Wikipedia

Kabupaten Banjarnegara

kabupaten di Indonesia, di pulau Jawa
Revisi sejak 3 Oktober 2023 13.33 oleh Fermionisme (bicara | kontrib) (menambahkan tokoh dan juga beberapa nama perguruan tinggi yang baru berdiri)
"Banjarnegara" beralih ke halaman ini. Untuk kegunaan lain, lihat Banjarnegara (disambiguasi).


Banjarnegara (bahasa Jawa: ꦧꦚ꧀ꦗꦂꦤꦼꦒꦫ) adalah sebuah kabupaten di provinsi Jawa Tengah, Indonesia. Ibu kotanya adalah Kecamatan Banjarnegara Kota. Kabupaten Banjarnegara terletak di antara 7° 12'–7° 31' Lintang Selatan dan 109° 29'–109° 45'50" Bujur Timur. Luas Wilayah Kabupaten Banjarnegara adalah 106.970,997 ha atau 3,10 % dari luas seluruh Wilayah Provinsi Jawa Tengah. Kabupaten ini berbatasan dengan Kabupaten Pekalongan dan Kabupaten Batang di sebelah utara, Kabupaten Wonosobo di sebelah timur, Kabupaten Kebumen di sisi selatan, serta Kabupaten Banyumas dan Kabupaten Purbalingga di sebelah barat.

Kabupaten Banjarnegara
Kabupaten
Transkripsi bahasa daerah
 • Hanacarakaꦧꦚ꧀ꦗꦂꦤꦼꦒꦫ
Dari atas ke bawah: Alun Alun Banjarnegara, Kawah Sikidang, dan Kompleks Candi Dieng
Lambang resmi Kabupaten Banjarnegara
Lambang
Julukan: 
Dawet Ayu
Motto: 
Manunggaling swara tumataning praja
(Indonesia) "Bersatu suara membangun negara"
(1571 Masehi)
Peta
Peta
Kabupaten Banjarnegara di Jawa
Kabupaten Banjarnegara
Kabupaten Banjarnegara
Peta
Kabupaten Banjarnegara di Indonesia
Kabupaten Banjarnegara
Kabupaten Banjarnegara
Kabupaten Banjarnegara (Indonesia)
Koordinat: 7°24′S 109°48′E / 7.4°S 109.8°E / -7.4; 109.8
Negara Indonesia
ProvinsiJawa Tengah
Dasar hukumUndang-Undang Nomor 13 Tahun 1950
Hari jadi26 Februari 1571 (umur 453)
Ibu kotaBanjarnegara
Jumlah satuan pemerintahan
Daftar
  • Kecamatan: 20
  • Kelurahan: 12
  • Desa: 266
Pemerintahan
 • BupatiTri Harso Widrahmanto (penjabat.)
 • Wakil BupatiLowong
 • Sekretaris DaerahIndarto
Luas
 • Total1.069,73 km2 (413,03 sq mi)
Populasi
 (2021)[1]
 • Total1.020.982
 • Kepadatan951/km2 (2,460/sq mi)
Demografi
 • AgamaIslam 99,4%
Kekristenan 0,53%
- Protestan 0,38%
- Katolik 0,15%
Buddha 0,05%
Hindu 0,01%[2][3]
 • BahasaIndonesia, Jawa
 • IPMKenaikan 68,61 (2022)
Sedang[4]
Zona waktuUTC+07:00 (WIB)
Kode pos
534xx – 534xx
Kode BPS
3304
Kode area telepon+62 286
Pelat kendaraanR xxxx
Kode Kemendagri33.04
DAURp 1.015.129.697.000,- (2020)
Flora resmiKayu manis cina
Fauna resmiPelatuk bawang
Situs webbanjarnegarakab.go.id

Geografi

Bentang alam berdasarkan bentuk tata alam dan penyebaran geografis, wilayah ini dapat dibagi menjadi 3 bagian, yaitu:

Topografi

Topografi wilayah ini sebagian besar (65% lebih) berada di ketinggian antara 100 s/d 1000 meter dari permukaan laut. Secara rinci pembagian wilayah berdasarkan topografi.

Sungai Serayu mengalir menuju ke Barat, serta anak-anak sungainya termasuk Kali Tulis, Kali Merawu, Kali Pekacangan, Kali Gintung dan Kali Sapi. Sungai tersebut dimanfaatkan sebagai sumber irigasi pertanian.

Wilayah kabupaten Banjarnegara memiliki iklim tropis, dengan curah hujan rata-rata 3.000 mm/tahun, serta suhu rata-rata 20°- 26 °C.

Sejarah

 
Aloen-aloen di Bandjarnegara, Terlihat dari rumah staf, dulunya rumah Kepala Konstruksi Kabupaten Wonosobo Bandjarnegara.

Dalam perang Diponegoro, R.Tumenggung Dipoyudo IV berjasa kepada pemerintah mataram, sehingga di usulkan oleh Sri Susuhunan Pakubuwono VII untuk di tetapkan menjadi bupati banjar berdasarkan Resolutie Governeor General Buitenzorg tanggal 22 agustus 1831 nomor I, untuk mengisi jabatan Bupati Banjar yang telah dihapus statusnya, berkedudukan di Banjarmangu dan dikenal dengan Banjarwatulembu. Usul tersebut disetujui.

