Partai Bharatiya Janata
Partai Bharatiya Janata (BJP) (Hindi: भारतीय जानता पार्टी [भाजपा]), terjemahan: Partai Rakyat India), adalah sebuah partai politik di India dan salah satu dari dua partai politik utama di India bersama dengan Kongres Nasional India.[32]Sejak tahun 2014, partai ini menjadi partai politik yang berkuasa di India di bawah Perdana Menteri saat ini, Narendra Modi.[33].
Partai Bharatiya Janata | |
---|---|
![]() | |
Singkatan | BJP |
Presiden | J. P. Nadda[1] |
Sekretaris Umum | B. L. Santhosh |
Pendiri |
|
Dibentuk | 6 April 1980[3] |
Dipisah dari | Janata Party[3] |
Didahului oleh | Bharatiya Jana Sangh (1951–1977)[3] Janata Party (1977–1980)[3] |
Kantor pusat | 6-A, Deen Dayal Upadhyaya Marg, New Delhi, Delhi, India[4] |
Wadah pemikir | Public Policy Research Centre[5][6] |
Ideologi | |
Posisi politik | Kanan[13] |
Afiliasi internasional | esatuan Demokrasi Asia Pasifik[14] |
Warna | Saffron[15] |
Lambang pemilu | |
Teratai![]() | |
Bendera | |
![]() | |
Situs web | |
www![]() |
Ideologi resmi BJP adalah Humanisme Integral yang pertama kali dirumuskan oleh Deendayal Upadhyaya pada tahun 1965. Partai ini menganjurkan konservatisme sosial dan kebijakan luar negeri yang berpusat pada prinsip-prinsip nasional. Meskipun BJP adalah partai nasionalis Hindu, partai ini mempunyai fokus yang kuat pada kebijakan ekonomi yang lebih liberal yang mendukung globalisasi dan pertumbuhan ekonomi.
Keberhasilan BJP dalam memerintah pemerintahan India di bawah Narendra Modi mencakup pertumbuhan ekonomi yang stabil, inisiatif pembangunan infrastruktur yang besar, langkah-langkah untuk meningkatkan kredibilitas pemerintah, serta upaya untuk memperkuat hubungan luar negeri, terutama dalam konteks kawasan Asia Selatan dan pasar global. Modi juga menekankan pada program sosial seperti Swachh Bharat Abhiyan (Kampanye India Bersih) dan Jan Dhan Yojana (Skema Pemeliharaan Bank) untuk meningkatkan standar hidup masyarakat India.Namun, BJP sering dikaitkan dengan pandangan nasionalis Hindu, sehingga menimbulkan kekhawatiran di kalangan beberapa kelompok agama minoritas seperti Muslim. Beberapa partai mengkritik BJP atas kebijakan dan tindakan yang mereka yakini merugikan kelompok minoritas dan posisi India sebagai negara sekuler.
Nama dan simbol
suntingNama dan lambang partai dipilih oleh pendiri. Nama "Partai Bharatiya Janata" secara harfiah diterjemahkan sebagai "Partai Rakyat India". Simbol pestanya adalah bunga Teratai(Nelumbo nucifera).[34]Bunga teratai, atau Padma dalam bahasa Sansekerta, memiliki makna simbolis yang kaya dalam agama Hindu dan budaya India.Begitu juga, semasa pergerakan kemerdekaan India, simbol ini digunakan oleh nasionalis India sebagai lambang pemberontakan terhadap Kemaharajaan Britania.[35]
Selain penggunaan simbol teratai, partai politik tersebut juga kemungkinan besar memanfaatkan warna kuning kunyit (Saffron) dalam materi promosi dan kampanye mereka. Sama seperti teratai, warna kuning kunyit memiliki makna signifikan dalam agama Hindu. Bendera yang paling umum digunakan oleh partai tersebut terutama berwarna saffron dengan satu garis hijau di sisi kiri. Di bagian saffron bendera, simbol teratai juga dimasukkan. Skema warna tertentu yang digunakan dalam bendera membantu partai tersebut untuk memproyeksikan dirinya sebagai partai sekuler. Sementara itu, ini juga membantu partai tersebut untuk mempertahankan nada agama bagi pemilih inti dan kelompok pendukung nasionalis Hindu.
