ANZUS
Pakta Keamanan Australia, Selandia Baru, Amerika Serikat (bahasa Inggris: Australia, New Zealand, United States Security Treaty (ANZUS) atau Pakta ANZUS) adalah aliansi militer yang mengikat antara Australia dan Selandia Baru dan, secara terpisah, Australia dan Amerika Serikat bekerjasama dalam hal pertahanan di daerah Samudra Pasifik, meskipun saat ini perjanjian dipahami untuk menghubungkan serangan di daerah manapun.
 | |
| Singkatan | ANZUS |
|---|---|
| Tanggal pendirian | 1 September 1951 |
| Tipe | Organisasi pertahanan internasional |
Jumlah anggota | 3 negara anggota (Australia, Selandia Baru, AS) |
Bahasa resmi | Inggris |
Perjanjian ini adalah salah satu organisasi yang dibentuk Amerika Serikat pada era 1949-1955 sebagai bagian dari tanggapan kolektifnya terhadap persebarab komunisme selama Perang Dingin.[1] Selandia Baru diskors dari ANZUS pada tahun 1986 karena memprakarsai zona bebas nuklir di perairan teritorialnya pada akhir 2012 Amerika Serikat mencabut larangan kunjungan oleh kapal-kapal perang Selandia Baru yang menyebabkan mencairnya ketegangan. Selandia Baru mempertahankan zona bebas nuklir sebagai bagian dari kebijakan luar negerinya dan sebagian ditangguhkan dari ANZUS, karena Amerika Serikat mempertahankan kebijakan ambigu apakah kapal perang membawa senjata nuklir atau tidak dan mengoperasikan banyak kapal induk dan kapal selam bertenaga nuklir namun Selandia Baru memulai kembali bidang-bidang utama perjanjian ANZUS pada 2007.[2]
Struktur perjanjian
suntingPerjanjian itu sebelumnya adalah pakta pertahanan tiga arah penuh, tetapi menyusul perselisihan antara Selandia Baru dan Amerika Serikat pada tahun 1984 tentang hak kunjungan untuk kapal dan kapal selam yang mampu membawa senjata nuklir atau kapal bertenaga nuklir dari Angkatan Laut AS untuk Pelabuhan Selandia Baru, perjanjian itu menjadi antara Australia dan Selandia Baru dan antara Australia dan Amerika Serikat, yaitu perjanjian itu telah berakhir antara Amerika Serikat dan Selandia Baru, meskipun perjanjian itu tetap berlaku secara terpisah antara kedua negara tersebut dan Australia. Pada tahun 2000, Amerika Serikat membuka pelabuhannya sekali lagi untuk Angkatan Laut Kerajaan Selandia Baru, dan di bawah kepresidenan Bill Clinton di AS dan pemerintah Helen Clark di Selandia baru.[2] negara-negara tersebut telah membangun kembali kerjasama bilateral dalam bidang pertahanan dan keamanan untuk perdamaian dunia.[2]
Perjanjian itu adalah salah satu seri yang dibentuk Amerika Serikat pada era 1949–55 sebagai bagian dari tanggapan kolektifnya terhadap ancaman komunisme selama Perang Dingin. Selandia Baru diberhentikan dari ANZUS pada tahun 1986 karena memulai zona bebas nuklir di perairan teritorialnya; pada akhir 2012, Amerika Serikat mencabut larangan kunjungan kapal perang Selandia Baru yang menyebabkan mencairnya ketegangan. Selandia Baru mempertahankan zona bebas nuklir sebagai bagian dari kebijakan luar negerinya dan sebagian ditangguhkan dari ANZUS, karena Amerika Serikat mempertahankan kebijakan ambigu apakah kapal perang membawa senjata nuklir atau tidak; akan tetapi Selandia Baru melanjutkan kembali bidang-bidang utama perjanjian ANZUS pada tahun 2007 (pertemuan bilateral ANZUS hari ini diadakan antara Australia dan Amerika Serikat saja). Perjanjian Keamanan Pasifik. Dalam Perjanjian Keamanan Pasifik 1951 yang ditandatangani antara tiga negara Australia (A), Selandia Baru (NZ), dan Amerika Serikat (AS), ANZUS berasal dari inisial tiga negara. Organisasi berdasarkan perjanjian ini juga disebut Dewan Pasifik. Awalnya pertahanan Jepang sangat berarti, tetapi juga memiliki hubungan erat dengan perjanjian pertahanan bersama AS - Filipina dan Perjanjian Keamanan Jepang - AS yang ditandatangani pada tahun yang sama.