Persoalan meluapnya Sungai Serayu menjadi kendala yang menyulitkan komunikasi dengan Kasunanan Surakarta. Kesulitan ini dirasakan menjadi beban bagi bupati ketika dia harus menghadiri Pasewakan Agung pada saat-saat tertentu di Kasultanan Surakarta. Untuk mengatasi masalah ini diputuskan untuk memindahkan ibu kota kabupaten ke selatan Sungai Serayu.

Daerah Banjar (sekarang Kota Banjarnegara) menjadi pilihan untuk ditetapkan sebagai ibu kota yang baru. Kondisi daerah yang baru ini merupakan persawahan yang luas dengan beberapa lereng yang curam. Di daerah persawahan (Banjar) inilah didirikan ibu kota kabupaten (Negara) yang baru sehingga nama daerah ini menjadi Banjarnegara (Banjar: Sawah, Negara: Kota).

R.Tumenggung Dipoyuda menjabat Bupati sampai tahun 1846, kemudian diganti R. Adipati Dipodiningkrat, tahun 1878 pensiun. Penggantinya diambil dari luar Kabupaten Banjarnegara. Gubermen (pemerintahan) mengangkat Mas Ngabehi Atmodipuro, patih Kabupaten Purworejo (Bangelan) I Gung Kalopaking di panjer (Kebumen) sebagai penggantinya dan bergelar Kanjeng Raden Tumenggung Jayanegara I. Dia mendapat ganjaran pangkat "Adipati" dan tanda kehormatan "Bintang Mas" Tahun 1896 dia wafat diganti putranya Raden Mas Jayamisena, Wedana distrik Singomerto (Banjarnegara) dan bergelar Kanjeng Raden Tumenggung Jayanegara II. Dari pemerintahan Belanda Raden Tumenggung Jayanegara II mendapat anugerah pangkat "Adipati Aria" Payung emas Bintang emas besar, Officer Oranye. Pada tahun 1927 dia berhenti, pensiun. Penggantinya putranya, Raden Sumitro Kolopaking Purbonegoro, yang juga mendapat anugerah sebutan Tumenggung Aria, dia keturunan kanjeng R. Adipati Dipadiningrat, berarti kabupaten kembali kepada keturunan para penguasa terdahulu. Di antara para Bupati Banjarnegara, Arya Sumitro Kolopaking yang menghayati 3 zaman, yaitu zaman Hindia Belanda, Jepang dan RI, dan menghayati serta menangani langsung Gelora Revolusi Nasional (1945–1949). Ia mengalami sebutan "Gusti Kanjeng Bupati", lalu "Banjarnegara Ken Cho" dan berakhir "Bapak Bupati". Selanjutnya yang menjadi Bupati setelah Raden Aria Sumitro Kolopaking Purbonegoro ialah: Raden Sumitro, Tahun (1949–1959)

  • Mas Ngabehi Atmodipuro (1878-1896)
  • Raden Mas Jayamisena (1896-1927)
  • Raden Sumitro Kolopaking Purbonegoro (1927-1949)
  • Raden Sumitro, Tahun 1949–1959.
  • Raden Mas Soedjirno, Tahun 1960–1967.
  • Raden Soedibjo, Tahun 1967–1973.
  • Drs. Soewadji, Tahun 1973–1980.
  • Drs.H. Winarno Surya Adisubrata, Tahun 1980–1986.
  • H. Endro Soewarjo, Tahun 1986–1991.
  • Drs.H.Nurachmad, Tahun 1991–1996.
  • Drs.H.Nurachmad, tahun 1996–2001.
  • Drs.Ir. Djasri, MM, MT dan Wabup: Drs. Hadi Supeno, Msi, tahun 2001-2006
  • Drs.Ir. Djasri, MM, MT dan Wabup: Drs. Soehardjo. MM, tahun 2006-2011
  • Sutedjo dan Wabup: Hadi Supeno tahun 2011-2016
  • Budhi Sarwono (Wing Chin) dan Wabup: H. Syamsudin, S.Pd, M.Pd, tahun 2016-2022

SEJARAH MULA MULA

Seiring perkembangan literasi dan pemerhati sejarah, Banjarnegara menarik sejarahnya kepada masa yang lebih awal di era Kerajaan Pajang, dan ditetapkan hari jadinya menjadi 26 Februari 1571, dimana era itu adalah ditetapkannya pembagian 4 wilayah Kadipaten Wirasaba, salah satunya Kadipaten Banjar Petambakan (terletak di Desa Petambakan Kecamatan Madukara sekarang) dan kemudian berganti nama menajadi Banjar Watulembu (terletak di sebelah barat Desa Petambakan, di seberang kali Merawu).

Kyai Ageng Maliu pendiri Desa Banjar

Disebutkan, Kyai Maliu sangat tertarik akan keindahan alam di sekitar Kali Merawu, Desa Petambakan sebelah barat atau sebelah selatan jembatan Clangap (sekarang). Keindahan tersebut antara lain karena tanahnya berundak, berbanjar sepanjang kali. Kyai Maliu mendirikan pondok/rumah sebagai tempat tinggalnya yang baru. Setelah Kyai Maliu tinggal di tempat barunya tersebut, dalam waktu singkat disusul pula dengan berdirinya rumah-rumah penduduk yang lain di sekitar pondok Kyai Maliu sehingga kemudian membentuk suatu perkampungan. Perkampungan tersebut terus berkembang waktu-demi waktu yang akhirnya menjadi sebuah desa.