Sejarah
suntingPartai Pendahulu
suntingBharatiya Jana Sangh (1951–77)
suntingAsal-usul BJP bermula dengan Bharatiya Jana Sangh, yang juga dikenal sebagai Jana Sangh, yang didirikan oleh Syama Prasad Mukherjee pada tahun 1951 sebagai respons terhadap dominasi politik Partai Kongres Nasional India.[36].Didirikan dengan kerjasama organisasi sukarelawan nasionalis Hindu, Rashtriya Swayamsevak Sangh (RSS), dan dianggap sebagai perwakilan politik RSS. Tujuan Jana Sangh termasuk perlindungan identitas budaya "Hindu" India. Jana Sangh hanya memenangkan tiga kursi di Lok Sabha dalam pemilihan umum pertama pada tahun 1952. Ia mempertahankan kehadiran minoritas di parlemen hingga tahun 1967.
Kempen besar pertama Jana Sangh, yang dimulai pada awal 1953, difokuskan pada tuntutan untuk integrasi penuh Jammu dan Kashmir ke dalam India.[37]. Mukherjee ditangkap pada bulan Mei 1953 karena melanggar perintah dari pemerintah negara bagian yang melarangnya masuk ke Kashmir. Dia meninggal dunia akibat serangan jantung pada bulan berikutnya, saat masih berada di penjara. Mauli Chandra Sharma terpilih untuk menggantikan Mukherjee; namun, dia dipaksa keluar dari jabatan oleh aktivis RSS dalam partai, dan kepemimpinan diambil alih oleh Upadhyaya. Upadhyaya tetap sebagai Sekretaris Jenderal hingga tahun 1967. Upadhyaya juga merumuskan falsafah humanisme integral, yang menjadi doktrin resmi partai.
Pemimpin muda, seperti Atal Bihari Vajpayee dan Lal Krishna Advani, juga terlibat dalam kepemimpinan pada periode ini, dengan Vajpayee menggantikan Upadhyaya sebagai presiden pada tahun 1968. Setelah pemilihan umum negara bagian pada tahun 1967, partai tersebut membentuk aliansi dengan beberapa partai lain, termasuk Partai Swatantra dan sosialis. Mereka membentuk pemerintahan di beberapa negara bagian di Sabuk Hindi, termasuk Madhya Pradesh,Bihar, dan Uttar Pradesh.[38]
Janata Party (1977–80)
suntingPada tahun 1975, Perdana Menteri Indira Gandhi memperkenalkan keadaan darurat. Jana Sangh turut serta dalam protes massal, dengan ribuan anggotanya dipenjara bersama dengan para penentang lain di seluruh negara. Pada tahun 1977, darurat dicabut dan pemilihan umum diadakan. Jana Sangh bergabung dengan partai dari berbagai spektrum politik, termasuk Kongres Nasional India (Organisasi), dan Bharatiya Lok Dal untuk membentuk Partai Janata, dengan agenda utamanya adalah mengalahkan Indira Gandhi.Partai Janata memenangkan mayoritas pada tahun 1977 dan membentuk pemerintahan dengan Morarji Desai sebagai Perdana Menteri. Mantan anggota Jana Sangh memberikan kontribusi terbesar pada kontingen parlemen Partai Janata, dengan 93 kursi atau 31% dari kekuatannya. Vajpayee, yang sebelumnya merupakan pemimpin Jana Sangh, diangkat sebagai Menteri Urusan Luar Negeri.[39]
Pemimpin nasional bekas Jana Sangh dengan sengaja menolak identitas mereka, dan mencoba untuk mengintegrasikan diri dengan budaya politik Partai Janata, berdasarkan prinsip-prinsip Gandhian dan tradisionalis Hindu. Tingkat negara bagian dan lokal Jana Sangh tetap relatif tidak berubah, tetap mempertahankan hubungan yang kuat dengan RSS, yang tidak disambut baik oleh konstituen tengah-kanan yang moderat. Konstituen utama lain dari Partai Janata menuntut agar mantan anggota Jana Sangh menjauhkan diri dari RSS, yang mereka enggan lakukan. Akhirnya, sebagian dari Partai Janata pecah untuk membentuk Partai Janata (Sekuler). Pemerintahan Morarji Desai menjadi minoritas di Parlemen, memaksa Desai untuk mengundurkan diri. Setelah periode pemerintahan koalisi yang singkat, pemilihan umum diadakan pada tahun 1980, di mana Partai Janata mengalami kekalahan besar, hanya memenangkan 31 kursi. Pada April 1980, segera setelah pemilihan umum, Majelis Eksekutif Nasional Partai Janata melarang anggotanya untuk menjadi 'anggota dua partai' dari partai dan RSS. Sebagai tanggapan, mantan anggota Jana Sangh meninggalkan partai untuk membentuk sebuah partai politik baru, dikenal sebagai Bharatiya Janata Party.[40][39]
