Wikipedia

Referendum keanggotaan Britania Raya di Uni Eropa 2016

Revisi sejak 24 Juni 2016 09.27 oleh Farras (bicara | kontrib) (move)

Referendum keanggotaan Britania Raya di Uni Eropa, yang dikenal sebagai Referendum UE di Britania Raya, adalah referendum yang diadakan pada 23 Juni 2016.[1][2] Keanggotaan di Uni Eropa telah menjadi topik debat di Britania Raya sejak negara itu bergabung dengan Masyarakat Ekonomi Eropa (EEC, atau "Common Market") pada tahun 1973.

Referendum keanggotaan Britania Raya di Uni Eropa
Apakah Britania Raya tetap menjadi anggota Uni Eropa atau keluar dari Uni Eropa?
LokasiBritania Raya dan Gibraltar
Tanggal23 Juni 2016 (2016-06-23)
Hasil menurut wilayah pemungutan suara
  Keluar —   Tetap
Warna gelap pada peta menunjukkan margin yang semakin besar

Sesuai dengan komitmen manifesto Partai Konservatif, dasar hukum untuk sebuah referendum itu diadakan oleh Parlemen Britania Raya melalui Undang-Undang Referendum Uni Eropa 2015. Ini merupakan kedua kalinya elektorat (pemberi suara) Britania Raya telah diminta untuk memberikan suara pada masalah keanggotaan Britania Raya di UE: referendum pertama diadakan pada tahun 1975, ketika kelanjutan keanggotaan di UE disetujui oleh 67% dari pemilih.[3]

Mereka yang mendukung keluarnya Britania Raya dari Uni Eropa – sering disebut sebagai Brexit (sebuah lakuran dari "British" yang berarti "Britania" dan "exit" yang berarti "keluar")[4][a] – berpendapat bahwa Uni Eropa memiliki defisit demokratis, dan menjadi anggota UE melemahkan kedaulatan negara, sementara mereka yang mendukung keanggotaan berpendapat bahwa di dunia dengan banyak persatuan supranasional, setiap kehilangan kedaulatan dikompensasi oleh keuntungan dari keanggotaan Uni Eropa.

Orang-orang yang ingin meninggalkan Uni Eropa berpendapat bahwa keluarnya Britania Raya dari UE akan: memungkinkan Britania Raya untuk mengontrol lebih baik masalah-masalah imigrasi, sehingga mengurangi tekanan pada pelayanan publik, perumahan, dan pekerjaan; menghemat biaya keanggoataan di Uni Eropa; memungkinkan Britania Raya untuk membuat sendiri kesepakatan pedarangan; dan bebas dari peraturan dan birokrasi UE.

Mereka yang mendukung kelanjutan keanggotaan berpendapat bahwa meninggalkan UE akan: merisikokan kemakmuran Britania Raya; mengurangi pengaruh di urusan dunia; melemahkan keamanan nasional karena tidak lagi memiliki aksse ke basis data kriminal UE; dan adanya hambatan perdagangan antara Britania Raya dan UE. Secara spesifik, mereka berpendapat bahwa hal ini akan menyebabkan hilangnya pekerjaan, keterlambatan dalam investasi ke Britania Raya, dan membahayakan bisnis.[6]

Sejarah

Lihat pula: European Communities Act 1972 (UK) dan European Union Act 2011

Masyarakat Ekonomi Eropa (EEC) dibentuk tahun 1957.[7] Britania Raya pertama kali mengajukan permohonan keanggotaan pada tahun 1961, namun diveto oleh Perancis.[7] Permohonan kedua diterima dan Britania Raya resmi bergabung tahun 1973; referendum perpanjangan keanggotaan dua tahun kemudian disetujui oleh 67% suara.[7] Integrasi politik mulai dibahas setelah Uni Eropa (UE) didirikan melalui Perjanjian Maastricht tahun 1993. UE menggantikan EEC setelah Perjanjian Lisbon.[7][8]

 
Dalam kampanye pemilunya tahun 2015, David Cameron berjanji melakukan renegosiasi keanggotaan di UE dan mengadakan referendum.