Sementara ANZUS secara umum diakui telah berpisah pada tahun 1984, aliansi Australia-AS tetap berkekuatan penuh. Kepala pertahanan dari satu atau kedua negara sering bergabung dengan pertemuan tingkat menteri tahunan, yang dilengkapi dengan konsultasi antara Komandan Pasukan Tempur AS Pasifik dan Kepala Angkatan Pertahanan Australia. Ada juga konsultasi sipil dan militer reguler antara kedua pemerintah di tingkat yang lebih rendah.
Pertemuan tahunan untuk membahas masalah-masalah pertahanan ANZUS berlangsung antara Sekretaris Pertahanan dan Negara Amerika Serikat dan Menteri Pertahanan dan Luar Negeri Australia dikenal oleh akronim AUSMIN. Pertemuan AUSMIN untuk 2011 berlangsung di San Francisco pada bulan September. Pertemuan AUSMIN 2012 diadakan di Perth, Australia Barat pada bulan November.[3]
Selama 2010-an, Selandia Baru dan AS melanjutkan hubungan dekat, meskipun tidak jelas apakah kemitraan yang bangkit kembali berada di bawah perlindungan perjanjian trilateral 1951. Deklarasi Wellington tahun 2010 mendefinisikan "kemitraan strategis" antara Selandia Baru dan AS, dan Selandia Baru bergabung dengan dua tahunan dari latihan militer Pasifik di lepas pantai Hawaii pada 2012, untuk pertama kalinya sejak 1984. Larangan AS terhadap kapal-kapal Selandia Baru membuat pelabuhan di pangkalan AS dicabut setelah latihan 2012.[1]
Sejarah
suntingAwal
suntingPada tahun-tahun setelah Perang Dunia Kedua, Australia dan Selandia Baru mulai mendesak Amerika Serikat untuk jaminan keamanan formal. Kedua negara merasa terancam oleh kemungkinan kebangkitan Jepang dan penyebaran komunisme ke Utara mereka.[4] Selain itu, jatuhnya Singapura pada tahun 1942 telah menunjukkan bahwa yang melindungi mereka yaitu Inggris, tidak lagi memiliki kekuatan di wilayah tersebut. Ini menambah rasa kerentanan mereka. Amerika Serikat pada awalnya enggan, menawarkan jaminan perlindungan informal. Tetapi kebutuhan untuk memperkuat Barat melawan komunisme tumbuh dengan kemenangan Komunis dalam Perang Saudara Tiongkok pada 1949 dan Perang Korea 1950-1953. Selain itu, Amerika Serikat ingin mendapatkan persetujuan Australia dan Selandia Baru untuk 'perdamaian lembut' dengan Jepang. Perjanjian itu menghilangkan antipodean karena khawatir perdamaian semacam itu akan memungkinkan Jepang untuk mengancam mereka lagi.[5]
Perjanjian yang dihasilkan disimpulkan di San Francisco pada 1 September 1951, dan mulai berlaku pada tanggal 29 April 1952. Perjanjian itu mengikat para penandatangan untuk mengakui bahwa serangan bersenjata di wilayah Pasifik terhadap mereka akan membahayakan perdamaian dan keselamatan yang lain. Disebutkan, "Para Pihak akan berkonsultasi bersama kapan pun menurut pendapat mereka, kemerdekaan politik, atau keamanan salah satu Pihak terancam di Pasifik". Ketiga negara juga berjanji untuk mempertahankan dan mengembangkan kemampuan individu dan kolektif untuk melawan serangan.[6]
Malaysia, Korea, Vietnam, dan Perang Melawan Teror
suntingPerjanjian itu sendiri tidak menjadi sumber perdebatan selama 30 tahun, meskipun dalam periode ini Selandia Baru dan Australia melakukan pasukan ke Darurat Malaya dan kemudian negara-negara ANZUS berperang bersama dalam Perang Vietnam.
Sebagai bagian dari penyebaran PBB, Selandia Baru dan Australia sebelumnya berperang bersama Amerika Serikat dalam Perang Korea. Selandia Baru mengirim pesawat angkut, pesawat patroli maritim, dan fregat ke Teluk Persia, serta sejumlah kecil tentara, prajurit SAS, pasukan medis dan berbagai macam pasukan penjaga perdamaian,ke Afghanistan pada tahun 2001. Meskipun Perdana Menteri Helen Clark secara terbuka mengkritik pembenaran Amerika untuk perang Irak 2003, Selandia Baru memang mengirim pasukan insinyur ke Irak setelah invasi 2003. Namun pasukan ini secara resmi terlibat dalam rekonstruksi di bawah Resolusi Dewan Keamanan PBB 1483 dan tidak bertempur.
