Komisi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
Lembaga Pemerintah Republik Indonesia
Dalam Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia, sebuah komisi merupakan unit kerja utama yang membidangi masalah-masalah tertentu. Hampir seluruh aktivitas yang berkaitan dengan fungsi-fungsi DPR, substansinya dikerjakan di dalam komisi. Setiap anggota DPR (kecuali pimpinan) harus menjadi anggota salah satu komisi. Pada umumnya, pengisian keanggotan komisi terkait erat dengan latar belakang keilmuan atau penguasaan anggota terhadap masalah dan substansi pokok yang digeluti oleh komisi.
Tugas
Anggaran
Tugas Komisi di bidang anggaran lain:
- mengadakan Pembicaraan Pendahuluan mengenai penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang termasuk dalam ruang lingkup tugasnya bersama-sama dengan Pemerintah; dan
- mengadakan pembahasan dan mengajukan usul penyempurnaan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang termasuk dalam ruang lingkup tugasnya bersama-sama dengan pemerintah.
Pengawasan
Tugas komisi di bidang pengawasan antara lain:
- melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang, termasuk APBN, serta peraturan pelaksanaannya;
- membahas dan menindaklanjuti hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan yang terkait dengan ruang lingkup tugasnya;
- melakukan pengawasan terhadap kebijakan Pemerintah; serta
- membahas dan menindklanjuti usulan DPD.
Daftar Komisi
Pada periode 2009–2014, DPR mempunyai 11 komisi dengan ruang lingkup tugas dan pasangan kerja masing-masing.
Komisi I
Ruang lingkup tugasnya meliputi pertahanan, intelijen, luar negeri, komunikasi, dan informasi. Yang menjadi pasangan kerja Komisi I adalah sebagai berikut:
- Kementerian Luar Negeri Indonesia
- Kementerian Komunikasi dan Informatika Indonesia
- Badan Intelijen Negara
- Kementerian Pertahanan
- Mabes TNI
- TNI-AD
- TNI-AL
- TNI-AU
- TVRI
- RRI
- Komisi Penyiaran Indonesia
- Lembaga Sandi Negara
- Lembaga Ketahanan Nasional
- Dewan Ketahanan Nasional
Daftar Pimpinan Komisi I
| No | Nama | Partai Politik | Jabatan |
|---|---|---|---|
| 1 | Drs. Mahfudz Siddiq, M.Si. | Partai Keadilan Sejahtera | Ketua |
| 2 | Drs. Agus Gumiwang Kartasasmita | Partai Golongan Karya | Wakil Ketua |
| 3 | Tb. Hasanuddin SE, MM | Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan | Wakil Ketua |
| 4 | Ramadhan Pohan S.IP, M.IS | Partai Demokrat | Wakil Ketua |
Komisi II
Ruang lingkup Komisi II meliputi pemerintahan dalam negeri dan otonomi daerah, aparatur negara, agraria, dan Komisi Pemilihan Umum. Yang menjadi pasangan kerja Komisi II adalah sebagai berikut:
- Departemen Dalam Negeri
- Badan Pertanahan Nasional
- Sekretariat Negara
- Sekretariat Kabinet
Daftar Pimpinan Komisi II (per Juli 2012)
| No | Nama | Partai Politik | Jabatan |
|---|---|---|---|
| 1 | Drs. Agun Gunanjar Sudarsa | Partai Golongan Karya | Ketua |
| 2 | Drs. Abdul Hakam Naja, M.Si. | Partai Amanat Nasional | Wakil Ketua |
| 3 | Ganjar Pranowo, SH | Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan | Wakil Ketua |
| 4 | Drs. H. Taufiq Effendi | Partai Demokrat | Wakil Ketua |
Komisi III
Ruang lingkup Komisi III meliputi: hukum, HAM, dan keamanan. Yang menjadi pasangan kerja Komisi III adalah sebagai berikut:
- Departemen Hukum dan Hak Azasi Manusia
- Kejaksaan Agung
- Kepolisia
Indonesia
- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
- Komisi Hukum Nasional
- Komisi Nasional HAM (KOMNAS HAM)
- Setjen Mahkamah Agung
- Setjen Mahkamah Konstitusi
- Setjen MPR
- Setjen DPD
- Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK)
- Komisi Yudisial
- Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban
- Badan Narkotika Nasional (BNN)
Daftar Pimpinan Komisi III
| No | Nama | Partai Politik | Jabatan |
|---|---|---|---|
| 1 | Ruhut Sitompul , SH | Partai Demokrat | Ketua |
| 2 | Ir. H. Tjatur Sapto Edy, MT | Partai Amanat Nasional | Wakil Ketua |
| 3 | Dr. Aziz Syamsuddin | Partai Golongan Karya | Wakil Ketua |
| 4 | H. Muhammad Nasir Djamil, S.Ag | Partai Keadilan Sejahtera | Wakil Ketua |
Komisi IV
Ruang lingkup Komisi IV meliputi: pertanian, perkebunan, kehutanan, kelautan, perikanan, dan pangan. Yang menjadi pasangan kerja Komisi IV adalah sebagai berikut:
- Departemen Pertanian
- Departemen Kehutanan
- Departemen Kelautan dan Perikanan
- Badan Urusan Logistik
- Dewan Maritim Nasional
Daftar Pimpinan Komisi IV
| No | Nama | Partai Politik | Jabatan |
|---|---|---|---|
| 1 | Drs. H. Akhmad Muqowah | Partai Persatuan Pembangunan | Ketua |
| 2 | HJ. Anna Mu'awanah,SE,MH | Partai Kebangkitan Bangsa | Wakil Ketua |
| 3 | Firman Soebagyo, SE | Partai Golongan Karya | Wakil Ketua |
| 4 | Dr.Ir. Mohammad Jafar Hafsah | Partai Demokrat | Wakil Ketua |
Komisi V
Ruang lingkup Komisi V meliputi perhubungan, telekomunikasi, pekerjaan umum, perumahan rakyat dan pembangunan pedesaan dan kawasan tertinggal. Yang menjadi pasangan kerja Komisi V adalah sebagai berikut:
- Departemen Pekerjaan Umum
- Departemen Perhubungan
- Menteri Negara Perumahan Rakyat
- Menteri Negara Pembangunan Daerah Teringgal
- Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG)
- Badan SAR Nasional
- Badan Penanggulangan Lumpur Sidoardjo (BPLS)
Daftar Pimpinan Komisi V
| No | Nama | Partai Politik | Jabatan |
|---|---|---|---|
| 1 | Ir. Taufik Kurniawan, MM | Partai Amanat Nasional | Ketua |
| 2 | H. Muhidin Mohammad Said | Partai Golongan Karya | Wakil Ketua |
| 3 | Yoseph Umar Hadi, Drs., Msi | Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan | Wakil Ketua |
| 4 | Ir. H. Mulyadi | Partai Demokrat | Wakil Ketua |
| 5 | Drs. HM. Gandung Pardiman, MM | Partai Golongan Karya | Anggota |
Komisi VI
Ruang lingkup Komisi VI meliputi: perdagangan, perindustrian, investasi, koperasi, UKM dan BUMN, dan Standardisasi Nasional. Yang menjadi pasangan kerja Komisi VI adalah sebagai berikut:
- Departemen Perindustrian
- Departemen Perdagangan
- Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
- Menteri Negara BUMN
- Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)
- Badan Standardisasi Nasional (BSN)
- Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN)
- Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU)
Daftar Pimpinan Komisi VI
| No | Nama | Partai Politik | Jabatan |
|---|---|---|---|
| 1 | Ir. H. Airlangga Hartanto, MMT, MBA | Partai Golongan Karya | Ketua |
| 2 | Erik Satrya Wardhana, SE | Partai Hati Nurani Rakyat | Wakil Ketua |
| 3 | Aria Bima Sitio | Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan | Wakil Ketua |
