Penyalahgunaan pengetahuan

Penyalahgunaan pengetahuan (knowledge falsification) merujuk pada tindakan sengaja untuk menyajikan informasi atau pengetahuan secara keliru akibat tekanan sosial yang dirasakan. Istilah ini pertama kali diperkenalkan oleh Timur Kuran dalam bukunya Private Truths, Public Lies: The Social Consequences of Preference Falsification. Dalam konteks ini, individu atau kelompok mungkin menyembunyikan pendapat atau pandangan sebenarnya, dan justru mengungkapkan apa yang dianggap lebih diterima oleh masyarakat atau lingkungan sosial mereka, meskipun itu bertentangan dengan keyakinan pribadi. Hal ini bisa terjadi karena kekhawatiran akan dampak sosial atau ekonomi dari mengungkapkan kebenaran yang berbeda.

Motif

Menurut analisis Kuran, penyalahgunaan pengetahuan biasanya terjadi ketika seseorang menyembunyikan pendapat atau pengetahuannya yang sebenarnya untuk menunjukkan pilihan yang berbeda dari keinginan pribadinya. Dengan kata lain, ini dilakukan untuk mendukung tindakan menyembunyikan preferensi pribadi tersebut. Untuk menyembunyikan preferensi pribadi, seseorang juga perlu menyembunyikan pengetahuan yang mendasarinya. Ini dilakukan dengan menyajikan informasi atau pandangan yang keliru, sebagai strategi untuk menyesuaikan diri dengan harapan sosial atau menghindari risiko mengungkapkan kebenaran.

Penyalahgunaan pengetahuan (knowledge falsification) adalah respons terhadap tekanan sosial, ekonomi, dan politik yang dirasakan, yang kadang-kadang bisa bersifat imajiner, meskipun tidak selalu sepenuhnya demikian. Tekanan tersebut bisa berasal dari kontrol terhadap kebebasan berbicara yang diterapkan dan dipertahankan dengan hukum yang ditegakkan oleh negara. Namun, seperti halnya penyalahgunaan preferensi, penyalahgunaan pengetahuan tidak harus berdasarkan respons terhadap tekanan dari negara atau entitas politik yang terorganisir. Tekanan ini juga bisa datang dari individu yang berusaha menunjukkan kesesuaian dengan agenda yang tampaknya populer secara politik. Dalam konteks tertentu, penyalahgunaan pengetahuan dapat berakhir secara tiba-tiba, misalnya melalui perubahan opini publik yang saling memperkuat dan memicu pergeseran persepsi yang lebih luas di masyarakat.

Dampak sosial

Salah satu dampak dari penyalahgunaan pengetahuan (knowledge falsification) adalah terjadinya distorsi, kerusakan, dan kurangnya pengetahuan di masyarakat. Akibatnya, masyarakat tidak bisa mengetahui apa yang sebenarnya dianggap benar. Sebaliknya, mereka justru menerima informasi yang sebenarnya dianggap keliru oleh orang yang menyampaikannya. Dampak lebih lanjut dari hal ini adalah ketidaktahuan yang meluas tentang kegagalan kebijakan dan peluang perbaikan yang bisa dilakukan. Penyalahgunaan pengetahuan juga dapat membuat pandangan orang menjadi sempit dan sulit berpikir kreatif, yang akhirnya menghambat inovasi. Selain itu, penyalahgunaan pengetahuan bisa membuat kebijakan, kebiasaan, norma, tren, dan lembaga yang sebenarnya tidak disukai banyak orang tetap bertahan, hanya karena adanya informasi yang salah atau ketidakmampuan untuk mengubah pandangan yang sudah ada.

Penyalahgunaan pengetahuan tidak hanya menyebarkan informasi yang salah tentang realitas sosial, tetapi juga menyebabkan orang menipu diri sendiri, seperti yang dicatat oleh Learry Gagné. Hal ini terjadi karena orang sering kali meremehkan alasan orang lain untuk menyembunyikan pengetahuan pribadi mereka, sehingga mereka mudah menerima pandangan yang terlihat diterima secara luas. Ketika dorongan untuk menyalahgunakan pengetahuan semakin kuat, anggota komunitas menahan satu sama lain untuk tidak menyadari cara mereka menipu diri sendiri. Akibatnya, penyalahgunaan pengetahuan semakin tersembunyi dan berlanjut dalam masyarakat, memperburuk ketidaktahuan tentang kebenaran.

Berfokus pada inefisiensi pemalsuan pengetahuan, Cass Sunstein berpendapat bahwa masyarakat akan diuntungkan dengan adanya lembaga-lembaga yang bertujuan untuk meminimalkannya. Ia mengamati bahwa penyalahgunaan pengetahuan, yang timbul dari kecenderungan alami manusia untuk mengikut arus mayoritas, dapat menciptakan masalah serius bagi kelompok itu sendiri. Jika anggota kelompok tidak mengungkapkan apa yang mereka ketahui, kesalahan bahkan bencana akan menjadi hal yang tak terhindarkan. Berdasarkan hal ini, Sunstein berargumen bahwa pemimpin, badan legislatif, perusahaan, sekolah, dan komite sebaiknya dengan sengaja mempromosikan paparan mereka terhadap wacana-wacana yang berbeda dan berseberangan. Ia menunjukkan bahwa pengadilan akan bekerja lebih baik jika badan pengambilan keputusannya mencakup orang-orang yang membawa informasi dan interpretasi fakta yang beragam, yang memungkinkan evaluasi yang lebih komprehensif dan akurat.