Desa baru tersebut kemudian dinamakan “Banjar” sesuai dengan daerahnya yang berupa sawah yang berpetak-petak. Atas dasar musyawarah penduduk desa baru tersebut Kyai Maliu diangkat menjadi pertinggi (Kepala Desa), sehingga kemudian dikenal dengan nama “Kyai Ageng Maliu Pertinggi Banjar”.

Keramaian dan kemajuan desa Banjar di bawah kepemimpinan Kyai Ageng Maliu semakin pesat dengan kedatangan Kanjeng Pengeran Giri Wasiat, Panembahan Giri Pit dan Nyai Sekati yang sedang berdakwah menyiarkan Islam. Ketiganya merupakan putera Sunan Giri, Raja di Giri Gajah Gresik yang bergelar Prabu Satmoko.

Sejak kedatangan Pangeran Giri Pit, desa Banjar menjadi pusat pengembangan Agama islam. Kyai Ageng Maliu semakin bertambah kemampuannya dalam hal agama Islam dan dalam hal memimpin Desa Banjar. Karena kepemimpinannya itulah Desa Banjar semakin berkembang dan semakinn ramai.

Desa Banjar yang didirikan oleh Kyai Ageng Maliu inilah pada akhirnya menjadi cikal bakal Kabupaten Banjarnegara.

Awal Pemerintahan

Setelah wafatnya Adipati Wargo Utomo I (Adipati Wirasaba) dalam perjalanan pulang setelah menghadap Sultan Hadiwijaya (Sultan Pajang) akibat adanya kesalahpahaman Utusan (Gandek) dari Kerajaan Pajang dalam mengartikan perintah Sultan Hadiwijaya, Raja Pajang, yang diperkuat dengan fitnah Demang Toyareka (Adik Adipati Wargo Hutomo), pucuk pimpinan Kadipaten Wirasaba mengalami kekosongan. Untuk selanjutnya Wirasaba dipimpin oleh Patih yang telah mewakili Adipati sejak menghadap Sultan.

Para Putera Adipati tidak ada yang berani menggantikan kedudukan ayahnya sebelum mendapat izin dari Kanjeng Sultan di Pajang.

Menyadari kesalahannya yang menyebabkan wafatnya Adipati Wargo Utomo I, Sultan Hadiwijaya mengutus Tumenggung Tambakbaya mengirimkan surat kepada keluarga Adipati Wargo Utomo I di Wirasaba yang isinya mengharapkan kehadiran salah satu putera Adipati Wargo Utomo I menghadap Sultan. Namun demikian tak satu pun putera Adipati Hargo Utomo I yang bersedia menghadap. Hal ini karena, disamping duka yang belum hilang, ada kekhawatiran akan mendapat perlakuan yang sama.

Akhirnya Tumenggung Tambakbaya meminta Joko Kaiman (menantu Adipati) untuk memenuhi panggilann Sultan menghadap ke Pajang. Atas persetujuan saudara-saudara iparnya, berangkatlah Joko Kaiman menghadap.

Di Pajang, Sultan menjelaskan duduk permasalahan sehingga Adipati Hargo Hutomo terbunuh dan menyempaikan permohonan maaf kepada semua putera Adipati dan masyarakat Wirasaba. Dalam kesempatan itu pula, Sultan mengangkat Joko Kaiman menjadi Adipati Wirasaba menggantikan Adipati Wargo Hutomo I, bergelar Adipati Wargo Hutomo II.

Menyadari statusnya hanya sebagai putera menantu, maka demi menjaga keutuhan keluarga, setelah diangkat menjadi Adipati, Joko Kaiman (Wargo Hutomo II) mengeluarkan kebijakan yaitu membagi Kadipaten Wirasaba menjadi 4 (empat) Kadipaten kecil untuk saudara-saudara iparnya, yaitu:

1. Kadipaten Wirasaba diserahkan kepada Kyai Ngabei Wargo Wijoyo;

2. Kadipaten Merden, diserahkan kepada Kyai Ngabei Wiro Kusumo;

3. Kadipaten Banjar Petambakan diserahkan kepada Kyai Ngabei Wiroyudo, dan

4. Kadipaten Banyumas di Daerah Kejawar dipimpin sendiri oleh Wargo Hutomo II.

Kebijakan ini disetujui semua saudara iparnya dan mendapatkan izin dari Sultan Pajang. Karena kebijakannya membagi Daerah Wirasaba menjadi 4(empat) Kadipaten ini, Kyai Adipati Wargo Hutomo II mendapat julukan Adipati Mrapat.

Peristiwa tersebut merupakan awal adanya pemerintahan Kadipaten Banjar Petambakan, cikal bakal Kabupaten Banjarnegara, sehingga kini peringatan HUT Kabupaten Banjarengara diubah menjadi tanggal 26 Pebruari, yang dihitung semenjak menghadapnya Joko Kaiman kepada Sultan Pajang yang diperkirakan terjadi pada tanggal 1 Syawal, atau 26 Pebruari 1571.

Perubahan efektif mulai berlaku sejak ditandatanganinya Peraturan Daerah pada sidang Paripurna DPRD bulan Maret 2019.

Sedangkan Peringatan Hari Jadi tahun 2019 tatap dilaksanakan tanggal 22 Agustus dengan agenda Kegiatan Sarasehan dan Sosialisasi Peraturan Daerah No:6 Tahun 2019 Tentang Hari Jadi Kabupaten Banjarnegara, di Pendopo Dipayudha Adhi Graha.