| 4 | Benny Kabur Harman, SH, MH | Partai Demokrat | Wakil Ketua |
Komisi VII
Ruang lingkup Komisi VII meliputi: energi sumber daya mineral, riset dan teknologi, dan lingkungan hidup. Yang menjadi pasangan kerja Komisi VII adalah sebagai berikut:
- Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
- Kementerian Lingkungan Hidup
- Kementerian Riset dan Teknologi
- Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT)
- Dewan Riset Nasional
- Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI)
- Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN)
- Badan Pengawas Tenaga Nuklir (BAPETEN)
- Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional (BAKOSURTANAL)
- Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN)
- Badan Pengatur Hilir Migas (BPH Migas)
- Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK MIGAS)
- PP IPTEK
- Lembaga EIJKMAN
Daftar Pimpinan Komisi VII
| No | Nama | Partai Politik | Jabatan |
|---|---|---|---|
| 1 | H. Teuku Riefky Harsa | Partai Demokrat | Ketua |
| 2 | Zainudin Amali, SE | Partai Golongan Karya | Wakil Ketua |
| 3 | Achmad Farial, H. | Partai Persatuan Pembangunan | Wakil Ketua |
| 4 | Drs. Effendi M.S. Simbolon | Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan | Wakil Ketua |
Komisi VIII
Ruang lingkup Komisi VIII meliputi: agama, sosial, dan pemberdayaan perempuan. Yang menjadi pasangan kerja Komisi VIII adalah sebagai berikut:
- Departemen Agama
- Departemen Sosial
- Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan
- Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI)
- Badan Nasional Penanggulangan Bencana
- Badan Amil Zakat Nasional
Daftar Pimpinan Komisi VIII
| No | Nama | Partai Politik | Jabatan |
|---|---|---|---|
| 1 | H. Abdul Kadir Karding, SPI | Partai Kebangkitan Bangsa | Ketua |
| 2 | Dra. Hj. Chairun Nisa, MA | Partai Golongan Karya | Wakil Ketua |
| 3 | H. Gondo Radityo Gambiro | Partai Demokrat | Wakil Ketua |
| 4 | Dra. Hj . Yoyoh Yusroh | Partai Keadilan Sejahtera | Wakil Ketua |
Komisi IX
Ruang lingkup Komisi IX meliputi: tenaga kerja dan transmigrasi, kependudukan dan kesehatan. Yang menjadi pasangan kerja Komisi IX adalah sebagai berikut:
- Departemen Kesehatan
- Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi
- Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN)
- Badan Pengawas Obat dan Makanan
- BNP2TKI
- PT Askes ( Persero)
- PT. Jamsostek( Persero)
Daftar Pimpinan Komisi IX
| No | Nama | Partai Politik | Jabatan |
|---|---|---|---|
| 1 | Dr. Ribka Tjiptaning | Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan | Ketua |
| 2 | H. Irgan Chairul Mahfiz, Drs | Partai Persatuan Pembangunan | Wakil Ketua |
| 3 | Dr. Sumarjati Arjoso,SKM | Partai Gerakan Indonesia Raya | Wakil Ketua |
| 4 | dr. Nova Riyanti Yusuf | Partai Demokrat | Wakil Ketua |
Komisi X
Ruang lingkup Komisi X meliputi: pendidikan, pemuda, olahraga, pariwisata, kesenian, dan kebudayaan. Yang menjadi pasangan kerja Komisi X adalah sebagai berikut:
- Departemen Pendidikan Nasional
- Departemen Kebudayaan dan Pariwisata
- Kementerian Negara Pemuda dan Olahraga
- Perpustakaan Nasional
==== Daftar Pimpinan Komisi XKomisi Dewan Perwakilan Rakyat
Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas Ini adalah versi yang telah diperiksa dari halaman initampilkan/sembunyikan detail Dalam Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia, sebuah komisi merupakan unit kerja utama yang membidangi masalah-masalah tertentu. Hampir seluruh aktivitas yang berkaitan dengan fungsi-fungsi DPR, substansinya dikerjakan di dalam komisi. Setiap anggota DPR (kecuali pimpinan) harus menjadi anggota salah satu komisi. Pada umumnya, pengisian keanggotan komisi terkait erat dengan latar belakang keilmuan atau penguasaan anggota terhadap masalah dan substansi pokok yang digeluti oleh komisi. Daftar isi [sembunyikan] 1 Tugas 1.1 Anggaran 1.2 Pengawasan 2 Daftar Komisi 2.1 Komisi I 2.1.1 Daftar Pimpinan Komisi I 2.2 Komisi II 2.2.1 Daftar Pimpinan Komisi II (per Juli 2012) 2.3 Komisi III 2.3.1 Daftar Pimpinan Komisi III 2.4 Komisi IV 2.4.1 Daftar Pimpinan Komisi IV 2.5 Komisi V 2.5.1 Daftar Pimpinan Komisi V 2.6 Komisi VI 2.6.1 Daftar Pimpinan Komisi VI 2.7 Komisi VII 2.7.1 Daftar Pimpinan Komisi VII 2.8 Komisi VIII 2.8.1 Daftar Pimpinan Komisi VIII 2.9 Komisi IX 2.9.1 Daftar Pimpinan Komisi IX 2.10 Komisi X 2.10.1 Daftar Pimpinan Komisi X 2.11 Komisi XI 2.11.1 Daftar Pimpinan Komisi XI 3 Referensi 4 Pranala luar Tugas[sunting | sunting sumber] Anggaran[sunting | sunting sumber] Tugas Komisi di bidang anggaran lain: mengadakan Pembicaraan Pendahuluan mengenai penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang termasuk dalam ruang lingkup tugasnya bersama-sama dengan Pemerintah; dan mengadakan pembahasan dan mengajukan usul penyempurnaan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang termasuk dalam ruang lingkup tugasnya bersama-sama dengan pemerintah. Pengawasan[sunting | sunting sumber] Tugas komisi di bidang pengawasan antara lain: melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang, termasuk APBN, serta peraturan pelaksanaannya; membahas dan menindaklanjuti hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan yang terkait dengan ruang lingkup tugasnya; melakukan pengawasan terhadap kebijakan Pemerintah; serta membahas dan menindklanjuti usulan DPD. Daftar Komisi[sunting | sunting sumber] Pada periode 2009–2014, DPR mempunyai 11 komisi dengan ruang lingkup tugas dan pasangan kerja masing-masing. Komisi I[sunting | sunting sumber] Ruang lingkup tugasnya meliputi pertahanan, intelijen, luar negeri, komunikasi, dan informasi. Yang menjadi pasangan kerja Komisi I adalah sebagai berikut: Kementerian Luar Negeri Indonesia Kementerian Komunikasi dan Informatika Indonesia Badan Intelijen Negara Kementerian Pertahanan Mabes TNI TNI-AD TNI-AL TNI-AU TVRI RRI Komisi Penyiaran Indonesia Lembaga Sandi Negara Lembaga Ketahanan Nasional Dewan Ketahanan Nasional Daftar Pimpinan Komisi I[sunting | sunting sumber] No Nama Partai Politik Jabatan 1 Drs. Mahfudz Siddiq, M.Si. Partai Keadilan Sejahtera Ketua 2 Drs. Agus Gumiwang Kartasasmita Partai Golongan Karya Wakil Ketua 3 Tb. Hasanuddin SE, MM Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Wakil Ketua 4 Ramadhan Pohan S.IP, M.IS Partai Demokrat Wakil Ketua Komisi II[sunting | sunting sumber] Ruang lingkup Komisi II meliputi pemerintahan dalam negeri dan otonomi daerah, aparatur negara, agraria, dan Komisi Pemilihan Umum. Yang menjadi pasangan kerja Komisi II adalah