Kabupaten Batu Bara
Kabupaten Batu Bara adalah salah satu kabupaten yang berada di Provinsi Sumatera Utara, Indonesia.[2][6] DPR menyetujui Rancangan Undang-Undang pembentukannya tanggal 2 Januari 2007.[1] Kabupaten ini diresmikan pada tanggal 15 Juni 2007, bersamaan dengan dilantiknya Penjabat Bupati Batu Bara yaitu Sofyan Nasution.
Kabupaten Batu Bara | |
---|---|
Transkripsi bahasa daerah | |
• Jawi | باتوبارا |
Motto: Sejahtera berjaya | |
Koordinat: 3°09′42″N 99°31′35″E / 3.16166°N 99.52652°E | |
Negara | Indonesia |
Provinsi | Sumatera Utara |
Tanggal berdiri | 2 Januari 2007[1] |
Dasar hukum | UU No. 5 Tahun 2007[1] |
Hari jadi | 15 Juni 2007 |
Ibu kota | Lima Puluh |
Jumlah satuan pemerintahan | |
Pemerintahan | |
• Bupati | Nizhamul (Penjabat) |
• Wakil Bupati | lowong |
• Sekretaris Daerah | Norma Deli Siregar |
Luas | |
• Total | 904,96 km2 (349,41 sq mi) |
Populasi | |
• Total | 453.887 |
• Kepadatan | 500/km2 (1,300/sq mi) |
Demografi | |
• Agama | |
• Bahasa | Indonesia, Melayu, Batak, Jawa |
• IPM | 72,56 (2023) tinggi[5] |
Zona waktu | UTC+07:00 (WIB) |
Kode pos | 212xx |
Kode BPS | |
Pelat kendaraan | BK |
Kode Kemendagri | 12.19 |
DAU | Rp 635.787.457.000,00- (2020) |
Situs web | www |
Kabupaten Batu Bara merupakan hasil pemekaran dari Kabupaten Asahan dan beribu kota di Kecamatan Lima Puluh. Kabupaten Batu Bara adalah salah satu dari 16 kabupaten dan kota baru yang dimekarkan pada dalam kurun tahun 2006. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik kabupaten Batubara 2021, penduduk kabupaten ini pada tahun 2020 berjumlah 410.678 jiwa dengan kepadatan 454 jiwa/km2, dan pada pertengahan tahun 2023 berjumlah 453.887 jiwa.[7][3]
Sejarah
Sejarah terbentuknya Kabupaten Batu Bara diawali dengan keinginan masyarakat di wilayah bekas Kewedanan Batu Bara untuk membentuk sebuah kabupaten otonom baru. Upaya ini telah dimulai sejak tahun 1957 namun mengalami kendala ketika terjadi dinamika politik nasional hingga akhir tahun 1969. Setelah itu, masyarakat Batu Bara kembali mengaspirasikan supaya 5 kecamatan yang ada di Batu Bara, menjadi sebuah kabupaten baru. Sehingga dibentuk Panitia Pembentukan Otonom Batu Bara (PPOB) yang diprakarsai oleh seorang tokoh masyarakat yang pernah menjadi anggota DPRD Asahan. PPOB ini berkedudukan di jalan Merdeka kecamatan Tanjung Tiram. Namun proses pembentukan kabupaten baru kembali tertunda, karena Undang-undang Otonom belum dikeluarkan oleh Pemerintah.[8]
