Komando Mandala atau disingkat KOLA, adalah sebuah komando yang dibentuk oleh Soekarno pada tanggal 2 Januari 1962 setelah Operasi Trikora dikomandokan di Yogyakarta, melalui keputusan Presiden No. I/1962. Komando Mandala dibentuk untuk membebaskan Irian Barat, bersifat gabungan yang mempunyai wilayah meliputi:

Konflik Papua Bagian Barat
Tanggal19 Desember 1961 - 15 Agustus 1962
LokasiPapua bagian barat
Hasil Papua bagian barat digabungkan kepada Indonesia.
Pihak terlibat

 Indonesia

 Uni Soviet[1]

 Belanda

Tokoh dan pemimpin
Soekarno Jan de Quay
Kekuatan
Tidak diketahui Tidak diketahui
Korban
Tidak diketahui Tidak diketahui

Komando ini berpusat di Makassar, Sulawesi Selatan-Tenggara.

Berkat Komando Mandala, Ellsworth Bunker, perwakilan Amerika Serikat mengajukan usul terhadap permasalahan Belanda - Indonesia yang akhirnya dapat di selesaikan dengan Irian Barat kembali ke tangan Indonesia.

Latar belakang sunting

Ketika tentara Jepang mengalami kekalahan di Asia, dari Sekutu, maka di Indonesia mulai masuk AFNEI (Allied Forces Netherland East Indies) bersama Belanda melalui NICA yang bertujuan mengambil alih pendudukan Jepang di Indonesia. Dan sesuai perjanjian Konferensi Meja Bundar, Belanda mengakui kedaulatan Indonesia tanpa syarat kecuali Irian Barat. Indonesia ingin agar semua daerah bekas penjajahan Hindia Belanda menjadi wilayahnya, namun Belanda menolaknya. Dan sesuai keputusan dari Konferensi Meja Bundar, persoalan Irian Barat akan diselesaikan setahun setelah terbentuknya Republik Indonesia Serikat ( RIS ). Namun pada 19 Februari 1952, Belanda secara diam-diam melanggar hasil keputusan dari KMB dengan memasukkan wilayah Irian Barat ke dalam konstitusinya.[2]

Setelah Indonesia mencoba beberapa kali melalui usaha diplomasi melalui Perserikatan Bangsa-Bangsa mengalami kegagalan, maka dimulai usaha melalui operasi militer dengan diinstruksikannya Trikora oleh presiden Soekarno di Yogyakarta pada 19 Desember 1961 melalui Keputusan Presiden Nomor I/1962 tentang perintah pembentukan Komando Mandala (KOLA) untuk membebaskan Irian Barat, dimana komando ini bersifat gabungan, dan bertugas sebagai berikut:[2]

  1. Melaksanakan Trikora dengan melakukan operasi militer untuk merebut Irian Barat yang diduduki Belanda.
  2. Memimpin dan mempergunakan pasukan bersenjata maupun segala macam barisan perlawanan rakyat dan lain-lain sebagai kekuatan Nasional yang berada di Irian Barat.[3]

Tanggal 11 Januari 1962, Presiden Soekarno menunjuk Brigjen TNI Soeharto (sebelumnya beliau menjabat sebagai Deputi I Kepala Staf Angkatan Darat dan Komandan Pasukan Tjadangan Umum Angkatan Darat),[4] sebagai Panglima Komando Mandala, dengan pelantikannya dilaksanakan pada 13 Januari 1962, dimana pangkatnya dinaikkan satu tingkat menjadi Mayor Jenderal. Sedangkan untuk pelantikan kenaikan pangkat menjadi Mayor Jenderal Soeharto dilaksanakan pada 23 Januari 1962 bertempat di Istana Bogor, dilantik oleh Wakil Kepala Staf TNI Angkatan Darat Letnan Jenderal Gatot Soebroto. Kedudukannya berada langsung dibawah Panglima Besar Komando Tertinggi Pembebasan Irian Barat (Pangbes KOTI/Pemirbar) yang juga dijabat oleh Presiden Soekarno. Dalam posisinya sebagai Panglima Tertinggi Angkatan Perang Republik Indonesia (APRI)/Pangbes KOTI/Permirbar, beliau mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 1962 dengan isi sebagai berikut:

  1. Merencanakan, mempersiapkan dan menyelenggarakan operasi-operasi militer dengan tujuan mengembalikan wilayah Irian Barat ke dalam kekuasaan Negara Republik Indonesia.
  2. Mengembangkan situasi militer di wilayah Irian Barat sesuai dengan taraf perjuangan di bidang diplomasi, agar dalam waktu sesingkat-singkatnya, di wilayah Irian Barat secara de facto dapat diciptakan daerah-daerah bebas atau didudukan unsur-unsur kekuasaan Pemerintah Daerah Republik Indonesia.[2]

Operasi Militer ini direncanakan dalam tiga tahap, dimana tahap pertama adalah tahap Inflitrasi (sampai akhir 1962), yaitu tahapan pendaratan pasukan dari udara dan laut dengan tujuan untuk penguasaan wilayah dan membawa serta rakyat Irian Barat untuk membebaskan wilayahnya. Tahap kedua, adalah tahap Eksploitasi (mulai awal 1963) dengan mengadakan serangan terbuka kepada pusat militer Belanda dan semua pos militer pentingnya. Dan tahap ketiga adalah tahap Konsolidasi (awal 1964), yaitu menegakkan kekuasaan Republik Indonesia secara mutlak di seluruh wilayah Irian Barat.[5]

Struktur sunting

Saat dibentuknya KOLA, negara dalam keadaan sulit dan untuk melaksanakan operasi, kesiapan pasukannya belum maksimal, sehingga Panglima KOLA meminta wewenang untuk mempersiapkan operasi gabungan dan membentuk kawasan perang dengan wilayah Irian Barat dan Indonesia Bagian Timur, sehingga KOLA disusun dalam dua bagian, meliputi:

  1. Staf Umum ; Bertindak dalam bidang koordinasi Operasional
  2. Staf Khusus; Bertindak dalam bidang koordinasi

Dalam hal ini, pemegang kendali operasi Komando Pasukan Gabungan Mandala dipegang oleh Panglima KOLA.

Komponen utama dari KOLA adalah:[6]

  1. Angkatan Darat Mandala (ADLA)
  2. Angkatan Laut Mandala (ALLA)
  3. Angkatan Udara Mandala (AULA)
  4. Komando Pertahanan Udara Gabungan Mandala (Kohanudgabla)
  5. Dalam Komando Pasukan Gabungan Mandala, setiap komponen dipimpin oleh seorang Panglima Komponen Utama. Secara operasional berada dibawah Panglima Mandala, namun secara admisnitratif langsung di bawah panglima angkatan masing-masing. Sedangkan Angkatan Kepolisian, saat itu belum termasuk angkatan bersenjata.

Komando ini memiliki tiga tingkat yang mempunyai rantai komando sebagai berikut:[2]

  1. Komando Operasi Tertinggi (KOTI), yang bertugas untuk menetapkan pokok-pokok strategi militer.
  2. Komando Mandala (KOLA), yang bertugas untuk membuat dan melaksanakan rencana kampanye.
  3. Komponen Angkatan, yang bertugas untuk menyusun dan mengeluarkan konsep operasi berdasarkan strategi militer KOLA.

Secara keseluruhan organisasi untuk pembebasan Irian Barat berupa:[2]

  1. Komando Tertinggi Pembebasan Irian Barat (KOTI Pemirbar) dengan susunan sebagai berikut:
    1. Panglima Besar KOTI Permibar : Presiden Sukarno
    2. Wakil Panglima Besar : Jenderal A.H. Nasution
    3. Kepala Stag : Mayjen TNI Ahmad Yani
  2. Komando Mandala :
    1. Panglima Mandala : Mayjen TNI Soeharto
    2. Wakil Panglima 1 : Kolonel Laut R. Soebono[7]
    3. Wakil Panglima 2 : Komodor Udara Leo Wattimena[8]
    4. Kepala Staf Umum : Kolonel Achmad Tahir[8]
    5. Kepala Sekretariat : Mayor CKHP. Nasution SH.

