Analisis kebijakan luar negeri
Analisis kebijakan luar negeri (AKLN) adalah cabang ilmu politik yang berhubungan dengan pengembangan teori dan kajian empiris mengenai proses dan hasil kebijakan luar negeri.
Analisis kebijakan luar negeri adalah kajian manajemen hubungan dan aktivitas eksternal suatu negara. Kebijakan luar negeri melibatkan tujuan, strategi, ukuran, metode, panduan, arahan, perjanjian, dan lain-lain. Pemerintah dapat melakukan hubungan internasional dengan negara-bangsa lain, organisasi internasional, dan organisasi non-pemerintah.[1] Sementara itu menurut Hudson (2005), analisis kebijakan luar negeri ditandai dengan aktor-spesifik, artinya dinamika yang terjadi antara bangsa-bangsa dan seluruh negara didunia didasarkan pada pengambilan keputusan manusia maupun kelompok (elit pemerintah suatu negara).[2]
Membina hubungan luar negeri memerlukan serangkaian rencana tindakan khusus yang disesuaikan dengan kepentingan pemerintah di luar negeri.[1]
Generational Change in FPA (Generasi dalam Analisis Kebijakan Luar Negeri)
sunting- Generasi Pertama (1954-1973): Pada generasi pertama, FPA memiliki langkah yang cukup besar dalam membentuk konseptualisasi mengenai kebijakan luar negeri yang sejalan dengan pengumpulan data dan metodologi. Oleh karena itu, pada periode ini pengambilan kebijakan yang dilakukan suatu negara masih dilakukan secara berkelompok, sehingga muncul ide untuk memasukkan proses organisasional dan birokrasi politik ke dalam proses analisis kebijakan luar negeri.[3]
- Generasi Kedua (1973-1993): Karya-karya mengenai FPA telah lebih maju dan komprehensif dalam ranah penelitian sebab data yang dapat dikumpulkan lebih banyak. FPA pada generasi ini juga memiliki ciri khas, yakni seringkali menggunakan studi komparasi ketika melakukan analisis terhadap suatu kebijakan luar negeri. Selain itu pada generasi ini minimal terdapat tiga hingga aspek yang dikaji dalam melakukan analisis kebijakan luar negeri, yakni aspek psikologi, karakteristik sosial, dan nasional.[4] Oleh karena itu, fokus perhatian analisis kebijakan luar negeri pada generasi ini adalan aspek piskologis dan karakteristik pembuat keputusan kebijakan luar negeri. Adapun beberapa scholar yang berperan besar dalam Generasi Kedua FPA adalah:
- Graham T. Allison, Essence of Decision (1971)
- M.H. Halperin, Bureaucratic Politics and Foreign Policy (1974)
- Ole Hosti, The "Operational Code' asan Approach to the analysis of Belief System (1977).
- M. Shapiro & M. Bonham, Cognitive Process and Foreign Policy (1973).
- Generasi Ketiga (1994-Sekarang): Masa sekarang FPA melihattingkat analisis kebijakan luar negeri suatu negara hingga aktor yang spesifik, sehingga menghadirkan penjelasan yang multikausal dengan menggunakan teori dan menemukan spektrum yang lebih luas dari ilmu sosial dalam melihat dan menganalisis kebijakan luar negeri.[3] AKLN dalam generasi ini mampu menghadirkan lebih banyak pertanyaan yang istimewa pada beragam peristiwa politik dunia .