Upaya membentuk kabupaten baru kembali diupayakan pada 1999, masyarakat Batu Bara menilai bahwa terbentuknya Kabupaten Batu Bara adalah hasil perjuangan masyarakat. Tetapi keinginan masyarakat Batu Bara ini ditolak oleh Pemerintah Kabupaten Asahan melalui Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2001 tentang Program Pembangunan Daerah (PROPEDA) yang bertentangan dengan aspirasi masyarakat dan peraturan Pemerintah yang lebih tinggi. Isi PROPEDA tersebut tertuang pada angka 2 (dua) pada kegiatan pokok program pembangunan daerah menyebutkan bahwa adanya “Upaya rasional pola berfikir masyarakat melalui pendekatan persuasive”, khususnya terhadap provokasi memisahkan diri dari wilayah Kabupaten Asahan, serta sosialisasi kepada masyarakat bahwa sampai pada tahun 2005 tidak akan pernah ada yaitu apa yang disebut dengan pemekaran.[8]
Meskipun tidak mendapat persetujuan dari Pemerintah Kabupaten Asahan, masyarakat Batu Bara yang tergabung dalam Lembaga Swadaya Masyarakat Gerakan Masyarakat Menuju Kabupaten Batu Bara (LSM-GEMKARA) menginventarisir Sumber Daya Manusia yang berkompeten dan berasal dari putra asli daerah Batu Bara. Atas kesepakatan bersama, OK Arya Zulkarnaen ditunjuk sebagai pemimpin organisasi sekaligus pelaksana perjuangan pemekaran. Adanya pendekatan persuasif kepada pemerinth provinsi Sumatera Utara dan pemerintah pusat, dengan prinsip “Surut Berpantang Batu Bara Harus Menjadi Kabupaten”, akhirnya pemebentukan kabupaten Batu Bara disetujui.[8] Dalam data Kementerian Dalam Negeri mencatat bahwa Kabupaten Batu Bata dibentuk pada 2 Januari 2007 atas dasar hukum UU Nomor 5 Tahun 2007, dengan ibu kota Lima Puluh.[1]
Geografis
Kabupaten Batu Bara merupakan pemekaran dari Kabupaten Asahan di mana tujuh kecamatan di Kabupaten Asahan dikurangi dan dipindahkan wilayahnya menjadi wilayah Kabupaten Batu Bara. Kabupaten ini terletak di tepi pantai Selat Malaka, sekitar 175 km selatan ibu kota Medan. Pada masa pemerintahan Hindia Belanda, Kabupaten Batu Bara termasuk ke dalam Karesidenan Sumatra Timur.
Batas wilayah
Utara | Bandar Khalipah (Kabupaten Serdang Bedagai) dan Selat Malaka. |
Timur | Meranti (Kabupaten Asahan) dan Selat Malaka. |
Selatan | Meranti (Kabupaten Asahan) dan Ujung Padang (Kabupaten Simalungun). |
Barat | Bosar Maligas, Bandar, Bandar Masilam, Dolok Batunanggar (Kabupaten Simalungun) dan Tebingtinggi (Kabupaten Serdang Bedagai). |
Pemerintahan
Bupati dan Wakil
Bupati Batu Bara adalah pemimpin tertinggi di lingkungan pemerintah Kabupaten Batu Bara. Bupati Batu Bara bertanggungjawab kepada Gubernur Sumatera Utara. Saat ini, Bupati atau Kepala daerah yang menjabat di Kabupaten Batu Bara ialah Zahir, dengan wakil Bupati Oky Iqbal Frima. Mereka menang pada Pemilihan umum Bupati Batu Bara 2018. Zahir dan Oky dilantik oleh Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi, pada 27 Desember 2018 Kota Medan, untuk masa jabatan 2018-2023.[9]
No | Bupati | Mulai jabatan | Akhir jabatan | Prd. | Ket. | Wakil Bupati | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Zahir | 27 Desember 2018 | petahana | (2018) | Periode 3 | Oky Iqbal Frima |
Dewan Perwakilan
Berikut ini adalah komposisi anggota DPRD Kabupaten Batubara dalam tiga periode terakhir.
