Kabupaten Tangerang

kabupaten di Provinsi Banten, Indonesia
Revisi sejak 4 Juni 2019 22.33 oleh LaninBot (bicara | kontrib) (Ibukota → Ibu kota)


Kabupaten Tangerang adalah kabupaten yang berada di wilayah Tatar Pasundan, Provinsi Banten, Indonesia. Ibu kotanya adalah Tigaraksa. Kabupaten ini terletak tepat di sebelah barat Jakarta.

Kabupaten Tangerang
Daerah tingkat II
Motto: 
Satya Karya Kerta Raharja
Peta
Peta
Kabupaten Tangerang di Jawa
Kabupaten Tangerang
Kabupaten Tangerang
Peta
Kabupaten Tangerang di Indonesia
Kabupaten Tangerang
Kabupaten Tangerang
Kabupaten Tangerang (Indonesia)
Koordinat: 6°12′S 106°29′E / 6.2°S 106.49°E / -6.2; 106.49
Negara Indonesia
ProvinsiBanten
Hari jadi27 Desember 1943; 80 tahun lalu (1943-12-27)
Ibu kotaTigaraksa
Jumlah satuan pemerintahan
Daftar
  • Kecamatan: 29 Kecamatan
  • Kelurahan: 28 Kelurahan
  • Desa: 246 Desa
Pemerintahan
 • BupatiAhmed Zaki Iskandar, B.Bus, SE, M.Si [1]
 • Wakil BupatiH. Mad Romli, SH.,MM. [2]
Luas
 • Total1,001,86 km² km2 (Formatting error: invalid input when rounding sq mi)
Populasi
 ((2017)[1])
 • Total3,584,770 jiwa
Demografi
 • AgamaIslam 93,84%
Kristen Protestan 2,96%
Buddha 1,77%
Katolik 1,27%
Hindu 0,13%
Konghucu 0,02%
Aliran 0,01%[2]
 • BahasaBahasa Indonesia, Bahasa Sunda dialek Banten, Bahasa Betawi, Bahasa Jawa, Bahasa Batak, dll
Zona waktuUTC+07:00 (WIB)
Kode BPS
3603 Edit nilai pada Wikidata
Kode area telepon021
Kode Kemendagri36.03 Edit nilai pada Wikidata
DAURp. 1.115.364.627.000.-
Flora resmi-
Fauna resmiAyam Wareng
Situs webwww.tangerangkab.go.id

Sejarah

Dalam riwayat diceritakan, bahwa saat Kesultanan Banten terdesak oleh Agresi Militer Belanda pada pertengahan abad ke-16, diutuslah tiga maulana yang berpangkat Tumenggung untuk mem­buat perkampungan pertahanan di wilayah yang berbatasan dengan Batavia. Ketiga Tumenggung itu adalah, Tumenggung Aria Yudhanegara, Aria Wangsakara, dan Aria Jaya Santika. Mereka segera mem­bangun basis pertahanan dan pemerintahan di wilayah yang kini dikenal sebagai kawasan Tigaraksa.[3]

Jika merunut kepada legenda rakyat dapat disimpulkan bahwa cikal-bakal Kabupaten Tangerang adalah Tigaraksa. Nama Tigaraksa itu sendiri berarti Tiang Tiga atau Tilu Tanglu, sebuah pemberian nama sebagai wujud penghormatan kepada tiga Tumenggung yang menjadi tiga pimpinan ketika itu. Seorang putra Sultan Ageng Tirtayasa dari Kesultanan Banten membangun tugu prasasti di bagian Barat Sungai Cisadane, saat ini diyakini berada di Kampung Gerendeng. Waktu itu, tugu yang dibangun Pangeran Soegri dinamakan sebagai Tangerang, yang dalam bahasa Sunda berarti tanda. Prasasti yang tertera di tugu tersebut ditulis dalam huruf Arab ”gundul” berbahasa Jawa kuno yang berbunyi ”Bismillah pget Ingkang Gusti/Diningsun juput parenah kala Sabtu/Ping Gangsal Sapar Tahun Wau/Rengsena perang netek Nangaran/Bungas wetan Cipamugas kilen Cidurian/Sakabeh Angraksa Sitingsun Parahyang”. Yang berarti ”Dengan nama Allah Yang Maha Kuasa/Dari Kami mengambil kesempatan pada hari Sabtu/Tanggal 5 Sapar Tahun Wau/Sesudah perang kita memancangkan tugu/untuk mempertahankan batas Timur Cipamungas (Cisadane) dan Barat Cidurian/Semua menjaga tanah kaum Parahyang. Sebutan ”Tangeran” yang berarti ”tanda” itu lama-kelamaan berubah sebutan menjadi Tangerang sebagaimana yang dikenal sekarang ini.

