Sulawesi Selatan
Sulawesi Selatan adalah sebuah provinsi di Indonesia, yanng terletak di bagian selatan Pulau Sulawesi. Ibukotanya adalah Makassar, dahulu disebut Ujungpandang.
Sulawesi Selatan | |
|---|---|
 Peta | |
| Negara |  Indonesia |
| Dasar hukum pendirian | UU 47/1960 |
| Tanggal | 13 Desember 1960 (hari jadi) |
| Ibu kota | Makassar |
| Jumlah satuan pemerintahan | Daftar
|
| Pemerintahan | |
| • Gubernur | (PJS) Tanri Bali Lamo |
| Luas | |
| • Total | 62,482,54 km2 km2 (Formatting error: invalid input when rounding sq mi) |
| Populasi | |
| • Total | 7,520,204 (Juni 2.006) |
| Demografi | |
| • Agama | Islam, Protestan, Katolik |
| • Bahasa | Bahasa Makassar, Bahasa Bugis, Bahasa Toraja, Bahasa Mandar |
| Kode Kemendagri | 73  |
| Kode BPS | 73 |
| Lagu daerah | Anging Mamiri, Ati Raja |
| Situs web | [http://www.sulsel.go.id] |
Geografi
Provinsi Sulawesi Selatan terletak di 0°12' - 8° Lintang Selatan dan 116°48' - 122°36' Bujur Timur. Luas wilayahnya 62.482,54 km². Provinsi ini berbatasan dengan Sulawesi Tengah dan Sulawesi Barat di utara, Teluk Bone dan Sulawesi Tenggara di timur, Selat Makassar di barat, dan Laut Flores di selatan.
Sosial Kemasyarakatan
Suku Bangsa
Makassar, Bugis, Mandar, Toraja, dan Duri(massenrenpulu).
Bahasa
Bahasa yang umum digunakan adalah Makassar, Bugis, Luwu, Toraja, Mandar, Duri dan Konjo.
Agama
Mayoritas beragama Islam, kecuali di Kabupaten Tana Toraja dan sebagian wilayah lainnya beragama Kristen.
Jumlah Penduduk
Sampai dengan Juni 2006, jumlah penduduk di Sulawesi Selatan terdaftar sebanyak 7.520.204 jiwa, dengan pembagian 3.602.000 laki-laki dan 3.918.204 orang perempuan
Pemerintahan
5 tahun setelah kemerdekaan, pemerintah mengeluarkan UU Nomor 21 Tahun 1950, yang menjadi dasar hukum berdirinya Propinsi Administratif Sulawesi. 10 tahun kemudian, pemerintah mengeluarkan UU Nomor 47 Tahun 1960 yang mengesahkan terbentuknya Sulawesi Selatan dan Tenggara. 4 tahun kemudian, melalui UU Nomor 13 Tahun 1964 pemerintah memisahkan Sulawesi Tenggara dari Sulawesi Selatan. Terakhir, pemerintah memecah Sulawesi Selatan menjadi dua, berdasarkan UU Nomor 26 Tahun 2004.
Kabupaten Majene, Mamasa, Mamuju, Mamuju Utara dan Polewali Mandar yang tadinya merupakan kabupaten di provinsi Sulawesi Selatan resmi menjadi kabupaten di provinsi Sulawesi Barat seiring dengan berdirinya provinsi tersebut pada tanggal 5 Oktober 2004 berdasarkan UU Nomor 26 Tahun 2004.
Kabupaten dan Kota
.png){kind=logo}
.png)
Pada tahun 2008 Kabupaten Toraja Utara dijadwalkan terbentuk, menyusul terbitnya Amanat Presiden Yudhoyono, bernomor R.68/Pres/12/2007, pada tanggal 10 Desember 2007, mengenai pemekaran 12 kabupaten/kota.
Daftar Gubernur
- Gubernur Sulawesi:
- Gubernur Sulawesi Selatan
- Ahmad Lamo (1966 – 1978)
- Andi Oddang (1978 – 1983)
- A. Amiruddin (1983 – 1993)
- H. Zainal Basri Palaguna (1993 - 2003)
- H. M. Amin Syam (2003 - 2007)
- Ahmad Tanri Bali Lamo (Pejabat Sementara, sampai adanya Gubernur definitif hasil Pilkada ulang di 4 Kabupaten)
- Dr. Syahrul Yasin Limpo, SH, SM (2008-2013)
Perwakilan di Jakarta
Anggota DPR dari Provinsi Sulawesi Selatan
- H Andi M Ghalib SH MH (Partai Persatuan Pembangunan)
- HM Yunus Yosfiah (Partai Persatuan Pembangunan)
- Dr M R Rasyid MA (Partai Persatuan Demokrasi Kebangsaan)
- Rapiuddin Hamarung (Partai Persatuan Demokrasi Kebangsaan)
- Junus Effendi Habibie (Partai Demokrat)
- Ir Abdul Haji Jamal (Partai Amanat Nasional)
- Hj Ani Yuliani Paris (Partai Amanat Nasional)
- Tamsil Linrung (Partai Keadilan Sejahtera)
- Andi Rahmad, Pergantian Antar Waktu -PAW- dari HM Seniman Latif SE (Partai Keadilan Sejahtera)
- Mayjen TNI (Purn) Andi Jalal Bachtiar (Partai Bintang Reformasi)
- Dr Diah Defawati (Partai Bintang Reformasi)
- H Anwar Fatta (Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan)
- Yacobus Mayong Padang (Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan)
- Drs Ali Mochtar Ngabalin MSI (Partai Bulan Bintang)
- Andi Mattalata SH MH (Partai Golongan Karya,Menteri Hukum dan HAM 2006-sekarang)
- Prof Dr H Anwar Arifin (Partai Golongan Karya)
- H Hamka Yandhu YR SE (Partai Golongan Karya)
- Idrus Marham (Partai Golongan Karya)
- Ny Nurhayati Yasin Limpo (Partai Golongan Karya)
- H Syamsul Bachri M Sc (Partai Golongan Karya)
- Dr Marwah Daud Ibrahim Ms (Partai Golongan Karya)
- HM Malkan Amin (Partai Golongan Karya)
- Drs Fachri Andi Leluasa (Partai Golongan Karya)
- Dr Hj Mariani Akib Baramuli MM (Partai Golongan Karya)
- AM. Fatwa (Partai Amanat Nasional, Wakil Ketua DPR-RI)
Anggota DPD dari Provinsi Sulawesi Selatan
- H.M. Aksa Mahmud
- Ir.H. Abdul Aziz Qahar Mudjakar
- Ishak Pamumbu Lambe
- Binyamin Bura
 | Artikel bertopik Indonesia ini adalah sebuah rintisan. Anda dapat membantu Wikipedia dengan mengembangkannya. |
- ^ a b "Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Permendagri No.137-2017) - Kementerian Dalam Negeri - Republik Indonesia". www.kemendagri.go.id (dalam bahasa Inggris). Diarsipkan dari versi asli tanggal 2017-04-29. Diakses tanggal 2018-07-09.