sebagai berikut: Departemen Dalam Negeri Badan Pertanahan Nasional Sekretariat Negara Sekretariat Kabinet Daftar Pimpinan Komisi II (per Juli 2012)[sunting | sunting sumber] No Nama Partai Politik Jabatan 1 Drs. Agun Gunanjar Sudarsa Partai Golongan Karya Ketua 2 Drs. Abdul Hakam Naja, M.Si. Partai Amanat Nasional Wakil Ketua 3 Ganjar Pranowo, SH Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Wakil Ketua 4 Drs. H. Taufiq Effendi Partai Demokrat Wakil Ketua Komisi III[sunting | sunting sumber] Ruang lingkup Komisi III meliputi: hukum, HAM, dan keamanan. Yang menjadi pasangan kerja Komisi III adalah sebagai berikut: Departemen Hukum dan Hak Azasi Manusia Kejaksaan Agung Kepolisian Negara Republik Indonesia Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Komisi Hukum Nasional Komisi Nasional HAM (KOMNAS HAM) Setjen Mahkamah Agung Setjen Mahkamah Konstitusi Setjen MPR Setjen DPD Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Komisi Yudisial Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Badan Narkotika Nasional (BNN) Daftar Pimpinan Komisi III[sunting | sunting sumber] No Nama Partai Politik Jabatan 1 Gede Pasek Suardika, SH Partai Demokrat Ketua 2 Ir. H. Tjatur Sapto Edy, MT Partai Amanat Nasional Wakil Ketua 3 Dr. Aziz Syamsuddin Partai Golongan Karya Wakil Ketua 4 H. Muhammad Nasir Djamil, S.Ag Partai Keadilan Sejahtera Wakil Ketua Komisi IV[sunting | sunting sumber] Ruang lingkup Komisi IV meliputi: pertanian, perkebunan, kehutanan, kelautan, perikanan, dan pangan. Yang menjadi pasangan kerja Komisi IV adalah sebagai berikut: Departemen Pertanian Departemen Kehutanan Departemen Kelautan dan Perikanan Badan Urusan Logistik Dewan Maritim Nasional Daftar Pimpinan Komisi IV[sunting | sunting sumber] No Nama Partai Politik Jabatan 1 Drs. H. Akhmad Muqowah Partai Persatuan Pembangunan Ketua 2 HJ. Anna Mu'awanah,SE,MH Partai Kebangkitan Bangsa Wakil Ketua 3 Firman Soebagyo, SE Partai Golongan Karya Wakil Ketua 4 Dr.Ir. Mohammad Jafar Hafsah Partai Demokrat Wakil Ketua Komisi V[sunting | sunting sumber] Ruang lingkup Komisi V meliputi perhubungan, telekomunikasi, pekerjaan umum, perumahan rakyat dan pembangunan pedesaan dan kawasan tertinggal. Yang menjadi pasangan kerja Komisi V adalah sebagai berikut: Departemen Pekerjaan Umum Departemen Perhubungan Menteri Negara Perumahan Rakyat Menteri Negara Pembangunan Daerah Teringgal Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Badan SAR Nasional Badan Penanggulangan Lumpur Sidoardjo (BPLS) Daftar Pimpinan Komisi V[sunting | sunting sumber] No Nama Partai Politik Jabatan 1 Ir. Taufik Kurniawan, MM Partai Amanat Nasional Ketua 2 H. Muhidin Mohammad Said Partai Golongan Karya Wakil Ketua 3 Yoseph Umar Hadi, Drs., Msi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Wakil Ketua 4 Ir. H. Mulyadi Partai Demokrat Wakil Ketua 5 Drs. HM. Gandung Pardiman, MM Partai Golongan Karya Anggota Komisi VI[sunting | sunting sumber] Ruang lingkup Komisi VI meliputi: perdagangan, perindustrian, investasi, koperasi, UKM dan BUMN, dan Standardisasi Nasional. Yang menjadi pasangan kerja Komisi VI adalah sebagai berikut: Departemen Perindustrian Departemen Perdagangan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Menteri Negara