Dikisahkan, bahwa kemudian pemerintahan ”Tiga Maulana”, ”Tiga Pimpinan” atau ”Tilu Tanglu” tersebut tumbang pada tahun 1684, seiring dengan dibuatnya perjanjian antara Pasukan Belanda dengan Kesultanan Banten pada 17 April 1684. Perjanjian tersebut memaksa seluruh wilayah Tangerang masuk ke kekuasaan Penjajah Belanda. Kemudian, Belanda membentuk pemerintahan kabupaten yang lepas dari Kesultanan Banten di bawah pimpinan seorang bupati. Para bupati yang pernah memimpin Kabupaten Tangerang di era pemerintahan Belanda pada periode tahun 1682-1809 adalah Kyai Aria Soetadilaga I-VII.

Setelah keturunan Aria Soetadilaga dinilai tidak mampu lagi memerintah Kabupaten Tangerang, Belanda menghapus pemerintahan ini dan memindahkannya ke Batavia. Kemudian Belanda membuat kebijakan, sebagian tanah di Tangerang dijual kepada orang-orang kaya di Batavia, yang merekrut pemuda-pemuda Indonesia untuk membantu usaha pertahanannya, terutama sejak kekalahan armadanya di dekat Kepulauan Midway dan Kepulauan Solomon. Kemudian pada tanggal 29 April 1943 dibentuklah beberapa organisasi militer, di antaranya yang terpenting ialah Keibodan (barisan bantu polisi) dan Seinendan (barisan pemuda). Disusul pemindahan kedudukan Pemerintahan Jakarta ke Tangerang dipimpin oleh Kentyo M. Atik Soeardi dengan pangkat Tihoo Nito Gyoosieken atas perintah Gubernur Djawa Madoera.

Seiring dengan status daerah Tangerang ditingkatkan menjadi Daerah Kabupaten, maka daerah Kabupaten Jakarta menjadi Daerah Khusus Ibu Kota. Di wilayah Pulau Jawa pengelolaan pemerintahan didasarkan pada Undang-undang nomor 1 tahun 1942 yang dikeluarkan setelah Jepang berkuasa. Undang-undang ini menjadi landasan pelaksanaan tata Negara yang asas pemerintahannya militer. Panglima Tentara Jepang, Letnan Jenderal Hitoshi Imamura, diserahi tugas untuk mem­bentuk pemerintahan militer di Jawa, yang kemudian diangkat sebagai gunseibu. Seiring dengan hal itu, pada bulan Agustus 1942 dikeluarkan Undang-undang nomor 27 dan 28 yang mengakhiri keberadaan gunseibu. Berdasarkan Undang-undang nomor 27, struktur pemerintahan militer di Jawa dan Madura terdiri atas Gunsyreikan (pemerintahan pusat) yang membawahi Syucokan (residen) dan dua Kotico (kepala daerah istimewa). Syucokan membawahi Syico (wali kota) dan Kenco (bupati).

Secara hirarkis, pejabat di bawah Kenco adalah Gunco (wedana), Sonco (camat) dan Kuco (kepala desa). Pada tanggal 8 Desember 1942 bertepatan dengan peringatan Hari Pembangunan Asia Raya, pemerintah Jepang mengganti nama Batavia menjadi Jakarta. Pada akhir 1943, jumlah kabupaten di Jawa Barat mengalami perubahan, dari 18 menjadi 19 kabupaten. Hal ini disebabkan, pemerintah Jepang telah mengubah status Tangerang dari kewedanaan menjadi kabupaten. Perubahan status ini didasarkan pada dua hal:

  1. Kota Jakarta ditetapkan sebagai Tokubetsusi (kotapraja)
  2. Pemerintah Kabupaten Jakarta dinilai tidak efektif membawahi Tangerang yang wilayahnya luas.