BJP (1980-sekarang)
suntingPembentukan partai dan masa-masa awal
suntingMeskipun BJP yang baru terbentuk secara teknis berbeda dari Jana Sangh, sebagian besar anggotanya dan staf tingkat rendahnya sama dengan pendahulunya, dengan Vajpayee menjadi presiden pertamanya. BJP awalnya mencoba untuk merendahkan sikap nasionalis Hindu dari pendahulunya, Jana Sangh, untuk mendapatkan dukungan yang lebih luas, dengan menekankan hubungannya dengan Partai Janata dan ideologi sosialisme Gandhian. Namun, upaya ini tidak berhasil, karena partai hanya memenangkan dua kursi di Lok Sabha dalam pemilihan umum 1984.Pembunuhan Indira Gandhi beberapa bulan sebelumnya menyebabkan gelombang dukungan untuk Kongres yang memenangkan jumlah rekor 403 kursi, menyebabkan hasil yang rendah bagi BJP.
JP memenangkan 86 kursi di Lok Sabha pada tahun 1989, jumlah yang membuat dukungannya penting bagi pemerintahan "Front Nasional" di bawah V. P. Singh.[41] Kemudian, BJP menarik dukungannya dari pemerintahan V.P. Singh, menyebabkan pemilihan umum baru diadakan. BJP meningkatkan jumlahnya menjadi 120 kursi, dan memenangkan mayoritas di dewan perwakilan negara bagian Uttar Pradesh.[42].
Dalam pemilihan umum parlemen pada tahun 1996, BJP memenangkan 161 kursi di Lok Sabha, menjadikannya partai terbesar di parlemen. Vajpayee diangkat sebagai Perdana Menteri tetapi tidak dapat mencapai mayoritas di Lok Sabha, memaksa pemerintahan untuk mengundurkan diri setelah 13 hari.[43]
Era Vajpayee (1996–2004)
suntingSebuah koalisi partai-partai regional membentuk pemerintahan pada tahun 1996, tetapi koalisi tersebut tidak bertahan lama, dan pemilihan umum pertengahan periode diadakan pada tahun 1998. BJP berpartisipasi dalam pemilihan sebagai pemimpin koalisi yang disebut Aliansi Demokratik Nasional (NDA), yang terdiri dari Partai Samata, hiromani Akali Dal, Shiv Sena, All India Anna Dravida Munnetra Kazhagam (AIADMK), dan Biju Janata Dal.
NDA memiliki mayoritas dengan dukungan eksternal dari Partai Negeri Telugu dan Vajpayee kembali sebagai Perdana Menteri. Namun, koalisi itu pecah pada Mei 1999 ketika pemimpin AIADMK, Jayalalithaa, menarik dukungannya, dan pemilihan umum baru diadakan kembali.[44]
Pada 13 Oktober 1999, tanpa dukungan dari AIADMK, NDA memenangkan 303 kursi di parlemen, sehingga memperoleh mayoritas mutlak. BJP mencatat jumlah kursi tertinggi sepanjang masa dengan 183 kursi. Vajpayee menjadi Perdana Menteri untuk ketiga kalinya. Pemerintahan NDA ini berlangsung selama lima tahun penuh. Agenda dasarnya termasuk pendekatan yang lebih agresif dalam pertahanan dan kebijakan ekonomi Neoliberalisme.[45]
Oposisi (2004–2014)
suntingVajpayee memanggil untuk pemilihan umum awal pada tahun 2004, enam bulan lebih awal dari jadwalnya. Kampanye NDA didasarkan pada slogan "India Shining", yang mencoba menggambarkan mereka sebagai bertanggung jawab atas transformasi ekonomi negara yang pesat. Namun, NDA mengalami kekalahan yang besar dan tidak terduga, hanya memenangkan 186 kursi di Lok Sabha, dibandingkan dengan 222 kursi untuk Kongres dan sekutunya. Manmohan Singh menggantikan Vajpayee sebagai Perdana Menteri.