Perubahan Hari Jadi Kab. Banjarnegara dari tanggal 22 Agustus 1831 menjadi 26 Februari 1571, mendasar pada Babad Kalibening yang merupakan sumber sejarah Banyumas dimana disebutkan bahwa pada Hari Senin Pon tanggal 1 Syawal 978 H. bertepatan dengan tanggal 26 Februari 1571, setelah Sultan Pajang menobatkan menantu Adipati Wirasaba yaitu Raden Joko Kaiman kemudian membagi wilayah Kadipaten Wirasaba menjadi 4 Kadipaten yaitu: Kadipaten Banyumas Kadipaten Pamerden, Kadipaten Wirasaba dan Kadipaten Banjar Petambakan. [1]

Kabupaten Banjar Petambakan

Kyai Ngabehi Wiroyudo merupakan Adipati Banjar Petambakan pertama yang memerintah pada ± Tahun 1582 (melihat Pendopo Kabupaten Banyumas di Kejawar oleh Wargo Hutomo II, yang merupakan salah satu pecahan dari Kabupaten Wirasaba tercatat tahun 1582).

Namun siapa pengganti Kyai Ngabehi Wiroyudo sampai R. Ngabehi Banyakwide diangkat sebagai Kliwon Banyumas yang bermukim di Banjar Petambakan tidak diketahui, karena tidak ada/belum ditemukan sumber/catatan tertulis. Ada kemungkinan Kabupaten Banjar Petambakan di bawah Kyai Ngabehi Wiroyudo tidak berkembang (tidak lestari) seperti halnya Kabupaten Merden yang diperintah R. Ngabei Warga Wijaya dan Kabupaten Wirasaba yang diperintah R. Ngabei Wirakusuma. Tidak demikian halnya dengan Kabupaten Banyumas R. Adipati Wargo Hutomo II yang dapat bertahan dan terus berkembang.

R. Banyakwide adalah putera R. Tumenggung Mertoyudo (Bupati Banyumas ke-4). Dari sini terlihat bahwa selama 3 (tiga) periode kepemimpinan Bupati di Kabupaten Banyumas (setelah Wargo Hutomo II) sampai dengan Bupati ke-4 (R.T. Mertoyudo), Kabupaten Banjar Petambakan tidak tercatat ada yang memerintah.

Karena cukup lama tidak ada yang memerintah, maka setelah diangkatnya R. Banyakwide sebagai Kliwon Banyumas tetapi bermukim di Banjar Petambakan, ada yang menyebut Banyak wide adalah Bupati Banjar Petambakan Pertama setelah Pemerintahan Ngabehi Wiroyudo.

R. banyak wide mempunyai 4 (empat) putera, yaitu:

1. Kyai Ngabehi Mangunyudo;

2. R. Kenthol Kertoyudo;

3. R. Bagus Brata;

4. Mas Ajeng Basiah.

Sepeninggal R. banyakwide Kabupaten Banjar Petambakan diperintah oleh R. Ngabehi Mangunyudo I yang kemudian dikenal dengan julukan Hadipati Mangunyudo Sedo Loji (Banteng), karena beliau gugur di loji saat perang melawan Belanda di Kartosuro.

Perlawanannya terhadap Belanda ditunjukkan sewaktu ada perang Pracino (Pecinan) yaitu pemberontakan oleh Bangsa Tionghoa kepada VOC saat Mataram dipimpin Paku Buwono II.

R. Ngabehi Mangunyudo I sebagai Bupati manca minta izin untuk menghancurkan Loji VOC di Kartasura. Paku Buwono II mengizinkannya dengan suatu permintaan agar R. Ng Mangunyudo tidak membunuh pasangan suami isteri orang Belanda yang berada di loji paling atas.

Akhirnya perang sengit pun terjadi antara prajurit Mangunyudo I dengan pasukan VOC (tahun 1743). Melihat prajuritnya banyak yang tewas, Adipati Mangunyudo I sangat marah, seluruh penghuni loji dibunuhnya, bahkan beliau lupa pesan Sri Susuhunan Pabu Buwono II. Melihat masih ada orang Belanda yang masih hidup di bagian paling atas loji, R. Mangunyudo I mengejarnya dan berusaha membunuh pasangan suami isteri orang Belanda, yang sebenarnya adalah Pakubuwono II dan Permaisuri yang sedang menyamar. Merasa terancam jiwanya, Pakubuwono II akhirnya membunuh Adipati Mangunyudo I yang sedang kalap di loji VOC. Sebab itulah kemudian Adipati Mangunyudoo I dikenal dengan sebutan Adipati Mangunyudo Sedo Loji.

Kadipaten Banjar Watu Lembu

a. Berdasarkan sumber/buku “Inti Silsilah dan Sejarah Banyumas”

Setelah Adipati Mangunyudo I wafat, disebutkan bahwa pengganti Bupati Banjar Petambakan adalah puteranya yang bergelar R. Ngabehi Mangunyudo II, yang dikenal dengan R. Ngabehi Sedo Mukti.

Di era kepemimpinannya, kadipaten dipindahkan ke sebelah barat Sungai Merawu dengan nama Kabupaten Banjar Watu Lembu (Banjar Selo Lembu).

R. Ngabehi Mangunyudo II merupakan Bupati Banjar Watu Lembu pertama, yang kemudian digantikan oleh puteranya, bergelar R. Ngabehi Mangunyudo III yang kemudian berganti nama menjadi Kyai R. Ngabehi Mangunbroto, Bupati Anom Banjar Selolembu. Masih dari sumber yang sama, R. Ngabehi Mangunbroto wafat karena bunuh diri.