Reservasi Australia tentang rudal MX
suntingPada tahun 1983, Pemerintahan Reagan mendekati Australia dengan proposal untuk menguji generasi baru rudal balistik antarbenua Amerika, rudal MX. Rentang uji Amerika di Pasifik tidak cukup untuk menguji coba rudal jarak jauh yang baru dan militer Amerika Serikat ingin menggunakan Laut Tasman sebagai daerah sasaran. Perdana Menteri Australia Malcolm Fraser dari Partai Liberal telah setuju untuk menyediakan lokasi pemantauan di dekat Sydney untuk tujuan ini.[7] Namun, pada tahun 1985, Perdana Menteri yang baru terpilih, Bob Hawke, dari Partai Buruh, menarik Australia dari program pengujian, memicu kecaman dari Pemerintahan Reagan. Hawke ditekan untuk melakukan hal itu oleh faksi sayap kiri Partai Buruh, yang menentang uji coba rudal MX yang diusulkan di Laut Tasman. Faksi sayap kiri Partai Buruh juga sangat bersimpati dengan kebijakan anti-nuklir Pemerintah Buruh Selandia Baru dan mendukung Zona Bebas Nuklir Pasifik Selatan.[8][9][10]
Untuk melestarikan fasilitas komunikasi militer Australia-AS bersama, Administrasi Reagan juga harus meyakinkan Pemerintah Hawke bahwa instalasi itu tidak akan digunakan dalam proyek Prakarsa Pertahanan Strategis, yang sangat ditentang oleh Partai Buruh Australia. Terlepas dari perbedaan pendapat ini, Pemerintah Buruh Hawke masih tetap mendukung perjanjian keamanan ANZUS. Itu juga tidak mendukung larangan Selandia Baru terhadap kapal-kapal bersenjata nuklir dan bertenaga nuklir. pemerintah Australia juga mendukung rencana Administrasi Reagan untuk membatalkan latihan militer trilateral dan menunda konferensi menteri luar negeri ANZUS. Namun, masih terus mempertahankan hubungan militer bilateral dan terus berbagi informasi intelijen dengan Selandia Baru.[9] Tidak seperti Selandia Baru, Australia terus mengizinkan kapal perang AS untuk mengunjungi pelabuhannya dan berpartisipasi dalam latihan militer bersama dengan Amerika Serikat.[11][12]
Selandia Baru melarang nuklir
suntingPada tahun 1985, sifat aliansi ANZUS berubah secara signifikan. Karena adanya sentimen anti-nuklir di Selandia Baru, ketegangan telah lama muncul antara anggota ANZUS karena Amerika Serikat dinyatakan sebagai tenaga nuklir. Prancis, kekuatan angkatan laut dan kekuatan nuklir yang nyata, telah melakukan uji coba nuklir di Kepulauan Pasifik Selatan. Menyusul kemenangan Partai Buruh Selandia Baru dalam pemilihan pada tahun 1984, Perdana Menteri David Lange melarang kapal bertenaga nuklir atau bersenjata nuklir menggunakan pelabuhan Selandia Baru atau memasuki perairan Selandia Baru. Alasan yang diberikan adalah bahaya senjata nuklir, uji coba nuklir Prancis yang berlanjut di Pasifik Selatan, dan penentangan terhadap kebijakan Presiden AS Ronald Reagan untuk secara agresif menghadapi Uni Soviet.[10]
Mengingat bahwa Angkatan Laut Amerika Serikat memiliki kebijakan ambiguitas yang disengaja selama Perang Dingin dan menolak untuk mengkonfirmasi atau menyangkal keberadaan senjata nuklir di atas kapal perang dan kapal pendukungnya,Kesalahan pengutipan: Parameter dalam tag <ref> tidak sah; Sebuah jajak pendapat yang dilakukan oleh Komite Pertahanan Penyelidikan 1986 mengkonfirmasi bahwa 92 persen sekarang menentang senjata nuklir di Selandia Baru dan 69 persen menentang kunjungan kapal perang; 92 persen menginginkan Selandia Baru untuk mempromosikan pelucutan nuklir melalui PBB, sementara 88 persen mendukung promosi zona bebas-nuklir.
Namun jajak pendapat lain menunjukkan bahwa mayoritas penduduk akan mendukung kunjungan kapal perang Amerika yang mungkin dipersenjatai atau bertenaga nuklir, jika alternatifnya adalah Selandia Baru harus menarik diri dari ANZUS.