Pada Mei 2008, BJP memenangkan Pemilihan umum Majelis Legislatif Karnataka 2008 . Ini adalah kali pertama partai tersebut memenangkan pemilihan umum legislatif di mana pun di India Selatan. Namun, pada tahun 2013, mereka gagal merebut kembali Karnataka setelah kalah dalam Pemilihan umum Majelis Legislatif Karnataka 2013.
Dalam pemilihan umum 2009, kekuatan mereka di Lok Sabha berkurang menjadi 116 kursi.
Era Modi (2014–sekarang)
suntingDalam pemilihan umum India tahun 2014, BJP memenangkan 282 kursi, membawa NDA total mencapai 336 kursi di Lok Sabha yang berjumlah 543 kursi. [46] Narendra Modi diangkat sebagai Perdana Menteri India yang ke-14 pada 26 Mei 2014. Ini adalah kali pertama sejak 1984 di mana sebuah partai tunggal mencapai mayoritas mutlak di Parlemen India[47] , dan juga pertama kalinya mencapai mayoritas di Lok Sabha dengan kekuatan sendiri.
Para analis politik telah menyebut beberapa alasan untuk kemenangan ini, termasuk popularitas Modi, dan kehilangan dukungan terhadap Kongres akibat skandal korupsi. BJP juga berhasil memperluas basis dukungan tradisionalnya dari golongan kasta tinggi dan kelas atas, serta mendapatkan dukungan signifikan dari golongan kelas menengah dan Dalit, serta dari kelompok Kasta Terbelakang Lainnya.[48][49]
Selama periode pertama Modi sebagai perdana menteri, BJP memperluas kehadirannya di beberapa negara bagian di mana sebelumnya hanya menjadi pemain minor, dan mendapatkan kembali kekuasaan di negara bagian lain di mana telah menjadi oposisi untuk waktu yang cukup lama. Assam, Tripura,Arunachal Pradesh, Uttar Pradesh, Bihar, Haryana, dan Jammu dan Kashmir menyaksikan peningkatan pengaruh BJP, dan partai tersebut memasuki pemerintahan di beberapa negara bagian ini.[50]
Pada tahun 2019, BJP memenangkan pemilihan umum dengan peningkatan mayoritas.
Keputusan pilihanraya umum
suntingTahun | Ketua partai | Total kursi | Perubahan kursi | Persentase | Perubahan Undi | Status | Ref. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1984 | Atal Bihari Vajpayee | 2 / 543
|
2 | 7.74% | – | Oposisi | [51] |
1989 | Lal Krishna Advani | 85 / 543
|
83 | 11.36% | 3.62% | Keyakinan dan pasokan untuk Barisan Nasional India | [52] |
1991 | 120 / 543
|
35 | 20.11% | 8.75% | Oposisi | [53] | |
1996 | Atal Bihari Vajpayee | 161 / 543
|
41 | 20.29% | 0.18% | Pemerintah, kemudian Oposisi | [54] |
1998 | 182 / 543
|
21 | 25.59% | 5.30% | Pemerintah | [55] | |
1999 | 182 / 543
|
23.75% | 1.84% | Pemerintah | [56] | ||
2004 | 138 / 543
|
44 | 22.16% | 1.69% | Oposisi | [57] | |
2009 | Lal Krishna Advani | 116 / 543
|
22 | 18.80% | 3.36% | Oposisi | [58] |
2014 | Narendra Modi | 282 / 543
|
166 | 31.34% | 12.54% | Pemerintah | [59] |
2019 | 303 / 543
|
21 | 37.46% | 6.12% | Pemerintah | [60][61] | |
2024 | untuk ditentukan |
Daftar kepala pemerintahan
suntingNo. | Potret | Perdana Menteri | Daerah pemilihan. | Masa jabatan | Lok Sabha | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Start | End | Tenure | |||||
1 | Atal Bihari Vajpayee | Lucknow | 16 Mei 1996 | 1 Juni 1996 | 16 hari | 11th | |
19 Mac 1998 | 22 Mei 2004 | 6 tahun, 64 hari | 12th | ||||
13th | |||||||
2 | Narendra Modi | Varanasi | 26 May 2014 | petahana | 10 tahun, 89 hari | 16th | |
17th |
Referensi
sunting- ^ Ananya Das (20 January 2020). "Jagat Prakash Nadda: BJP's new national president rises through the ranks, faces several challenges". Zee News. Diarsipkan dari versi asli tanggal 28 March 2020. Diakses tanggal 16 March 2020.