Atas dasar hal tersebut, Gunseikanbu mengeluarkan keputusan tanggal 9 November 1943 yang isinya:

"Menoeroet kepoetoesan Gunseikan tanggal 9 boelan 11 hoen syoowa 18 (2603) Osamu Sienaishi 1834 tentang pemindahan Djakarta Ken Yakusyo ke Tangerang, maka diper­makloemkan seperti di bawah ini:

  • Pasal 1: Tangerang Ken Yakusyo bertempat di Kota Tangerang, Tangerang Son, Tangerang Gun, Tangerang Ken.
  • Pasal 2: Nama Djakarta Ken diganti menjadi Tangerang Ken.
  • Atoeran tambahan Oendang-Oendang ini dimulai diberlakukan tanggal 27 boelan 12 tahoen Syouwa 18 (2603). Djakarta, tanggal 27 boelan 12 tahoen Syouwa 18 (2603). Djakarta Syuutyookan."

Sejalan dengan keluarnya surat keputusan tersebut, Atik Soeardi yang menjabat sebagai pembantu Wakil Kepala Gunseibu Jawa Barat, Raden Pandu Suradiningrat, diangkat menjadi Bupati Tangerang (1943-1944). Semasa Bupati Kabupaten Tangerang dijabat, H. Tadjus Sobirin (1983-1988 dan 1988-1993) bersama DPRD Kabupaten Tangerang pada masa itu, menetapkan hari jadi Kabupaten Tangerang tanggal 27 Desember 1943 (Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 1984 tanggal 25 Oktober 1984). Seiring dengan pemekaran wilayah dengan terbentuknya pemerintah Kota Tangerang tanggal 28 Februari 1993 berdasarkan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1993, maka pusat pemerintahan Kabupaten Tangerang pindah ke Tigaraksa. Pemindahan ibu kota ke Tigaraksa dinilai strategis, karena menggugah kembali cita-cita dan semangat para pendiri untuk mewujudkan sebuah tatanan kehidupan masyarakat yang bebas dari belenggu penjajahan (kemiskinan, kebodohan dan ketertinggalan) menuju masyarakat yang mandiri, maju dan sejahtera.[3]

Geografi

Berkas:Peta bsr.jpg
Peta Kabupaten Tangerang

Batas Wilayah

Wilayah Kabupaten Tangerang berbatasan dengan:

Utara Laut Jawa
Timur Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan, Kota Administrasi Jakarta Utara
Selatan Kabupaten Lebak, Kabupaten Bogor
Barat Kabupaten Serang

Topografi

Sebagian besar wilayah Tangerang merupakan dataran rendah. Sungai Cisadane merupakan sungai terpanjang di Tangerang yang mengalir dari selatan dan bermuara di Laut Jawa. Tangerang merupakan wilayah perkembangan Jakarta. Secara umum, Kabupaten Tangerang dapat dikelompokkan menjadi 3 wilayah pertumbuhan, yakni:

  • Pusat Pertumbuhan Balaraja dan Tigaraksa, berada di bagian barat, difokuskan sebagai daerah sentra industri, permukiman, dan pusat pemerintahan.
  • Pusat Pertumbuhan Teluknaga, berada di wilayah pesisir, mengedepankan industri pariwisata alam dan bahari, industri maritim, perikanan, pertambakan, dan pelabuhan.
  • Pusat Pertumbuhan Curug, Kelapa Dua, Legok dan Pagedangan, berada di bagian timur dekat perbatasan dengan Kota Tangerang Selatan, difokuskan sebagai pusat pemukiman, dan kawasan bisnis.

