Perdamaian Westfalia
Halaman ini sedang dipersiapkan dan dikembangkan sehingga mungkin terjadi perubahan besar. Anda dapat membantu dalam penyuntingan halaman ini. Halaman ini terakhir disunting oleh Farras (Kontrib • Log) 4001 hari 1334 menit lalu. Jika Anda melihat halaman ini tidak disunting dalam beberapa hari, mohon hapus templat ini. |
Perdamaian Westfalen adalah serangkaian perjanjian perdamaian yang ditandatangani antara Mei dan Oktober 1648 di Osnabrück dan Münster. Perjanjian ini mengakhiri Perang Tiga Puluh Tahun (1618–1648) di Kekaisaran Romawi Suci dan Perang Delapan Puluh Tahun (1568–1648) antara Spanyol dan Republik Belanda. Spanyol secara resmi mengakui kemerdekaan Republik Belanda.
Traktat Osnabrück dan Münster | |
---|---|
Jenis | Perjanjian perdamaian |
Dirancang | 1646–1648 |
Ditandatangani | 15 Mei – 24 Oktober 1648 |
Lokasi | Osnabrück dan Münster, Westfalen (sekarang di Jerman) |
Pihak | 109 |
Perjanjian Perdamaian Westfalen melibatkan Kaisar Romawi Suci, Ferdinand III, dari Wangsa Habsburg, Kerajaan Spanyol, Kerajaan Perancis, Kekaisaran Swedia, Republik Belanda, Pangeran Kekaisaran Romawi Suci, dan perwakilan berdaulat dari kota imperium bebas. Perjanjian ini ditandai oleh dua peristiwa besar:
- Penandatanganan Perdamaian Münster[1] antara Republik Belanda dan Kerajaan Spanyol pada tanggal 30 Januari 1648, diratifikasi secara resmi di Münster tanggal 15 Mei 1648.
- Penandatanganan dua perjanjian komplementer pada tanggal 24 Oktober 1648, yaitu:
Perjanjian ini adalah hasil kongres diplomatik besar,[4][5] sehingga menciptakan sistem tatanan politik baru di Eropa Tengah yang kelak disebut sebagai kedaulatan Westfalen. Sistem ini didasarkan pada konsep negara berdaulat yang dipimpin oleh seorang daulat dan memunculkan rasa curiga terhadap campur tangan pihak asing terhadap urusan dalam negeri suatu bangsa. Perjanjian ini tidak hanya menandakan akhir dari peperangan berkelanjutan yang menerjang Eropa, tetapi juga mewakili kemenangan kedaulatan atas imperium, yaitu kemenangan kekuasaan nasional atas nafsu pribadi Wangsa Habsburg[butuh klarifikasi]. Isi perjanjian ini menjadi bagian integral dari hukum konstitusional Kekaisaran Romawi Suci dan menjadi perintis perjanjian-perjanjian internasional besar selanjutnya sekaligus perkembangan hukum internasional secara umum.
Perjanjian tersebut tidak menciptakan perdamaian di seluruh Eropa, karena Perancis dan Spanyol terus berperang sampai sebelas tahun berikutnya. Setidaknya perdamaian Westfalen menciptakan dasar penentuan nasib sendiri suatu bangsa.
Lokasi
Delegasi
Negosiasi damai tidak punya awal dan akhir yang jelas, karena ke-109 delegasi yang ikut serta tidak pernah bertemu dalam sidang paripurna, melainkan tiba antara 1643 dan 1646 dan pulang antara 1647 dan 1649. Januari 1646 sampai Juli 1647 kemungkinan merupakan waktu ketika jumlah diplomat yang hadir sedang tinggi-tingginya. Delegasi dikirimkan oleh 16 negara Eropa, 66 negara imperial yang mewakili kepentingan 140 negara imperial yang terlibat, dan 27 grup kepentingan yang mewakili 38 grup.[6]
- Tim delegasi Perancis dipimpin oleh Henri II d'Orléans, duc de Longueville dan terdiri dari diplomat Claude d'Avaux dan Abel Servien.