Invasi ke Afganistan
suntingAustralia dan Selandia Baru sama-sama menyediakan unit militer, termasuk pasukan khusus dan kapal laut, untuk mendukung "Operation Enduring Freedom" pimpinan AS untuk dukungan bagi pasukan anti-Taliban dalam menanggapi serangan teroris 11 September 2001. Menyediakan 1.550 tentara, Australia tetap menjadi kontributor personel militer non-NATO terbesar di Afghanistan. Selandia Baru melakukan 191 pasukan.
Timor Timur
suntingAntara 1999 dan 2003, angkatan bersenjata Australia dan Selandia Baru dikerahkan bersama dalam operasi skala besar di Timor Timur, untuk mencegah milisi pro-Indonesia dan menjungkirbalikkan suara untuk kemerdekaan di pulau itu. Amerika Serikat hanya menyediakan dukungan logistik terbatas tetapi USS Mobile Bay menyediakan pertahanan udara untuk operasi awal masuknya. Operasi itu diambil alih oleh PBB.
Taiwan
suntingSatu topik yang menjadi menonjol pada tahun 2000-an adalah implikasi dalam kasus serangan hipotetis oleh Republik Rakyat Tiongkok terhadap Taiwan, yang kemungkinan akan menerima dukungan Amerika. Sementara Australia memiliki ikatan budaya dan ekonomi yang kuat dengan Amerika Serikat, Australia juga memiliki hubungan dagang yang semakin penting dengan Tiongkok.
Pada Agustus 2004, Menteri Luar Negeri Alexander Downer menyiratkan di Beijing bahwa perjanjian itu kemungkinan tidak akan berlaku untuk situasi itu, tetapi ia dengan cepat dikoreksi oleh Perdana Menteri John Howard. Pada bulan Maret 2005, setelah seorang pejabat Republik Rakyat Tiongkok menyatakan bahwa Australia mungkin perlu menilai kembali perjanjian tersebut dan setelah Tiongkok mengeluarkan Undang-Undang Anti-Pemisahan mengenai Taiwan, Downer menyatakan bahwa dalam kasus agresi Tiongkok di Taiwan, perjanjian tersebut akan mulai berlaku, tetapi perjanjian itu hanya akan memerlukan konsultasi dengan Amerika Serikat dan tidak harus mengikat Australia untuk berperang
Pranala luar
sunting
Referensi dan catatan kaki
sunting- ^ a b Alexander, David. "U.S. lifts ban on New Zealand warships, New Zealand keeps nuclear-free stance". chicagotribune.com (dalam bahasa Inggris). Diakses tanggal 2020-01-22.
- ^ a b c Kristensen, Hans M. "In Warming US-NZ Relations, Outdated Nuclear Policy Remains Unnecessary Irritant". Federation Of American Scientists (dalam bahasa Inggris). Diakses tanggal 2020-01-22.
- ^ "Foreign minister gov". Diarsipkan dari versi asli tanggal 2014-03-12. Diakses tanggal 22 januari 2020.
- ^ "Milestones: 1945–1952 - Office of the Historian". history.state.gov. Diakses tanggal 2020-01-22.
- ^ "ANZUS treaty comes into force | NZHistory, New Zealand history online". nzhistory.govt.nz. Diakses tanggal 2020-01-22.
- ^ "NZ PM backs Blair's Iraq conduct" (dalam bahasa Inggris). 2003-07-11. Diakses tanggal 2020-01-22.
- ^ "US planned to fire missile at Australia". www.dailytelegraph.com.au (dalam bahasa Inggris). 2011-12-31. Diakses tanggal 2020-01-22.
- ^ Lee, Shaun. "Whats a bob hawk goverment". Archived from the original on 2013-05-14.
- ^ a b "Hawke Government events: 1985". The Bob Hawke Prime Ministerial Library. 6 March 2013. Diarsipkan dari versi asli tanggal 14 May 2013. Diakses tanggal 23 April 2013.
- ^ a b Carpenter, Ted (1986). "Pursuing a Strategic Divorce: The U.S. and the Anzus Alliance". Cato Institute Policy Analysis. Cato Institute (67): 4–5. Diarsipkan dari versi asli tanggal 13 May 2013. Diakses tanggal 19 April 2013.
- ^ "US Ships to Visit Sydney", The Southland Times, 22 February 1985, p.1
- ^ "US Ships to Visit Australian Ports", The New Zealand Herald, 22 February 1985, p.1