Konfrontasi Cicak dan Buaya

Konfrontasi Cicak dan Buaya merupakan timbunan rasa ketidak kepuasan serta rasa ketidak percayaan terhadap bagian administrasi publik lembaga penegakan hukum di Indonesia yakni Kejaksaan dan Kepolisian^[1]^[2] yang dipersonifikasi sebagai buaya sedangkan pihak yang berlawanan sebagai cicak, kedua personifikasi ini diciptakan oleh Susno Duadji ketika diwawancarai oleh majalah Tempo tercetak pada edisi 20/XXXVIII 06 Juli 2009 dengan mengatakan cicak kok mau melawan buaya… sebagai personifikasi KPK sebagai cicak sementara Kepolisian sebagai buaya ^[3]dan dalam perkembangan selanjutnya buaya menjadi penganti tikus yang dahulu diidentikkan dengan para pelaku korupsi.

Berkas:Say no to buaya.jpg

salah satu contoh

Pra kondisi

Berkas:Buaya-sejuta-cicak1.jpg

salah satu contoh

Bermula pada kasus Antasari Azhar beberapa kalangan mulai merasakan bahwa KPK mulai digembosi oleh berbagai pihak dengan mulai menyudutkan KPK antara lain pernyatakan Ahmad Fauzi seorang anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) meminta agar KPK dibubarkan saja ^[4], Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) meminta KPK agar libur saja dan tidak mengambil keputusan atau melakukan memproses penyelidikan korupsi sehubungan status salah satu ketuanya dalam hal ini Antasari Azhar ^[5], pada 24 Juni 2009, Susilo Bambang Yudhoyono ikut mengatakan bahwa KPK power must not go uncheck. KPK ini sudah powerholder yang luar biasa^[6] diikuti pula pernyataan Susno Duadji yang mengatakan bahwa ibaratnya, polisi buaya KPK cicak. Cicak (KPK) kok melawan buaya (Polisi) ^[7], dan pernyataan Dewi Asmara, Ketua Panitia Khusus RUU Pengadilan tindak pidana korupsi (tipikor) mengatakan bahwa tidak akan meminta pemerintah mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang undang (perppu) jika RUU Pengadilan tindak pidana korupsi (tipikor) gagal disahkan maka peradilan tindak pidana korupsi (tipikor) akan dikembalikan ke Pengadilan Umum atau pengadilan Tipikor akan dikembalikan ke pengadilan umum ^[8] padahal masa sidang yang tersisa sampai dengan 30 September 2009^[9] atau sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 012-016-019/PUU-IV/2006 setelah tenggat waktu jatuh pada 19 Desember 2009 pengadilan tindak pidana korupsi (tipikor) akan bubar dengan sendirinya dan peradilan tindak pidana korupsi (tipikor) akan dikembalikan ke pengadilan umum.

