Aji Raden Sayid Mohammad
H. Aji Raden Sayid Mohammad, biasa disingkat A.R.S. Mohammad (15 Desember 1918 – tidak diketahui), merupakan Wali Kota Balikpapan yang pertama. Mohammad diangkat oleh Gubernur A.P.T. Pranoto pada tahun 1960 menjadi Wali Kota dan menjabat hingga tahun 1963, ketika ia digantikan oleh Letnan Kolonel Bambang Soetikno atas keputusan Pangdam IX/Mulawarman, Brigjen Soehario Padmodiwirio.[1][a]
Aji Raden Sayid Mohammad | |
|---|---|
 | |
| Wali Kota Balikpapan ke-1 | |
| Masa jabatan 1960–1963 | |
| Informasi pribadi | |
| Lahir | 15 Desember 1918 Tenggarong, Hindia Belanda |
| Meninggal | Tidak diketahui |
| Partai politik | Ikatan Nasional Indonesia Golkar |
  | |
Setelah berhenti menjadi Wali Kota, Mohammad menjabat berbagai posisi di struktur pemerintahan provinsi, sebelum pensiun pada tahun 1975. Setelah pensiun, dia diangkat kembali menjadi Kepala Inspektorat Wilayah Daerah (Irwilda) Kalimantan Timur dan menjadi anggota MPR. Dia juga diangkat menjadi Pembantu Utama Gubernur oleh Gubernur Abdul Wahab Sjahranie.[2]
Semasa Revolusi Nasional, Mohammad tergabung dalam Ikatan Nasional Indonesia (INI), kemudian menjadi anggota Partai Nasional Indonesia (PNI) setelah INI menggabungkan diri dengan partai tersebut. Pada masa Orde Baru, dia kemudian bergabung dengan Golkar.[3]
Kehidupan dan karir awal
Mohammad mengawali pendidikannya di HIS dan lulus pada tahun 1935. Dia kemudian melanjutkan studi di OSVIA dan lulus pada tahun 1940. Setelah lulus, dia menjadi seorang pegawai pangreh praja (Inlands Bestuur) untuk Kesultanan Kutai di Balikpapan. Selama Perang Kemerdekaan, Mohammad memangku berbagai jabatan, seperti kepala subdistrik dan distrik serta Wedana di Kutai Ulu.[3] Pada tahun 1946, dia bergabung dengan Ikatan Nasional Indonesia (INI) dan menjadi Sekretaris II dalam organisasi tersebut.[4]
Setelah pengakuan kedaulatan, Mohammad bergabung dengan PNI akibat bergabungnya INI dengan partai tersebut pada tahun 1950.[5] Dia menjadi Wakil Ketua PNI cabang Samarinda sekaligus anggota pleno Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PNI.[6][7] Mohammad juga sempat menjadi calon anggota Dewan Konstituante dari PNI dengan daerah pemilihan Kalimantan Timur.[8] Dia juga meneruskan karirnya sebagai pamong praja dengan memangku berbagai jabatan, seperti Wedana Kutai, Wedana diperbantukan pada Kementerian Dalam Negeri dan Kepala Daerah Istimewa Kutai, serta Wedana di Kutai Timur dan Selatan.[4][9]
Menjabat Wali Kota Balikpapan
Setelah pembubaran Daerah Istimewa Kutai pada tanggal 20 Agustus 1960, wilayah tersebut dipecah menjadi tiga, salah satunya ialah Kotapraja Balikpapan. Mohammad ditunjuk oleh Gubernur A.P.T. Pranoto sebagai Wali Kota Balikpapan.[10] Pengangkatannya sebagai Wali Kota dilakukan oleh Pranoto untuk memperkuat kedudukan politik bangsawan Kutai.[11] Masa jabatannya tidak berlangsung lama. Pada tahun 1963, Mohammad disingkirkan oleh Brigjen Soehario dan digantikan oleh orang pilihannya, Letnan Kolonel Bambang Soetikno.[1] Ini dilakukan oleh Soehario guna memperkuat kekuatan politiknya dan melemahkan Gubernur Abdoel Moeis Hassan beserta PNI yang terpusat di Samarinda. Mohammad, sebagai anggota PNI, terkena getahnya.[12]