BUMN Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Badan Standardisasi Nasional (BSN) Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Daftar Pimpinan Komisi VI[sunting | sunting sumber] No Nama Partai Politik Jabatan 1 Ir. H. Airlangga Hartanto, MMT, MBA Partai Golongan Karya Ketua 2 Erik Satrya Wardhana, SE Partai Hati Nurani Rakyat Wakil Ketua 3 Aria Bima Sitio Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Wakil Ketua 4 Benny Kabur Harman, SH, MH Partai Demokrat Wakil Ketua Komisi VII[sunting | sunting sumber] Ruang lingkup Komisi VII meliputi: energi sumber daya mineral, riset dan teknologi, dan lingkungan hidup. Yang menjadi pasangan kerja Komisi VII adalah sebagai berikut: Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Kementerian Lingkungan Hidup Kementerian Riset dan Teknologi Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) Dewan Riset Nasional Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN) Badan Pengawas Tenaga Nuklir (BAPETEN) Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional (BAKOSURTANAL) Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN) Badan Pengatur Hilir Migas (BPH Migas) Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK MIGAS) PP IPTEK Lembaga EIKJMAN Daftar Pimpinan Komisi VII[sunting | sunting sumber] No Nama Partai Politik Jabatan 1 H. Teuku Riefky Harsa Partai Demokrat Ketua 2 Zainudin Amali, SE Partai Golongan Karya Wakil Ketua 3 Achmad Farial, H. Partai Persatuan Pembangunan Wakil Ketua 4 Drs. Effendi M.S. Simbolon Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Wakil Ketua Komisi VIII[sunting | sunting sumber] Ruang lingkup Komisi VIII meliputi: agama, sosial, dan pemberdayaan perempuan. Yang menjadi pasangan kerja Komisi VIII adalah sebagai berikut: Departemen Agama Departemen Sosial Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Badan Nasional Penanggulangan Bencana Badan Amil Zakat Nasional Daftar Pimpinan Komisi VIII[sunting | sunting sumber] No Nama Partai Politik Jabatan 1 H. Abdul Kadir Karding, SPI Partai Kebangkitan Bangsa Ketua 2 Dra. Hj. Chairun Nisa, MA Partai Golongan Karya Wakil Ketua 3 H. Gondo Radityo Gambiro Partai Demokrat Wakil Ketua 4 Dra. Hj . Yoyoh Yusroh Partai Keadilan Sejahtera Wakil Ketua Komisi IX[sunting | sunting sumber] Ruang lingkup Komisi IX meliputi: tenaga kerja dan transmigrasi, kependudukan dan kesehatan. Yang menjadi pasangan kerja Komisi IX adalah sebagai berikut: Departemen Kesehatan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Badan Pengawas Obat dan Makanan BNP2TKI PT Askes ( Persero) PT. Jamsostek( Persero) Daftar Pimpinan Komisi IX[sunting | sunting sumber] No Nama Partai Politik Jabatan 1 Dr. Ribka Tjiptaning Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Ketua 2 H. Irgan Chairul Mahfiz, Drs Partai Persatuan Pembangunan Wakil Ketua 3 Dr. Sumarjati Arjoso,SKM Partai Gerakan Indonesia Raya Wakil Ketua 4 dr. Nova Riyanti Yusuf Partai Demokrat Wakil Ketua Komisi X[sunting | sunting sumber] Ruang lingkup Komisi X meliputi: pendidikan, pemuda, olahraga, pariwisata, kesenian, dan kebudayaan. Yang menjadi pasangan kerja Komisi X adalah sebagai berikut: Departemen Pendidikan Nasional Departemen Kebudayaan dan Pariwisata Kementerian Negara Pemuda dan Olahraga Perpustakaan Nasional Daftar