- ^ "What you need to know about India's BJP". AlJazeera. 23 May 2019. Diarsipkan dari versi asli tanggal 13 May 2020. Diakses tanggal 16 March 2020.
- ^ a b c d "BJP's foundation day: Brief history of the achievements and failures of the party". The Indian Express. 6 April 2019. Diarsipkan dari versi asli tanggal 11 May 2019. Diakses tanggal 17 March 2020.
- ^ "BJP Gets A New Address; Soul Of New Office Is The Party Worker, Says PM Modi". NDTV.com. Diarsipkan dari versi asli tanggal 6 April 2020. Diakses tanggal 16 March 2020.
- ^ "Public Policy Research Centre". Diarsipkan dari versi asli tanggal 26 July 2020. Diakses tanggal 22 July 2020.
- ^ —Express News Service (23 May 2020). "BJP think tank offers online course in governance; babus to impart lessons". newindianexpress.com. New Delhi: The New Indian Express. Diarsipkan dari versi asli tanggal 14 July 2020. Diakses tanggal 14 July 2020.
- "BJP think tank releases Modi Govt's 100-day report card". dailypioneer.com. New Delhi: The Pioneer. 10 September 2019. Diarsipkan dari versi asli tanggal 16 July 2020. Diakses tanggal 14 July 2020.
Public Policy Research Center (PPRC), BJP's think tank, on Monday released a comprehensive report on 100 major decisions and initiatives taken by Modi Government in first 100 days.
- "BJP think tank releases Modi Govt's 100-day report card". dailypioneer.com. New Delhi: The Pioneer. 10 September 2019. Diarsipkan dari versi asli tanggal 16 July 2020. Diakses tanggal 14 July 2020.
- ^ * Johnson, Matthew; Garnett, Mark; Walker, David M (2017). Conservatism and Ideology. Routledge. hlm. 45–50. ISBN 978-1-317-52900-2. Diarsipkan dari versi asli tanggal 14 April 2023. Diakses tanggal 8 November 2020.
- Björn Goldstein (2015) The unconscious Indianization of 'Western' conservatism – is Indian conservatism a universal model?, Global Discourse, 5:1, 44-65, DOI:10.1080/23269995.2014.946315
- Mazumdar, Surajit (2017). "Neo-Liberalism and the Rise of Right-Wing Conservatism in India". Desenvolvimento Em Debate. 5 (1): 115–131. doi:10.51861/ded.dmds.1.011. Diarsipkan dari versi asli tanggal 14 April 2023. Diakses tanggal 24 April 2022 – via Ludwig Maximilian University of Munich.
- Chhibber, Pradeep. K.; Verma, Rahul (2018). Ideology and Identity: The Changing Party Systems of India. Oxford University Press. hlm. 50–150. ISBN 978-0-19-062390-6. LCCN 2018001733. Diarsipkan dari versi asli tanggal 14 April 2023. Diakses tanggal 2 May 2022.
- ^ * Mazumdar, Surajit (2017). "Neo-Liberalism and the Rise of Right-Wing Conservatism in India". Desenvolvimento Em Debate. 5 (1): 115–131. doi:10.51861/ded.dmds.1.011. Diarsipkan dari versi asli tanggal 14 April 2023. Diakses tanggal 24 April 2022 – via Ludwig Maximilian University of Munich.
- Gopalakrishnan, Shankar (7 July 2006). "Defining, Constructing and Policing a 'New India': Relationship between Neoliberalism and Hindutva". Economic & Political Weekly. 41 (26): 2803–2813. JSTOR 4418408. Diarsipkan dari versi asli tanggal 17 October 2020. Diakses tanggal 26 September 2020.
- Wilson, Kalpana; Ung Loh, Jennifer; Purewal, Navtej (July 2018). "Gender, Violence and the Neoliberal State in India" (PDF). Feminist Review. 119 (1): 1–6. doi:10.1057/s41305-018-0109-8. Diarsipkan dari versi asli (PDF) tanggal 10 December 2020. Diakses tanggal 8 November 2020.
- Mathur, Navdeep (2018). "The low politics of higher education: saffron branded neoliberalism and the assault on Indian universities". Critical Policy Studies. 12 (1): 121–125. doi:10.1080/19460171.2017.1403343.
