Bambang Widjojanto
Dr. H. Bambang Widjojanto, S.H., M.H. (lahir 18 Oktober 1959) adalah seorang aktivis dan pengacara Indonesia. Ia pernah memimpin Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, dan merupakan pendiriKomisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) bersama Munir Said Thalib. Bambang Widjojanto termasuk pendiri Konsorsium Reformasi Hukum Nasional (KRHN), KontraS, dan Indonesia Corruption Watch (ICW). Bambang Widjojanto meraih penghargaan Kennedy Human Rights Award. Bambang Widjojanto adalah alumnus Universitas Jayabaya tahun 1984.
| Bambang Widjojanto | |
|---|---|
 | |
| Lahir | 18 Oktober 1959 Jakarta, Indonesia |
| Almamater | Universitas Trisakti Universitas Jayabaya Universitas Padjadjaran |
| Pekerjaan | Aktivis, pengacara |
| Dikenal atas | Wakil Ketua KPK periode 2011-2015 |
| Penghargaan | Kennedy Human Rights Award |
| |
Pada 23 Januari 2015, Bambang Widjojanto ditangkap oleh Bareskrim Polri terkait kasus keterangan palsu soal penanganan sengketa Pilkada Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah tahun 2010.[1][2][3] Ia dikenakan dengan Pasal 242 juncto pasal 55 KUHP. Meskipun menurut Polri, penangkapan ini tidak ada kaitannya dengan penetapan Budi Gunawan (calon tunggal Kapolri) sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), tetapi asumsi publik yang terbangun adalah Cicak versus Buaya jilid 2.[4]
Hal ini didasari keyakinan publik karena sebelumnya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengumumkan Budi Gunawan yang diusung sebagai calon tunggal Kapolri oleh Presiden Joko Widodo ditetapkan sebagai tersangka korupsi saat ia menjabat Kepala Biro Pembinaan Karier Deputi Sumber Daya Manusia Polri periode 2003-2006 dan jabatan lainnya di kepolisian oleh KPK. Ketua KPK Abraham Samad mengatakan Komjen BG sejak lama sudah mendapatkan catatan merah dari KPK.
Belakangan, Bambang Widjojanto yang terkenal karena kiprahnya sebagai aktivis antikorupsi justru menjadi pengacara untuk tersangka korupsi yang juga mantan Bupati Tanah Bumbu, Mardani H. Maming.
Kiprah Hukum
Di awal kariernya, Bambang banyak bergabung dengan lembaga bantuan hukum (LBH), seperti LBH Jakarta, LBH Jayapura (1986-1993). Bambang Widjojanto bergabung dengan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia menggantikan Adnan Buyung Nasution menjadi Dewan Pengurus pada periode 1995-2000. Bambang juga pernah menjadi panitia seleksi calon hakim ad hoc tindak pidana korupsi (Surat Keputusan Mahkamah Agung Nomor 154/2009). Bambang pernah mengajar di Fakultas Hukum Universitas Trisakti, dan menjadi pengacara/Tim Penasihat Hukum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pengalaman Khusus Pencegahan dan atau Pemberantasan Korupsi, Bambang sempat menjadi anggota Gerakan Anti Korupsi (Garansi), anggota Koalisi untuk Pembentukan UU Mahkamah Konstitusi. Dia bahkan aktif dalam berbagai aktivitas Yayasan Tifa dan Kontras. Dia juga pernah menjadi anggota Tim Gugatan Judicial Review untuk kasus Release and Discharge, dan anggota Tim Pembentukan Regulasi Panitia Pengawas Pemilu (Panwas Pemilu). Bambang Widjojanto sekarang menjabat sebagai Wakil Ketua KPK.
Pendidikan
- Sastra Belanda di Universitas Indonesia (UI)
- Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Jayabaya, 1984.
- Program Postgraduate, School of Oriental and Africand Studies, London University.
- Doktor Ilmu Hukum dari Universitas Padjajaran (Unpad) Bandung, 2009.
Karier
- Ketua Dewan Pengurus Yayasan LBH Indonesia, 1995-2000.
- Ketua dewan pengurus LBH Jakarta
- Panitia seleksi calon hakim ad hoc tindak pidana korupsi.
- Anggota Gerakan Anti Korupsi (Garansi).
- Anggota Koalisi untuk Pembentukan UU Mahkamah Konstitusi (MK).
- Anggota Tim Gugatan Judicial Review untuk kasus Release and Discharge.
- Anggota Tim Pembentukan Regulasi Panitia Pengawas Pemilu.
- Pendiri Konsorsium Reformasi Hukum Nasional (KRHN).
- Pendiri Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS).
- Pendiri Indonesian Corruption Watch (ICW).
- Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
- Ketua Bidang Hukum dan Pencegahan Korupsi pada Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) DKI Jakarta.
- Ketua Tim Kuasa Hukum Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi pada sengketa hasil Pilpres 2019 ke Mahkamah Konstitusi (MK).
Catatan kaki
- ^ Artikel:"Sadis! Polisi Tangkap BW Bersama Anaknya yang Masih SD " di detik.com
- ^ Artikel:"Bambang Widjojanto Terancam Hukuman Tujuh Tahun Bui" di cnnindonesia.com
- ^ Artikel:"Bareskrim Tangkap Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto" di Detik.com
- ^ Artikel:"Wakil Ketua KPK Ditangkap, Ketua Pukat UGM: Ini Modus Terulang Cicak vs Buaya" di detik.com
Referensi
- http://news.detik.com/tokoh/4079/0/dr-bambang-widjojanto-sh-mh Diarsipkan 2012-10-29 di Wayback Machine.
- http://news.okezone.com/read/2010/08/28/339/367705/mengenal-lebih-dekat-bambang-widjojanto
- http://profil.merdeka.com/indonesia/b/bambang-widjojanto/
- http://news.liputan6.com/read/365635/mengenal-lebih-dekat-bambang-aktivis-pembenci-koruptor
- http://www.tokohindonesia.com/biografi/article/286-direktori/3723-advokat-pembenci-koruptor Diarsipkan 2013-03-01 di Wayback Machine.
- http://www.jak-tv.com/index.php?modul=detailnews&catID=25&key=2147
- http://www.tempo.co/read/news/2010/11/26/063294770/Presiden-Tawarkan-Ketua-Komisi-Kejaksaan-untuk-Bambang-Widjojanto[pranala nonaktif permanen]
- https://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2015/02/150216_kronologi_bg_kpk