Pimpinan Komisi X[sunting | sunting sumber] No Nama Partai Politik Jabatan 1 Prof. Dr. H. Mahyuddin NS, SP.OG (K) Partai Demokrat Ketua 2 Drs. Abdul Hakam Naja, M.SI Partai Amanat Nasional Wakil Ketua 3 Ir. Rully Chairul Azwar, M.Si Partai Golongan Karya Wakil Ketua 4 Ir. Heri Akhmadi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Wakil Ketua Komisi XI[sunting | sunting sumber] Ruang lingkup Komisi XI meliputi: keuangan, perencanaan pembangunan nasional, perbankan, lembaga keuangan bukan bank. Yang menjadi pasangan kerja Komisi XI adalah sebagai berikut: Departemen Keuangan Menteri Negara Perencanaan dan Pembangunan/Kepala BAPPENAS Bank Indonesia Perbankan dan Lembaga Keuangan Bukan Bank Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Badan Pusat Statistik Setjen BPK RI Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia Lembaga Kebijakan dan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah Daftar Pimpinan Komisi XI[sunting | sunting sumber] No Nama Partai Politik Jabatan 1 Ir. H.I Emir Moeis, MSc Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Ketua 2 Melchias Marcus Mekeng Partai Golongan Karya Wakil Ketua 3 Achsanul Qosasi Partai Demokrat Wakil Ketua 4 Dr. Zulkiflimansyah Partai Keadilan Sejahtera Wakil Ketua Referensi[sunting | sunting sumber] Daftar Anggota DPR - Berdasarkan Komisi Pranala luar[sunting | sunting sumber] Situs Resmi DPR mengenai Komisi Komisi I Komisi II Komisi III Komisi IV Komisi V Komisi VI Komisi VII Komisi VIII Komisi IX Komisi X Komisi XI ====
| No | Nama | Partai Politik | Jabatan |
|---|---|---|---|
| 1 | Prof. Dr. H. Mahyuddin NS, SP.OG (K) | Partai Demokrat | Ketua |
| 2 | Drs. Abdul Hakam Naja, M.SI | Partai Amanat Nasional | Wakil Ketua |
| 3 | Ir. Rully Chairul Azwar, M.Si | Partai Golongan Karya | Wakil Ketua |
| 4 | Ir. Heri Akhmadi | Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan | Wakil Ketua |
Komisi XI
Ruang lingkup Komisi XI meliputi: keuangan, perencanaan pembangunan nasional, perbankan, lembaga keuangan bukan bank. Yang menjadi pasangan kerja Komisi XI adalah sebagai berikut:
- Departemen Keuangan
- Menteri Negara Perencanaan dan Pembangunan/Kepala BAPPENAS
- Bank Indonesia
- Perbankan dan Lembaga Keuangan Bukan Bank
- Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)
- Badan Pusat Statistik
- Setjen BPK RI
- Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia
- Lembaga Kebijakan dan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah
Daftar Pimpinan Komisi XI
| No | Nama | Partai Politik | Jabatan |
|---|---|---|---|
| 1 | Ir. H.I Emir Moeis, MSc | Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan | Ketua |
| 2 | Melchias Marcus Mekeng | Partai Golongan Karya | Wakil Ketua |
| 3 | Achsanul Qosasi | Partai Demokrat | Wakil Ketua |
| 4 | Dr. Zulkiflimansyah | Partai Keadilan Sejahtera | Wakil Ketua |
Referensi
Pranala luar
- Situs Resmi DPR mengenai Komisi
- Komisi I
- Komisi II
- Komisi III
- Komisi IV
- Komisi V
- Komisi VI
- Komisi VII
- Komisi VIII
- Komisi IX
- Komisi X
- Komisi XI
 | Artikel bertopik Indonesia ini adalah sebuah rintisan. Anda dapat membantu Wikipedia dengan mengembangkannya. |
 | Artikel bertopik politik ini adalah sebuah rintisan. Anda dapat membantu Wikipedia dengan mengembangkannya. |