Penggantinya adalah R.T. Mangunsubroto yang memerintah Kabupaten Banjar Watu Lembu sampai Tahun 1831.

Karena Kabupaten Banjar Watu Lembu sangat antipati terhadap Belanda, maka setelah Perang Diponegoro dimana kemenangan dipihak Belanda, Kadipaten Banjar Watu Lembu diturunkan statusnya menjadi distrik dengan dua penguasa yaitu R. Ngabehi Mangunsubroto dan R. Ng. Ranudirejo.

b. Berdasarkan sumber “Register sarasilah Keturunan R. Ngabehi Banyakwide dan Register Catatan Legenda Riwayat Kanjeng Sunan Giri Wasiat, Kyai Panembahan Giri Pit, Nyai Ageng Sekati”

Dalam sumber tersebut disebutkan bahwa yang menggantikan Mangunyudo I adalah R. Ngabehi Kenthol Kertoyudo yang kemudian bergelar R. Ngabehi Mangunyudo II. Dalam Perang Diponegoro lebih dikenal dengan R. Tumenggung Kertonegoro III atau Mangunyudo Mukti.

Pada masa pemerintahannya, kadipaten dipindahkan ke sebelah barat Sungai Merawu dan kemudian dinamakan Kabupaten “Banjar Watulembu”.

Sikap Adipati Manyunyudo II yang sangat antipasti terhadap Belanda dan bahkan turut memperkuat pasukan Diponegoro dalam perang melawan Belanda (dimana perang tersebut berakhir dengan kemenangan di pihak Belanda), berakibat R. Ngabehi Mangunyudo II dipecat sebagai Bupati banjar Watu Lembu. Dan pada saat itu pula status Banjar Watu Lembu diturunkan menjadi distrik dengan dua penguasa yaitu R. Ngabehi Mangun Broto dan R. Ngabehi Ranudirejo.

Terlepas sumber mana yang benar, para pemimpin/Bupati Banjar mulai dari Mangunyudo I sampai Mangunsubroto atau Mangunyudo II, semuanya anti penjajah Belanda.

Kabupaten Banjarnegara

Atas jasanya mengalahkan prajurit Banjarwatulembu (pengikut Pangeran Diponegoro) dan dianggap berjasa kepada Kerajaan Mataram (pada waktu itu terdapat ikatan perjanjian dengan Belanda), Raden Tumenggung Dipoyudho IV oleh Belanda diusulkan kepada Sri Susuhunan Paku Buwono VII untuk ditetapkan menjadi Adipati Banjar (Banjar Watu Lembu), setelah sebelumnya pernah menjabat Ngabehi di Purbalingga dan kemudian menjadi Tumenggung Ayah (Kecamatan di Kabupaten Kebumen) selama 25 tahun.

Setelah mendapat izin, maka berdasarkan Resolutie Governeur General Buitenzorg tanggal 22 Agustus 1831 Nomor I, maka Raden Tumenggung Dipoyudho IV resmi menjabat Bupati Banjar Watu Lembu.

Beberapa saat setelah pengangkatannya, Raden Tumenggung Dipoyudho IV meminta izin kepada Paku Buwana VII di Kasunanan Surakarta untuk memindahkan Kadipaten ke sebelah selatan Sungai Serayu. Setelah permintaan tersebut dikabulkan, maka dimulailah pembangunan kota kabupaten yang semula berupa daerah persawahan.

Untuk mengenang asal mula kota kabupaten baru yang berupa persawahan dan telah dibangun menjadi kota, kabupaten baru tersebut diberi nama “BANJARNEGARA” (MEMPUNYAI MAKSUD Sawah = Banjar, berubah menjadi kota = Negara) sampaii sekarang.

Setelah segala sesuatunya siap, Raden Tumenggung Dipoyudo IV sebagai Bupati beserta semua pegawai kabupaten pindah dari Banjar Watu Lembu ke kota kabupaten yang baru Banjarnegara.

Dikarenakan pada saat pengangkatannya status Kabupaten Banjar Watu Lembu yang terdahulu dihapus, maka Raden Tumenggung Dipoyudho IV dikenal sebagai Bupati Banjarnegara I (pertama).

Peringatan Hari Ulang Tahun Kabupaten Banjarnegara

Sebelumnya, peristiwa pengangkatan Raden Tumenggung Dipoyudho IV pada tanggal 22 Agustus 1831 sebagai Bupati Banjarnegara inilah yang dijadikan dasar untuk penetapan Hari Jadi Kabupaten Banjarnegara, yaitu dengan Keputusan DPRD Kabupaten Dati II Banjarnegara tanggal 1 Juli 1981 dan Peraturan daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banjarnegara Nomor 3 Tahun 1994 tentang Hari Jadi Kabupaten Banjarnegara.

Mulai tahun 2019, peringatan hari jadi ini diubah menjadi tanggal 26 Pebruari, sehingga pada 22 Agustus 2019, dimanfaatkan hanya untuk sosialisasi perubahan hari jadi ini. Perubahan hari jadi ini merujuk pada buku Babad Kalibening yang menjadi sumber sejarah di wilayah Banyumas. Selain itu, diperkuat dengan catatan sejarah kepulangan Raden Jaka Kaiman (menantu Adipati Wirasaba) disertai gandek atau pengawal dari kesultanan pajang. Jaka Kaiman secara ksatria berani menghadiri undangan Sultan Pajang (diperkirakan pada tanggal 26 Februari 1571 bertepatan dengan 1 syawal 978 Hijriah yang merupakan hari raya bagi umat Islam) pasca wafatnya Adipati Wirasaba akibat kesalahan pihak Kesultanan.

