Nilai-nilai Asia

Nilai-Nilai Asia merupakan suatu nilai yang mulai diperkenalkan pada akhir abad ke-20 oleh para pemimpin negara dan cendikiawan di Asia seiring berkembangnya perekonomian negara-negara Asia khususnya di Asia Timur dan Asia Tenggara. Sebagai pembanding, nilai yang dianut masyarakat di dunia Barat lebih condong pada nilai-nilai hak asasi manusia, demokrasi dan kapitalisme. Nilai-nilai dunia Barat yang mengandung nilai individualisme dan legalisme, dinilai tidak cocok oleh mayoritas masyarakat di negara-negara di Asia dan cenderung dinilai mengancam dinamisme ekonomi dan tatanan sosial. Di kalangan orang-orang Asia, nilai-nilai Asia sering dikaitkan dengan disiplin, kerja keras, kesederhanaan, pencapaian akademik, keseimbangan kebutuhan individu dan masyarakat, dan hormat pada otoritas berkuasa. Di samping dari pada pencapaian prestasi pertumbuhan ekonomi, hal itu sering diterangai dipertahankan demi kepentingan dari rezim otoriter yang berkuasa di Asia.

Terdapat tuduhan kontestasi antara nilai-nilai Asia yang tidak menganggap kebebasan sama pentingnya dengan yang dianggap nilai-nilai Barat. Adanya sistem nilai yang berbeda ini didasarkan pada argumen bahwa Asia cenderung berpegang pada sistem politik, filosofi, dan prioritasnya sendiri. Perbedaan budaya dan nilai-nilai antara Asia dan Barat ditekankan oleh beberapa delegasi resmi pada Konferensi Dunia tentang Hak Asasi Manusia di Wina pada tahun 1993, seperti Perdana Menteri Singapura yang menyatakan bahaya pengakuan hak asasi manusia jika universalisme digunakan untuk mengaburkan realitas keragaman atau delegasi Cina yang menekankan perbedaan regional. yang mengadopsi kerangka kerja yang berbeda. Dari sini, Amartya Sen (1997: 33-40) kemudian mengulas proposisi nilai Asia yang kurang mendukung kebebasan dan lebih mementingkan ketertiban dan disiplin, serta klaim hak asasi manusia yang kurang relevan di ranah politik dan kebebasan sipil. Pembenaran otoritarianisme di Asia didasarkan pada sejarah dan nilai-nilai Asia, dimana kemudian pemerintahan otoriter seperti Li Kuan Yew yang menjadi advokat Asian Values menganggap sistem ini lebih efektif dalam membantu keberhasilan ekonomi.

Sejarah

Istilah Nilai-nilai Asia pertama kali muncul pada tahun 1980-an dan 1990an yang seiring dengan suksesnya perekonomian Macan Asia (Hongkong, Singapura, Taiwan, Korea Selatan). Istilah ini didukung oleh Lee Kuan Yew dari Singapura dan Mahathir Mohamad, mantan perdana menteri Malaysia yang dipakai untuk membela diri dari kritik yang mengecam rezim autoritarian di Asia. Hal ini lah yang menyebabkan bahwa istilah nilai-nilai Asia ini bersifat defensif. Menurut Lee Kuan Yew dan Mahathir Mohammad, tidak hanya mendasari kesuksesan Macan Asia pascaperang, nilai-nilai Asia juga merupakan bukti dari bentuk masyarakat yang lebih unggul (Mallet, 1999). Hal utama yang memberatkan konsep ini adalah mendistorsi wilayah yang terkenal karena kekayaan keberagaman budayanya (Budha, Hindu, Tao, Shinto, Kristen); sistem politiknya yang beragam (demokratis, semidemokratis, sosialis, junta militer, dan sebagainya); variasi perkembangannya (Schwenkter, 1998), dan persaingan antar-etnis.

Di Jepang, konsep "Ideal Timur" dianut di beberapa kalangan nasionalis karena menantang budaya Barat dan juga karena menawarkan kemungkinan kepemimpinan Jepang baru di Asia. Beberapa mengaitkan keberhasilan ekonomi negara-negara Asia Timur dan Tenggara pada 1960-an hingga 1980-an dengan "nilai-nilai Asia"; cara ketiga, model politik Asia yang merupakan alternatif dari totalitarianisme dan demokrasi liberal. Keajaiban ekonomi Jepang di bawah Sistem 1955, di mana Partai Demokrat Liberal telah menjadi partai Jepang yang dominan hampir terus menerus sejak 1955, digunakan sebagai contoh keberhasilan model politik ini.

Nilai-nilai Asia juga terlihat dalam usulan penyerahan Hong Kong ke China pada tahun 1997. Popularitas konsep itu tidak bertahan lama. Beberapa orang berspekulasi bahwa konsep tersebut mungkin telah berkontribusi pada perubahan agama, sosial, budaya dan ekonomi yang terjadi di Asia pada waktu itu; misalnya, krisis keuangan Asia dan jatuhnya rezim Soeharto di Indonesia mungkin telah dinetralisir oleh demokrasi liberal.

