Sultan Mahmud (menteri)
Sultan Mahmud (1900-1982) adalah politisi dari Arakan, Myanmar (sekarang Negara Bagian Rakhine, Myanmar).[1] Di Kemaharajaan Britania (termasuk Provinsi Burma hingga tahun 1937), Mahmud menjabat sebagai sekretaris kabinet di Majelis Legislatif Pusat. Setelah kemerdekaan Burma, ia terpilih menjadi anggota Parlemen Burma melalui pemilihan umum dari Buthidaung pada tahun 1957. Ia terpilih kembali pada tahun 1960. Ia menjabat sebagai Menteri Kesehatan Persatuan Burma dari tahun 1960 hingga kudeta Burma tahun 1962.[2]
Sultan Mahmud | |
|---|---|
| Menteri Kesehatan Persatuan Burma | |
| Masa jabatan 1960–1962 | |
 Pendahulu U Tun Tin (1958-1960) Pengganti Brigadir Jenderal Than Pe (1962)  | |
| Anggota Parlemen Kesatuan dari Buthidaung Utara | |
| Masa jabatan 1957–1958 | |
| Anggota Parlemen Kesatuan dari Buthidaung Utara | |
| Masa jabatan 1960–1962 | |
| Informasi pribadi | |
| Lahir | 1900 Sittwe, Divisi Arakan, Provinsi Burma, Kemaharajaan Britania (sekarang di Myanmar) |
| Meninggal | 1982 Yangon, Myanmar |
  | |
Ketika Burma sedang mempertimbangkan untuk menjadi negara Federasi di bawah kebijakan "persatuan dalam keberagaman" Perdana Menteri U NU, Mahmud mengusulkan agar orang India Arakan memiliki provinsi terpisah yang mencakup wilayah antara Sungai Naf dan Kaladan; atau jika provinsi Arakan yang terpisah didirikan dengan umat Buddha Arakan, maka provinsi tersebut harus memiliki struktur Konfesionalis, dengan Muslim dan Buddha bergantian sebagai gubernur provinsi.
Kehidupan awal sunting
Mahmud lahir di Sittwe pada tahun 1900. Ia mengenyam pendidikan di Kolkata.
Political career sunting
Ketika Burma menjadi bagian dari British India, Mahmud memegang jabatan penting sebagai sekretaris kabinet di Majelis Legislatif Pusat di New Delhi. Selama pemilihan sela tahun 1957, Mahmud terpilih menjadi anggota Parlemen Persatuan dari daerah pemilihan Buthidaung Utara. Ia diangkat menteri kesehatan di kabinet Perdana Menteri Burma U Nu. Mahmud terpilih kembali pada pemilihan umum Burma 1960. Dia adalah ketua Asosiasi Muslim Arakan dan Organisasi Muslim Arakan.[3]
Tuan Mahmud ditangkap oleh Inggris setelah perang karena dia berpartisipasi dalam gerakan pembebasan India dan membantu pasukan Jepang dan pasukan BAI memasuki Arakan selama perang. Dia dijatuhi hukuman sepuluh bulan di penjara Jhingergacha, Josore. Dia dibebaskan setelah pasukan Jepang menyerah. Pada tahun 1962, setelah kudeta diktator U Ne Win, menteri Mahmud melarikan diri dan mencari suaka di Pakistan Timur. Dia kembali ke negaranya pada tahun 1970.
Selama menjabat menteri kesehatan, beberapa rumah sakit didirikan di Arakan, antara lain Rumah Sakit Umum Akyab dan Rumah Sakit Buthidaung. Sebagai anggota parlemen, Mahmud membujuk Kementerian Pendidikan untuk mendirikan beberapa sekolah, antara lain Sekolah Menengah Negeri Shaheb Bazaar dan Sekolah Menengah Negeri Minglagyi. Ia juga berhasil membuat program beasiswa bagi pelajar India Arakan untuk belajar di Inggris.
Pertanyaan kenegaraan sunting
Setelah menang dalam pemilihan umum tahun 1960, Perdana Menteri U Nu menunjuk Komisi Penyelidikan untuk mempelajari apakah Divisi Arakan harus diberikan status negara bagian. Komisi tersebut menemukan bahwa sebagian besar umat Buddha Arakan mendukung status kenegaraan, sedangkan sebagian besar orang India Arakan (mayoritas Muslim) menentang status kenegaraan. Sultan Mahmud mengusulkan agar sebuah negara bagi orang Indian Arakan didirikan di bagian utara Arakan, yang mayoritas penduduknya adalah orang India. Mahmud mengutip ekspedisi Kekaisaran Mughal hingga Sungai Kaladan di bawah Shaista Khan pada tahun 1666 sebagai dasar batas antara Muslim Arakan dan Buddha. Sungai Kaladan membagi wilayah mayoritas Muslim dan mayoritas Buddha.
Memorandum sunting
Pada tanggal 20 Oktober 1960, Sultan Mahmud dan rekan-rekannya menyerahkan sebuah memorandum kepada Panitia Permusyawaratan Kenegaraan.[4] Memorandum tersebut menetapkan dua syarat untuk menjadi negara: 1) jika umat Buddha Arakan mendukung tuntutan mereka; dan 2) jika konstitusi provinsi yang diusulkan mencakup perlindungan yang memadai bagi otonomi India. Gubernur negara bagian baru tersebut akan berganti-ganti antara warga India dan Buddha Arakan.[4]
Usulan tersebut menyebutkan bahwa jika gubernur suatu negara adalah seorang Muslim, maka Ketua Dewan Negara haruslah seorang non-Muslim, tetapi wakilnya harus seorang Muslim; dan sebaliknya. Pengaturan yang sama juga berlaku bagi sebagian besar badan publik yang dipilih atau ditunjuk.[4] Memorandum tersebut menyerukan kebebasan beragama, termasuk kebebasan mempelajari ilmu agama di lembaga pendidikan, menurut keyakinan pribadi. Orang Indian Arakan harus diizinkan untuk mengembangkan bahasa Rohingya dan budayanya. Kepala eksekutif akan memiliki pejabat yang ditunjuk untuk mengawasi urusan orang India Arakan.[4]
Referensi sunting
- ^ http://www.burmalibrary.org/docs08/mag_arakan01-09.pdf [mentahan URL PDF]
- ^ The Concept. Raja Afsar Khan. 1984. hlm. 31.
- ^ https://www.researchgate.net/publication/340754874_Rohingya_The_History_of_a_Muslim_Identity_in_Myanmar_Summary_and_Keywords
- ^ a b c d "Mr Sultan Mahmud and Statehood of Arakan". 30 August 2016.
[[Kategori:Kelahiran 1900