Komisi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
Dalam Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia, sebuah komisi merupakan unit kerja utama yang membidangi masalah-masalah tertentu. Hampir seluruh aktivitas yang berkaitan dengan fungsi-fungsi DPR, substansinya dikerjakan di dalam komisi. Setiap anggota DPR (kecuali pimpinan) harus menjadi anggota salah satu komisi. Pada umumnya, pengisian keanggotan komisi terkait erat dengan latar belakang keilmuan atau penguasaan anggota terhadap masalah dan substansi pokok yang digeluti oleh komisi.
Daftar komisi
Pada periode 2009–2014, DPR mempunyai 11 komisi dengan ruang lingkup tugas dan pasangan kerja masing-masing.
Komisi I
Ruang lingkup tugasnya meliputi pertahanan, intelijen, luar negeri, komunikasi, dan informasi. Yang menjadi pasangan kerja Komisi I adalah sebagai berikut:
- Departemen Luar Negeri
Daftar Komisi I
| No | Nama | Partai Politik | Jabatan |
|---|---|---|---|
| 1 | Kemal Azis Stamboel | Partai Keadilan Sejahtera | Ketua |
| 2 | Drs. Agus Gumiwang Kartasasmita | Partai Golongan Karya | Wakil Ketua |
| 3 | Tb. Hasanuddin SE, MM | Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan | Wakil Ketua |
| 4 | H. Hayono Irman. S.IP | Partai Demokrat | Wakil Ketua |
Komisi II
Ruang lingkup Komisi II meliputi pemerintahan dalam negeri dan otonomi daerah, aparatur negara, agraria, dan Komisi Pemilihan Umum. Yang menjadi pasangan kerja Komisi II adalah sebagai berikut:
- Departemen Dalam Negeri
Daftar Komisi II
| No | Nama | Partai Politik | Jabatan |
|---|---|---|---|
| 1 | Drs. H. Burhanuddin Napitupulu | Partai Golongan Karya | Ketua |
| 2 | Ir. H. Teguh Juwarno, M.Si | Partai Amanat Nasional | Wakil Ketua |
| 3 | Ganjar Pranomo | Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan | Wakil Ketua |
| 4 | DRS. H. Taufiq Effendi | Partai Demokrat | Wakil Ketua |
Komisi III
Ruang lingkup Komisi III meliputi: hukum, HAM, dan keamanan. Yang menjadi pasangan kerja Komisi III adalah sebagai berikut:
- Departemen Hukum dan Hak Azasi Manusia
- Kejaksaan Agung
- Kepolisian Negara Republik Indonesia
- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
- Komisi Hukum Nasional
- Komisi Nasional HAM (KOMNAS HAM)
- Setjen Mahkamah Agung
- Setjen Mahkamah Konstitusi
- Setjen MPR
- Setjen DPD
- Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK)
- Komisi Yudisial
- Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban
- Badan Narkotika Nasional (BNN)
Daftar Komisi III
| No | Nama | Partai Politik | Jabatan |
|---|---|---|---|
| 1 | DR. Benny Kabur Harman, SH | Partai Demokrat | Ketua |
| 2 | Ir. H. Tjatur Sapto Edy, MT | Partai Amanat Nasional | Wakil Ketua |
| 3 | DR. Aziz Syamsuddin | Partai Golongan Karya | Wakil Ketua |
| 4 | Fahri Hamzah, SE | Partai Keadilan Sejahtera | Wakil Ketua |
Komisi IV
Ruang lingkup Komisi IV meliputi: pertanian, perkebunan, kehutanan, kelautan, perikanan, dan pangan. Yang menjadi pasangan kerja Komisi IV adalah sebagai berikut:
- Departemen Pertanian
- Departemen Kehutanan
- Departemen Kelautan dan Perikanan
- Badan Urusan Logistik
- Dewan Maritim Nasional
Daftar Komisi IV
| No | Nama | Partai Politik | Jabatan |
|---|---|---|---|
| 1 | Drs. H. Akhmad Muqowah | Partai Persatuan Pembangunan | Ketua |
| 2 | HJ. Anna Mu'awanah,SE,MH | Partai Kebangkitan Bangsa | Wakil Ketua |
| 3 | Firman Soebagyo, SE | Partai Golongan Karya | Wakil Ketua |
| 4 | Dr.Ir. Mohammad Jafar Hafsah | Partai Demokrat | Wakil Ketua |
Komisi V
Ruang lingkup Komisi V meliputi perhubungan, telekomunikasi, pekerjaan umum, perumahan rakyat dan pembangunan pedesaan dan kawasan tertinggal. Yang menjadi pasangan kerja Komisi V adalah sebagai berikut:
- Departemen Pekerjaan Umum
- Departemen Perhubungan
- Menteri Negara Perumahan Rakyat
- Menteri Negara Pembangunan Daerah Teringgal
- Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG)
- Badan SAR Nasional
- Badan Penanggulangan Lumpur Sidoardjo (BPLS)
Daftar Komisi V
| No | Nama | Partai Politik | Jabatan |
|---|---|---|---|