Studi
suntingAnalisis kebijakan luar negeri melibatkan penelitian tentang proses pembuatan kebijakan luar negeri suatu negara. Dalam analisis proses pembuatan keputusan, AKLN turut mempertimbangkan politik internasional dan domestik. AKLN juga menyertakan studi diplomasi, perang, organisasi antarpemerintah, dan sanksi ekonomi; masing-masing merupakan cara bagi negara untuk menerapkan kebijakan luar negerinya. Dalam dunia akademik, analisis kebijakan luar negeri sering diajarkan dalam disiplin kebijakan publik di ilmu politik atau studi politik dan studi hubungan internasional. AKLN jgua dapat dianggap sebagai subbidang studi hubungan internasional yang bertujuan memahami proses di balik pembuatna keputusan kebijakan luar negeri. Tokoh-tokoh terkenal dalam bidang ini meliputi Richard C. Snyder, James Rosenau, Alexander George, Graham Allison, dan Irving Janis.[5]
Menurut foreignpolicyanalysis.org, "Sebagai bidang studi, analisis kebijakan luar negeri berfokus pada pelaku. Sederhananya, AKLN mempelajari proses, dampak, sebab, atau hasil pembuatan keputusan kebijakan luar negeri lewat perbandingan dan contoh kasus. Argumen dasarnya yang terkadang implisit menyatakan bahwa manusia, sebagai kelompok atau di dalam kelompok, adalah pemicu dan penyebab perubahan dalam politik internasional."[6]
Robert Putnam menyebut tingkat analisis sebagai "permainan dua tingkat". Artinya, meski para pejabat dari berbagai negara bertemu untuk menentukan tujuan bersama, setiap pejabat mewakili kelompok domestik yang memiliki kepentingan dan pemikiran tersendiri mengenai kebijakan laur negeri. Pembuat kebijakan adalah pialang kekuasaan yang berusaha meninggalkan jejaknya dalam kebijakan luar negeri dan mengejar keuntungan sebesar-besarnya.[7]
Konsep proses pengambilan kebijakan luar negeri Graham T. Allison
suntingTerdapat tiga proses:
Aktor rasional, Sebuah pilihan kepentingan yang rasional bertumpu pada pertimbangan yang rasional dan kalkulasi untung rugi untuk menghasilkan keputusan yang matang, layak dan tepat. Makadari itu, kebijakan luar negeri harus berdasarkan kepentingan nasional atau bangsa. Konsep pengambilan keputusan bentuk ini memiliki kelemahan karena pada dasarnya manusia dapat berbuat kesalahan dan hambatan birokrasi dapat menghambat pola pikir rasional seorang pemimpin. Di sini suatu kebijakan mencerminkan suatu pemimpin. Pemimpin juga bertindak rasional dalam mengambil sebuah keputusan dengan menghitung ‘cost benefit’ atas aksinya. Maka, interaksi antar dua oponan sama halnya dengan permainan catur.[8]
Lembaga
suntingCatatan kaki
sunting- ^ a b Robert Jackson, Georg Sorensen's Introduction to International Relations: Theories and Approaches, 5th ed. Oxford University Press, 2013.
- ^ Hudson, V. M. (2005). Foreign policy analysis: Actor-specific theory and the ground of international relations. Foreign policy analysis, 1-30.
- ^ a b Hudson, V. M. (2008). The history and evolution of foreign policy analysis. Foreign policy: Theories, actors, cases, 13-34.
- ^ Hudson, V. M. (2008). The history and evolution of foreign policy analysis. Foreign policy: Theories, actors, cases, 13-34.
- ^ Jean A. Garrison, "Foreign Policy Analysis in 20/20: A Symposium." International Studies Review 5, 2003, pp. 155-202
- ^ Foreign Policy Analysis, Department of Political Science, College of Arts & Science, and the University of Missouri. http://foreignpolicyanalysis.org/ Diarsipkan 2015-08-21 di Wayback Machine.
- ^ Henry Nau, Perspectives on International Relations: Power, Institution, Ideas. 2nd ed., CQ Press. 2009
- ^ Allison, Graham (1969). The American Political Science Review. hlm. 689–718.
Bacaan lanjutan
sunting- Chris Alden and Amnon Aran, Foreign Policy Analysis: New Approaches, Abingdon: Routledge, 2012.
- Rainer Baumann and Frank A. Stengel, 'Foreign Policy Analysis, Globalisation and Non-State Actors: State-Centric After All?', Journal of International Relations and Development, Vol. 17, No. 4 (Oct., 2014), pp. 489–521, doi: 10.1057/jird.2013.12.
- Christopher Hill, The Changing Politics of Foreign Policy, Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2003.
- Valerie M. Hudson, Foreign Policy Analysis: Classic and Contemporary Theory, Lanham: Rowman & Littlefield, 2007.
- Richard C. Snyder, H. W. Bruck and Burton Sapin, Decision-Making as an Approach to the Study of International Politics, Princeton: Princeton University Press, 1954.
- Steve Smith, Amelia Hadley and Tim Dunne (eds), Foreign Policy: Theories, Actors, Cases, 1st ed., Oxford: Oxford University Press, 2008.