Sejarah Dinasti Han: Perbedaan antara revisi
Konten dihapus Konten ditambahkan
Baris 30:
Kaisar Gaozu awalnya menjadikan [[Luoyang]] sebagai ibu kotanya, tetapi kemudian ia memindahkannya ke [[Chang'an]] (di dekat kota [[Xi'an]], [[Shaanxi]], pada masa modern) karena kota tersebut memiliki pertahanan alami dan lebih mudah menjangkau jalur persediaan.{{sfn|Loewe|1986|p=122}} Sesuai dengan sistem yang ditetapkan oleh Qin, Kaisar Gaozu membentuk kabinet yang terdiri dari [[San gong|Tiga Bangsawan]] yang mengepalai [[Sembilan Menteri|Sembilan Kementerian]].{{sfn|Loewe|1986|p=120}} Walaupun negarawan-negarawan pada masa Han mengutuk filsafat [[legalisme]] dan metode Qin yang kejam, undang-undang Han pertama yang disusun oleh Kanselir [[Xiao He]] pada tahun 200 SM tampaknya mengikuti struktur dan isi dari undang-undang Qin. Dugaan ini semakin diperkuat dengan temuan teks [[teks bambu Shuihudi Qin|Shuihudi]] dan [[teks bambu Zhangjiashan|Zhangjiashan]] pada masa modern.{{sfn|Hulsewé|1986|p=526}}{{sfn|Csikszentmihalyi|2006|pp=23–24}}{{sfn|Hansen|2000|pp=110–112}}
Gaozu berkuasa atas 13 satuan daerah yang disebut ''[[jun]]'' di bagian barat kekaisaran (walaupun jumlahnya sudah bertambah menjadi 16 pada saat ia tutup usia). Sementara itu, di wilayah timur, ia membentuk 10 kerajaan semiotonom, yaitu Yan, Dai, Zhao, Qi, Liang, Chu, Huai, Wu, Nan, dan Changsha. Ia memberikan jabatan raja kepada pendukung-pendukungnya. Namun, akibat tuduhan pemberontakan dan bahkan persekutuan dengan [[Xiongnu]], Gaozu memutuskan pada tahun 196 SM untuk mengganti sembilan raja dengan anggota keluarga Liu.{{sfn|Loewe|1986|pp=122–128}}{{sfn|Hinsch|2002|p=20}} Wu Rui (吳芮) di [[Kerajaan Changsha]] adalah satu-satunya raja yang tidak berasal dari keluarga Liu.{{sfn|Loewe|1986|pp=124}}{{
Menurut [[Michael Loewe]], pemerintahan di setiap kerajaan pada dasarnya meniru pemerintahan pusat, karena masing-masing memiliki kanselir, penasihat raja, dan pejabat-pejabat lainnya. Kerajaan-kerajaan ini diwajibkan memberikan keterangan [[sensus]] dan sebagian dari pendapatan pajak mereka kepada pemerintah pusat. Walaupun mereka dapat memiliki pasukan, raja tidak boleh mengerahkannya tanpa seizin pemerintah pusat.{{sfn|Loewe|1986|p=126}}
| |||