| 1 | Ir. Taufik Kurniawan, MM | Partai Amanat Nasional | Ketua |
| 2 | H. Muhidin Mohammad Said | Partai Golongan Karya | Wakil Ketua |
| 3 | Yoseph Umar Hadi, Drs., Msi | Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan | Wakil Ketua |
| 4 | Ir. H. Mulyadi | Partai Demokrat | Wakil Ketua |
Komisi VI
Ruang lingkup Komisi IV meliputi: perdagangan, perindustrian, investasi, koperasi, UKM dan BUMN, dan Standardisasi Nasional
Yang menjadi pasangan kerja Komisi VI adalah sebagai berikut:
- Departemen Perindustrian
- Departemen Perdagangan
- Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
- Menteri Negara BUMN
- Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)
- Badan Standardisasi Nasional (BSN)
- Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN)
- Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU)
Daftar Komisi VI
| No | Nama | Partai Politik | Jabatan |
|---|---|---|---|
| 1 | Ir. H. Airlangga Hartanto, MMT, MBA | Partai Golongan Karya | Ketua |
| 2 | Ir. Nurdin Tampubolon | Partai Hati Nurani Rakyat | Wakil Ketua |
| 3 | Aria Bima | Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan | Wakil Ketua |
| 4 | Ir Agus Hermanto,MM | Partai Demokrat | Wakil Ketua |
Komisi VII
Ruang lingkup Komisi IV meliputi: energi sumber daya mineral, riset dan teknologi, dan lingkungan hidup. Yang menjadi pasangan kerja Komisi VII adalah sebagai berikut:
- Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral
- Menteri Negara Lingkungan Hidup
- Menteri Negara Riset dan Teknologi
- Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT)
- Dewan Riset Nasional
- Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI)
- Badan Tenaga Nuklir (BATAN)
- Badan Pengawas Tenaga Nuklir (BAPETAN)
- Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional (BAKOSURTANAL)
- Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN)
- Badan Pengatur Kegiatan Hilir Migas
- Badan Pelaksana Pengendalian Usaha Hulu Migas
- PP IPTEK
- Lembaga EIKJMEN
Daftar Komisi VII
| No | Nama | Partai Politik | Jabatan |
|---|---|---|---|
| 1 | H. Teuku Riefky Harsa | Partai Demokrat | Ketua |
| 2 | Zainudin Amali, SE | Partai Golongan Karya | Wakil Ketua |
| 3 | Achmad Farial, H. | Partai Persatuan Pembangunan | Wakil Ketua |
| 4 | Drs. Effendi M.S. Simbolon | Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan | Wakil Ketua |
Komisi VIII
Ruang lingkup Komisi IV meliputi: agama, sosial, dan pemberdayaan perempuan. Yang menjadi pasangan kerja Komisi VIII adalah sebagai berikut:
- Departemen Agama
- Departemen Sosial
- Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan
- Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI)
- Badan Nasional Penanggulangan Bencana
- Badan Amil Zakat Nasional
Komisi IX
Ruang lingkup Komisi IV meliputi: tenaga kerja dan transmigrasi, kependudukan dan kesehatan. Yang menjadi pasangan kerja Komisi IX adalah sebagai berikut:
- Departemen Kesehatan
- Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi
- Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN)
- Badan Pengawas Obat dan Makanan
- BNP2TKI
- PT Askes ( Persero)
- PT. Jamsostek( Persero)
Komisi X
Ruang lingkup Komisi IV meliputi: pendidikan, pemuda, olahraga, pariwisata, kesenian, dan kebudayaan. Yang menjadi pasangan kerja Komisi X adalah sebagai berikut:
- Departemen Pendidikan Nasional
- Departemen Kebudayaan dan Pariwisata
- Kementerian Negara Pemuda dan Olahraga
- Perpustakaan Nasional
Komisi XI
Ruang lingkup Komisi IV meliputi: keuangan, perencanaan pembangunan nasional, perbankan, lembaga keuangan bukan bank. Yang menjadi pasangan kerja Komisi XI adalah sebagai berikut:
- Departemen Keuangan
- Menteri Negara Perencanaan dan Pembangunan/Kepala BAPPENAS
- Bank Indonesia
- Perbankan danLembaga Keuangan Bukan Bank
- Badan Peengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)
- Badan Pusat Statistik
- Setjen BPK RI
- Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia
- Lembaga Kebijakan dan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah