Kamerun

negara di Afrika Tengah

Republik Kamerun adalah sebuah negara di Afrika tengah. Ia berbatasan dengan Nigeria, Chad, Republik Afrika Tengah, Republik Kongo, Gabon, Guinea Khatulistiwa dan Teluk Guinea. Dahulu berupa koloni Jerman, Kamerun Perancis dan Kamerun Britania bergabung pada 1961 dan membentuk 'Republik Federal Kamerun' yang diubah menjadi 'Republik Bersatu Kamerun' pada 1972; semenjak 1984 nama resmi negara ini ialah 'Republik Kamerun'.

République du Cameroun
Republic of Cameroon
SemboyanPaix, Travail, Patrie
Peace, Work, Fatherland
(Perancis & Inggris:
"Perdamaian, Pekerjaan, Tanah Air")
Lokasi Kamerun
Ibu kotaYaounde
Kota terbesarDouala
Bahasa resmiPerancis, Inggris
PemerintahanRepublik
Kemerdekaan
 - Perairan (%)
1,3%
Populasi
 - Perkiraan 2005
16.380.005 (59)
 - Sensus Penduduk -
-
PDB (KKB)2005
 - Total
US$37,77 miliar (81)
US$2.176 (140)
Mata uangFranc CFA
(XAF)
Zona waktu
(UTC+1)
 - Musim panas (DST)
UTC+1
Kode telepon237
Kode ISO 3166CM
Ranah Internet.cm
Sunting kotak info
Sunting kotak info • Lihat • Bicara
Info templat
Bantuan penggunaan templat ini

Negara yang relatif stabil ini memfokuskan pembangunan di sektor pertanian, infrastruktur dan industri minyak bumi. Walaupun gerakan reformasi demokrasi mulai dijalankan, praktek korupsi masih berlangsung dan kekuasaan politik cenderung berada di tangan kaum oligarki.

Provinsi

Kamerun terbagi kepada 10 provinsi:

Politik dan pemerintahan

Berkas:PaulBya Lula April 10 2005.jpg
Presiden Kamerun Paul Biya disambut oleh Presiden Brazil Luiz Inácio Lula da Silva pada 2005

Presiden Kamerun adalah kepala negara Kamerun dan memiliki kekuasaan yang luas untuk menciptakan kebijakan, mengatur badan-badan pemerintah, mengepalai angkatan bersenjata, membicarakan dan mengesahkan perjanjian, dan menyatakan keadaan darurat.[1] Presiden menunjuk pejabat-pejabat negara di semua tingkat, mulai dari perdana menteri (kepala pemerintahan) sampai gubernur provinsi, pejabat divisi, dan anggota lembaga perwakilan kota-kota besar. Presiden dipilih secara langsung setiap tujuh tahun. Di kota-kota kecil, penduduk memilih walikota. Korupsi tersebar di semua tingkat pemerintahan. Pada 1997, Kamerun mendirikan kantor-kantor anti korupsi di 29 kementrian, tapi hanya 25% yang bekerja,[2] dan pada 2006, Transparency International menempatkan Kamerun di posisi 138 dari 163 negara.[3] Pada 18 Januari 2006, Biya memulai gerakan anti korupsi di bawah pengawasan National Anti-Corruption Observatory.[2]

 
Patung seorang tetua di Bana, Provinsi Barat

Sistem hukum Kamerun didasarkan pada hukum di Perancis dengan pengaruh common law.[4] Walaupun independen, lembaga yudikatif berada di bawah lembaga eksekutif Kementrian Kehakiman.[5] Presiden menunjuk hakim di semua tingkat pemerintahan. Lembaga yudikatif dibagi menjadi tribunal, pengadilan banding, dan mahkamah agung. Majelis Nasional memilih anggota Pengadilan Tinggi yang mengadili pejabat-pejabat tinggi negara bila mereka dituduh membahayakan keamanan nasional.

Berbagai organisasi hak asasi manusia menuduh polisi dan militer menyiksa tersangka kriminal, etnis minoritas, kaum homoseksual, dan aktivis politik.[6] Penjara diisi terlalu penuh dan kekurangan makanan dan fasilitas medis,[7][8] dan penjara yang dikepalai oleh pemimpin tradisional di utara dituduh menahan lawan politik karena desakan pemerintah.[9] Namun, sejak awal tahun 2000-an, banyak polisi telah dihukum karena pelanggaran hukum.[8]

Majelis Nasional membuat hukum. Badan ini terdiri dari 180 anggota yang dipilih untuk masa jabatan 5 tahun dan bersidang 3 kali setahun. Hukum disahkan oleh pemungutan suara mayoritas. Badan ini jarang menolak hukum yang diusulkan oleh presiden.[5] Konstitusi 1996 mendirikan parlemen majelis rendah, yaitu Senat yang beranggotakan 100 orang. Namun lembaga ini belum pernah digunakan.[4] Pemerintah mengakui kekuasaan pemimpin tradisional, fon, dan lamibe untuk memerintah di tingkat lokal dan untuk menyelesaikan persengketaan sepanjang keputusan mereka tidak berlawanan dengan hukum nasional.[10]

