Kepemimpinan Sektor Publik

Kepemimpinan sektor publik adalah seseorang dengan kemampuan untuk menjadi efisien, mengikuti instruksi, memulai tindakan, dan menunjukkan komitmen di tempat kerja. Seorang pemimpin di sektor publik harus mampu melakukan inovasi di dalam organisasi yang dipimpinnya, baik inovasi tersebut berdampak pada penguatan sumber daya manusia maupun sistem yang ada di dalam organisasi tersebut. Seorang pemimpin juga harus memiliki kapasitas dan kemampuan beradaptasi dengan lingkungan, termasuk masalah yang muncul. Seorang pemimpin juga harus mampu merencanakan dan memilih semua tindakan anggota timnya dengan cara yang memaksimalkan efisiensi waktu, sumber daya, dan jumlah orang yang terlibat.

Fokus utama

Karena fokus utama kepemimpinan di sektor publik adalah bagaimana memberikan pelayanan prima kepada orang-orang yang mereka layani, maka hasil dari konsep pelayanan adalah pelayanan baik sebagai pelayanan maupun seni. Seorang pemimpin harus dapat menawarkan baik komoditas yang diperdagangkan di pasar (layanan publik yang dapat diprivatisasi dengan tarif paling terjangkau) maupun layanan publik tanpa harga seperti akte kelahiran, KTP, lisensi, dan izin yang tidak dapat diprivatisasi. Sedangkan pelayanan sebagai seni adalah upaya memberikan pelayanan antara pimpinan organisasi dan pegawai untuk mengefektifkan operasional pelayanan sesuai dengan kondisi dan skenario baik di dalam organisasi maupun di luar organisasi.

Definisi

Dalam bidang administrasi publik, kepemimpinan didefinisikan sebagai kapasitas untuk mendekati mereka yang berada di bawah kendali seseorang secara psikologis. Menurut Nigro dan Nigro (1984: 241), kepemimpinan melibatkan penilaian tingkat kepuasan orang-orang yang berada di bawah kendali seseorang sehingga cara kerja struktur informal lebih jelas daripada struktur formal. Gagasan kepemimpinan moral, menurut Mc Gregory (1977:4), memiliki tiga ciri yaitu mempengaruhi orang berdasarkan kekuasaan untuk kebaikan bersama, ada pemahaman yang baik tentang orang-orang yang dipimpin menuju program-programnya, dan memiliki komitmen yang kuat serta bertanggung jawab.

Terlepas dari kepentingan pribadi, melayani masyarakat sebagian besar difokuskan pada kepemimpinan di sektor publik. Penghasilan dalam bentuk manfaat untuk dirinya dan pekerja lain di bisnis tersebut. Kelangsungan usaha berdasarkan keuntungan nyata bagi perusahaan dan karyawannya diperhitungkan dalam kepemimpinan sektor bisnis. Sebaliknya di sektor publik, khususnya bagi para pegawai atau pegawai di sektor publik, pelayanan adalah bagaimana memakmurkan masyarakat tanpa bayaran. Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dengan cepat dan efektif, tanggung jawab pemerintah yang melibatkan kepemimpinan di sektor ekonomi ini telah diprivatisasi. Sektor negara, korporasi negara, dan organisasi nirlaba negara lebih khusus disebut sebagai “sektor publik” (Joedono: 2000). Menurut Abdullah (1996), pemerintah dan unit-unit organisasinya khususnya yang diperintah oleh pemerintah dan berhubungan dengan hajat hidup orang banyak atau pelayanan masyarakat seperti kesehatan, pendidikan, dan keamanan adalah yang dimaksud dengan istilah “sektor publik”. Jadi, dapat dikatakan bahwa sektor publik merujuk pada pemerintah, birokrasi, atau perpajakan. Kemudian dapat juga dibandingkan antara istilah "sektor publik" dengan "sektor swasta, swasta, dan korporasi" (lihat Jones dan Pendlebury 1996: 1).

Tujuan kepemimpinan sektor publik

Van Wart (2003) mendefinisikan kepemimpinan sektor publik sebagai proses:

1. menghasilkan hasil yang dituntut oleh proses hukum secara efisien dan efektif;
2. memelihara dan membantu para pengikut yang menghasilkan hasil tersebut; dan
3. menyesuaikan organisasi dengan lingkungannya.