Pada tahun 2006, Jusuf Kalla, wakil presiden Indonesia, mengaitkan nilai-nilai Asia dengan usulan Perjanjian Perdagangan Bebas Asia Timur dan Komunitas Asia Timur yang muncul dari KTT Asia Timur. Dia sebagian membela nilai-nilai Asia dengan menempatkan penekanan pada kerja sama di atas kompetisi.

Nilai-nilai Asia terus didiskusikan di akademi dengan mengacu pada pertanyaan tentang universalitas hak asasi manusia (sebagai lawan dari posisi relativisme budaya).[1] Diarsipkan 2021-07-31 di Wayback Machine. Penulis sebuah penelitian yang diterbitkan pada tahun 2015 mengklaim bahwa pertanian padi versus pertanian gandum menjelaskan perbedaan dalam pemikiran analitik, "individualisme implisit" dan inovasi antara berbagai provinsi di Cina. Dibandingkan dengan pertanian gandum, pertanian padi adalah praktik padat karya yang membutuhkan kerja sama banyak orang. Namun, hasil penelitian ini kontroversial karena ukuran sampel yang sangat kecil untuk beberapa unit analisis (beberapa sampel kurang dari sepuluh individu), instrumen pengukuran yang meragukan, dan kesalahan spesifikasi model. Menggunakan ukuran individualisme-kolektivisme yang lebih baik, penulis studi replikasi menemukan bahwa kesimpulan dari artikel tahun 2015 yang mengklaim menunjukkan bukti hubungan antara pertanian gandum versus pertanian padi adalah hasil dari metodologi yang salah.

Di Timor Timur, pengertian “nilai-nilai Asia”, atau “nilai-nilai Timor-Leste”, yang menyimpang dari pengertian demokrasi yang dipahami secara internasional muncul setelah pemilihan presiden Timor Timur tahun 2012. Pemilihan ini melihat petahana José Ramos-Horta, anggota dari apa yang dilihat sebagai generasi tua yang terkait dengan pengenalan demokrasi, tersingkir di babak pertama.

Nilai-nilai dan Modernitas Asia

Pernyataan tentang manfaat nilai-nilai Asia mendapat perhatian khusus pada awal 1990-an, ketika diartikulasikan oleh tokoh-tokoh politik terkemuka seperti mantan perdana menteri Singapura Lee Kuan Yew. Pernyataan semacam itu bertentangan dengan pernyataan Barat kontemporer bahwa runtuhnya komunisme Eropa dan keberhasilan sosialisme pasar Cina telah menunjukkan keunggulan hak asasi manusia, demokrasi, dan kapitalisme atas bentuk-bentuk persaingan pengorganisasian masyarakat.

Perdebatan nilai-nilai Asia juga terjadi di masyarakat Asia. Pada saat perubahan ekonomi dan sosial yang cepat di Asia Timur, pertumbuhan individualisme dan demokratisasi dan gerakan hak asasi manusia menantang tatanan sosial ekonomi yang mapan dan rezim otoriter. Debat adalah elemen dalam perjuangan yang lebih besar untuk visi modernitas dan bagaimana masyarakat Asia harus diatur.

Pendukung nilai-nilai Asia membuat beberapa klaim terkait. Mereka menegaskan bahwa nilai-nilai Asia bertanggung jawab atas pertumbuhan ekonomi yang signifikan di kawasan itu; bahwa pembangunan ekonomi harus diprioritaskan pada orang yang keluar dari kemiskinan; dan, secara lebih umum, bahwa hak-hak sipil dan politik harus berada di bawah hak-hak ekonomi dan sosial. Selain itu, karena negara merupakan perwujudan identitas kolektif dan kepentingan warga negaranya, maka kebutuhannya harus didahulukan dari pada hak individu. Dengan demikian, para pendukung nilai-nilai Asia adalah pembela kedaulatan negara yang kuat, termasuk hak untuk tidak diintervensi oleh pihak luar. Ide-ide ini diungkapkan dalam Deklarasi Bangkok 1993 tentang hak asasi manusia, yang ditandatangani oleh banyak pemerintah Asia tetapi dikritik oleh organisasi hak asasi manusia Asia.

