Surayud Chulanont

(Dialihkan dari Surayud chulanont)

Jendral Surayud Chulanont (Thailand: สุรยุทธ จุลานนท์, lahir 28 Agustus 1943) adalah mantan petinggi militer Thailand, Panglima Angkatan Darat, Panglima Tertinggi Angkatan Bersenjata, dan Perdana Menteri Thailand. Ia ditunjuk menjadi Perdana Menteri pada 1 Oktober 2006 oleh Sonthi Boonyaratkalin, kepala junta militer yang menumbangkan pemerintahan terpilih Thaksin Shinawatra pada 19 September 2006.

Surayud Chulanont
สุรยุทธ์ จุลานนท์
President of the Privy Council
Mulai menjabat
2 Januari 2020
Penguasa monarkiVajiralongkorn
Sebelum
Pengganti
Petahana
Sebelum
24th Prime Minister of Thailand
Masa jabatan
1 October 2006 – 29 January 2008
Penguasa monarkiBhumibol Adulyadej
WakilPridiyathorn Devakula
Kosit Panpiemras
Phaiboon Watthanasiritham
Sonthi Boonyaratglin
Sebelum
Pendahulu
Sonthi Boonyaratglin (Acting)
Sebelum
Minister of Interior
Masa jabatan
3 Oktober 2007 – 6 Februari 2008
Perdana Menteridirinya sendiri
WakilBanyat Chansena
Thirawut Butsriphum
Sebelum
Pendahulu
Aree Wong-araya
Sebelum
Supreme Commander of the Royal Thai Armed Forces
Masa jabatan
1 October 2002 – 30 September 2003
Sebelum
Pendahulu
Narong Yuthavong
Pengganti
Somtat Attanand
Sebelum
Commander-in-chief of the Royal Thai Army
Masa jabatan
1 Oktober 1998 – 30 September 2002
Sebelum
Pendahulu
Chettha Thannajaro
Pengganti
Somtat Attanand
Sebelum
Informasi pribadi
Lahir28 Agustus 1943 (umur 81)
Chakrapong Camp, Mueang Prachinburi, Prachinburi, Thailand
Tinggi badan165 m (541 ft 4 in)
Suami/istriDuangphon Rattanakri (div.)
Chitravadee Chulanont
Anak3
Orang tua
AlmamaterChulachomklao Royal Military Academy
National Defence College of Thailand
ProfesiSoldier
Tanda tangan
Karier militer
Pihak Thailand
Dinas/cabang Royal Thai Army
Masa dinas1965–2003
Pangkat General
KomandoTemplat:Ubil
Pertempuran/perang
Penghargaan
Sunting kotak info
Sunting kotak info • L • B
Bantuan penggunaan templat ini

Sebagai Perdana Menteri

sunting

Pada 9 Januari 2007, ia secara resmi menyetujui undang-undang tentang Perusahaan Asing. Intinya adalah asing hanya boleh memiliki saham maksimal 50 persen di semua perusahaan yang beroperasi di Thailand. Pemerintah memberi waktu bagi asing untuk menjual sahamnya atau mengurangi kepemilikan saham di atas 50 persen jika ada. Seiring kebijakan ini, indeks harga saham di bursa saham anjlok. Secara de facto, banyak perusahaan di Thailand yang dimiliki asing dengan porsi lebih dari 50 persen. Hal ini menimbulkan sentimen untuk menjual saham di bursa saham.

Setelah mengalami serangan penurunan sejak Desember 2006, indeks harga saham kembali anjlok 2,6 persen. Sebelumnya, Thailand mengizinkan kepemilikan asing hingga maksimal 49 persen. Meskipun, secara de facto, hak suara investor asing melebihi angka itu. Hal ini disebabkan asing memiliki saham melebihi 49 persen dengan menggunakan nama atau katu tanda penduduk yang dimiliki warga Thailand sendiri (pemegang saham nomine). Karena itu, undang-undang yang baru juga menegaskan kembali soal hak suara di dalam rapat umum pemegang saham.

Peratusan baru sebenarnya bertjjuan memperjelas aturan soal kepemilihan saham asing dan juga hak pemegang saham agar sesuai dengan porsi kepemilihan saham. Karena telah terjadi ketidakmjelasan antara kepemilikan saham dan hak suara. Namun, tindakan pemerintah meluncurkan peraturan baru tetap memperburuk sentimen investor.

Pada pertengahan Desember 2006, Bank of Thailand sudah membatasi simpanan asing di perbankan hingga maksimal 30 persen, termasuk di lembaga keuangan non-bank. Hal itu membuat investor menjual saham.

Didahului oleh:
Thaksin Shinawatra
Perdana Menteri Thailand
1 Oktober 200629 Januari 2008
Diteruskan oleh:
Samak Sundaravej