Pemerintahan

Daftar Bupati

No Bupati Mulai Jabatan Akhir Jabatan Ket. Wakil
Bupati
1 Atik Soeardi 1943 1944 [3]
2   R. Agus Padmanegara 1944 18 Oktober 1945
# Achmad Chaerun 18 Oktober 1945 14 Januari 1946 Mendeklarasikan dirinya sebagai pemimpin Republik Tangerang (setingkat bupati) setelah menggulingkan bupati R. Agus Padmanegara dan menyebut dirinya sebagai "Bapak Rakyat Tangerang". Pemerintahannya menggantikan Kabupaten Tangerang sebelumnya, namun tidak diakui oleh pemerintah pusat yang berkedudukan di Jakarta.[4]
3 R. Achjad Penna 1945 1946
4 K.H. Abdulhadi 1946 1946
5   Tadjus Sobirin 1983 1988 [5]
1988 1993
6 Syaifullah A. R. 1993 1998 [6]
7 Agus Djunara Mei 1998 Mei 2003 [7]
8   Ismet Iskandar 22 Maret 2003 22 Maret 2008 Norodom Sukarno
22 Maret 2008 22 Maret 2013 Rano Karno
9   Ahmed Zaki Iskandar 22 Maret 2013 22 Maret 2018 Hermansyah
  Maesyal Rasyid
(Pelaksana Harian)
22 Maret 2018 6 April 2018
Komaruddin
(Penjabat)
6 April 2018 21 September 2018
(9)   Ahmed Zaki Iskandar 21 September 2018 21 September 2023 Mad Romli
  Andi Ony Prihartono
(Penjabat)
21 September 2023 Petahana


Dewan Perwakilan

Kecamatan

Kabupaten Tangerang terdiri atas 29 kecamatan, yang dibagi lagi atas sejumlah 246 desa dan 28 kelurahan. Pusat pemerintahan berada di Kecamatan Tigaraksa. Kabupaten Tangerang terbagi menjadi 29 kecamatan, yaitu:

Lambang Daerah

Lambang daerah berbentuk perisai dengan perincian sebagai berikut.

Bagian Atas

Terdiri dari susunan bata merah dengan lima buah puncak.

  1. Puncak perisai lima buah berlambang Pancasila yang menjadi dasar negara Republik Indonesia.
  2. Susunan bata merupakan lambang benteng pertahanan yang mengingatkan kita kepada kepahlawanan rakyat Kabupaten Tangerang.
  3. Jumlah bata melambangkan tanggal, bulan dan tahun proklamasi kemerdekaan negara Republik Indonesia yaitu tujuh belas, bulan delapan, tahun empat puluh lima.

Bagian Tengah

Dengan warna hijau, terdiri dari empat batang bambu berbentuk persegi panjang berjumlah empat puluh tiga ruas dengan warna kuning emas. Di dalam persegi panjang tersebut terdapat gambar sebuah topi bambu berwarna kuning emas, seuntai buah padi dengan jumlah butir dua puluh tujuh juga berwarna kuning emas dan seuntai bunga kapas berjumlah dua belas dengan warna putih dan tangkai warna hijau. Jumlah butir padi, bunga kapas dan ruas bambu melambangkan tanggal, bulan dan tahun jadi Pemerintah Kabupaten Tangerang, yaitu:

  1. Dua puluh tujuh butir padi melambangkan tanggal dua puluh tujuh.
  2. Dua belas bunga kapas melambangkan bulan dua belas.
  3. Empat puluh tiga ruas bambu melambangkan tahun empat puluh tiga.
  4. Topi bambu melambangkan hasil kerajinan dan industri Kabupaten Tangerang.

Bagian Bawah

Terdiri dari tiga buah garis putih berombak dan empat buah garis biru berombak.

  1. Garis putih berombak melambangkan bahwa Kabupaten Tangerang dilintasi oleh sungai-sungai besar.
  2. Garis biru berombak melambangkan laut di mana Kabupaten Tangerang merupakan daerah pantai.

Sistem Pemerintahan

Kabupaten Tangerang mempunyai pemerintahan yang sama dengan kabupaten lainnya. Unit pemerintahan di bawah kabupaten adalah kecamatan, masing-masing kecamatan terdiri atas beberapa kelurahan dan desa.

Dalam kurun waktu tiga tahun terakhir ini, terhitung sejak Kota Tangerang Selatan memisahkan diri dari Kabupaten Tangerang, jumlah kecamatan, kelurahan maupun desa di Kabupaten Tangerang tetap yaitu 29 kecamatan, 28 kelurahan, dan 246 desa. Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Tangerang selama periode tahun 2009-2011 cukup berfluktuasi. Meningkat pada tahun 2010 dan menurun cukup signifikan pada tahun 2011.

