Heru Budi Hartono

kepala sekretariat presiden
Revisi sejak 30 November 2024 19.31 oleh Irfan Alli Occo (bicara | kontrib)
(beda) ← Revisi sebelumnya | Revisi terkini (beda) | Revisi selanjutnya → (beda)

Heru Budi Hartono (lahir 13 Desember 1965) adalah birokrat Indonesia yang pernah menjadi Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta dari tahun 2022 hingga 2024. Heru juga merupakan Kepala Sekretariat Presiden sejak Juli 2017 sampai dengan November 2024. Sebelumnya Ia menjabat sebagai Kepala Badan Pengelola Keuangan Aset Daerah DKI Jakarta pada masa Gubernur Basuki Tjahaja Purnama yakni antara tahun 2015 sampai 2017.[2][3] Ia sempat ditunjuk oleh Gubernur Basuki untuk menjadi bakal calon Wakil Gubernur pada Pilkada DKI Jakarta tahun 2017 melalui jalur independen.[4] Ia merupakan Kepala Sekretariat Presiden (Kasetpres) pada masa kepemimpinan Joko Widodo[5]. Selain menjadi seorang Birokrat, Heru Budi Hartono juga dipercaya menjabat beberapa posisi Komisaris yakni Komisaris Utama PT MRT Jakarta tahun 2024 s.d. saat ini, Komisaris PT Bank Tabungan Negara tahun 2019 - 2022, Komisarin PT Bank DKI tahun 2015 - 2018, dan Komisaris Utama PT Delta Jakarta Tbk. tahun 2014 - 2016.

Heru Budi Hartono
Penjabat Gubernur DKI Jakarta
Masa jabatan
17 Oktober 2022 – 18 Oktober 2024
PresidenJoko Widodo
Kepala Sekretariat Presiden Indonesia
Masa jabatan
20 Juli 2017 – 20 Oktober 2024
PresidenJoko Widodo
Prabowo Subianto
Sebelum
Pendahulu
Dharmansjah Djumala
Sebelum
Wali Kota Administrasi Jakarta Utara ke-8
Masa jabatan
13 Januari 2014 – 27 Januari 2015
Gubernur
Komisaris Utama MRT Jakarta
Masa jabatan
19 Oktober 2024 – sekarang
PresidenJoko Widodo
Prabowo Subianto
Sebelum
Pendahulu
TIDAK DIKETAHUI
Pengganti
TIDAK DIKETAHUI
Sebelum
Informasi pribadi
Lahir13 Desember 1965 (umur 58)
Kolang, Tapanuli Tengah, Sumatera Utara, Indonesia
Partai politikIndependen
Suami/istriMirdiyanti[1]
Almamater Universitas Krisnadwipayana
PekerjaanBirokrat
Sunting kotak info
Sunting kotak info • L • B
Bantuan penggunaan templat ini

Riwayat Jabatan

sunting
  1. Staf Khusus Wali kota Jakarta Utara (1993)
  2. Staf Bagian Penyusunan Program Kota Jakarta Utara (1995)
  3. Kepala Subbagian Pengendalian Pelaporan Kota Jakarta Utara (1999)
  4. Kepala Subbagian Sarana & Prasarana Kota Jakarta Utara (2002)
  5. Kepala Bagian Umum Kota Jakarta Utara (2007)
  6. Kepala Bagian Administrasi Sarana Perkotaan Kota Jakarta Utara (2008)
  7. Kepala Bagian Kerjasama Luar Negeri, Biro KDH (2012)
  8. Kepala Biro Kepala Daerah dan Kerjasama Luar Negeri, DKI Jakarta (2013)
  9. Wali Kota Jakarta Utara[6](2014)
  10. Komisaris Utama PT Delta Jakarta, Tbk. (2014)
  11. Kepala Badan Pengelola Keuangan Aset Daerah DKI Jakarta (Okt 2014 - Juli 2017)
  12. Komisaris PT Bank DKI (2015)
  13. Kepala Sekretariat Presiden RI (2017–2024)
  14. Komisaris PT Bank Tabungan Negara (2019)
  15. Penjabat Gubernur DKI Jakarta (2022–2024)[7]
  16. Komisaris Utama PT MRT Jakarta (2024 - saat ini)

Kontroversi

sunting
 
Slogan Sukses Jakarta Untuk Indonesia

Heru Budi membuat logo Sukses Jakarta Untuk Indonesia yang diduga menggantikan logo Plus Jakarta untuk kepemimpinannya. Namun ini dibantah oleh dirinya sendiri karena slogan tersebut hanya untuk menggantikan slogan "Maju Kotanya, Bahagia Warganya" yang dicetuskan oleh Mantan Gubernur Anies Baswedan.[8]. Namun merujuk pada terbitnya Keputusan Gubernur no. 292/2023 tentang Cita Provinsi[9] dan adanya lomba desain ikon Jakarta[10], muncul opini publik bahwa upaya untuk menggantikan logo Plus Jakarta adalah intensional.

Pada 16 April 2023, Heru dikritik oleh netizen dan kelompok advokasi bersepeda Indonesia Bike2Work dalam keputusannya untuk merobohkan jalur pedestrian dan jalur sepeda, dan dialihgunakan kembali menjadi jalan raya. Ini dilakukan di persimpangan antara Jalan Santa dan Jalan Kapten Tendean di mana jalan tersebut dibangun pada masa Anies menjabat.[11]

Pada bulan Maret 2024, Heru Budi mencabut setengah dari penerima beasiswa KJMU secara sepihak tanpa konfirmasi ulang yang mengakibatkan 12.000 mahasiswa miskin terancam putus kuliah, kebijakan ini dibatalkan karena tekanan dari DPR dan DPRD DKI Jakarta.[12][13]

Referensi

sunting

Pranala luar

sunting
Jabatan politik
Didahului oleh:
Anies Baswedan
Penjabat
Gubernur DKI Jakarta

2022–2024
Diteruskan oleh:
Teguh Setyabudi (Pj.)
Jabatan pemerintahan
Didahului oleh:
Dharmansjah Djumala
Kepala Sekretariat Presiden Indonesia
2017–sekarang
Petahana
Didahului oleh:
Bambang Sugiyono
Wali Kota Jakarta Utara
2014–2015
Diteruskan oleh:
Rustam Effendi