Komando ini terdiri atas dua staf, meliputi:[2]

  1. Staf Umum dengan susunan sebagai berikut:[6]
    1. Gabungan Staf 1 (G - 1), yaitu staf yang menangani kegiatan intelijen yang dipimpin oleh Kolonel Soedarmono (AU), Perwira I : Letnan Kolonel Infanteri R. Soetojo (AD) dan Perwira II : Mayor Laut Jasmani (AL).
    2. Gabungan Staf 2 (G - 2), yaitu Staf Operasi yang dipimpin oleh Kolonel Infanteri Amirmachmud (AD), Perwira I : Letnan Kolonel Laut Nizam Zachman (AL) dan Perwira II: Letkol Udara Soetopo (AU).
    3. Gabungan Staf 3 (G - 3), yaitu menangani kepegawaian dan administrasi personal, yang dipimpin oleh Kolone Udara Sugoro (AU), Perwira I : Letkol Pandu Suyoso (AD) dan Perwira II: Letkol Laut Marwadji (AL), yang juga sebagai PA-IG-4 (Perwira I G - 4).
    4. Gabungan Staf 4 (G - 4), yaitu staf yang menangani bidang logistik, yang dipimpin oleh Kolonel Inf. Sunggoro (AD), Perwira I : Letkol Laut Marwadji (AL) yang juga sebagai PA-IIG-3 (Perwira II G - 3) dan Perwira II: Letkol Udara Andoko (AU).
    5. Gabungan Staf 5 (G - 5), Gabungan Staf Teritorial dan perlawanan rakyat, yang dipimpin oleh Kolonel Inf. Moenadi (AD), Perwira I : Mayor KKO Sri Hartono (AL) dan Perwira II: AKBP Drs. S. Geonopranoto (POL).
    6. Gabungan Staf 6 (G - 6), yaitu staf yang menangani perhubungan (komunikasi), yang dipimpin oleh Letkol L Sotjokusumonegoro (AL).
  2. Staf Khusus. Staf Khusus Gabungan yang terdiri dari Inspektur Jenderal, Ajudan Jenderal, Perwira Kesehatan, Perwira Hukum, Komando Kompi Markas, Perwira Polisi Militer, Perwira Penerangan dan Pendidikan (ke dalam), Perwira Penerangan Rakyat (ke luar), Perwira Keuangan, Perwira Angkutan, Perwira Rohani dan Perwira Teknik.[6]

Markas Komando ini awalnya menempati markas Korps Caduad, Jakarta Pusat, dan baru pada tanggal 12 Maret 1962 dipindahkan ke Makassar, Sulawesi Selatan, sedangkan Pos Komando Mandala Depan (Poskopan), bertempat di Ambon.[9]

Angkatan Udara Mandala (AULA) sunting

AULA merupakan komponen utama KOLA dimana secara operasional ia dibawah Panglima Mandala (PangLa) sedangkan secara administrasi berada di bawah Menteri/Panglima Angkatan Udara (Men/Pangau) dibawah pimpinan Komodor Udara Leo Wattimena yang juga merangkap sebagai Wakil Panglima II KOLA.[10] AULA bermarkas di Markas Besar Angkatan Udara (MBAU) dibantu oleh Komando Udara (Korud) III dan Korud IV/Maluku, yang berfungsi sebagai staf operasi untuk menyiapkan pangkalan-pangkalan yang diperlukan untuk operasi. Sedangkan Korud III/Makassar berfungsi sebagai Staf Logistik sebagai tempat penimbunan.