- ^ Johnson, Matthew; Garnett, Mark; Walker, David M (2017). Conservatism and Ideology. Routledge. hlm. 45–50. ISBN 978-1-317-52900-2. Diarsipkan dari versi asli tanggal 14 April 2023. Diakses tanggal 8 November 2020.
- ^ * Chatterji, Angana P.; Hansen, Thomas Blom; Jaffrelot, Christophe (2019). Majoritarian State: How Hindu Nationalism Is Changing India. Oxford University Press. hlm. 100–130. ISBN 978-0-19-007817-1. Diarsipkan dari versi asli tanggal 14 April 2023. Diakses tanggal 8 November 2020.
- Jaffrelot, Christophe, and Cynthia Schoch. "Conclusion to Part I." In Modi's India: Hindu Nationalism and the Rise of Ethnic Democracy, 148–54. Princeton University Press, 2021. DOI:10.2307/j.ctv1dc9jzx.12.
- Chhibber, Pradeep. K.; Verma, Rahul (2018). Ideology and Identity: The Changing Party Systems of India. Oxford University Press. ISBN 978-0-19-062390-6. LCCN 2018001733. Diarsipkan dari versi asli tanggal 14 April 2023. Diakses tanggal 2 May 2022.
- ^ * Henrik Berglund. "Religion and Nationalism: Politics of BJP." Economic and Political Weekly 39, no. 10 (2004): 1064–70. JSTOR 4414737.
- Chhibber, Pradeep K. "State Policy, Party Politics, and the Rise of the BJP." In Democracy without Associations: Transformation of the Party System and Social Cleavages in India, 159–76. University of Michigan Press, 1999. JSTOR 10.3998/mpub.23136.12.
- ^ * McDonnell, Duncan; Cabrera, Luis (2019). "The right-wing populism of India's Bharatiya Janata Party (and why comparativists should care)". Democratization. 26 (3): 484–501. doi:10.1080/13510347.2018.1551885.
- Özçelik, Ezgi (2019). Right-wing Populist Governments Rhetorical Framing of Economic Inequality : the Cases of BJP in India and AKP in Turkey. Koç University.
- ^ Malik & Singh 1992, hlm. 318–336; Banerjee 2005, hlm. 3118.
- ^ "International Democrat Union » Asia Pacific Democrat Union (APDU)". International Democracy Union. Diarsipkan dari versi asli tanggal 16 June 2017. Diakses tanggal 12 June 2017.
- ^ Iwanek, Krzysztof (10 September 2018). "Paint It Saffron: The Colors of Indian Political Parties" (dalam bahasa Inggris). The Diplomat. Diarsipkan dari versi asli tanggal 23 June 2021. Diakses tanggal 5 July 2021.
- ^ "Rajesh Agarwal gets BJP treasurer post". United News of India. 27 September 2020. Diarsipkan dari versi asli tanggal 17 October 2020. Diakses tanggal 12 October 2020.
- ^ "BJP announces new parliamentary committee; Modi leader in Lok Sabha, Rajnath his deputy". India Today. 12 June 2019. Diarsipkan dari versi asli tanggal 6 April 2020. Diakses tanggal 16 March 2020.
- ^ Election Commission 2013.
- ^ Devesh Kumar (20 May 2014). "BJP + 29 Parties=National Democratic Alliance". NDTV. Diarsipkan dari versi asli tanggal 6 April 2020. Diakses tanggal 17 March 2020.
- ^ "BJP seals alliances in Northeast, aims 22 LS seats". The Hindu Business Line. 13 March 2019. Diarsipkan dari versi asli tanggal 17 March 2020. Diakses tanggal 17 March 2020.
- ^ "Party Position pdf" (PDF). Diarsipkan dari versi asli (PDF) tanggal 17 March 2020. Diakses tanggal 17 March 2020.
- ^ "Alphabetical Party Position in the Rajya Sabha". Diarsipkan dari versi asli tanggal 4 June 2019. Diakses tanggal 22 September 2019.
- ^ "Strengthwise Party Position in the Rajya Sabha". Rajya Sabha. Diarsipkan dari versi asli tanggal 6 June 2017.
- ^ "BJP gains back Madhya Pradesh in just 15 months after losing it". India Today. 26 November 2019. Diarsipkan dari versi asli tanggal 19 November 2021. Diakses tanggal 23 March 2020.