- Duta besar luar biasa Swedia mengirimkan Johan Oxenstierna, putra kanselir Axel Oxenstierna, dan Johan Adler Salvius.
- Pimpinan delegasi Kekaisaran Romawi Suci untuk kedua kota adalah Count Maximilian von Trautmansdorff; di Münster, timnya adalah Johann Ludwig von Nassau-Hadamar dan Isaak Volmar (pengacara); di Osnabrück, timnya adalah Johann Maximilian von Lamberg dan Reichshofrat Johann Krane (pengacara).
- Tim delegasi Spanyol dipimpin oleh Gaspar de Bracamonte y Guzmán dan terdiri dari diplomat sekaligus penulis Diego de Saavedra Fajardo dan Bernardino de Rebolledo.
- Papal nuntius di Köln, Fabio Chigi, dan perwakilan Venesia Alvise Contarini selaku mediator.
- Sejumlah negara imperial Kekaisaran Romawi Suci]] juga mengirim perwakilan.
- Brandenburg mengirim beberapa perwakilan, termasuk Vollmar.
- Republik Belanda mengirimkan enam delegasi (termasuk dua delegasi dari provinsi Holandia (Adriaan Pauw dan Willem Ripperda);[7] dua provinsi lain tidak diwakili).
- Johann Rudolf Wettstein, walikota Basel, mewakili Konfederasi Swiss Lama.
Hasil
Batas politik dalam negeri
Kekuasaan Ferdinand III yang bertentangan dengan konstitusi Kekaisaran Romawi Suci dicabut dan dikembalikan kepada para penguasa negara imperial. Rektifikasi ini memungkinkan para penguasa negara imperial memutuskan sendiri agama resmi mereka. Umat Protestan dan Katolik dinyatakan setara di hadapan hukum dan Calvinisme diberikan pengakuan resmi.[8][9]
Takhta Suci sangat tidak puas dengan hasilnya. Dalam Zelo Domus Dei, Paus Inosensius X menyebut perjanjian ini, "nihil, kosong, tidak sah, tidak adil, tidak pantas, terkutuk, hina, konyol, tak bermakna dan tak berpengaruh sama sekali".[10]
Isi
Lihat pula
Referensi
- ^ "Original text in Dutch National Archives". beeldbank.nationaalarchief.nl.
- ^ "Digital German text Treaty of Münster". lwl.org.
- ^ "Digital German text Treaty of Osnabrück". lwl.org.
- ^ "Principles of the State System". Faculty.unlv.edu. Diakses tanggal 2012-09-11.
- ^ "Information from city of Münster". Muenster.de. Diakses tanggal 2012-09-11.
- ^ Konrad Repgen, 'Negotiating the Peace of Westphalia: A Survey with an Examination of the Major Problems', In: 1648: War and Peace in Europe: 3 vols. (Catalogue of the 26th exhibition of the Council of Europe, on the Peace of Westphalia), Klaus Bußmann and Heinz Schilling (eds.) on behalf of the Veranstaltungsgesellschaft 350 Jahre Westfälischer Friede, Münster and Osnabrück: no publ., 1998, 'Essay Volume 1: Politics, Religion, Law and Society', pp. 355–372, here p. 356.
- ^ Sonnino, Paul (June 30, 2009). Mazarin's Quest: The Congress of Westphalia and the Coming of the Fronde. Harvard University Press.
- ^ Treaty of Münster 1648
- ^ Barro, R. J. and McCleary, R. M. "Which Countries have State Religions?" (PDF). University of Chicago. hlm. 5. Diakses tanggal 7 November 2006.
- ^ Larry Jay Diamond, Marc F. Plattner, Philip J. Costopoulo (2005). World religions and democracy.