Laut. Mereka mencakup hampir sepertiga kotamadya Bosnia dan sekitar 45% populasi etnis Serbia. Langkah serupa juga dilakukan Kroasia Bosnia. Referendum Serbia Bosnia yang menanyakan warga apakah mereka ingin tetap berada di Yugoslavia diadakan pada tanggal 9 dan 10 November 1991, dan menyetujui untuk tetap berada di Yugoslavia. Pemerintahan parlementer Bosnia dan Herzegovina (dengan mayoritas penduduk Bosnia dan Kroasia) menyatakan bahwa pemungutan suara ini ilegal, namun majelis Serbia Bosnia mengakui hasil pemungutan suara tersebut. Pada tanggal 21 November 1991, Majelis memproklamirkan bahwa semua kota, komunitas lokal, dan tempat berpenduduk di mana lebih dari 50% penduduk berkebangsaan Serbia telah memilih untuk tetap berada di negara bagian Yugoslavia bersama, akan menjadi wilayah negara federal Yugoslavia.
Pada tanggal 9 Januari 1992, majelis Serbia Bosnia mengadopsi deklarasi Proklamasi Republik Rakyat Serbia di Bosnia dan Herzegovina. Pada tanggal 28 Februari 1992, konstitusi Republik Serbia Bosnia dan Herzegovina (bahasa Serbia: Srpska Republika Bosna i Hercegovina / Српска Република Босна и Херцеговина) diadopsi dan menyatakan bahwa wilayah negara mencakup daerah otonomi Serbia, kotamadya, dan entitas etnis Serbia lainnya di Bosnia dan Herzegovina (termasuk wilayah yang digambarkan sebagai "tempat di mana masyarakat Serbia tetap menjadi minoritas karena genosida yang dilakukan terhadap mereka selama Perang Dunia II"), dan dinyatakan sebagai bagian dari negara federal Yugoslavia.
Dari tanggal 29 Februari hingga 2 Maret 1992, Bosnia dan Herzegovina mengadakan referendum kemerdekaan yang diboikot oleh orang-orang Serbia Bosnia, yang menghasilkan 99,7% suara mendukung. Pada tanggal 6 April 1992, Uni Eropa secara resmi mengakui kemerdekaan Bosnia dan Herzegovina. Republik Serbia Bosnia dan Herzegovina mendeklarasikan kemerdekaannya pada tanggal 7 April 1992. Pada tanggal 12 Agustus 1992, penyebutan Bosnia dan Herzegovina dihilangkan dari namanya, dan menjadi Republika Srpska saja.
Selama pecahnya Yugoslavia, Presiden Srpska Radovan Karadžić menyatakan bahwa dia tidak ingin Srpska berada dalam federasi bersama Serbia di Yugoslavia, tetapi Srpska harus langsung dimasukkan ke dalam Serbia.
Perang Bosnia
Pada tanggal 12 Mei 1992, pada sidang Majelis Serbia Bosnia, Radovan Karadžić mengumumkan enam "tujuan strategis" rakyat Serbia di Bosnia dan Herzegovina:
- Menetapkan batas negara yang memisahkan masyarakat Serbia dari dua komunitas etnis lainnya.
- Siapkan koridor antara Semberija dan Krajina.
- Membangun koridor di lembah sungai Drina, yaitu menghilangkan Drina sebagai perbatasan yang memisahkan negara-negara Serbia.
- Menetapkan perbatasan di sungai Una dan Neretva.
- Pembagian kota Sarajevo menjadi bagian Serbia dan Bosniak dan bentuk otoritas negara yang efektif di kedua bagian tersebut.
- Pastikan akses ke laut untuk Republika Srpska.
Pada sesi yang sama, majelis Serbia Bosnia memilih untuk membentuk Tentara Republika Srpska (VRS; Vojska Republike Srpske), dan menunjuk Ratko Mladić, komandan Distrik Militer Kedua tentara federal Yugoslavia, sebagai komandan VRS Utama Staf. Pada akhir Mei 1992, setelah penarikan pasukan Yugoslavia dari Bosnia dan Herzegovina, Distrik Militer Kedua pada dasarnya diubah menjadi Staf Utama VRS. Tentara baru segera berangkat untuk mencapai enam "tujuan strategis" rakyat Serbia di Bosnia dan Herzegovina dengan cara militer (tujuan tersebut ditegaskan kembali melalui arahan operasional yang dikeluarkan oleh Jenderal Mladić pada 19 November 1992).
VRS memperluas dan mempertahankan perbatasan Republika Srpska selama Perang Bosnia. Pada tahun 1993 Republika Srpska menguasai sekitar 70% wilayah Bosnia dan Herzegovina dengan persetujuan akhir (Perjanjian Dayton) pada tahun 1995 yang memberikan kendali kepada Republika Srpska atas 49% wilayah tersebut.
Pada tahun 1993 dan 1994, otoritas Republika Srpska memberanikan diri untuk membentuk Republik Serbia Bersatu.
- ^ Sara Darehshori, Human Rights Watch (Organization). Weighing the Evidence: Lessons from the Slobodan Milosevic Trial, Volume 18 (2006), Human Rights Watch, p. 19.