Bila diperhatikan komposisi pegawai menurut jenis kelamin, jumlah pegawai laki-laki lebih banyak dibandingkan pegawai perempuan. Terakhir pada tahun 2011 proporsi pegawai laki-laki mencapai 53,53 persen.

Komposisi Anggota DPRD Kabupaten Tangerang sedikit mengalami perubahan dibanding tahun sebelumnya, yaitu terdiri dari 9 fraksi dengan anggota sebanyak 50 orang (45 orang laki-laki dan 5 orang perempuan) yang sebagian besar berumur antara 40-49 tahun sebanyak 30 orang (60 persen) dan mayoritas berpendidikan S-1 sebanyak 30 orang (60 persen).

Jumlah anggaran yang dibelanjakan oleh Pemerintah Kabupaten Tangerang untuk membiayai pembangunan di wilayahnya pada tahun 2011 mencapai 2,027 triliun rupiah, terdiri dari:

  • Belanja pegawai 915 miliar rupiah.
  • Belanja barang dan jasa 499 miliar rupiah.
  • Belanja modal 480 miliar rupiah.
  • Belanja lain-lain 136 miliar.

Total realisasi pendapatan daerah Kabupaten Tangerang pada tahun 2011 mencapai 2,224 triliun rupiah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) menyumbang 29,9 persen atau tepatnya 665 miliar rupiah.

Sedangkan, dana perimbangan mencapai 1,288 triliun rupiah atau sekitar 57,93 persen yang terdiri dari:

  • Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar 720,5 miliar rupiah.
  • Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar 51,52 miliar rupiah.
  • Dana bagi hasil pajak/bukan pajak yang mencapai 217 miliar rupiah.
  • Transfer pemerintah pusat lainnya sebesar 299 miliar rupiah.

Dan yang ketiga adalah lain-lain pendapatan daerah yang sah yang menyumbang sebesar 270,6 miliar rupiah atau sekitar 12,17 persen terhadap pendapatan daerah wilayah ini. Sementara itu, belanja daerah dalam APBD Kabupaten Tangerang tahun 2012, direncanakan mencapai 2,4 triliun rupiah atau lebih besar dibandingkan dengan realisasi tahun 2011, sedangkan pendapatan daerah tahun 2012 oleh Pemerintah Kabupaten Tangerang ditargetkan hanya sebesar 2,2 triliun rupiah.


Pendidikan

Sekolah Menengah Atas

Nama Sekolah Alamat NPSN
SMK Al Fattah Tigaraksa Tigaraksa 20616075
SMK Nurul Fallah Tigaraksa Tigaraksa
SMA Negeri 1 Kabupaten Tangerang Balaraja
SMA Negeri 2 Kabupaten Tangerang Mauk
SMA Negeri 3 Kabupaten Tangerang Curug
SMA Negeri 4 Kabupaten Tangerang Cikupa
SMA Negeri 5 Kabupaten Tangerang Kosambi
SMA Negeri 6 Kabupaten Tangerang Tigaraksa
SMA Negeri 7 Kabupaten Tangerang Kresek
SMA Negeri 8 Kabupaten Tangerang Cisoka
SMA Negeri 9 Kabupaten Tangerang Kronjo
SMA Negeri 10 Kabupaten Tangerang Jambe
SMA Negeri 11 Kabupaten Tangerang Sepatan
SMA Negeri 12 Kabupaten Tangerang Teluknaga
SMA Negeri 13 Kabupaten Tangerang Sindang Jaya
SMA Negeri 14 Kabupaten Tangerang Rajeg
SMA Negeri 15 Kabupaten Tangerang Panongan
SMA Negeri 16 Kabupaten Tangerang Jayanti
Nama Sekolah Alamat NPSN
SMA Negeri 17 Kabupaten Tangerang Legok
SMA Negeri 18 Kabupaten Tangerang Tigaraksa
SMA Negeri 19 Kabupaten Tangerang Balaraja
SMA Negeri 20 Kabupaten Tangerang Pakuhaji
SMA Negeri 21 Kabupaten Tangerang Sukadiri
SMA Negeri 22 Kabupaten Tangerang Pagedangan
SMA Negeri 23 Kabupaten Tangerang Kelapa Dua
SMA Negeri 24 Kabupaten Tangerang Pasarkemis
SMA Negeri 25 Kabupaten Tangerang Sepatan Timur
SMA Negeri 26 Kabupaten Tangerang Kemiri
SMA Negeri 27 Kabupaten Tangerang Solear
SMA Negeri 28 Kabupaten Tangerang Cisauk
SMA Negeri 29 Kabupaten Tangerang Kresek
SMK Al Hikma Teluknaga Teluknaga
SMK Negeri 1 Kabupaten Tangerang Panongan