Ada tiga badan yang menangani operasi udara Mandala;

  1. Deputi Menteri KSAU Urusan Operasi, Komodor Udara Sri Mulyono Herlambang di tingkat MBAU, menyiapkan dana yang diperlukan.
  2. Kolonel Pnb Roesmin Noerjadin dari Koops sebagai penyedia peralatan.
  3. Kolonel Pnb Leo Wattimena (Pang AULA) sebagai perencana dan pelaksana.

Gubernur Militer sunting

KOLA bertugas melaksanakan Operasi militer pembebasan Irian Barat dari penjajahan Belanda, sedangkan untuk pemerintahannya, KOTI (Komando Operasi Tertinggi) membentuk Pemerintahan Militer dengan jabatan tertingginya adalah Gubernur Militer. Selain itu juga diterbitkan Peraturan Penguasa Perang Tertinggi Nomor 7 Tahun 1962 tanggal 25 Juni 1962, tentang Perbantuan Komponen Sipil Pada Gubernur Militer Mandala oleh Presiden Soekarno.

Susunan staf Gubernur Militer Mandala adalah :

  1. Gubernur Militer: Mayor Jenderal Soeharto (Pangla)
  2. Kepala Staf : Kolonel Inf. Moenadi (AD) - (G - 5 Mandala)
  3. Bagian Keamanan : Letkol CPM Hernowo Asmanu
  4. Kepala Finek : Sukasah
  5. Kepala Sekretariat : Mayor CKH J.H. Sinaga, S.H.

Gubernur Kepala Daerah dan Penguasa Perang Daerah (Peperda) serta Kepolisian di bawah koordinasi Gubernur Militer Mandala. Area wilayahnya meliputi provinsi Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara dan Maluku/Irian Barat.

Tugasnya adalah:

  1. Mempersiapkan seluruh daerah provinsi untuk mendukung operasi-operasi militer yang akan dilaksanakan oleh Panglima Mandala, dalam hal ini mempersiapkan logistik teritorial.
  2. Mobilisasi kekuatan rakyat guna mendukung operasi militer.

Dalam hal ini, Kepolisian Irian Barat dibawah pimpinan AKP Sabar Kumbino juga disub-ordinasikan kepada Gubernur Militer Mandala. Ia berkedudukan di Soasiu berkekuatan satu Resimen Tim Pertempuran (RTP) yang dipimpin AKP Sutrasno.[2]

Lihat juga sunting

Referensi sunting

  1. ^ "Indonesia and the U.S.S.R". The Sydney Morning Herald. 13 May 1965. hlm. 2. Diakses tanggal 19 February 2015. 
  2. ^ a b c d e f g Saragih 2019, hlm. 45 - 51.
  3. ^ ABRI, Pusjarah (1995). Trikora Pembebasan Irian Barat. Jakarta: Pusjarah ABRI. hlm. 92. 
  4. ^ Administrator (2013-10-14). "Komando Seribu Mata-mata". Tempo.co. Diakses tanggal 2019-11-16. 
  5. ^ Saragih 2019, hlm. 3-5.
  6. ^ a b c Ditwatpersau, Subdisjarah (1996). Perjuangan AURI Dalam Trikora. Jakarta: Ditwatpersau. hlm. 17. 
  7. ^ "Laksamana TNI R. SOEBONO". www.tnial.mil.id. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2019-11-16. Diakses tanggal 2019-11-16. 
  8. ^ a b Dwipayana, G.; K.H., Ramadhan (1989). Soeharto: Pikiran, Ucapan dan Tindakan Saya. Jakarta: Citra Lamtoro Gung Persada. ISBN 9798085019. 
  9. ^ Elson, Robert Edward (2001). Suharto : a political biography. Cambridge, UK: Cambridge University Press (dipublikasikan tanggal 13 November). ISBN 0521773261. 
  10. ^ Saragih 2019, hlm. 51 - 68.

Daftar Pustaka sunting

Saragih, Maylina (2019). Heroisme PGT Dalam Operasi Serigala. Subdisjarah Dispenau. 

Pranala luar sunting