Usai mendapat kanugrahan sebagai pemegang tampuk kekuasaan di Wirasaba, Jaka Kaiman menyampaikan gagasan untuk membagi kekuasaan menjadi 4 kadipaten Wirasaba yang sangat luas untuk saudara iparnya. Maka ia dijuluki “Adipati Mrapat” (Jawa : Mara Papat atau membagi empat). Wirasaba kemudian dibagi 4 yaitu : Wirasaba sendiri, Merden, Banjar Petambakan, dan Kejawar.

Kadipaten Banjar Petambakan mempunyai tokoh bupati heroik yang bernama Mangunyuda alias “Sedaloji” yang gugur di loji kompeni untuk membela tanah air pada Geger Pracino di Keraton Surakarta. Perubahan hari jadi ini untuk membawa spirit nasionalisme dan patriotisme, karena peringatan hari jadi pada tanggal sebelumnya yakni 22 Agustus merupakan tanda dimulainya kekuasaan Belanda secara administratif di Banjarnegara. Berbeda dengan tanggal 26 Februari ini jauh sebelumnya dan memiliki spirit nasionalisme dan patriotisme.

Lambang sebelum diubah

Pada tanggal 17 Agustus 1967, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gotong Royong (DPRDGR) Kabupaten Banjarnegara meluncurkan lambang daerahnya oleh M. Soedjirno, Bupati Banjarnegara ke-7. Lambang Banjarnegara didesain oleh Soehardjo, Wakil Bupati Banjarnegara periode 2006–2011. Ia menyebutkan bahwa lambang tersebut dibuat saat usianya 10 tahun dan merupakan hasil dari perlombaan (sayembara). Ia mengaku bahwa proses untuk dapat disahkan menjadi lambang resmi daerah tersebut berlangsung selama satu tahun, lalu pada dekade 1980-an lambangnya kemudian diberikan sengkalan di bawahnya yang menjadi motto daerah, Wani memetri rahayuning praja, yang artinya "Bertekad melestarikan kemakmuran menuju kebahagiaan lahir-batin bagi rakyat dan pemerintahnya".[5]

Lambang tersebut berbentuk perisai hijau dengan tepi kuning. Di dalamnya terdapat padi 17 butir, kapas 8 kuntum bunga, segilima merah putih, bintang, pohon beringin, gunung dan daratan, sifon Belanda, sebilah keris, dan gelombang air. Lambang dengan sengkalan daerah ini dikukuhkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banjarnegara Nomor 11 Tahun 1988 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tentang Lambang Daerah.

Perubahan lambang

 
Lambang lama Banjarnegara

Pada tahun 2018, Pemkab Banjarnegara menghadirkan tanggal hari jadi yang baru, 26 Februari 1571.[6] Akibat dari penetapan hari jadi yang baru ini, Pemkab Banjarnegara berencana untuk merevisi lambang daerahnya agar sesuai dengan hari jadinya yang baru itu. Pada tahun 2021, sejumlah rancangan lambang versi baru dibocorkan di media sosial. Sekda Banjarnegara Indarto menjelaskan bahwa lambang yang berseliweran ini muncul atas usulan masyarakat Banjarnegara. Namun, pihaknya menyebut bahwa perubahan tersebut masih dibahas di DPRD. Ada usulan dawet ayu yang muncul dari sejarawan Banjarnegara Heni Purwono.[7] Di tengah-tengah pandemi, draf lambang daerah yang diusulkan oleh DPRD itu bocor, dengan hilangnya gambar beringin, diganti dengan Candi Arjuna yang ada di kompleks Candi Dieng l dengan latar belakang logo Kabupaten banjarnegara yg di dominasi Pegunungan / Daratan tinggi. Saat desain tersebut dituding berkaitan dengan sebuah kepentingan politik tertentu, Tuswadi, ilmuwan yang tergabung dalam anggota Akademi Ilmuwan Muda Indonesia beranggapan bahwa beringin bukanlah simbol politik, melainkan perwujudan dari sila ketiga Pancasila, dan tak dapat "disandingkan dengan pohon di lambang partai".[8]

Bentuk final dari lambang tersebut akhirnya muncul di situs resmi Pemerintah Kabupaten Banjarnegara pada Februari 2022. Lambang tersebut mempertahankan mayoritas elemen lama, dengan menambah Candi Arjuna di Dieng, Gunung / Daratan Tinggi ,sawah dan ladang kentang, serta Bendungan Panglima Besar Jenderal Sudirman. Motto daerah yang baru ini adalah sengkalan Manunggaling swara tumataning praja, yang dapat dimaknai sebagai 1571 Masehi. Secara maknawi, sengkalan ini bermakna "Bersatu padunya masyarakat dan pemerintah dalam membangun dan menata kehidupan demi terwujudnya baldatun ṭayyibatun wa rabbun ġafūr". Lambang ini dikukuhkan dengan Perda No. 1 Tahun 2022.

