Partai Masyumi Reborn

Revisi sejak 14 Juni 2022 08.17 oleh Tuanbagues (bicara | kontrib) (Cc)

Partai Masyumi atau secara umum dikenal dengan tagline saat ini sebagai Partai Masyumi Reborn adalah sebuah partai politik Islamis yang dibentuk pada 7 November 2020.

Partai Masyumi
Ketua umumDr.Ahmad Yani,S.H.,M.H
Sekretaris JenderalAssoc.Prof.Dr.TB Massa Djafar
Dibentuk7 November 2020; 3 tahun lalu (2020-11-07)
Didahului olehTokoh Ulama
Diteruskan olehMajelis Syuro Muslimin Indonesia
Kantor pusatJakarta, Indonesia
Surat kabarhttps://partaimasyumi.id/
Keanggotaan (2019)Aktif
IdeologiIslam
Posisi politikKanan-jauh ke Posisi Ketiga
AgamaIslam
Situs web
http://masyumi.org/

Sejarah

Partai Masyumi Reborn Tokoh-tokoh KAMI kemudian mendeklarasikan Partai Masyumi, partai yang sudah bekukan di era Presiden Sukarno. Partai Masyumi Reborn ini dideklarasikan pada Sabtu, 7 November 2020, bertepatan dengan hari ulang tahun ke-75 Partai Masyumi.https://news.detik.com/berita/d-5513221/ahmad-yani-terpilih-jadi-ketua-umum-partai-masyumi-reborn [1][2]

  1. ALIH Masyumi (2020)
  1. ^ Damarjati, Danu. "Tokoh-tokoh KAMI Bikin Masyumi Reborn". detiknews. Diakses tanggal 2021-11-16. 
  2. ^ detikcom, Tim. "Partai Masyumi Reborn Dideklarasikan, Singgung PKS Tak Tampung Umat". detiknews. Diakses tanggal 2021-11-16. 

Di bawah Kepengurusan Dr.Ahmad Yani,S.H.,M.H

Majelis Syuro Muslimin Indonesia memberikan tanggung jawab pembentukan Kepengurusan Pembentukan Partai Masyumi Reborn untuk mengikuti kancah politik, Dr.Ahmad Yani,S.H.,M.H sebagai ketua umum partai.

Organisasi

Struktur organisasi Masyumi terdiri dari Dewan Pimpinan Partai dan Majelis Syuro. Dewan Pimpinan Partai bertindak sebagai lembaga eksekutif yang membuat pernyataan politik dan memutuskan kebijakan partai. Majelis Syuro merupakan lembaga penasihat yang berperan untuk memberi nasihat dan fatwa kepada Dewan Pimpinan Partai perihal langkah apa yang akan diambil oleh partai secara garis besar. Susunan kepengurusan pimpinan partai didominasi oleh para politisi yang berlatar belakang pendidikan Barat. Di sisi lain, Majelis Syuro didominasi oleh para ulama, terutama para pemimpin organisasi Islam, seperti K.H. Hasyim Asyari dan K.H. Wahid Hasyim dari Nahdlatul Ulama, dan Ki Bagus Hadikusumo dari Muhammadiyah. Masuknya unsur-unsur organisasi dalam Masyumi sebagai anggota istimewa berperan besar dalam peningkatan anggotanya, terutama dari kalangan umat Islam.[1]

Ideologi

Pada awal pembentukannya, Partai Masyumi tidak memberikan keterangan yang tegas, jelas dan terperinci tentang ideologinya, meskipun Masyumi berideologikan Islam. Identitas keislaman dalam Masyumi sangat menonjol, baik dalam mengambil keputusan dan pola pikirnya yang bersumber dari ajaran Islam. Identitas ini tercermin dalam Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) Masyumi serta resolusi-resolusi yang dikeluarkan Masyumi. Salah satu resolusi yang dikeluarkan Masyumi pada masa perang kemerdekaan, menyerukan kepada seluruh umat Islam Indonesia untuk melakukan jihad fi sabilillah dalam menghadapi segala bentuk penjajahan. Anggaran Dasar Masyumi menyebutkan bahwa tujuan partai adalah untuk menegakkan kedaulatan negara dan agama Islam. Ideologi Masyumi sebagai partai politik baru diungkapkan dalam manifesto politik Masyumi yang dikeluarkan pada tanggal 6 Juli 1947.[2] Lambatnya penjelasan tentang ideologi Masyumi bukan karena masalah di dalam internal partai, melainkan karena pada saat yang sama, Masyumi sedang disibukkan dengan keterlibatan mereka dalam perjuangan melawan penjajahan Belanda. Setelah Indonesia memperoleh kedaulatan secara penuh, para pemimpin Masyumi mulai memanfaatkan situasi dengan menafsirkan asas Partai Masyumi, yang disahkan dalam Muktamar Masyumi ke-6 yang digelar pada bulan Agustus 1952. asas Partai Masyumi adalah Islam. Selain itu, Masyumi juga mengeluarkan tafsir asas yang merupakan rumusan resmi ideologi partai yang dijadikan sebagai pedoman dan pegangan bagi para anggota Masyumi.[3]

Tokoh

Di antara tokoh-tokoh Partai Masyumi Reborn yang dikenal adalah:

  1. ^ Siregar 2013, hlm. 91.
  2. ^ Noer 1987, hlm. 120-122; Kementerian Penerangan RI 1951, hlm. 15; Siregar 2013, hlm. 92
  3. ^ Siregar 2013, hlm. 93; Kementerian Penerangan Republik Indonesia 1954, hlm. 443