Partai Demokrat

partai politik di Indonesia

Partai Demokrat adalah sebuah partai politik Indonesia. Partai ini didirikan pada 9 September 2001 dan disahkan pada 27 Agustus 2003. Pendirian partai ini erat kaitannya dengan niat untuk membawa Susilo Bambang Yudhoyono, yang kala itu menjadi Menteri Koordinator bidang Politik dan Keamanan di bawah Presiden Megawati, menjadi presiden. Karena hal inilah, Partai Demokrat terkait kuat dengan figur Yudhoyono.

Partai Demokrat
Ketua umumkosong
diisi bersama oleh Edhie Baskoro Yudhoyono, Toto Riyanto, Jhonny Allen Marbun, dan Max Sopacua
Sekretaris JenderalEdhie Baskoro Yudhoyono
Dibentuk9 September 2001
Kantor pusatDKI Jakarta
IdeologiPancasila
Kursi di DPR
150 / 560
Situs web
http://www.demokrat.or.id

Ketua Umum

 
Mantan Ketua Umum Partai Demokrat, Anas Urbaningrum

Perolehan suara

Pemilu Anggota Legislatif 2004

Partai ini pertama kali mengikuti pemilihan umum pada tahun 2004 dan meraih suara sebanyak 7,45% (8.455.225) dari total suara dan mendapatkan kursi sebanyak 57 di DPR. Dengan perolehan tersebut, Partai Demokrat meraih peringkat ke 5 Pemilu Legislatif 2004. Menjelang Pemilu 2004, popularitas partai ini cukup terdongkrak dengan naiknya popularitas Yudhoyono waktu itu. Bersama PKS, partai ini menjadi the rising star pada pemilu kedua di Era Reformasi itu. Popularitas partai ini terutama berada di kota-kota besar, dan di wilayah eks-Karesidenan Madiun, tempat Yudhoyono berasal.

Pemilu Anggota Legislatif 2009

Dari hasil Pemilu 2009, Partai Demokrat menjadi Pemenang Pemilu Legislatif 2009. Partai Demokrat memperoleh 150 kursi (26,4%) di DPR RI, setelah mendapat 21.703.137 total suara (20,4%). Partai Demokrat meraih suara terbanyak di banyak provinsi, hal yang pada pemilu sebelumnya tidak terjadi, seperti di Aceh, DKI Jakarta, dan Jawa Barat.

Kisruh Internal Partai

Penetapan Bendahara Umum Partai Demokrat Muhammad Nazaruddin sebagai tersangka korupsi pembangunan wisma Atlet di Palembang mengguncang Partai Demokrat. M. Nazaruddin diburu interpol, kepolisian, dan KPK untuk mempertanggunjawabkan perbuatannya menerima fee suap dari proyek SEA Games 2011.[1], dan kini memberikan banyak keterangan yang melibatkan beberapa anggota partai. Akibatnya, Andi Malarangeng mengundurkan diri sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga pada tanggal 7 Desember 2012 karena ditetapkan sebagai tersangka kasus Hambalang,[2] sementara Anas Urbaningrum mengundurkan diri sebagai Ketua Umum Partai Demokrat setelah menandatangani pakta integritas pada 14 Februari 2013 yang menyatakan siap mundur jika ditetapkan sebagai tersangka korupsi,[3] yang kemudian diikuti penetapan sebagai tersangka oleh KPK pada tanggal 22 Februari 2013 untuk kasus gratifikasi mobil.[4] Pada tanggal 23 Februari 2013, Anas mundur sebagai ketua umum Partai Demokrat, sehingga menimbulkan kekosongan kursi ketua umum. Namun, ia menjelaskan bahwa tanpa pakta integritas pun, ia punya kesadaran untuk mundur. [5]

Rujukan

Pranala luar