Balai Guru Penggerak

Balai Guru Penggerak
Informasi lembaga
Wilayah hukum	Indonesia
Departemen induk	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia

Balai Guru Penggerak atau biasa disingkat menjadi BGP, adalah unit pelaksana teknis dari Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan yang bertugas melaksanakan pengembangan dan pemberdayaan guru, pendidik lainnya, tenaga kependidikan, calon kepala sekolah, kepala sekolah, calon pengawas sekolah, dan pengawas sekolah.

Tugas dari organisasi ini meliputi pelaksanaan pemetaan kompetensi, pengembangan model peningkatan kompetensi, pengembangan media pembelajaran, pelaksanaan peningkatan kompetensi, fasilitasi peningkatan kompetensi, dan supervisi peningkatan kompetensi terhadap guru, pendidik lainnya, tenaga kependidikan, calon kepala sekolah, kepala sekolah, calon pengawas sekolah, dan pengawas sekolah.^[1]

Sejarah

Organisasi ini memulai sejarahnya pada tahun 1978 dengan nama Pusat Pengembangan dan Penataran Guru (PPPG) yang bertugas untuk melaksanakan pengembangan dan pemberdayaan guru guna menciptakan guru yang lebih profesional dari waktu ke waktu.^[2] Pada tahun 2007, nomenklatur dari PPPG diubah menjadi Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PPPPTK). Pada tahun 2009, Lembaga Pengembangan dan Pemberdayaan Kepala Sekolah (LPPKS) juga dibentuk di Karanganyar. Dua jenis organisasi tersebut diletakkan di bawah Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan.

Pada tahun 2019, seiring dengan dibentuknya Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi, LPPPTK KPTK dan enam PPPPTK pun diletakkan di bawah direktorat jenderal tersebut. Nama LPPKS juga diubah menjadi Lembaga Pengembangan dan Pemberdayaan Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah (LPPKSPS).^[3] Pada tahun 2022, seiring dengan diluncurkannya program Guru Penggerak, LPPKSPS, BPMTPK, BPMRPK, BPMPK, dan enam PPPPTK lainnya pun direorganisasi menjadi enam Balai Besar Guru Penggerak (BBGP). Selain itu, juga dibentuk 27 Balai Guru Penggerak (BGP) di daerah-daerah lainnya.^[4]

Daftar

Hingga akhir tahun 2023, terdapat 6 unit BBGP dan 27 unit BGP yang tersebar di seantero Indonesia, yakni:


Nama	Lokasi	Tautan
BBGP Provinsi Sumatera Utara	Medan	[1]
BBGP Provinsi Jawa Barat	Bandung	[2]
BBGP Provinsi Jawa Tengah	Karanganyar	[3]
BBGP Provinsi Jawa Timur	Batu	[4]
BBGP Provinsi D.I. Yogyakarta	Sleman	[5]
BBGP Provinsi Sulawesi Selatan	Makassar	[6]

BGP Provinsi Aceh	Aceh Besar	[7]
BGP Provinsi Sumatera Barat	Pariaman	[8]
BGP Provinsi Riau	Pekanbaru	[9]
BGP Provinsi Jambi	Batanghari	[10]
BGP Provinsi Sumatera Selatan	Palembang	[11]
BGP Provinsi Lampung	Bandar Lampung	[12]
BGP Provinsi Banten	Serang	[13]
BGP Provinsi Bali	Denpasar	[14]
BGP Provinsi Nusa Tenggara Barat	Mataram	[15]
BGP Provinsi Nusa Tenggara Timur	Kupang	[16]
BGP Provinsi Kalimantan Barat	Mempawah	[17]
BGP Provinsi Kalimantan Timur	Samarinda	[18]
BGP Provinsi Kalimantan Selatan	Banjarbaru	[19]
BGP Provinsi Kalimantan Tengah	Palangka Raya	[20]
BGP Provinsi Sulawesi Utara	Manado	[21]
BGP Provinsi Sulawesi Tenggara	Kendari	[22]
BGP Provinsi Sulawesi Tengah	Palu	[23]
BGP Provinsi Maluku	Ambon	[24]
BGP Provinsi Papua	Jayapura	[25]
BGP Provinsi Papua Barat	Manokwari	[26]
BGP Provinsi Kepulauan Riau	Bintan
BGP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Bangka Tengah
BGP Provinsi Bengkulu	Bengkulu	[27]
BGP Provinsi Kalimantan Utara	Bulungan	[28]
BGP Provinsi Sulawesi Barat	Mamuju
BGP Provinsi Gorontalo	Gorontalo	[29]
BGP Provinsi Maluku Utara	Ternate	[30]

Lihat juga

Balai Besar Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi

Referensi

^ "Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 14 tahun 2022" (PDF). Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Diakses tanggal 27 Juli 2024.
^ Putra, Singgih (2020-12-07). "Dampak Pelatihan Berbasis Kompetensi Bagi Guru Kejuruan Bidang Kemaritiman di Indonesia". Jurnal Widyaiswara Indonesia (dalam bahasa Inggris). 1 (3): 120–129. ISSN 2721-2440.
^ "Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 36 Tahun 2019" (PDF). Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Diakses tanggal 1 Agustus 2024.
^ "Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 14 tahun 2022" (PDF). Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Diakses tanggal 27 Juli 2024.

[bbppmpv-1] "Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 14 tahun 2022" (PDF). Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Diakses tanggal 27 Juli 2024.

[2] Putra, Singgih (2020-12-07). "Dampak Pelatihan Berbasis Kompetensi Bagi Guru Kejuruan Bidang Kemaritiman di Indonesia". Jurnal Widyaiswara Indonesia (dalam bahasa Inggris). 1 (3): 120–129. ISSN 2721-2440.

[LPPKSPS-3] "Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 36 Tahun 2019" (PDF). Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Diakses tanggal 1 Agustus 2024.

[bbppmpv2-4] "Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 14 tahun 2022" (PDF). Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Diakses tanggal 27 Juli 2024.

[1]

[2]

[3]

[4]