Kerja paksa: Perbedaan antara revisi

Konten dihapus Konten ditambahkan
kTidak ada ringkasan suntingan
Baris 16:
== Kerja paksa di Indonesia ==
Di Indonesia, contoh [[sanksi]] [[hukuman]] dapat mencakup ancaman [[kekerasan]], atau pembayaran upah ditunda.<ref name="Shirley">David Shirley.2012.Panduan Perundang-undangan Ketenagakerjaan. Jakarta: Better Work Indonesia.</ref> Penyitaan atau penahan [[dokumen]] [[pribadi]] [[pekerja]] seperti [[akta kelahiran]], [[ijazah]] [[sekolah]] atau [[kartu tanda penduduk]] juga dapat dikategorikan ancaman kerja paksa karena pekerja mungkin tidak bebas untuk meninggalkan pekerjaan mereka atau untuk mencari pekerjaan di tempat lain.<ref name="Shirley" /> Dalam [[Undang-Undang Dasar]] [[Republik Indonesia]] telah diatur tentang kebebasan [[individu]] untuk memilih pekerjaannya sehingga dengan adanya pengesahan [[Undang-Undang]] tersebut tidak ada yang boleh melanggarnya.<ref name="Shirley" /> [[Indonesia]] telah mengesahkan dua [[konvensi]] [[ILO]] mengenai larangan kerja paksa yaitu [[konvensi]] kerja paksa No. 29 tahun 1930 (K29), dan [[konvensi]] penghapusan kerja paksa No. 15 tahun 1957 (K150).<ref name="Shirley" /> Memaksa seseorang untuk melakukan sesuatu pekerjaan yang tidak sesuai dengan kehendak mereka dengan ancaman [[hukuman]] dapat menjadi tanda dari kerja paksa.<ref name="Shirley" /> Meskipun paksaan untuk bekerja dilakukan [[waktu]] saat [[kerja]] biasa atau [[kerja]] lembur.<ref name="Shirley" />
 
{{Verification needed}}
 
== Referensi ==