- ^ Siddhartha Rai (27 January 2017). "PM Modi goes cashless, buys lifetime subscription of BJP mouthpiece Kamal Sandesh through cheque". India Today. Diarsipkan dari versi asli tanggal 28 March 2020. Diakses tanggal 17 March 2020.
- ^ Sengupta, Tamal. "Bengal BJP revamps party mouthpiece before 2018 panchayet elections". The Economic Times. Diarsipkan dari versi asli tanggal 14 April 2023. Diakses tanggal 29 May 2022.
- ^ "Akhil Bhartiya Vidyarthi Parishad is not the students' wing of BJP: Shreehari Borikar". Diarsipkan dari versi asli tanggal 28 February 2020. Diakses tanggal 23 September 2019.
- ^ "BJP youth wing launches its campaign for party's Lok Sabha poll win". Economic Times. 19 January 2019. Diarsipkan dari versi asli tanggal 8 October 2020. Diakses tanggal 17 March 2020.
- ^ "Quota for women in council of ministers among Mahila Morcha's suggestions for BJP poll manifesto". Economic Times. 5 April 2019. Diarsipkan dari versi asli tanggal 23 October 2021. Diakses tanggal 17 March 2020.
- ^ Rajkumar. "सरकार की नीतियों को किसानों तक पहुंचाएगा बीजेपी किसान मोर्चा". m.patrika.com. Diarsipkan dari versi asli tanggal 19 October 2020. Diakses tanggal 8 August 2020.
- ^ Pragya Singh (15 January 2008). "Need to Know BJP-led BMS is biggest labour union in India". live mint. Diarsipkan dari versi asli tanggal 3 November 2018. Diakses tanggal 17 March 2020.
- ^ "In Numbers: The Rise of BJP and decline of Congress". The Times of India. 19 May 2016. Diarsipkan dari versi asli tanggal 5 November 2017. Diakses tanggal 29 June 2017.
- ^ "Lok Sabha Election results 2019: EC declares results of all 542 seats, BJP wins 303". Zee News. 25 May 2019. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2 June 2019. Diakses tanggal 30 March 2020.
- ^ Banerjee-Fischer, Joanna (January 27, 2024). "What do India's political logos symbolize?". dw.com (dalam bahasa Inggris). Diarsipkan dari versi asli tanggal 24 March 2024. Diakses tanggal 2024-03-24.
- ^ Suraiya, Jug. "NaMo and the lotus". The Times of India. ISSN 0971-8257. Diarsipkan dari versi asli tanggal 24 March 2024. Diakses tanggal 2024-03-24.
- ^ Noorani 1978, hlm. 216.
- ^ Guha 2007, hlm. 250.
- ^ Guha 2007, hlm. 427–428.
- ^ a b Guha 2007, hlm. 538–540.
- ^ Jaffrelot 1996, hlm. 301–312.
- ^ Guha 2007, hlm. 582–598.
- ^ Guha 2007, hlm. 633–659.
- ^ Guha 2007, hlm. 633.
- ^ Outlook 2013.
- ^ Sen 2005, hlm. 251–272.
- ^ Mathew 2014.
- ^ Times of India 2014.
- ^ Varshney 2014.
- ^ Sridharan 2014.
- ^ Karmakar, Rahul (2018-12-31). "2018 was a landmark year for BJP, women in Northeast". The Hindu (dalam bahasa Inggris). ISSN 0971-751X. Diarsipkan dari versi asli tanggal 14 February 2024. Diakses tanggal 2024-02-14.
- ^ Election Commission 1984.
- ^ Election Commission 1989.
- ^ Election Commission 1991.
- ^ Election Commission 1996.
- ^ Election Commission 1998.
- ^ Election Commission 1999.
- ^ Election Commission 2004.
- ^ Election Commission 2009.
- ^ Election Commission 2014.
- ^ Kumar, Sanjay (28 May 2019). "BJP: Here's how BJP earned the massive mandate: Explained in numbers". The Economic Times. Diarsipkan dari versi asli tanggal 3 December 2020. Diakses tanggal 14 February 2021.
- ^ "20. Performance of National Parties". Election Commission of India. Diarsipkan dari versi asli tanggal 7 January 2021. Diakses tanggal 21 December 2020.
Pranala luar
sunting- BJP Diarsipkan 2019-03-12 di Wayback Machine.