Achmad Arief Datuk Majo Urang

politisi Indonesia
Revisi sejak 9 September 2024 15.05 oleh Rahmatdenas (bicara | kontrib)

Achmad Arief Datuk Majo Urang adalah seorang ambtenaar pada masa Hindia Belanda yang berasal dari Tilatang Kamang, Agam. Ia pernah menjadi Residen Kalimantan Timur dari 1 Oktober 1950 sampai 25 September 1954 menggantikan Ruslan Muljohardjo.[1] Sebelumnya, ia pernah menjadi anggota Minangkabau Raad pada 1938.

Kehidupan awal dan keluarga

 
Rumah Gadang milik Djaa Datuak Batuah di Tilatang Kamang.

Lahir pada Agustus 1901, Achmad Arief merupakan anak dari Djaa Datuak Batuah, yang pernah menjadi Demang Tilatang IV Angkek.[2] Ia mengenyam pendidikan HIS di Bukittinggi dan OSVIA di Magelang.[3]

Salah seorang cucu Achmad Arief yakni Arif Arryman, ekonom Indonesia.

Kiprah

Sebagai ambtenaar, Achmad Arief awalnya bertugas di Batusangkar pada 1921. Ia tercatat pernah menjadi Asisten Demang Talang dan Maninjau.[2] Pada 1939, ia diangkat menjadi districtshoof ter beshikking (demang pembantu residen) Gerardus Arnoldus Bosselaar di Padang dalam urusan adat.[4]

Pada masa pendudukan Jepang di Sumatera Barat, ia dipercaya menjadi penasihat Kolonel Fujiyama[5][6][7] dan anggota Kerukunan Minangkabau bentukan Jepang.[8] Ia dimintai nasihatnya dalam menentukan pejabat-pejabat baru. Ia bersama M. Sjafei termasuk dalam 15 rombongan "wakil Sumatera" yang dikirim ke Jepang pada 1943.[9] Pada akhir 1944, ia tergabung dalam Badan Kebaktian Rakyat (Hokookai).[10]

Setelah kemerdekaan, ia tinggal di Bukittinggi dan turut mendukung perjuangan mempertahankan kemerdekaan. Pada 31 Agustus 1945, ia terpilih sebagai anggota Komite Nasional Indonesia Daerah (KNID) Sumatera Barat Bagian Kesejahteraan Rakyat.[11] Pada 8 Oktober 1945, ia diangkat oleh Residen Sumatera Barat M. Sjafei menjadi Kepala Kantor Kesejahteraan Minangkabau.[12]

Sejak 1950, ia berdinas di Departemen Dalam Negeri. Ia mengetuai Panitia Kerja I Urusan Pemilihan Umum 1955 yang mulai bertugas sejak 1953. Tugasnya membantu panitia ad hoc pemilu DPR dan Konstituante mempersiapkan undang-undang, peraturan pemerintah, instruksi, petunjuk, serta peraturan pelaksana.[13]

Referensi

  1. ^ "Monografi daerah Kabupaten Kutai". Seksi Statistik dan Research. 9 Sep 1968. Diakses tanggal 9 Sep 2024 – via Google Books. 
  2. ^ a b Sinar Deli. 23 April 1930
  3. ^ Magenda, Burhan Djabier (2010). East Kalimantan: The Decline of a Commercial Aristocracy (dalam bahasa Inggris). Equinox Publishing. ISBN 978-602-8397-21-6. 
  4. ^ Indies, Dutch East (1941). Regeerings-Almanak voor Nederlandsch-Indie (dalam bahasa Belanda). 
  5. ^ Kahin, Audrey R. (9 Sep 2005). "Dari pemberontakan ke integrasi Sumatra Barat dan politik Indonesia, 1926-1998". Yayasan Obor Indonesia. Diakses tanggal 9 Sep 2024 – via Google Books. 
  6. ^ Hamka, Prof Dr (8 Mei 2015). "FALSAFAH HIDUP". Republika Penerbit. Diakses tanggal 9 Sep 2024 – via Google Books. 
  7. ^ Asnan, Gusti (1 Jul 2007). "Memikir Ulang Regionalisme: Sumatera Barat Tahun 1950-an". Yayasan Pustaka Obor Indonesia. Diakses tanggal 9 Sep 2024 – via Google Books. 
  8. ^ Oktorino, Nino (20 Des 2013). "Konflik Bersejarah - Ensiklopedi Pendudukan Jepang di Indonesia". Elex Media Komputindo. Diakses tanggal 9 Sep 2024 – via Google Books. 
  9. ^ Safwan, Mardanas (1976). Pahlawan nasional Mayjen: Teuku Nayak Arif. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Proyek Biografi Pahlawan Nasional. 
  10. ^ Bunga rampai nilai-nilai perjuangan perintis kemerdekaan di DKI Jakarta. Dinas Sosial, Daerah Khusus Ibukota Jakarta. 1985. 
  11. ^ Penerangan, Indonesia Departemen (9 Sep 1953). "Propinsi Sumatera Tengah". Kementerian Penerangan. Diakses tanggal 9 Sep 2024 – via Google Books. 
  12. ^ Penerangan, Indonesia Departemen (9 Sep 1953). "Propinsi Sumatera Tengah". Kementerian Penerangan. Diakses tanggal 9 Sep 2024 – via Google Books. 
  13. ^ Almanak organisasi negara Republik Indonesia. Lembaga Administrasi Negara. 1960.