Hong Kong

provinsi otonom di Tiongkok
中華人民共和國香港特別行政區
Hong Kong Special Administrative
Region of the People's Republic of China
bendera Lambang Hong Kong
(Bendera Hong Kong) (Lambang Hong Kong)
Motto: Tidak Ada
Bahasa resmi Bahasa Tionghoa (Bahasa Kantonis)
dan Bahasa Inggris
Pemimpin Donald Tsang (sementara)
Wilayah
 - Total
 - % Air

1.092 km²
4,6%
Penduduk


 - Total (2002)


 - Kepadatan


7.303.334


6.688/km²
Didirikan
 - Tanggal
Penyerahan kepada Republik Rakyat Tiongkok
1 Juli, 1997
Mata uang Dolar Hong Kong (HKD)
Zona waktu UTC +8 (AWST)
TLD.HK
Kode negara852

Hong Kong merupakan Daerah Administrasi Istimewa Republik Rakyat Tiongkok. Pada tanggal 1 Juli 1997, daerah ini secara resmi diserahkan oleh pemerintah Britania Raya kepada Republik Rakyat Tiongkok.

Hong Kong terdiri dari Pulau Hong Kong, Kowloon, dan New Territories. Semenanjung Kowloon menempel ke New Territories di utara, dan New Territories menempel ke Cina daratan di seberang Sungai Sham Chun (Shenzhen River). Hong Kong memiliki 236 pulau di Laut Cina Selatan, yang di mana pulau Lantau merupakan pulau terbesar dan pulau Hong Kong yang kedua terbesar dan paling besar populasinya. Ap Lei Chau merupakan yang paling padat penduduknya.

Hong Kong tadinya adalah Britania Raya koloni mahkota sampai 1997. Di bawah kebijakan Satu negara, dua sistim, Hong Kong menikmati otonomi yang lumayan dari Cina daratan, dan juga dapat mempertahankan sistim legal, mata uang, cukai, dan imigrasi sendiri, dan peraturan jalan sendiri, dengan lalu lintas terus menyetir di sebelah kiri, sebagai contoh. Hanya pertahanan nasional dan hubungan diplomasi masih merupakan tanggung jawab dari pemerintah di Beijing. Hong Kong menikmati otonomi luas ini dalam naungan dari apa yang disebut Satu Negara Dua Sistem hasil pemikiran dari Deng Xiao-ping. Otonomi luas ini kemudian akan dinikmati Hong Kong selama 50 tahun ke depan dihitung dari tahun 1997.

Namun walaupun ada otonomi tadi, rakyat Hong Kong tetap tidak dapat menikmati kehidupan politik demokratis seiring dengan berbagai kebijakan ketat dari Beijing. Sampai saat ini, kepala administrasi khusus masih ditunjuk oleh Beijing. Reaksi atas kontrol Beijing yang ketat ini kemudian menyulut kepada satu sentimen Hong Kong merdeka yang pro-demokrasi.


Lihat pula

Pranala Luar