Di Indonesia, krisis ekonomi yang dimulai pada akhir 1997, merupakan katalisator penggulingan kediktatoran Soeharto oleh gerakan kerakyatan yang dipimpin oleh mahasiswa. Dengan ekonomi dalam krisis dan “kapitalisme kroni” tersebar luas, tidak ada argumen kulturalis yang dapat menyembunyikan fakta bahwa calon diktator pembangunan telah kehilangan semua legitimasi. Jatuhnya Suharto pada Mei 1998 menghilangkan ideolog utama dari “nilai-nilai Asia” developmentalis. Dengan Orde Baru Indonesia sekarang menjadi rezim kuno dan Birma juga terkena dampak krisis ekonomi regional, para jenderal Burma telah dipaksa untuk kembali ke pola umum mengandalkan kekuatan brutal tanpa kepura-puraan ideologis. “Nilai-nilai Asia” juga telah disebarkan di Singapura dan Malaysia , negara-negara dengan standar hidup yang relatif tinggi. Meskipun makmur, pemerintah mereka berpendapat bahwa demokrasi "Barat" tetap tidak pantas secara budaya. Sementara kediktatoran developmentalis telah menggunakan "nilai-nilai Asia" untuk membenarkan pelanggaran hak asasi manusia yang serius, di Singapura dan Malaysia yang lebih maju secara ekonomi "otoritarianisme lunak" sudah cukup: Kebebasan sipil dilanggar secara kurang terbuka, tetapi demokratisasi masih ditentang. Dalam konteks seperti itu, klaim “nilai-nilai Asia” menyertai upaya negara untuk mengkooptasi populasi yang semakin makmur dan terdidik. Koeksistensi standar hidup yang tinggi dan politik yang tidak liberal membuat Singapura dan Malaysia pengecualian internasional untuk “aturan” bahwa demokrasi mengikuti pembangunan ekonomi terima kasih untuk kebangkitan besar.

Kritik terhadap nilai-nilai Asia

Kritikus terhadap nilai-nilai Asia telah menolak klaim atas nama mereka sebagai upaya untuk menopang pemerintahan otoriter dan tidak liberal melawan lawan domestik dan eksternal dan untuk mengaburkan kelemahan model pembangunan ekonomi Asia. Krisis keuangan Asia 1997-1998 muncul untuk mempertahankan beberapa argumen mereka. Beberapa kritikus menuduh bahwa wacana nilai-nilai Asia memperdagangkan stereotip sederhana budaya Asia dan dalam hal itu mirip dengan Orientalisme, yang telah lama menjadi ciri keilmuan Barat di masyarakat Asia dan Arab. Yang lain menunjukkan kontradiksi yang jelas antara antiliberalisme yang dianut oleh para pendukung nilai-nilai Asia dan promosi mereka terhadap pembangunan berorientasi pasar, yang telah menantang dan mengganggu tatanan sosial yang mapan. Akhirnya, para ahli teori feminis memandang wacana nilai-nilai Asia sebagai upaya untuk melegitimasi hierarki gender, kelas, etnis, dan ras yang tertanam dalam budaya Asia, dalam model pembangunan Asia, dan dalam hubungan sosial kapitalis yang lebih luas.

Perdebatan nilai-nilai Asia relevan dengan argumen dalam teori politik tentang apakah komitmen terhadap keadilan dan kesetaraan global dapat didasarkan pada hak asasi manusia. Mengambil masalah dengan asumsi Barat bahwa struktur politik liberal adalah titik awal untuk memajukan kesejahteraan manusia, komunitarian seperti Charles Taylor telah merefleksikan pengalaman budaya Asia untuk memeriksa potensi dan tantangan membangun yang lebih inklusif, non-koersif, tetapi kuat. konsensus global. tentang hak asasi manusia. Literatur yang berkembang, termasuk yang terkait dengan komunitarianisme Konfusianisme dan Islam reformis, telah meneliti apakah nilai dan institusi tertentu dalam masyarakat Asia sesuai dengan hak asasi manusia. Daniel A. Bell, seorang filsuf Kanada yang mengkhususkan diri dalam pemikiran Konfusianisme, berpendapat bahwa banyak “nilai-nilai Asia”, yang bertentangan dengan “nilai-nilai Asia”, dapat memperkaya teori dan praktik hak asasi manusia global dan digunakan untuk meningkatkan martabat dan kesejahteraan masyarakat. rakyat. Asia kontemporer.

Sejumlah kritik terhadap nilai-nilai Asia telah dilakukan. Kim Dae-jung (Presiden Korea Selatan, 1998–2003), Amartya Kumar Sen (seorang ekonom India, filsuf, dan pemenang Nobel) dan Yu Ying-shih (sejarawan dan sinolog Amerika kelahiran Cina) berpendapat bahwa "Nilai Asia" adalah bahasa ganda untuk menekan "nilai-nilai Barat" seperti "kebebasan berbicara" dan "hak asasi manusia". Randall Peerenboom mencatat bahwa banyak sarjana "umumnya setuju bahwa beberapa pemerintah Asia menggunakan retorika nilai-nilai Asia untuk tujuan egois." Amartya Sen berpendapat bahwa apa yang disebut nilai-nilai Asia ini tidak dapat berjalan karena keragaman budaya utama yang ditemukan di Asia. Kritik umum terhadap konsep nilai-nilai Asia adalah keberhasilan yang dirasakan banyak masyarakat demokratis Asia seperti Korea Selatan, Taiwan, Hong Kong, Jepang.