Majelis Suku Rakyat
 |
| Artikel ini adalah bagian dari seri Politik dan Ketatanegaraan Romawi Kuno |
| Zaman |
|
| Konstitusi Romawi |
| Preseden dan Hukum |
|
|
| Sidang-Sidang Rakyat |
| Magistratus |
| Magistratus Luar Biasa |
| Gelar dan Pangkat |
Majelis Suku Rakyat (bahasa Latin: Comitia Populi Tributa) adalah salah satu lembaga penting dalam sistem politik Romawi Kuno, khususnya selama periode Republik Romawi (509–27 SM). Majelis ini dibentuk untuk mewakili rakyat Romawi dan memainkan peran penting dalam pembuatan undang-undang, pemilihan pejabat, serta penegakan hukum. Majelis Suku Rakyat merupakan salah satu dari beberapa majelis yang ada di Republik Romawi, di samping Majelis Kuria, Majelis Centuria, dan Dewan Plebs.
Sejarah dan Pembentukan
Majelis Suku Rakyat didirikan sebagai respons terhadap kebutuhan akan partisipasi politik yang lebih inklusif bagi seluruh warga Romawi, terutama dalam konteks masyarakat yang semakin kompleks dan beragam. Awalnya, struktur politik Romawi lebih menitikberatkan pada kepentingan kaum patrician (bangsawan), dengan majelis yang didominasi oleh mereka, seperti Majelis Kuria. Namun, dengan pertumbuhan populasi dan berkembangnya kebutuhan untuk mengakomodasi berbagai kelas sosial, majelis yang lebih representatif, seperti Majelis Suku Rakyat , menjadi semakin penting.
Majelis ini dibentuk berdasarkan pembagian suku-suku (tribus) yang mencerminkan pembagian administratif dan geografis Roma serta wilayah sekitarnya. Setiap suku mengirimkan perwakilan yang kemudian memiliki hak suara dalam berbagai keputusan penting.
Struktur dan Fungsi
Majelis Suku Rakyat terdiri dari 35 suku, yang dibagi menjadi 4 suku kota (tribus urbanae) dan 31 suku pedesaan (tribus rusticae). Setiap suku memberikan satu suara kolektif dalam majelis ini, yang berarti bahwa setiap keputusan yang diambil didasarkan pada jumlah suku yang mendukung atau menentang suatu usulan.
Pemilihan Pejabat
Salah satu fungsi utama Majelis Suku Rakyat adalah memilih pejabat Romawi, terutama para magistratus minor (pejabat yang lebih rendah), seperti aediles (pengawas publik), quaestores (bendahara), dan tribuni plebis (tribun rakyat). Meskipun pemilihan pejabat utama seperti konsul dan praetor biasanya dilakukan oleh Majelis Centuria, Majelis Suku Rakyat tetap memainkan peran penting dalam memastikan keterwakilan rakyat dalam pengambilan keputusan administratif.
Pembuatan Undang-undang
Majelis Suku Rakyat juga memiliki wewenang untuk membuat dan mengesahkan undang-undang (leges). Meskipun dalam banyak kasus undang-undang yang paling penting dibahas di Majelis Centuria, Majelis Suku Rakyat memberikan ruang bagi undang-undang yang lebih relevan dengan kebutuhan dan kepentingan umum warga. Undang-undang yang disahkan oleh majelis ini dikenal sebagai plebiscita, yang awalnya hanya mengikat kaum plebeian (rakyat biasa), tetapi kemudian, melalui Lex Hortensia pada 287 SM, menjadi mengikat seluruh warga Romawi, termasuk kaum patrician.
Peran dalam Pengadilan dan Penegakan Hukum
Selain perannya dalam pemilihan dan pembuatan undang-undang, Majelis Suku Rakyat juga bertindak sebagai pengadilan dalam kasus-kasus tertentu, terutama yang melibatkan warga sipil. Majelis ini memiliki wewenang untuk mengadili berbagai jenis kejahatan, termasuk pelanggaran terhadap undang-undang atau kebijakan publik.
Signifikansi Politik dan Sosial
Majelis Suku Rakyat mewakili upaya Romawi untuk menciptakan keseimbangan antara kekuasaan kaum aristokrat dan hak-hak rakyat jelata. Meskipun dalam praktiknya kaum patrician tetap memiliki pengaruh yang besar dalam politik Romawi, keberadaan majelis ini menunjukkan adanya pengakuan akan pentingnya partisipasi publik dalam pemerintahan. Dalam jangka panjang, Majelis Suku Rakyat membantu memperkuat legitimasi sistem politik Romawi dan memastikan bahwa berbagai lapisan masyarakat memiliki suara dalam pengambilan keputusan.
Akhir
Dengan runtuhnya Republik Romawi dan munculnya Kekaisaran Romawi, peran Majelis Suku Rakyat, seperti halnya majelis-majelis lainnya, semakin berkurang. Kekuasaan yang sebelumnya dipegang oleh majelis-majelis ini secara bertahap beralih ke tangan Kaisar dan struktur birokrasi kekaisaran yang lebih terpusat. Meskipun demikian, warisan Majelis Suku Rakyat dalam hal representasi dan partisipasi politik tetap menjadi bagian penting dari sejarah politik Romawi.
Referensi
- Smith, William. A Dictionary of Greek and Roman Antiquities. John Murray, 1875.
- Mommsen, Theodor. Römisches Staatsrecht. Leipzig, 1871-1888.
- Lintott, Andrew. The Constitution of the Roman Republic. Clarendon Press, 1999.
- T. J. Cornell, The Beginnings of Rome: Italy and Rome from the Bronze Age to the Punic Wars (c. 1000–264 BC), Routledge, 1995.