Pemerintahan

Daftar Bupati

Artikel utama: Daftar Bupati Banjarnegara
No. Bupati Mulai menjabat Selesai menjabat Partai Wakil Bupati Periode
1 R.Tumenggung Dipoyudo IV 22 Agustus 1831 1846 1
2 Raden Adipati Dipodiningkrat 1846 1878 2
3 Mas Ngabehi Atmodipuro 1878 1896 3
4 Raden Mas Jayamisena 1896 1927 4
5 Raden Adipati Arya Poerbonegoro Soemitro Kolopaking 1927 1949 5
6 Raden Sumarto[9] 1949 1959 6
6 Raden Sumitro 1949 1959 6
7 Raden Mas Soedjirno 1960 1967 PNI 7
8 Raden Soedibjo 1967 1973 8
9 Drs.Soewadji 1973 1980 9
10 Drs.H.Winarno Surya Adisubrata 1980 1986 10
11 H. Endro Soewarjo 1986 1991 11
12 Drs.H. Nurachmad 1991 1996 12
1996 2001 13
13 Drs.Ir. Djasri, MM, MT 2001 2006 Drs. Hadi Supeno, M.Si 14
2006 2011 Drs. Soehardjo, MM 15
14 Sutedjo Slamet Utomo 17 Juli 2011 2016 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Drs. H. Hadi Supeno, M.Si 16
Prijo Anggoro BR
Penjabat Bupati 		7 November 2016 Mei 2017 —
15 Budhi Sarwono   22 Mei 2017 3 September 2021 H. Syamsudin, S.Pd., M.Pd 17
– Syamsudin
(Pelaksana Harian) 		3 September 2021 22 Mei 2022
– Tri Harso Widirahmanto (penjabat)   22 Mei 2022 Petahana —


Dewan Perwakilan

Artikel utama: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banjarnegara

Berikut ini adalah komposisi anggota DPRD Kabupaten Banjarnegara dalam tiga periode terakhir.

Partai Politik Jumlah Kursi dalam Periode
2009–2014[10] 2014–2019[11] 2019–2024[12]
PKB 5   5   7
Gerindra (baru) 3   5   3
PDI-P 7   6   9
Golkar 8   6   4
NasDem (baru) 3   4
PKS 6   5   5
PPP 6   6   5
PAN 8   6   4
Hanura (baru) 0   0   2
Demokrat 5   3   7
PDP (baru) 1
PKNU (baru) 1
Jumlah Anggota 50   45   50
Jumlah Partai 10   9   10


Kecamatan

Artikel utama: Daftar kecamatan dan kelurahan di Kabupaten Banjarnegara

Kabupaten Banjarnegara terdiri dari 20 kecamatan, 12 kelurahan, dan 266 desa. Pada tahun 2017, jumlah penduduknya mencapai 1.002.398 jiwa dengan luas wilayah 1.023,73 km² dan sebaran penduduk 979 jiwa/km².[13][14]

Pusat pemerintahan berada di Kecamatan Banjarnegara, dengan kecamatan terluas dan memiliki penduduk terbanyak adalah kecamatan Punggelan. Kota-kota kecamatan yang cukup signifikan adalah: Kota Mandiraja, Klampok, Wanadadi, Karangkobar, dan Kalibening.

Daftar kecamatan dan kelurahan di Kabupaten Banjarnegara, adalah sebagai berikut:

Kode
Kemendagri		 Kecamatan Jumlah
Kelurahan		 Jumlah
Desa		 Status Daftar
Desa/Kelurahan
33.04.09 Banjarmangu 17 Desa
33.04.06 Banjarnegara 9 4 Desa
Kelurahan
33.04.16 Batur 8 Desa
33.04.05 Bawang 18 Desa
33.04.18 Kalibening 16 Desa
33.04.13 Karangkobar 13 Desa
33.04.08 Madukara 2 18 Desa
Kelurahan
33.04.03 Mandiraja 16 Desa
33.04.20 Pagedongan 9 Desa
33.04.14 Pagentan 16 Desa
33.04.19 Pandanarum 8 Desa
33.04.15 Pejawaran 17 Desa
33.04.12 Punggelan 17 Desa
33.04.04 Purwanegara 13 Desa
33.04.02 Purworejo Klampok 8 Desa
33.04.11 Rakit 11 Desa
33.04.07 Sigaluh 1 14 Desa
Kelurahan
33.04.01 Susukan 15 Desa
33.04.10 Wanadadi 11 Desa
33.04.17 Wanayasa 17 Desa
TOTAL 12 266

Pendidikan

Di Banjarnegara juga terdapat perguruan tinggi baik negeri maupun swasta antara lain:

Pendidikan formal TK atau RA SD atau MI SMP atau MTs SMA atau MA SMK Perguruan tinggi
Negeri 3 657 95 10 4 0
Swasta 539 210 49 17 13 3
Total 542 867 144 27 17 3
Data sekolah di Kabupaten Banjarnegara
Sumber:[15]

Kesehatan

Rumah Sakit yang memiliki fasilitas yang memadai di antaranya:

Pariwisata

Tempat Wisata

 
Danau bekas tambang batu Gunung Tampomas di desa Gentansari

Objek wisata yang ada di Banjarnegara, antara lain:

Penginapan

Di Kabupaten Banjarnegara Terdapat banyak hotel yang menjadi pilihan, baik yang berbintang maupun yang belum, di antaranya:

Kuliner khas

Makanan khas Banjarnegara antara lain:

Ekonomi

Perbelanjaan

Perbelanjaan Modern

Pasar Besar

Transportasi

 
Emplasemen Banjarnegara

Banjarnegara dilalui jalan nasional lintas tengah Jawa yang menghubungkan Jakarta dengan Surabaya melalui Purwokerto dan Yogyakarta. Klampok merupakan persimpangan jalur menuju Purbalingga dan Banyumas. Selain itu terdapat juga jalan provinsi yang menghubungkan Banjarnegara dengan Pekalongan & Batang, melintasi dataran tinggi Dieng, serta daerah Mandiraja sebagai penghubung antara Banjarnegara dengan Kebumen.