Mengembangkan pemikiran Sunstein, Graham McDonough berpendapat bahwa penyalahgunaan pengetahuan (knowledge falsification) dapat merusak tujuan utama pendidikan moral, yaitu kemampuan untuk membuat penilaian pribadi yang diperlukan untuk mempertahankan hubungan pribadi. Penyalahgunaan pengetahuan ini dapat menghambat komunikasi mengenai perbedaan yang wajar, dan pada akhirnya membatasi keberagaman epistemologis. Dengan mengungkapkan perbedaan dalam pemahaman, kita dapat membangun pedoman moral yang memadai secara politik, etis, dan epistemologis. Dalam konteks ini, diskusi yang terbuka mengenai perbedaan pandangan memungkinkan masyarakat untuk mencapai pemahaman yang lebih dalam dan membentuk prinsip-prinsip moral yang lebih inklusif dan memadai.

Pada setiap isu tertentu, prevalensi penyalahgunaan pengetahuan (knowledge falsification) dapat bervariasi secara sistematis di antara kelompok demografis yang berbeda, yang masing-masing mengalami tekanan sosial, budaya, dan politik yang berbeda. Anggota dari setiap kelompok demografis ini juga mungkin berbeda dalam hal pengetahuan yang mereka sampaikan kepada orang lain, tergantung pada audiens yang ada. Dalam konteks ini, Kuran dan Edward McCaffery menunjukkan bahwa persepsi yang disampaikan secara publik mengenai diskriminasi berbeda tergantung pada mode survei yang digunakan. Dalam hal isu-isu diskriminasi yang kontroversial, masyarakat Amerika Serikat tampaknya lebih bersedia untuk mengungkapkan pengetahuan yang relevan secara daring (online) dibandingkan dengan secara tatap muka (offline). Hal ini menunjukkan bahwa mode komunikasi dapat memengaruhi sejauh mana individu merasa aman untuk mengungkapkan pandangan atau informasi yang mungkin dianggap sensitif atau tidak populer.

Lembaga untuk meminimalkan pemalsuan pengetahuan

Pengamatan Kuran dan Sunstein mencerminkan pandangan Friedrich Hayek tentang keuntungan demokrasi. tentang keuntungan demokrasi. Pandangan Friedrich Hayek tentang demokrasi menekankan bahwa demokrasi lebih dari sekadar sistem pemerintahan; ia adalah proses dinamis dalam pembentukan opini. Hayek berpendapat bahwa nilai sejati dari demokrasi terletak pada aspek dinamisnya, yaitu kemampuan untuk memungkinkan perkembangan dan perubahan opini publik, bukan hanya dalam bentuk yang statis. Mengembangkan pandangan ini, Michael Wohlgemuth menyarankan bahwa konstitusi demokratis memiliki peran penting dalam membatasi penyalahgunaan preferensi dan pengetahuan—yang dikenal sebagai penyalahgunaan opini (opinion falsification), sebuah konsep yang mencakup baik penyalahgunaan pengetahuan maupun preferensi. Dalam sistem demokrasi, konstitusi berfungsi untuk menyaring informasi dan preferensi publik yang dipengaruhi atau dibuat-buat oleh tekanan sosial, politik, atau kekuasaan, sambil memungkinkan penemuan pengetahuan dan preferensi pribadi yang mungkin sebelumnya disembunyikan. Dengan demikian, demokrasi tidak hanya memberikan ruang bagi kebebasan berbicara, tetapi juga memperkaya wacana publik dengan memungkinkan individu mengungkapkan pandangan mereka yang sesungguhnya, sekaligus mengurangi distorsi informasi yang dapat merugikan masyarakat. Demokrasi, dalam hal ini, berfungsi sebagai mekanisme untuk menemukan kebenaran yang lebih objektif dan inklusif, yang pada gilirannya memperkuat kebijakan dan keputusan yang lebih bijaksana dan adil.

Tradisi intelektual sudah dimulai setidaknya saat John Stuart Mill berpendapat bahwa deliberasi sosial yang bermakna membutuhkan kebebasan untuk mengungkapkan pemikiran dan mengejar pengetahuan ke mana pun ia mengarah. Berdasarkan tradisi ini, Russell Blackford menekankan bahwa masyarakat membutuhkan pertahanan institusional, tidak hanya untuk melawan upaya pemerintah dalam mengendalikan pengetahuan, tetapi juga untuk melawan tekanan konformis yang mendorong penyalahgunaan pengetahuan. Institusi yang termasuk dalam kategori ini adalah norma-norma yang meningkatkan status sosial para penganut ajaran sesat, orang eksentrik, pembicara kebenaran, seniman, dan komedian, karena kontribusi mereka dalam memperkaya kumpulan pengetahuan publik. Blackford berpendapat bahwa perayaan penyebaran pengetahuan yang kontroversial seharusnya dibatasi hanya pada kasus-kasus ujaran kebencian yang merendahkan martabat manusia. Pengecualian ini melibatkan berbagai prinsip yang diterima luas, sehingga harus ditangani secara kasus per kasus, namun selalu dengan perhatian untuk menjaga insentif dalam mempublikasikan pengetahuan yang berguna. Dengan kata lain, meskipun ada kebutuhan untuk melindungi masyarakat dari informasi yang berbahaya, keseimbangan tetap harus dijaga agar kebebasan untuk berbagi pengetahuan yang berguna tetap terjaga.