Burhan Dahlan

Hakim Agung Indonesia
Revisi sejak 30 Oktober 2024 16.36 oleh Achmad Suharto (bicara | kontrib)
(beda) ← Revisi sebelumnya | Revisi terkini (beda) | Revisi selanjutnya → (beda)

Mayor Jenderal TNI (Purn.) H. Burhan Dahlan (lahir 1 Januari 1955) adalah Ketua Kamar Militer Mahkamah Agung Republik Indonesia yang menjabat sejak 9 Oktober 2018.

Burhan Dahlan
Ketua Kamar Militer Mahkamah Agung Republik Indonesia
Mulai menjabat
9 Oktober 2018
PresidenJoko Widodo
Ketua MA
Sebelum
Pengganti
Petahana
Sebelum
Hakim Agung Republik Indonesia
Mulai menjabat
11 Maret 2013[1]
Presiden
Ketua MA
Informasi pribadi
Lahir1 Januari 1955 (umur 69)
Bandung, Jawa Barat
Almamater
PekerjaanHakim
Militer
Karier militer
PihakIndonesia
Dinas/cabang TNI Angkatan Darat
Masa dinas1984–2013
Pangkat Mayor Jenderal TNI
NRP30248
SatuanKorps Hukum (Chk)
Sunting kotak info
Sunting kotak info • L • B
Bantuan penggunaan templat ini

Riwayat Hidup

sunting

Ia dilantik menjadi Hakim Agung Sejak 11 Maret 2013 dan menjabat sebagai Ketua Kamar Militer Mahkamah Agung sejak 9 Oktober 2018 menggantikan Timur P. Manurung, SH., MM. yang memasuki masa purnabakti. Pelantikan dan pengambilan sumpah ini berdasarkan Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo Nomor: 188/P Tahun 2018 tanggal 28 September 2018.Beberapa jabatan penting yang pernah dijabatnya antara lain Panitera Mahkamah Militer Tinggi II Jakarta, Kepala Hukum KOSTRAD, Kepala Hukum Kodam Siliwangi, Kepala Pengadilan Militer II-09 Bandung, Kepala Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya, Kepala Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta, Kepala Pengadilan Militer Utama Jakarta. Pendidikan Sarjana Hukum dan Magister Hukum diperoleh dari almamater yang sama yaitu Sekolah Tinggi Hukum Militer, serta Doktor Ilmu Hukum diperoleh dari Universitas Jayabaya Jakarta.

Riwayat Pendidikan

sunting

Riwayat Jabatan

sunting
  • Hakim Mahkamah Militer II-11 Yogyakarta (1984)
  • Hakim Mahkamah Militer III-16 Makassar (1988)
  • Panitera Mahkamah Militer Tinggi II Jakarta (1989)
  • Penasehat Hukum Kodam Jaya (1996)
  • Kepala Hukum Kostrad (1999)
  • Kepala Hukum Kodam III/Siliwangi (1999)
  • Kepala Pengadilan Militer II-09 Bandung (2000)
  • Hakim Militer Tinggi III Surabaya (2003)
  • Kepala Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya (2004)
  • Kepala Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta (2006)
  • Kepala Pengadilan Militer Utama (2009)
  • Hakim Agung Republik Indonesia (2013—)
  • Ketua Kamar Militer Mahkamah Agung (2018—)

Referensi

sunting
  1. ^ Pruwanto (2013-03-12). "MA Masih Kekurangan 10 Hakim Agung". Tempo. Diakses tanggal 2018-06-29.