Komisi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia

Dalam Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia, sebuah komisi merupakan unit kerja utama yang membidangi masalah-masalah tertentu. Hampir seluruh aktivitas yang berkaitan dengan fungsi-fungsi DPR, substansinya dikerjakan di dalam komisi. Setiap anggota DPR (kecuali pimpinan) harus menjadi anggota salah satu komisi. Pada umumnya, pengisian keanggotan komisi terkait erat dengan latar belakang keilmuan atau penguasaan anggota terhadap masalah dan substansi pokok yang digeluti oleh komisi.

Tugas

Anggaran

Tugas Komisi di bidang anggaran lain:

mengadakan Pembicaraan Pendahuluan mengenai penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang termasuk dalam ruang lingkup tugasnya bersama-sama dengan Pemerintah; dan
mengadakan pembahasan dan mengajukan usul penyempurnaan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang termasuk dalam ruang lingkup tugasnya bersama-sama dengan pemerintah.

Pengawasan

Tugas komisi di bidang pengawasan antara lain:

melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang, termasuk APBN, serta peraturan pelaksanaannya;
membahas dan menindaklanjuti hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan yang terkait dengan ruang lingkup tugasnya;
melakukan pengawasan terhadap kebijakan Pemerintah; serta
membahas dan menindklanjuti usulan DPD.

Daftar Komisi

Pada periode 2009–2014, DPR mempunyai 11 komisi dengan ruang lingkup tugas dan pasangan kerja masing-masing.

Komisi I

Ruang lingkup tugasnya meliputi pertahanan, intelijen, luar negeri, komunikasi, dan informasi. Yang menjadi pasangan kerja Komisi I adalah sebagai berikut:

Kementerian Luar Negeri Indonesia
Kementerian Komunikasi dan Informatika Indonesia
Badan Intelijen Negara
Kementerian Pertahanan
Mabes TNI
TNI-AD
TNI-AL
TNI-AU
TVRI
RRI
Komisi Penyiaran Indonesia
Lembaga Sandi Negara
Lembaga Ketahanan Nasional
Dewan Ketahanan Nasional

Daftar Pimpinan Komisi I

No	Nama	Partai Politik	Jabatan
1	Drs. Mahfudz Siddiq, M.Si.	Partai Keadilan Sejahtera	Ketua
2	Drs. Agus Gumiwang Kartasasmita	Partai Golongan Karya	Wakil Ketua
3	Tb. Hasanuddin SE, MM	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	Wakil Ketua
4	Ramadhan Pohan S.IP, M.IS	Partai Demokrat	Wakil Ketua

Komisi II

Ruang lingkup Komisi II meliputi pemerintahan dalam negeri dan otonomi daerah, aparatur negara, agraria, dan Komisi Pemilihan Umum. Yang menjadi pasangan kerja Komisi II adalah sebagai berikut:

Departemen Dalam Negeri
Badan Pertanahan Nasional
Sekretariat Negara
Sekretariat Kabinet

Daftar Pimpinan Komisi II

No	Nama	Partai Politik	Jabatan
1	Drs. Agun Gunanjar Sudarsa	Partai Golongan Karya	Ketua
2	Drs. Abdul Hakam Naja, M.Si.	Partai Amanat Nasional	Wakil Ketua
3	Arif Wibowo	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	Wakil Ketua
4	Khatibul Umam Wiranu M.Hum	Partai Demokrat	Wakil Ketua

Komisi III

Ruang lingkup Komisi III meliputi: hukum, HAM, dan keamanan. Yang menjadi pasangan kerja Komisi III adalah sebagai berikut:

Departemen Hukum dan Hak Azasi Manusia
Kejaksaan Agung
Kepolisian Negara Republik Indonesia
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
Komisi Hukum Nasional
Komisi Nasional HAM (KOMNAS HAM)
Setjen Mahkamah Agung
Setjen Mahkamah Konstitusi
Setjen MPR
Setjen DPD
Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK)
Komisi Yudisial
Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban
Badan Narkotika Nasional (BNN)