Angkutan bus antarkota yang melewati Banjarnegara antara lain adalah jurusan Solo-Bawen-Wonosobo-Purwokerto, Semarang-Bawen-Wonosobo-Purwokerto, Wonosobo-Banjarnegara-Bandung, Wonosobo-Banjarnegara-Banyumas serta Banjarnegara-Jakarta. Alternatif lain adalah menggunakan jasa angkutan travel yang antara lain dilayani adalah:

  • Jakarta–Purwokerto–Banjarnegara–Wonosobo
  • Bandung–Purwokerto–Banjarnegara–Wonosobo
  • Purwokerto–Banjarnegara–Semarang
  • Purwokerto–Banjarnegara–Yogyakarta
  • Purwokerto–Banjarnegara–Semarang
  • Purbalingga–Mandiraja–Kebumen
  • Purbalingga–Mandiraja–Yogyakarta
  • Purwokerto-Banjarnegara-Surabaya
  • Banjarnegara-Malang

Alternatif angkutan di dalam kota Banjarnegara adalah menggunakan angkutan kota (angkot), becak, dan dokar.

Stasiun

Artikel utama: Daftar stasiun kereta api di Kabupaten Banjarnegara

Kabupaten Banjarnegara memiliki 15 stasiun di Jalur kereta api Purwokerto–Wonosobo yang tidak beroperasi, diantaranya:

Radio

Banjarnegara memiliki Radio yang tersebar di seluruh daerah ini

Yaitu :

  • Radio POP FM Banjarnegara
  • Radio LPPL Suara Banjarnegara
  • Radio Maliu FM
  • Radio Katro FM Kalipelus
  • Radio Swadesi FM
  • Radio Prima FM
  • Radio Komunitas RK FM

Tokoh Banjarnegara

Referensi

  1. ^ "Kabupaten Banjarnegara Dalam Angka 2021" (pdf). www.banjarnegarakab.bps.go.id. hlm. 8, 78. Diakses tanggal 15 Juni 2021. 
  2. ^ "Penduduk Menurut Wilayah dan Agama yang Dianut di Kabupaten Banjarnegara". www.sp2010.bps.go.id. 
  3. ^ "Jumlah Penduduk Menurut Kabupaten Kota dan Agama di Provinsi Jawa Tengah, 2020". Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah. 14 April 2021. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2022-09-13. Diakses tanggal 4 Maret 2022. 
  4. ^ "Metode Baru Indeks Pembangunan Manusia 2021-2022". www.bps.go.id. Diakses tanggal 8 Agustus 2023. 
  5. ^ Pradikta, Dimas Diyan (2021-09-28). "Logo Banjarnegara Baru Harus Miliki Filosofis dan Historis". Pikiran-Rakyat.com. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2022-02-08. Diakses tanggal 2022-02-08. 
  6. ^ Suwito, Castro (2018-12-24). "Hari Jadi Banjarnegara Disepakati 26 Februari 1571 - Suara Merdeka". Suara Merdeka Online. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2022-02-08. Diakses tanggal 2022-02-08. 
  7. ^ "Marak Gambar Logo Baru Pemkab Banjarnegara, Ini Kata Sekda". SerayuNews. 2021-09-24. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2022-02-08. Diakses tanggal 2022-02-08. 
  8. ^ Muzaki, Khoirul (2021-10-01). "Desain Logo Baru Kabupaten Banjarnegara Dikaitkan Partai Politik: Pohon Beringin Lambang Sila Ketiga". Tribunnews.com. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2022-02-08. Diakses tanggal 2022-02-08. 
  9. ^ "Bupati Banjarnegara dari masa ke masa". Diarsipkan dari versi asli tanggal 2017-08-15. Diakses tanggal 2017-08-15. 
  10. ^ Perolehan Kursi DPRD Banjarnegara 2009-2014
  11. ^ Perolehan Kursi DPRD Banjarnegara 2014-2019
  12. ^ Perolehan Kursi DPRD Banjarnegara 2019-2024
  13. ^ "Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan". Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Diarsipkan dari versi asli tanggal 29 Desember 2018. Diakses tanggal 3 Oktober 2019. 
  14. ^ "Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Permendagri nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan". Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Diarsipkan dari versi asli (PDF) tanggal 25 Oktober 2019. Diakses tanggal 15 Januari 2020. 
  15. ^ Data Pokok Pendidikan (DAPODIK) [1]Diarsipkan 2011-06-19 di Wayback Machine. Diarsipkan 2011-06-19 di Wayback Machine. Diarsipkan 2011-06-19 di Wayback Machine. Diarsipkan 2011-06-19 di Wayback Machine. Diarsipkan 2011-06-19 di Wayback Machine. Wilayah Kabupaten Banjarnegara (2010/2011)

Pranala luar

 
Wikimedia Commons memiliki media mengenai Banjarnegara Regency.
Diperoleh dari "https://wiki-indonesia.club/w/index.php?title=Kabupaten_Banjarnegara&oldid=24419219"