Garis waktu

30 Januari 2008 , Komisi Pemberantasan Korupsi KPK melakukan penyidikan dan pencekalan terhadap sejumlah pejabat PT Masaro Radiokom seperti Anggoro Widjojo (Direktur Utama), Anggono Widjojo (Presiden Komisaris), David Angkawijaya (Direktur Keuangan) dan Putronevo A. Prayugo (Direktur) (Direktur utama) dugaan korupsi dalam proyek pelabuhan Tanjung Api-api, Sumatera Selatan^[10].
16 Juli 2008, Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menahan Yusuf Erwin Faishal sebelumnya menjabat sebagai Ketua komisi IV (Kehutanan) dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) karena masalah menerima uang suap alih fungsi lahan Pelabuhan Tanjung Api-api, Musi Banyuasin, Sumatera Selatan^[11].
21 Juli 2008, Komisi Pemberantasan Korupsi KPK melakukan monitoring dalam penyusunan APBN 2009 dalam persidangan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)^[12]
23 Juli 2008 Anggodo Widjojo bersama Edy Sumarsono berangkat ke Singapura berkaitan untuk mendengarkan langsung dari Anggoro Widjojo mengenai isu penyuapan (dikemudian hari dalam dokumen kronologis 15 Juli 2009 Anggodo Widjojo disebutkan bahwa Eddy Soemarsono yang memfasilitasi dan disebutkan adanya penyetoran uang untuk Antasari Azhar dan Chandra M. Hamzah bahkan menurut Anggodo Widjojo disebutkan Eddy Soemarsono turut menerima bagian. atas isi dokumen tersebut Eddy Soemarsono telah membatahnya secara tegas dengan mengatakan bahwa Anggodo Widjojo ngawur. tidak pernah ada pernah ada hal tersebut serta menyatakan pula bahwa ia tidak kenal dengan Chandra M Hamzah)^[13].
28 Juli 2008 Hamka Yandu dalam kesaksiannya di pengadilan Tindak Pidana Korupsi {Tipikor) menyatakan semua anggota Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menerima aliran dana Bank Indonesia (BI), uang tersebut adalah uang untuk diseminasi Pemilu dan Undang Undang Bank Indonesia (BI) yakni Paskah Suzetta, MS Kaban, Ali Masykur Musa, Burhanudin Aritonang, Abdullah Zaini, Emir Moeis dan Endin Aj Sofihara^[14].
29 Juli 2008, Komisi Pemberantasan Korupsi KPK melakukan penggeledah ruang kerja Yusuf Erwin Faishal di gedung Masaro, Jl Talang Betutu 11-A, Kebon Melati, Tanah Abang, JAKARTA 10230 serta menyita sembilan dus yang berisikan dokumen-dokumen dan ikut melakukan penggeledahan terhadap sebuah di Pondok Indah yang diduga milik Angoro Wijaya/Anggoro Widjojo (kemudian hari menurut pernyataan Anggodo Widjojo, rumah tersebut adalah rumah miliknya), Direktur Utama Masaro Radiokom di daerah Pondok Indah^[15].
30 Juli 2008, Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi KPK Mochamad Jasin mengungkapkan bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan kasus baru setelah penggeledahan di gedung Masaro yakni mengenai pengadaan alat Sistem Komunikasi Radio Terpadu (SKRT) di Departemen Kehutanan
4 Agustus 2008 Mahkamah Konstitusi (MK) mencanangkan Pencanangan Pemantapan Komitmen Mewujudkan Good Governance dan Zona Anti Korupsi yang dihadiri oleh Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Jimly Asshiddiqie, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Antasari Azhar dan Wakil Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Baharuddin Aritonang yang merupakan mantan anggota Komisi IX dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam acara tersebut Baharudin Aritonang berkali-kali membantah dirinya terlibat dalam kasus aliran dana BI serta mengata pula bahwa hasil audit pemerintah benar-benar kacau^[16] dan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Antasari Azhar mengatakan bahwa dirinya seolah diajak berpolemik mengenai limapuluh dua anggota Komisi IX dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) periode 1999 - 2004 sebagaimana yang disebut oleh Hamka Yandu dalam kesaksiannya di pengadilan Tindak Pidana Korupsi {Tipikor) menerima dana Bank Indonesia (BI) dan Antasari Azhar mengaku bertahan dan tidak ingin menyikapi^[17].
15 Agustus 2008 KPK melakukan menggeledah kantor Departemen Kehutanan terfokus pada lantai tiga yang merupakan ruangan Sekretaris Departemen Kuhutanan dan para staf ahli Menteri Kehutanan ^[18]
22 Agustus 2008 Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mengumumkan perpanjangan status pencekalan terhadap sejumlah pejabat PT Masaro Radiokom seperti Anggoro Widjojo (Direktur Utama), David Angkawijaya (Direktur Keuangan) dan Putronevo A. Prayugo (Direktur)^[19] dan terhadap Anggono Widjojo (Presiden Komisaris) tidak dicekal kembali karena yang bersangkutan telah meninggal dunia ^[20].

Lihat pula

Referensi

Pranala luar

[1] Tim 8 Bentukan Presiden Bekerja Sesuai Wewenang

[2] Indonesia: Unfinished business: Police accountability in Indonesia

[3] Cicak Kok Mau Melawan Buaya

[4] Politisi PD Ancam Bubarkan KPK

[5] KPK "Dipaksa Libur" oleh DPR

[6] Berbahaya, Kekuasaan yang Terlalu Besar dan Tanpa Kontrol

[7] Cicak Kok Mau Melawan Buaya

[8] Ketua Pansus: Tak Perlu Perppu, Sidang Kembali ke Pengadilan Umum

[9] Diharapkan Selesai Sebelum Oktober 2009

[10] Inilah Surat Cabut Cekal Anggoro yang palsu

[11] Penggeledahan Kantor PT Masaro Radiokom Tertutup

[12] Monitoring Komisi Anggaran DPR Sekadar Kajian

[13] Eddy Soemarsono: Anggodo Ngawur

[14] Kesaksian Hamka Yandhu Harus Dibuktikan Secara Materil

[15] KPK Geledah PT Masaro Radiokom

[16] Baharudin Aritonang Curhat ke Antasari Soal Aliran Dana BI

[17] Antasari Hitung Aritonang 8 Kali Bantah Terlibat Kasus BI

[18] KPK Geledah Kantor MS Kaban

[19] Penggeledahan Kantor PT Masaro Radiokom Tertutup

[20] KPK Perpanjang Status Pencegahan Anggoro Widjojo

[1]

[2]

[3]

[4]

[5]

[6]

[7]

[8]

[9]

[10]

[11]

[12]

[13]

[14]

[15]

[16]

[17]

[18]

[19]

[20]