Karir pasca Wali Kota
Setelah berhenti menjadi Wali Kota, Mohammad kemudian menjadi pegawai di Kantor Gubernur Kalimantan Timur. Dia sempat menjadi Pembantu Utama Gubernur Bidang Pembangunan pada tahun 1969 pada masa Gubernur Abdoel Wahab Sjahranie.[4] Pengangkatan ini dilakukan dalam rangka melemahkan kekuatan PNI, yang mengalami penguatan pada masa Gubernur Abdoel Moeis Hassan, di tubuh pemerintahan provinsi.[2] Selain itu, dia juga menjadi Kepala Irwilda Kalimantan Timur pada tahun 1970 hingga 1973, sebelum kembali diangkat dan menjabat hingga 1976.[4] Mohammad terpilih menjadi anggota MPR mewakili Fraksi Golkar pada tahun 1977 dan 1982 secara berturut-turut.[3][13] Di samping karir di bidang pemerintahan, dia juga menjadi anggota Dewan Pembina Korpri Kalimantan Timur pada tahun 1972, anggota Dewan Pertimbangan Golkar Tingkat I Kalitim pada tahun 1980, dan terlibat dalam kepanduan dengan menjadi Ketua Harian Majelis Pembimbing Kwarda Gerakan Pramuka Kaltim.[6][7][14]
Warisan
Namanya diabadikan menjadi nama sebuah ruas jalan di Kelurahan Klandasan Ulu, Kota Balikpapan.
Catatan
Referensi
- ^ a b c Magenda 2010, hlm. 95.
- ^ a b Magenda 2010, hlm. 109.
- ^ a b c Lembaga Pemilihan Umum 1982, hlm. 247.
- ^ a b c d Lembaga Pemilihan Umum 1982, hlm. 247-248.
- ^ Magenda 2010, hlm. 73.
- ^ a b Lembaga Pemilihan Umum 1982, hlm. 248.
- ^ a b Lembaga Pemilihan Umum 1977, hlm. 671.
- ^ Kementerian Penerangan 1956, hlm. 268.
- ^ Lembaga Pemilihan Umum 1977, hlm. 670-671.
- ^ Soetoen 1979, hlm. 259.
- ^ Magenda 2010, hlm. 77.
- ^ Magenda 2010, hlm. 94-95.
- ^ Lembaga Pemilihan Umum 1977, hlm. 670.
- ^ Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I Kalimantan Timur 1977, hlm. 30.
Daftar Pustaka
- Kementerian Penerangan (1956). Kumpulan Peraturan-Peraturan untuk Pemilihan Konstituante. Kementerian Penerangan.
- Lembaga Pemilihan Umum (1977). Ringkasan Riwayat Hidup dan Riwayat Perjuangan Anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat Hasil Pemilihan Umum Tahun 1977. Jakarta: Lembaga Pemilihan Umum.
- Lembaga Pemilihan Umum (1982). Ringkasan Riwayat Hidup dan Riwayat Perjuangan Anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat Hasil Pemilihan Umum Tahun 1982 yang Bukan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Jakarta: Lembaga Pemilihan Umum.
- Magenda, Burhan Djabier (2010). East Kalimantan: The Decline of a Commercial Aristocracy. Singapura: Equinox Publishing. ISBN 978-602-8397-21-6.
- Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I Kalimantan Timur (1977). Pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 1977 di Kalimantan Timur.
- Soetoen, Anwar (1979). Dari Swapraja ke Kabupaten Kutai (PDF). Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI.
| Didahului oleh: Jabatan baru |
Wali Kota Balikpapan 1960–1963 |
Diteruskan oleh: Bambang Soetikno |