Asosiasi Demokratik Rakyat Timor
Asosiasi Demokratik Rakyat Timor (bahasa Portugis: Associação Popular Democrática Timorense - APODETI) adalah sebuah partai politik di Timor Timur yang didirikan pada tahun 1974, yang dulu menginginkan integrasi dengan Indonesia. Sejak tahun 2000, partai menggunakan awalan Pro-Referendo (pro- referendum). Perubahan nama menjadi Partido Democrata Liberal dipertimbangkan. Partai ini sudah tidak ada lagi.
Asosiasi Demokratik Rakyat Timor Associação Popular Democrática Timorense | |
|---|---|
 | |
| Singkatan | APODETI |
| Dibentuk | 27 Mei 1974 |
| Ideologi | Konservatisme Integrasi Indonesia (sampai tahun 2000) Otonomi Daerah |
| Posisi politik | Sayap kanan |
| Afiliasi nasional | Indonesia |
| Bendera | |
 | |
Sejarah
suntingAPODETI didirikan pada 27 Mei 1974[1] (sumber lain: 25 Mei atau 27 Juli) oleh 36 orang. Nama aslinya adalah Associação para Integração de Timor na Indonesia (AITI). Ini termasuk beberapa mantan peserta dalam Pemberontakan Viqueque (1959).[2] APODETI berusaha untuk bergabung dengan Indonesia sebagai provinsi otonom dan menganjurkan penyebaran bahasa Indonesia. Partai tersebut mendukung kebebasan beragama dan menentang rasisme, tetapi menentang Gereja Katolik dan menganjurkan posisi anti-kulit putih. APODETI hanya mendapat dukungan dari sedikit Liurai di wilayah perbatasan. Beberapa dari mereka pernah bekerjasama dengan Jepang melawan penguasa kolonial Portugis selama Perang Dunia II. Sebagian besar minoritas Muslim kecil juga mendukung APODETI.
APODETI sebelumnya dipandang sebagai organisasi depan yang didanai oleh Jakarta. Para pemimpin utamanya memiliki kontak dekat dengan agen rahasia Indonesia sejak 1960-an. Atas dukungan dan pendanaan dari Indonesia, mereka menggunakan posisinya di masyarakat sebagai pedagang, petugas adat dan pemimpin adat yang berpengaruh. Presiden pendiri Arnaldo dos Reis Araújo adalah seorang peternak sapi, kepala strategi dan sekretaris jenderal José Fernando Osório Soares[3] dalam administrasi dan guru sekolah serta wakil ketua Hermenegildo Martins adalah pemilik perkebunan kopi.[4] pendukung terkuat Anda adalah Dom Guilherme Gonçalves, Liurai mantan Kekaisaran Atsabe dari Atsabe/Ermera dan kepala Atsabe-Kemak. Dia memiliki ikatan keluarga yang kuat di dalam bekas kerajaan dan sekutu lamanya. Ini juga menutup hubungan dengan Kemak yang sekarang ada di komunitas Ainaro dan Bobonaro serta Tetum dan Bunak di bagian utara dan selatan.di kedua sisi perbatasan. Dia sangat anti-Portugis dan memiliki pasukan tradisional yang besar. Gonçalves berasal dari garis keturunan raja yang secara teratur memberontak melawan Portugis. Dia membenci perbatasan kolonial buatan manusia yang memisahkan keluarganya dan memisahkan timur dari pusat spiritual laran di Wehale. Itu sebabnya dia menginginkan reunifikasi Timor.
APODETI adalah partai Timor pertama yang membentuk pasukan paramiliter. Pada Agustus 1974 ia memulai kamp pelatihan di Timor Barat, Indonesia. Instruktur dan senjata berasal dari militer Indonesia. Tomás Gonçalves, putra Liurais Atsabe Guilherme Gonçalves dan perwakilan APODETI di Timor Barat, bertemu dengan Panglima Angkatan Bersenjata, Jenderal Maraden Panggabean, di Jakarta pada bulan September . APODETI menampilkan dirinya sebagai sarana yang cocok untuk integrasi Timor Lorosae di Indonesia.[3]
Ketika FRETILIN memproklamasikan kemerdekaan Timor Timur dari Portugal pada 28 November 1975, Indonesia menanggapi dengan melaporkan bahwa Dom Guilherme Gonçalves dan Alexandrino Borromeo dari APODETI dan politisi oposisi lainnya telah menandatangani apa yang disebut Deklarasi Balibo, yang menyerukan agar Timor Timur bergabung dengan Indonesia. Deklarasi tersebut dibuat oleh dinas rahasia Indonesia dan ditandatangani di Bali, bukan di Balibo. Setelah invasi ke Indonesia, pemerintah boneka dibentuk pada pertengahan Desember 1976, terdiri dari para pemimpin APODETI dan UDT. Arnaldo dos Reis Araújo menjadi gubernur pertama Timor Timur, sebutan Timor Timur di bawah pemerintahan Indonesia. Ia diikuti oleh Dom Guilherme Gonçalves dan, setelah diselingi oleh anggota UDT Mário Viegas Carrascalão, akhirnya José Abílio Osório Soares, saudara laki-laki José Fernando Osório Soares dan mantan walikota Dili. Pendudukan berakhir dengan intervensi Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 1999.