Infrastruktur

Perumahan

Pusat Perbelanjaan

Referensi

  1. ^ "Kabupaten Tangerang Dalam Angka 2018". BPS Kabupaten Tangerang. Diakses tanggal 18 Oktober 2018. 
  2. ^ "Laporan Penduduk Berdasarkan Agama Provinsi Banten Semester I Tahun 2014". Biro Pemerintahan Provinsi Banten. Diakses tanggal 18 Oktober 2018. 
  3. ^ a b c "Sejarah Kabupaten Tangerang". Pemerintah Kabupaten Tangerang. Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Tangerang. Diakses tanggal 4 Maret 2016. 
  4. ^ Lie, Ravando (7 Desember 2015). "Achmad Chaerun, Bapak Rakyat Tangerang". historia.id. Diakses tanggal 10 Oktober 2024. 
  5. ^ "Wawancara Tadjus Sobirin: Tadjus, Dangdut, dan Nasi Bungkus". Tempo Interaktif. Tangerang. 26 April 1997. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2003-09-12. Diakses tanggal 4 Maret 2016. 
  6. ^ "Jadi tempat prostitusi, Desa Dadap batal dibongkar". Republika Online. Tangerang. 28 Mei 1996. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2016-03-06. Diakses tanggal 4 Maret 2016. 
  7. ^ Pemerintah Kabupaten Tangerang (7 Oktober 2002). Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang (PDF) (Laporan). Pemerintah Kabupaten Tangerang. Diakses tanggal 4 Maret 2016. [pranala nonaktif permanen]

Sumber pustaka

  1. Profil Bupati Tangerang 2018 - 2023
  2. Profil Wakil Bupati Tangerang 2018 - 2023
  3. Gubernur Banten Lantik Bupati dan Wakil Bupati Tangerang 2018 - 2023
  4. Terpilih sebagai Bupati dan Wakil Bupati Tangerang
  5. Zaki-Romli Menang di Pilkada Kabupaten Tangerang
  6. Daftar Sekolah di Kabupaten Tangerang
  7. Letak Geografis Kabupaten Tangerang
  8. "Sejarah Kabupaten Tangerang" . Pemerintah Kabupaten Tangerang. Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Tangerang.
  9. Daftar Kecamatan di Kabupaten Tangerang
  10. Pemerintah Kabupaten Tangerang (7 Oktober 2002). Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang (PDF) (Laporan). Pemerintah Kabupaten Tangerang.
  11. "Perpres No. 10 Tahun 2013". 2013-02-04. Diakses tanggal 2019-03-29.
  12. "Kabupaten Tangerang Dalam Angka 2018" . BPS Kabupaten Tangerang. Diakses tanggal 29 Maret 2019.
  13. "Laporan Penduduk Berdasarkan Agama Provinsi Banten Semester I Tahun 2014" . Biro Pemerintahan Provinsi Banten. Diakses tanggal 29 Maret 2019.
  14. "Wawancara Tadjus Sobirin: Tadjus, Dangdut, dan Nasi Bungkus" . Tempo Interaktif. Tangerang. 26 April 1997. Diakses tanggal 4 Maret 2016.
  15. "Jadi tempat prostitusi, Desa Dadap batal dibongkar" . Republika Online. Tangerang. 28 Mei 1996. Diakses tanggal 4 Maret 2016.

Pranala luar