Daftar Pimpinan Komisi III

No	Nama	Partai Politik	Jabatan
1	Dr. Pieter C Zulkifli Simaboea, MH	Partai Demokrat	Ketua
2	Ir. H. Tjatur Sapto Edy, MT	Partai Amanat Nasional	Wakil Ketua
3	Dr. Aziz Syamsuddin	Partai Golongan Karya	Wakil Ketua
4	Drs. Al Muzammil Yusuf	Partai Keadilan Sejahtera	Wakil Ketua

Komisi IV

Ruang lingkup Komisi IV meliputi: pertanian, perkebunan, kehutanan, kelautan, perikanan, dan pangan. Yang menjadi pasangan kerja Komisi IV adalah sebagai berikut:

Departemen Pertanian
Departemen Kehutanan
Departemen Kelautan dan Perikanan
Badan Urusan Logistik
Dewan Maritim Nasional

Daftar Pimpinan Komisi IV

No	Nama	Partai Politik	Jabatan
1	M. Romahurmuziy, ST MT	Partai Persatuan Pembangunan	Ketua
2	Drs. H Ibnu Multazam	Partai Kebangkitan Bangsa	Wakil Ketua
3	Firman Soebagyo, SE	Partai Golongan Karya	Wakil Ketua
4	Ir. E Herman Khaeron, M.Si	Partai Demokrat	Wakil Ketua

Komisi V

Ruang lingkup Komisi V meliputi perhubungan, telekomunikasi, pekerjaan umum, perumahan rakyat dan pembangunan pedesaan dan kawasan tertinggal. Yang menjadi pasangan kerja Komisi V adalah sebagai berikut:

Departemen Pekerjaan Umum
Departemen Perhubungan
Menteri Negara Perumahan Rakyat
Menteri Negara Pembangunan Daerah Teringgal
Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG)
Badan SAR Nasional
Badan Penanggulangan Lumpur Sidoardjo (BPLS)

Daftar Pimpinan Komisi V

No	Nama	Partai Politik	Jabatan
1	Laurens Bahang Dama	Partai Amanat Nasional	Ketua
2	H. Muhidin Mohammad Said	Partai Golongan Karya	Wakil Ketua
3	Lasarus, S.Sos	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	Wakil Ketua
4	Michael Wattimena, SE MM	Partai Demokrat	Wakil Ketua

Komisi VI

Ruang lingkup Komisi VI meliputi: perdagangan, perindustrian, investasi, koperasi, UKM dan BUMN, dan Standardisasi Nasional. Yang menjadi pasangan kerja Komisi VI adalah sebagai berikut:

Departemen Perindustrian
Departemen Perdagangan
Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
Menteri Negara BUMN
Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)
Badan Standardisasi Nasional (BSN)
Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN)
Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU)

Daftar Pimpinan Komisi VI

No	Nama	Partai Politik	Jabatan
1	Ir. H. Airlangga Hartanto, MMT, MBA	Partai Golongan Karya	Ketua
2	Erik Satrya Wardhana, SE	Partai Hati Nurani Rakyat	Wakil Ketua
3	Aria Bima Sitio	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	Wakil Ketua
4	Benny Kabur Harman, SH, MH	Partai Demokrat	Wakil Ketua

Komisi VII

Ruang lingkup Komisi VII meliputi: energi sumber daya mineral, riset dan teknologi, dan lingkungan hidup. Yang menjadi pasangan kerja Komisi VII adalah sebagai berikut:

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
Kementerian Lingkungan Hidup
Kementerian Riset dan Teknologi
Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT)
Dewan Riset Nasional
Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI)
Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN)
Badan Pengawas Tenaga Nuklir (BAPETEN)
Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional (BAKOSURTANAL)
Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN)
Badan Pengatur Hilir Migas (BPH Migas)
Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK MIGAS)
PP IPTEK
Lembaga EIKJMAN

Daftar Pimpinan Komisi VII

No	Nama	Partai Politik	Jabatan
1	Sutan Batoeghana	Partai Demokrat	Ketua
2	Zainudin Amali, SE	Partai Golongan Karya	Wakil Ketua
3	Achmad Farial, H.	Partai Persatuan Pembangunan	Wakil Ketua
4	Ir. H Daryatmo Mardiyanto	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	Wakil Ketua