Partai Politik | Jumlah Kursi dalam Periode | |||
---|---|---|---|---|
2014–2019[10] | 2019–2024[11] | 2024–2029 | ||
PKB | 0 | 1 | 3 | |
Gerindra | 4 | 4 | 6 | |
PDI-P | 5 | 4 | 10 | |
Golkar | 7 | 4 | 3 | |
NasDem | 4 | 3 | 2 | |
PKS | 2 | 3 | 4 | |
Hanura | 2 | 2 | 1 | |
PAN | 3 | 3 | 4 | |
PBB | 1 | 3 | 0 | |
Demokrat | 2 | 3 | 3 | |
Perindo | (baru) 0 | 1 | ||
PPP | 3 | 3 | 3 | |
Berkarya | (baru) 1 | |||
PKPI | 2 | 1 | ||
Jumlah Anggota | 35 | 35 | 40 | |
Jumlah Partai | 11 | 13 | 11 |
Kecamatan
Kabupaten Batu Bara memiliki 12 kecamatan, 10 kelurahan, dan 141 desa. Luas wilayahnya mencapai 904,96 km² dan penduduk 412.992 jiwa (2018) dengan kepadatan penduduk 456 jiwa/km².[2][6]Daftar kecamatan dan kelurahan di Kabupaten Batu Bara, adalah sebagai berikut:
Kemendagri | Kecamatan | Jumlah Kelurahan |
Jumlah Desa |
Status | Daftar Desa/Kelurahan |
---|---|---|---|---|---|
12.19.03 | Air Putih | 2 | 17 | Desa | |
Kelurahan | |||||
12.19.10 | Datuk Lima Puluh | 10 | Desa | ||
12.19.11 | Datuk Tanah Datar | 10 | Desa | ||
12.19.08 | Laut Tador | 10 | Desa | ||
12.19.04 | Limapuluh | 1 | 11 | Desa | |
Kelurahan | |||||
12.19.09 | Lima Puluh Pesisir | 13 | Desa | ||
12.19.01 | Medang Deras | 3 | 18 | Desa | |
Kelurahan | |||||
12.19.12 | Nibung Hangus | 12 | Desa | ||
12.19.07 | Sei Balai | 14 | Desa | ||
12.19.02 | Sei Suka | 1 | 9 | Desa | |
Kelurahan | |||||
12.19.05 | Talawi | 1 | 9 | Desa | |
Kelurahan | |||||
12.19.06 | Tanjung Tiram | 2 | 8 | Desa | |
Kelurahan | |||||
TOTAL | 10 | 141 |
Demografi
Penduduk Kabupaten Batu Bara didominasi oleh etnis Melayu, kemudian diikuti oleh orang-orang Jawa, dan Suku Batak. Orang Mandailing merupakan sub-etnis Batak yang paling banyak bermukim disini. Etnis Jawa atau yang dikenal dengan Pujakesuma (Putra Jawa Kelahiran Sumatra) mencapai 43% dari keseluruhan penduduk Batu Bara.[12] Mereka merupakan keturunan kuli-kuli perkebunan yang dibawa para pekebun Eropa pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20.
Selain itu orang Minangkabau juga banyak ditemui di kabupaten ini. Sejak abad ke-18, Batu Bara telah menjadi pangkalan bagi orang-orang kaya Minangkabau yang melakukan perdagangan lintas selat. Mereka membawa hasil-hasil bumi dari pedalaman Sumatra, untuk dijual kepada orang-orang Eropa di Penang dan Singapura.[13] Seperti halnya Pelalawan, Siak, dan Jambi; Batu Bara merupakan koloni dagang orang-orang Minang di pesisir timur Sumatra.[14] Dari lima suku (klan) asli yang terdapat di Batu Bara yakni Lima Laras, Tanah Datar, Pesisir, Lima Puluh dan Suku Boga, dua di antaranya teridentifikasi sebagai nama luhak di Minangkabau, yang diperkirakan sebagai tempat asal masyarakat suku tersebut.
Agama
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, persentase agama penduduk Kabupaten Batu Bara adalah Islam 87,81%, kemudian Kristen 11,56%, dimana Protestan 10,04% dan Katolik 1,52%. Sebagian kecil lagi Budha 0,29%, Konghucu 0,02%, Hindu 0,01% dan lainnya 0,31%.[7][4][15]
Transportasi
Pada 27 Januari 2015 groundbreaking Pelabuhan Kuala Tanjung telah dilakukan. Pelabuhan ini dapat menampung 60 juta TEU (unit setara 20 kaki) per tahun sebagai pelabuhan terbesar di Indonesia Barat, lebih besar dari Pelabuhan Tanjung Priok di Jakarta dengan hanya 15 juta TEU per tahun.[16]
Seksi 1 Tebing Tinggi - Inderapura (20,40 Km) Jalan Tol Kuala Tanjung - Tebing Tinggi - Parapat dan dan Seksi 1 Indrapura - Lima Puluh (15,6 KM) Jalan Tol Indrapura - Kisaran telah diresmikan oleh Presiden Joko Widodo dan beroperasi penuh.