Partai Presiden Paul Biya, Cameroon People's Democratic Movement (CPDM) adalah satu-satunya partai politik yang sah sampai Desember 1990. Berbagai partai politik etnis dan agama telah muncul sejak saat itu. Oposisi utama adalah Social Democratic Front (SDF), didukung sebagian besar oleh daerah Anglophone dan dipimpin oleh John Fru Ndi.[11] Biya dan partainya telah mengendalikan kepresidenan dan Majelis Nasional dalam pemilu-pemilu nasional, tapi lawan-lawan politiknya menuduh bahwa hal ini tidak adil.[12] Berbagai organisasi HAM menuduh pemerintah menekan kebebasan kelompok oposisi dengan mencegah demonstrasi, membubarkan pertemuan, dan menangkap para pemimpin dan wartawan oposisi.[13][9] Freedom House memberi Kamerun peringkat "not free" dalam hal hak politik dan kebebasan sipil.[14] Pemilu parlemen terakhir diadakan pada 22 Juli 2007.[15]

Kamerun adalah anggota Commonwealth of Nations dan La Francophonie. Hubungan luar negeri mereka mengikuti sekutu terdekat mereka, Perancis.[16] Negara ini juga sangat bergantung pada Perancis dalam hal pertahanan,[5] walaupun pengeluaran militer tinggi dibandingkan dengan sektor pemerintahan lain.[17] Biya telah berselisih dengan pemerintah Nigeria dalam hal kepemilikan semenanjung Bakassi dan dengan presiden Gabon El Hadj Omar Bongo mengenai urusan pribadi.[18] Walaupun demikian, perang saudara adalah ancaman utama dalam negeri, karena ketegangan antara kaum Kristen dan Muslim dan antara kaum Anglophones dan Francophones.[19]

Pendidikan dan kesehatan

 
Papan nama seorang "traditional doctor" atau dukun di Tatum, Provinsi Barat Laut

Sebagian besar anak-anak dapat memperoleh pendidikan di sekolah negeri yang gratis atau sekolah swasta yang diberi subsidi[20] Sistem pendidikan di Kamerun adalah campuran antara sistem Inggris dan Perancis[21] dengan bahasa pengantar sebagian besar bahasa Inggris atau Perancis.[22] Kamerun memiliki tingkat kehadiran sekolah tertinggi di Afrika.[20] Anak perempuan lebih jarang bersekolah daripada anak laki-laki karena pengaruh budaya, kewajiban rumah tangga, pernikahan dan kehamilan dini, dan pelecehan seksual. Walaupun tingkat kehadiran lebih tinggi di selatan,[20] terlalu banyak guru ditugaskan ke sana, sehingga di utara sekolah-sekolah memiliki terlalu sedikit guru.[8]

Kualitas kesehatan di Kamerun pada umumnya rendah.[23] Di luar kota-kota besar, fasilitas kesehatan biasanya kotor dan tidak lengkap.[24] Penyakit yang berjangkit misalnya demam berdarah, filariasis, leishmaniasis, malaria, meningitis, schistosomiasis, dan sleeping sickness.[25] Tingkat infeksi HIV/AIDS diperkirakan 5,4% dari penduduk usia 15–49,[26] walaupun tekanan sosial membuat jumlah laporan lebih rendah dari sebenarnya.[27] Dukun adalah alternatif populer terhadap ilmu pengobatan barat.[28]

Lihat pula

Catatan

  1. ^ "Background Notes: Cameroon; Neba 250.
  2. ^ a b IRIN, "New anti-corruption drive"
  3. ^ 2006 Corruption Perceptions Index 2006
  4. ^ a b "Cameroon", The World Factbook
  5. ^ a b c "Background Note: Cameroon"
  6. ^ "Cameroon", Amnesty International; "Cameroon (2006)", Freedom House; "Cameroon", Country Reports on Human Rights Practices, U.S. Department of State; "Elections to the Human Rights Council", Amnesty International
  7. ^ "Elections to the Human Rights Council"
  8. ^ a b c "Cameroon", Country Reports on Human Rights Practices
  9. ^ a b "Cameroon (2006)", Freedom House
  10. ^ "Background Note: Cameroon"; Neba 252
  11. ^ West 11
  12. ^ Kesalahan pengutipan: Tag <ref> tidak sah; tidak ditemukan teks untuk ref bernama DeLancey 9
  13. ^ "Cameroon", Amnesty International
  14. ^ Kamerun mendapat peringkat 6 dalam kedua kategori dari skala 1 sampai 7, dengan 1 adalah "most free" dan 7 adalah "least free". "Cameroon (2006)", Freedom House
  15. ^ Kandemeh
  16. ^ DeLancey and DeLancey 126; Ngoh 328.
  17. ^ DeLancey and DeLancey 30
  18. ^ West 11
  19. ^ MacDonald 69
  20. ^ a b c Mbaku 15
  21. ^ DeLancey and DeLancey 105–6
  22. ^ Mbaku 16
  23. ^ DeLancey and DeLancey 21
  24. ^ West 64
  25. ^ West 58–60
  26. ^ "Cameroon", UNAIDS
  27. ^ DeLancey and DeLancey 21
  28. ^ Lantum and Monono 14

Rujukan

Pranala luar