Setelah kemerdekaan Timor Lorosae, partai tersebut menekankan bahwa tujuannya adalah untuk mengamankan kelangsungan hidup Timor Lorosa'e sebagai provinsi otonom Indonesia dan bahwa APODETI menentang aneksasi dengan kekerasan. Dalam deklarasi publik di Kongres CNRT pada Agustus 2000, APODETI menerima hasil Referendum kemerdekaan Timor Leste 1999, yang bersuara mendukung kemerdekaan, dan menambahkan lampiran Pro Referendum pada namanya. APODETI menjadi anggota CNRT dan bekerja di Dewan Nasional. Pada pemilu pertama ke Parlamento Nacional setelah kemerdekaan pada tanggal 30 Agustus 2001, APODETI menerima 0,60% suara dan dengan demikian tak satu pun dari 88 kursi.
Pada pemilihan parlemen Timor Leste 2007, APODETI tidak mencalonkan diri. Menurut sumber internet, partai itu sudah tidak ada lagi.[5]
Politik di Timor Leste
suntingAPODETI mendukung persatuan nasional, kemerdekaan dan kedaulatan Timor Leste, anti kekerasan dan pembelaan demokrasi, toleransi dan nilai-nilai sosial budaya rakyat Timor Leste. Partai berdiri di belakang sistem multi-partai, demokrasi dan hak asasi manusia untuk laki-laki dan perempuan. APODETI mendukung ekonomi pasar bebas, investasi asing dan domestik, serta sistem pendidikan gratis. Pengenalan bahasa Portugis sebagai bahasa resmi sementara dan perkembangan lebih lanjut dari bahasa Tetum didukung. Bahasa Inggris harus diajarkan di semua tingkat sekolah, dan pemuda harus diajar di bidang kewarganegaraan dan moral. Sedapat mungkin, sistem kesehatan harus gratis. Dalam hal politik luar negeri, hubungan erat dengan negara tetangga Australia dan Indonesia, serta Komunitas Negara-Negara Berbahasa Portugis didukung. Tujuan selanjutnya adalah penciptaan lapangan kerja, kemajuan rakyat dan dukungan korban perang, seperti janda, yatim piatu, orang tua dan mereka yang dirugikan oleh pekerjaan politik mereka selama pendudukan Indonesia.
Anggota
suntingKetua terakhir partai adalah Frederico Almeida Santos da Costa, yang lahir di Lospalos dan merupakan salah satu pendiri partai. Dia dulu bekerja di pemerintahan kolonial Portugis dan di bea cukai selama pendudukan Indonesia. Hari ini dia pensiun.
Laurentino Domingos Luis de Gusmão adalah Wakil Presiden APODETI dan anggota Dewan Nasional (NC).[6] Selama periode kolonial dia bertanggung jawab untuk manajemen keuangan di Baucau. Di bawah pendudukan Indonesia, Gusmão memegang posisi penting dalam pelayanan sipil, termasuk sebagai kepala kabinet. Selama pemerintahan PBB ia diangkat ke Dewan Konsultasi Nasional (NCC). Hari ini dia pensiun.
Sekretaris partai João Baptista dos Santos lahir di Lospalos pada tahun 1951. Setelah menjadi pegawai negeri Portugis, dos Santos bekerja di berbagai kantor pemerintahan selama pemerintahan Indonesia dan menjadi wakil bupati di Lospalos. Pada tahun 2001 Santos mengajar sejarah dan bahasa Portugis di Dili.
Anggota pendiri lainnya adalah Abel da Costa Belo,[7] Pinto Soares dan Casimero dos Reis Araújo, putra Arnaldo. José Martins beralih ke partai Klibur Oan Timor Asuwain (KOTA).[8]
Pranala luar
suntingDokumen Pendukung
suntingReferensi
sunting- ^ "Timor-Leste Memória: East-Timorese Resistance Archive & Museum, Chronology". Diarsipkan dari versi asli tanggal 2011-02-06. Diakses tanggal 2021-04-16. (Inggris)
- ^ Ernest Chamberlain: The 1959 Rebellion in East Timor: Unresolved Tensions and an Unwritten History Diarsipkan 2017-07-12 di Wayback Machine., diakses 7 September 2013
- ^ a b „Part 3: The History of the Conflict“ (PDF; 1,4 MB) dari "Chega!“- Laporan dari CAVR (Bahasa Inggris)
- ^ Dunn, James. Timor: A People Betrayed. Sydney: Australian Broadcasting Corporation, 1996. ISBN 0-7333-0537-7.
- ^ Forum Asia
- ^ Pat Walsh: "East Timor's Political Parties and Groupings Briefing Notes, Australian Council for Overseas Aid 2001". Diarsipkan dari versi asli tanggal 2007-01-01. Diakses tanggal 2021-04-16. (Bahasa Inggris; MS Word; 174 kB)
- ^ Yusuf L. Henuk: East Timor in Fact-Findings, diakses 26 April 2016
- ^ David Hicks: Rhetoric and the Decolonization and Recolonization of East Timor. Routledge, 2015, [1] pada Google Books.