Monarki Papua Nugini
Monarki Papua Nugini adalah sebuah sistem pemerintahan dimana seorang penguasa monarki warisan menjadi penguasa berdaulat dan kepala negara Papua Nugini. Penguasa monarki saat ini, sejak 9 September 2022, adalah Raja Charles III. Meskipun penguasa berdaulatnya berbagi kesetaraan dengan lima belas negara merdeka lainnya pada Kerajaan Persemakmuran, monarki di setiap negara tersebut terpisah dan memiliki hukum yang berbeda. Akibatnya, penguasa monarki saat ininya secara resmi digelari Raja Papua Nugini dan, dalam kapasitas ini, ia, permaisurinya, dan anggota keluarga Kerajaan lainnya memegang fungsi pribadi dan publik secara domestik dan luar negeri sebagai perwakilan negara Papua Nugini. Namun, Ratu merupakan satu-satunya anggota Keluarga Kerajaan dengan peran konstitusional. Raja biasanya tinggal di Britania Raya dan, meskipun beberapa kekuasaan ia pegang sendiri, sebagian besar tugas seremonial dan pemerintahan kerajaan di Papua Nugini diserahkan kepada Gubenur Jenderal sebagai perwakilan Raja.
Raja Papua Nugini | |
---|---|
Sedang berkuasa | |
Charles III sejak 9 September 2022 | |
Perincian | |
Pewaris | William, Pangeran Wales |
Penguasa pertama | Elizabeth II |
Pembentukan | 16 September 1975 |
Tanggung jawab penguasa berdaulat, dan Gubernur Jenderal, di bawah konstitusi Papua Nugini, meliputi membentuk dan membubarkan parlemen, mengadakan pemilihan, dan melantik pemerintahan.
Pendapat publik
suntingDi antara orang-orang Papua Nugini, Raja dan Keluarga Kerajaan sangat populer, dan sangat sedikit sentimen republik di negara ini. Gubernur Jenderal Sir Bob Dadae mengatakan bahwa orang-orang Papua Nugini ,merasa "terhormat dan bangga" memiliki seorang raja sebagai kepala negara mereka.[1]
Selama kunjungannya pada tahun 2022 untuk menandai Jubilee Platinum mendiang Ratu Elizabeth II, Putri Kerajaan berterima kasih kepada rakyat Papua Nugini atas "kesetiaan dan rasa hormat Anda kepada Yang Mulia yang telah Anda tunjukkan selama masa pemerintahannya".[2]
Justin Tkatchenko, Menteri Acara Nasional, mengatakan pada tahun 2022, negara itu tidak akan melakukan transisi ke republik, dan Papua Nugini merangkul monarki dan "menjadikannya lebih besar dan lebih baik dari sebelumnya".[3]
Daftar monarki Papua Nugini
suntingNo. | Foto | Nama (lahir–mangkat) |
Berkuasa di Papua Nugini | Nama panjang | Pasangan | Wangsa | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mulai
Berkuasa |
Berhenti
Berkuasa | ||||||
1 | Elizabeth II (1926–2022) |
16 September 1975 | 8 September 2022 | Elizabeth Alexandra Mary | Pangeran Philip, Adipati Edinburgh | Windsor | |
Gubernur Jenderal: Sir John Guise, Sir Tore Lokoloko, Sir Kingsford Dibela, Sir Ignatius Kilage, Sir Vincent Serei Eri, Sir Wiwa Korowi, Sir Silas Atopare, Sir Paulias Matane, Sir Michael Ogio, Sir Bob Dadae Perdana Menteri: Michael Somare, Julius Chan, Paias Wingti, Rabbie Namaliu, Bill Skate, Mekere Morauta, Peter O'Neill, James Marape | |||||||
2 | Charles III (1948–) |
9 September 2022 | Sekarang | Charles Philip Arthur George | Camilla, Permaisuri Britania Raya | Windsor | |
Gubernur Jenderal: Sir Bob Dadae Perdana Menteri: James Marape |
Referensi
suntingPranala luar
sunting- Papua New Guineadi situs Keluarga Kerajaan