Jalur kereta api Bandar Tinggi–Kuala Tanjung yang dioperasikan tahun 2022 sebagai Jalur Kereta Barang dan Jalur KA Perintis Datuk Belambangan yang melayani Rute Tebing Tinggi–Bandar Tinggi–Tanjung Gading–Lalang–Kuala Tanjung.
Referensi
- ^ a b c d "Pembentukan Daerah-Daerah Otonom di Indonesia s/d Tahun 2014" (PDF). www.otda.kemendagri.go.id. Diarsipkan dari versi asli (PDF) tanggal 12 Juli 2019. Diakses tanggal 17 Januari 2022.
- ^ a b c d e "Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan". Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Diarsipkan dari versi asli tanggal 29 Desember 2018. Diakses tanggal 3 Oktober 2019.
- ^ a b "Visualisasi Data Kependudukan - Kementerian Dalam Negeri 2023" (Visual). www.dukcapil.kemendagri.go.id. Diakses tanggal 8 Desember 2023.
- ^ a b "Penduduk Menurut Wilayah dan Agama yang Dianut di Kabupaten Batubara". www.sp2010.bps.go.id. Diakses tanggal 15 April 2021.
- ^ "Indeks Pembangunan Manusia (Umur Harapan Hidup Hasil Long Form SP2020) 2021-2023". www.sumut.bps.go.id. Diakses tanggal 29 Desember 2023.
- ^ a b "Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Permendagri nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan". Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Diarsipkan dari versi asli (PDF) tanggal 25 Oktober 2019. Diakses tanggal 15 Januari 2020.
- ^ a b "Kabupaten Batubara Dalam Angka 2021" (pdf). www.batubarakab.bps.go.id. hlm. 10, 79. Diakses tanggal 15 April 2021.
- ^ a b c "Sejarah Singkat Kabupaten Batu Bara". batubara.siap.web.id. 18 Juli 2011.
- ^ Muhardiansyah, Yan (27 Desember 2018). Billiocta, Ya'cob, ed. "Bupati dan Wakil Bupati Batubara Dilantik, Diingatkan Tak Berpihak di Pilpres". Merdeka.com. Diakses tanggal 19 Januari 2022.
- ^ Perolehan Kursi DPRD Batubara Periode 2014-2019
- ^ "Perolehan Kursi DPRD Kabupaten Batubara 2019-2024". Diarsipkan dari versi asli tanggal 2020-02-01. Diakses tanggal 2020-05-18.
- ^ Pengurus DPD Pujakesuma Batubara Dilantik. Medan Bisnis Daily
- ^ Christine Dobbin, Islamic Revivalism in a Changing Peasant Economy: Central Sumatra 1784-1847, Curzon Press, 1983
- ^ Usman Pelly, Sejarah sosial daerah Sumatera Utara, Kotamadya Medan, 1984
- ^ "Kabupaten Batu Bara Dalam Angka 2016"[pranala nonaktif permanen]
- ^ "Presiden: Pelabuhan Kuala Tanjung Bakal Besar Sekali". Tribunnews.com. January 27, 2015.
Pranala luar
- (Indonesia)Situs Resmi Pemerintah Sumatera Utara
- (Indonesia)Situs Resmi Pemerintah Kabupatén Batu Bara
- (Indonesia)Situs Resmi BPS Kabupatén Batu Bara
- (Indonesia) Widodo AS Resmikan Kabupaten Batu Bara. Medan Bisnis, 16 Juni 2007 Diarsipkan 2007-09-28 di Wayback Machine.