Setelah pemilu Parlemen Eropa tahun 2014, Partai Kemerdekaan Britania Raya (UKIP) memperoleh mayoritas suara dan menggeser posisi Partai Konservatif ke posisi ketiga. UKIP menjadi partai pertama selain Konservatif atau Buruh yang memuncaki hasil jajak pendapat nasional dalam kurun 108 tahun. Karena sistem pemilu Parlemen Eropa menggunakan perwakilan proporsional, UKIP menguasai porsi perwakilan Britania Raya di Parlemen Eropa.[9]

Pada Januari 2013, Perdana Menteri David Cameron berjanji bahwa, apabila Partai Konservatif memenangi mayoritas suara parlemen pada pemilu 2015, pemerintah akan merundingkan mekanisme yang lebih menguntungkan untuk melanjutkan keanggotaan Britania Raya di Uni Eropa. Perundingan ini dilakukan sebelum referendum keanggotaan terlaksana.[10] Bulan Mei 2013, Partai Konservatif menerbitkan draf RUU Referendum UE dan memaparkan rencana renegosiasi serta referendum apabila David Cameron menang pemilu.[11] Draf RUU mencantumkan bahwa referendum harus dilaksanakan paling lambat 31 Desember 2017.[12]

Draf RUU ini awalnya diajukan sebagai RUU pribadi oleh anggota parlemen James Wharton dari Partai Konservatif.[13] RUU ini dibahas untuk pertama kalinya di House of Commons pada tanggal 19 Juni 2013.[14] Cameron disebut-sebut "sangat puas" dan akan memastikan "dukungan penuh Partai Konservatif" untuk RUU ini.[15]

Terkait kemampuan RUU yang mewajibkan pemerintah Britania Raya melaksanakan referendum pada periode Parlemen 2015–20, sebuah penelitian parlemen menyatakan bahwa:

RUU ini hanya mengizinkan referendum keanggotaan di Uni Eropa pada akhir Desember 2017 dan tidak mencantumkan waktu pastinya. RUU ini meminta Menteri Luar Negeri mengirim surat perintahnya pada akhir 2016. [...] Apabila tak satu partai pun mendapat mayoritas suara pada [pemilu selanjutnya tahun 2015], kelangsungan surat perintah tersebut pada sidang Parlemen selanjutnya tidak bisa dipastikan.[16]

RUU ini dibahas untuk kedua kalinya tanggal 5 Juli 2013, disetujui 304 suara banding nol karena hampir semua anggota parlemen Partai Buruh dan Demokrat Liberal abstain, disahkan oleh Commons bulan November 2013, dan dipersembahkan kepada House of Lords bulan Desember 2013, tetapi dibatalkan oleh anggotanya.[17]

Anggota parlemen Partai Konservatif Bob Neill kemudian mengajukan Alternative Referendum Bill kepada House of Commons.[18][19] Setelah dibahas tanggal 17 Oktober 2014, RUU ini diserahkan kepada Public Bills Committee. Karena gagal memenuhi persyaratan keuangan, RUU ini tidak dapat diteruskan sebelum Pembubaran Parlemen tanggal 27 Maret 2015.[20][21]

Di bawah kepemimpinan Ed Miliband tahun 2010 hingga 2015, Partai Buruh tidak menyetujui referendum keanggotaan kecuali ada perpindahan kekuasaan lebih lanjut dari Britania Raya ke Uni Eropa.[22] Dalam manifesto pemilu 2015, Partai Demokrat Liberal berjanji mengadakan referendum keanggotaan apabila perjanjian-perjanjian UE mengalami perubahan.[23] Partai Kemerdekaan Britania Raya (UKIP), Partai Nasional Britania (BNP), Partai Hijau,[24] Partai Serikat Demokrat,[25] dan Respect Party[26] mendukung penyelenggaraan referendum.

Ketika Partai Konservatif memenagi mayoritas suara kursi House of Commons pada pemilu Mei 2015, Cameron menegaskan kembali komitmen manifesto partainya tentang referendum keanggotaan Britania Raya di Uni Eropa pada akhir 2017 dengan syarat setelah "merundingkan kesepakatan baru [keanggotaan] Britania Raya di UE".[27]

Undang-undang

Agar referendum dapat dilaksanakan di seluruh Britania Raya dan Gibraltar, dua undang-undang perlu disahkan. Undang-Undang Referendum Uni Eropa 2015 disahkan oleh Parlemen Britania Raya dan menerima Persetujuan Kerajaan pada tanggal 17 Desember 2015. Undang-Undang (Referendum) Uni Eropa 2016 disahkan oleh Parlemen Gibraltar supaya referendum dapat dilaksanakan di Gibraltar dan menerima Persetujuan Kerajaan pada tanggal 28 Januari 2016.[butuh rujukan]

Rencana referendum dipaparkan dalam Pidato Ratu tanggal 27 Mei 2015.[28] Waktu itu Cameron diperkirakan akan mengadakan referendum bulan Oktober 2016,[29] tetapi UU Referendum Uni Eropa 2015 diteruskan ke House of Commons keesokan harinya, tiga pekan setelah pemilu.[30] Ketika RUU-nya dibahas untuk kedua kalinya tanggal 9 Juni, anggota House of Commons menyetujuinya dengan 544 suara banding 53, hanya Partai Nasional Skotlandia yang menolak.[31] Berbeda dengan posisi Partai Buruh pra-pemilu 2015 di bawah Miliband, ketua pelaksana Partai Buruh Harriet Harman menyatakan bahwa partainya mendukung rencana referendum UE tahun 2017.[32]

Prosedur pencabutan keanggotaan

Sepanjang sejarah belum ada negara anggota berdaulat yang keluar dari Uni Eropa atau organisasi pendahulunya. Sejauh ini tiga wilayah negara anggota UE sudah keluar: Aljazair (1962, merdeka dari Perancis),[33] Greenland (1985)[34] dan Saint Barthélemy (2012),[35] dua wilayah terakhir menjadi Negara dan Wilayah Seberang Laut Uni Eropa.

Pasal 49A Perjanjian Lisbon, berlaku tanggal 1 Desember 2009, untuk pertama kalinya mencantumkan prosedur pencabutan keanggotaan secara sukarela dari UE.[36] Prosedur ini dijelaskan dalam Pasal 50 Perjanjian Uni Eropa:[37]

  1. Negara Anggota manapun boleh memutuskan mencabut keanggotannya dari Uni sesuai ketentuan konstitusinya.
  2. Sebuah Negara Anggota yang memutuskan keluar harus memberitahu rencananya kepada Dewan Eropa. Sesuai peraturan yang dikeluarkan oleh Dewan Eropa, Uni harus merundingkan dan menyepakati perjanjian dengan Negara tersebut, merumuskan rencana pencabutan keanggotaannya, mempertimbangkan kerangka kerja hubungan masa depannya denagn Uni. Perjanjian tersebut harus dirundingkan sesuai Pasal 218(3) Perjanjian Fungsi Uni Eropa. Perjanjian ini harus disepakati atas nama Uni oleh Dewan yang bertindak di bawah mayoritas suara setelah diketahui oleh Parlemen Eropa.
  3. Perjanjian ini tidak berlaku lagi bagi Negara bersangkutan sejak perjanjian pencabutan keanggotaan diberlakukan atau, apabila gagal, dua tahun setelah pemberitahuan pada paragraf ke-2, kecuali apabila Dewan Eropa, atas sepengetahuan Negara Anggota bersangkutan, memutuskan dengan suara bulat untuk memperpanjang periode tersebut.

Anggota UE yang tersisa harus melakukan negosiasi perubahan anggaran Uni Eropa, alokasi suara, dan kebijakan akibat pencabutan keanggotaan sebuah negara.[38]

Pemungutan suara

Berkas:Polling Station Brexit.jpg
Pintu masuk TPS di Inggris pada hari referendum.
 
Hasil referendum tingkat lokal akan dikelompokkan menurut dua belas daerah di Britania Raya.

Pemungutan suara dilaksanakan pukul 0700 BST hingga 2200 BST (0600 hingga 2100 BST di Gibraltar) di 41.000 tempat pemungutan suara di 382 daerah pemilihan. Setiap TPS dibatasi untuk menerima 2.500 pemilih.[39] Referendum akan dilaksanakan di empat negara di Britania Raya, ditambah Gibraltar, dengan sistem suara mayoritas tunggal. 382 daerah pemilihan dikelompokkan ke dalam dua belas provinsi. Setiap provinsi akan mengumumkan hasilnya masing-masing.

Di Inggris, seperti yang terjadi pada referendum AV 2011, 326 distrik akan dijadikan daerah pemilihan; hasilnya dikelompokkan ke dalam sembilan provinsi. Di Skotlandia, daerah pemilihannya berupa 52 dewan daerah; hasilnya disatukan ke jumlah akhir nasional Skotlandia. Di Wales, 22 dewan daerah akan dijadikan daerah pemilihan; hasilnya disatukan ke jumlah akhir nasional Wales. Irlandia Utara menjadi satu daerah pemilihan dan daerah penghitungan, namun hasil berdasarkan wilayah konstituensi parlementer Westminster akan diumumkan juga. Gibraltar menjadi satu daerah pemilihan; hasilnya digabung dengan jumlah akhir provinsi South West England.[39]

Tabel berikut menjelaskan pembagian daerah pemilihan dan daerah penghitungan dalam referendum ini.[39]

Negara Daerah penghitungan dan pemilihan
  Britania Raya Deklarasi referendum;
12 daerah penghitungan;
382 daerah pemilihan
Negara konstituen Daerah penghitungan dan pemilihan
  Inggris 9 daerah penghitungan;
326 daerah pemilihan
  Irlandia Utara Daerah pemilihan dan penghitungan nasional
18 daerah penghitungan lokal
  Skotlandia Daerah penghitungan nasional;
32 daerah pemilihan
  Wales Daerah penghitungan nasional;
22 daerah pemilihan
Wilayah Seberang Laut Britania Daerah pemilihan
  Gibraltar Daerah pemilihan tunggal
(daerah penghitungan: South West England)

Hasil

 
Manchester Town Hall, tempat pengumuman hasil referendum dari seluruh Britania Raya dan Gibraltar.
Lihat pula: Hasil referendum keanggotaan Britania Raya di Uni Eropa 2016

Sebagai ketua Electoral Commission, Chief Counting Officer (CCO) akan dijabat oleh Jenny Watson. Watson akan mengumumkan hasil akhir referendum (menggabungkan ke-12 daerah penghitungan dari seluruh Britania Raya dan Gibraltar) di Manchester pada tanggal 24 Juni 2016.[39]


Referendum Keanggotaan Britania Raya di Uni Eropa 2016
Pilihan Suara %
Keluar 17.410.742 51.9
Tetap 16.141.241 48.1
Suara sah 33.551.983 99.92
Suara tidak sah/kosong 26.033 0.08
Total suara 33.578.016 100.00
Pemilih terdaftar 46.501.241 72.2%
Sumber: [40][41]
Diagram batang hasil referendum
Keluar:
17.410.742 (51,9%) 		Tetap:
16.141.241 (48,1%)
▲

Catatan

  1. ^ Istilah Brexit dan Brixit pertama kali disebutkan pada Juni 2013; Brixit pertama kali dipakai oleh kolumnis di The Economist, dan Brexit pertama dipakai oleh sebuah kelompok nasionalis Britania. Istilah tersebut bisa jadi terinspirasi dari kata Grexit, singkatan untuk Keluarnya Yunani dari zona Euro. Istilah Brexit menjadi terkenal pada tahun 2013.[5]

Referensi

  1. ^ "European Union Referendum Act 2015". legislation.gov.uk. Diakses tanggal 14 May 2016. 
  2. ^ Rowena Mason; Nicholas Watt; Ian Traynor; Jennifer Rankin (20 February 2016). "EU referendum to take place on 23 June, David Cameron confirms". The Guardian. Diakses tanggal 2 February 2016. 
  3. ^ Adrian Williamson, The Case for Brexit: Lessons from the 1960s and 1970s, History and Policy (2015).
  4. ^ Fraser, Douglas (10 August 2012). "The Great British Brexit". British Broadcasting Corporation. Diakses tanggal 24 November 2012. 
  5. ^ BuzzWord: Brexit also Brixit, Macmillan Dictionary (12 February 2013).
  6. ^ "MPs will vote for UK to remain in the EU". 23 February 2016. Diakses tanggal 11 March 2016. 
  7. ^ a b c d Wilson, Sam (1 April 2014). "Britain and the EU: A long and rocky relationship". British Broadcasting Corporation. Diakses tanggal 2 June 2016. 
  8. ^ "Treaty of Maastricht on European Union". EUR-Lex. Diakses tanggal 2 June 2016. 
  9. ^ Parker, George; Stacey, Kiran (26 May 2014). "Ukip and Front National lead populist earthquake". Financial Times. Diakses tanggal 22 June 2016. 
  10. ^ "David Cameron Pledges EU Referendum if Conservatives Win Next Election". Raidió Teilifís Éireann. 24 January 2013. Diakses tanggal 19 February 2013. 
  11. ^ "David Cameron: EU referendum bill shows only Tories listen". British Broadcasting Corporation. 14 May 2013. Diakses tanggal 14 July 2013. 
  12. ^ "European Union (Referendum) Bill (HC Bill 11)". UK Parliament. Diakses tanggal 3 January 2014. 
  13. ^ "Private Members' Bills". Parliament.uk. Diakses tanggal 8 August 2013. 
  14. ^ "Presentation of Bills". Parliament.uk. Diakses tanggal 8 August 2013. 
  15. ^ "EU referendum: Tory MP will take forward bill". British Broadcasting Corporation. 16 May 2013. Diakses tanggal 8 August 2013. 
  16. ^ European Union (Referendum) Bill, Bill 11 of 2013–14 Research Paper 13/41 (page 1), 28 June 2013; accessdate 5 July 2014.
  17. ^ Rigby, Elizabeth; Pickard, Jim (31 January 2014). "EU referendum bill blocked in Lords". Financial Times. Diakses tanggal 5 July 2014. 
  18. ^ Press Association (12 June 2014). "EU referendum bill likely after Bob Neill comes third in backbench ballot". The Guardian. Diakses tanggal 5 July 2014. 
  19. ^ "Conservative law on EU referendum raises 'serious' possibilty of exit, says MP". Diakses tanggal 17 May 2016. 
  20. ^ "MPs debate Bob Neill's Bill for EU membership referendum". BBC News. Diakses tanggal 17 May 2016. 
  21. ^ "European Union (Referendum) Bill 2014–15 — UK Parliament". parliament.uk. Diakses tanggal 17 May 2016. 
  22. ^ "Miliband: EU poll is 'clear and present danger' to jobs". BBC News. Diakses tanggal 28 May 2016. 
  23. ^ "Liberal Democrats Hint Cameron's EU Referendum Plan Negotiable". Diakses tanggal 28 May 2016. 
  24. ^ "Yes to an EU Referendum: Green MP Calls for Chance to Build a Better Europe". Green Party of England and Wales. Retrieved 26 April 2014.
  25. ^ DUP manifesto, 2015, mydup.com; accessed 28 May 2016.
  26. ^ "The EU". Respect Party; retrieved 26 April 2014.
  27. ^ The Conservative Party Manifesto 2015 (PDF). Conservative Party. hlm. 30. Diakses tanggal 16 May 2015. 
  28. ^ "Queen's Speech 2015: EU referendum, tax freeze and right-to-buy". BBC News. Diakses tanggal 4 June 2015. 
  29. ^ Watt, Nicholas. "David Cameron may bring EU referendum forward to 2016". the Guardian. Diakses tanggal 9 November 2015. 
  30. ^ "European Union Referendum Bill 2015–16". parliament.uk. Diakses tanggal 24 September 2015. 
  31. ^ "EU referendum: MPs support plan for say on Europe". BBC News. Diakses tanggal 17 May 2016. 
  32. ^ "Labour to back EU referendum bill, says Harman". BBC News. 24 May 2015. Diakses tanggal 9 January 2016. 
  33. ^ Ziller, Jacques. "The European Union and the Territorial Scope of European Territories" (PDF). Diakses tanggal 31 March 2014. 
  34. ^ "What is Greenland's relationship with the EU?". Folketing. Diakses tanggal 20 June 2016. 
  35. ^ Hay, Iain (2013). "Geographies of the superrich". Edward Elgar Publishing. hlm. 196. Diakses tanggal 20 January 2015. 
  36. ^ Athanassiou, Phoebus (December 2009). "Withdrawal and Expulsion from the EU and EMU: Some Reflections" (PDF). Legal Working Paper Series. European Central Bank (10): 9. ISSN 1830-2696. Diakses tanggal 19 February 2013. 
  37. ^ "Consolidated Version of the Treaty On European Union" (PDF). HM Government. 
  38. ^ Oliver, Tim. "Europe without Britain: Assessing the Impact on the European Union of a British Withdrawal". Stiftung Wissenshaft und Politik. Diakses tanggal 1 March 2014. 
  39. ^ a b c d European Referendum Act 2015 Section 11.
  40. ^ "EU Referendum Results - BBC News". BBC News. 
  41. ^ "EU Referendum Results". election.news.sky.com. 

Pranala luar

Diperoleh dari "https://wiki-indonesia.club/w/index.php?title=Referendum_keanggotaan_Britania_Raya_di_Uni_Eropa_2016&oldid=11682743"