Komisi VIII

Ruang lingkup Komisi VIII meliputi: agama, sosial, dan pemberdayaan perempuan. Yang menjadi pasangan kerja Komisi VIII adalah sebagai berikut:

Departemen Agama
Departemen Sosial
Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan
Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI)
Badan Nasional Penanggulangan Bencana
Badan Amil Zakat Nasional

Daftar Pimpinan Komisi VIII

No	Nama	Partai Politik	Jabatan
1	Dra. Hj. Ida Fauziyah	Partai Kebangkitan Bangsa	Ketua
2	H. Sayed Fuad Zakaria SE	Partai Golongan Karya	Wakil Ketua
3	Drs. H. Mahrus Munir	Partai Demokrat	Wakil Ketua
4	Hj. Ledia Hanifa Amalia SSI MPSi.T	Partai Keadilan Sejahtera	Wakil Ketua

Komisi IX

Ruang lingkup Komisi IX meliputi: tenaga kerja dan transmigrasi, kependudukan dan kesehatan. Yang menjadi pasangan kerja Komisi IX adalah sebagai berikut:

Departemen Kesehatan
Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN)
Badan Pengawas Obat dan Makanan
BNP2TKI
PT Askes ( Persero)
PT. Jamsostek( Persero)

Daftar Pimpinan Komisi IX

No	Nama	Partai Politik	Jabatan
1	Dr. Ribka Tjiptaning	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	Ketua
2	H. Irgan Chairul Mahfiz, Drs	Partai Persatuan Pembangunan	Wakil Ketua
3	Ir. Soepriyatno	Partai Gerakan Indonesia Raya	Wakil Ketua
4	dr. Nova Riyanti Yusuf	Partai Demokrat	Wakil Ketua

Komisi X

Ruang lingkup Komisi X meliputi: pendidikan, pemuda, olahraga, pariwisata, kesenian, dan kebudayaan. Yang menjadi pasangan kerja Komisi X adalah sebagai berikut:

Departemen Pendidikan Nasional
Departemen Kebudayaan dan Pariwisata
Kementerian Negara Pemuda dan Olahraga
Perpustakaan Nasional

Daftar Pimpinan Komisi X

No	Nama	Partai Politik	Jabatan
1	Ir. Agus Hermanto MM	Partai Demokrat	Ketua
2	H. Asman Abnur, SE M.SI	Partai Amanat Nasional	Wakil Ketua
3	H. Syamsul Bachri S, M.Sc	Partai Golongan Karya	Wakil Ketua
4	Drs. Utut Adianto	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	Wakil Ketua

Komisi XI

Ruang lingkup Komisi XI meliputi: keuangan, perencanaan pembangunan nasional, perbankan, lembaga keuangan bukan bank. Yang menjadi pasangan kerja Komisi XI adalah sebagai berikut:

Departemen Keuangan
Menteri Negara Perencanaan dan Pembangunan/Kepala BAPPENAS
Bank Indonesia
Perbankan dan Lembaga Keuangan Bukan Bank
Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)
Badan Pusat Statistik
Setjen BPK RI
Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia
Lembaga Kebijakan dan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah

Daftar Pimpinan Komisi XI

No	Nama	Partai Politik	Jabatan
1	Ir. H.I Emir Moeis, MSc	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	Ketua
2	Melchias Marcus Mekeng	Partai Golongan Karya	Wakil Ketua
3	Achsanul Qosasi	Partai Demokrat	Wakil Ketua
4	Dr. Zulkiflimansyah	Partai Keadilan Sejahtera	Wakil Ketua

Referensi

Daftar Anggota DPR - Berdasarkan Komisi

Pranala luar

Artikel bertopik Indonesia ini adalah sebuah rintisan. Anda dapat membantu Wikipedia dengan mengembangkannya.

Artikel bertopik politik ini adalah sebuah rintisan. Anda dapat membantu Wikipedia dengan mengembangkannya.