Kota Administrasi Jakarta Barat

kota di Provinsi DKI Jakarta, Indonesia


Kota Administrasi Jakarta Barat adalah salah satu dari 5 kota administrasi di Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Pusat Pemerintahannya berada di Kembangan. Jakarta Barat secara administratif terbagi menjadi 8 kecamatan dan 56 kelurahan. Jumlah penduduk kota Jakarta Barat pada tahun 2018 mencapai 2.486.074 jiwa dimana 850 diantaranya merupakan warga negara asing (WNA) dari berbagai negara.[1]

Kota Administrasi Jakarta Barat
Daerah tingkat II
Lambang resmi Kota Administrasi Jakarta Barat
Motto: 
Kampung Kite Kalo Bukan Kite Nyang Ngurusin Siape Lagi
Peta
Peta
Kota Administrasi Jakarta Barat di Jakarta
Kota Administrasi Jakarta Barat
Kota Administrasi Jakarta Barat
Peta
Kota Administrasi Jakarta Barat di Jawa
Kota Administrasi Jakarta Barat
Kota Administrasi Jakarta Barat
Kota Administrasi Jakarta Barat (Jawa)
Kota Administrasi Jakarta Barat di Indonesia
Kota Administrasi Jakarta Barat
Kota Administrasi Jakarta Barat
Kota Administrasi Jakarta Barat (Indonesia)
Koordinat: 6°12′S 106°42′E / 6.2°S 106.7°E / -6.2; 106.7
Negara Indonesia
ProvinsiDaerah Khusus Ibukota Jakarta
Tanggal berdiri28 Agustus 1978
Dasar hukumPeraturan Pemerintah
Nomor 25 Tahun 1978
Ibu kotaKembangan
Jumlah satuan pemerintahan
Daftar
  • Kecamatan: 8
  • Kelurahan: 56
Pemerintahan
 • BupatiRustam Effendi
 • Wakil BupatiMuhammad Zen
Luas
 • Total129,54 km2 (5,002 sq mi)
Populasi
 • Total2.486.074
Demografi
 • AgamaIslam 75,09%
Kristen 16,44%
- Protestan 10,47%
- Katolik 5,97%
Buddha 8,34%
Hindu 0,11%
Lainnya 0,02%[2]
 • BahasaBahasa Indonesia, Bahasa Betawi, Bahasa Jawa, Bahasa Batak, Bahasa Tionghoa, Bahasa Sunda, Bahasa Inggris, dll
Zona waktu[[UTC]]
Kode BPS
3174 Edit nilai pada Wikidata
Kode area telepon021
Kode Kemendagri31.73 Edit nilai pada Wikidata
Situs webbarat.jakarta.go.id

Geografi

Batas Wilayah

Utara Kota Administrasi Jakarta Utara
Timur Kota Administrasi Jakarta Pusat
Selatan Kota Administrasi Jakarta Selatan
Barat Provinsi Banten (Kota Tangerang dan Kabupaten Tangerang)

Sejarah

Jakarta Barat terkenal dengan peninggalan masa kolonial Belanda seperti Gedung Balai Kota (kini menjadi Museum Sejarah Jakarta), kawasan Pecinan (Glodok) dan juga sejumlah mesjid tua serta benteng-benteng pertahanan masa awal pendudukan Belanda di Batavia.

Pemerintahan

Daftar Wali Kota

Berikut adalah artikel tentang Daftar Wali Kota Administrasi Jakarta Barat, satu wilayah administrasi di provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Indonesia dari masa ke masa sejak dibentuk tahun 1966.

No. Foto Nama Mulai menjabat Akhir menjabat Ket. Wakil
1 R. Sudardja 1966 1972
2 S. Silalahi 1972 1979
3 Eddy Ruchijat Soheh 1979 1987
4 Sudjoko Tirtowidjojo 1987 1993
5 Sutardjiamto 1993 1998
6 Sarimun Hadisaputra 1998 2004
7   Fadjar Panjaitan 2004 2008
8 Mas Djoko Ramadhan 9 Juni 2008 10 Agustus 2010
9 Burhanuddin 10 Agustus 2010 11 April 2013 [3][4] Sukarno
(Mei 2013)
  Sylviana Murni
(Pelaksana Tugas Wali kota)
11 April 2013 17 Mei 2013
10   Fatahillah 17 Mei 2013 12 Februari 2014 [5][6] Bambang Musyawardana
(Mei 2013–Nov.2013)
Muhammad Yuliadi
(Nov. 2013–Sep. 2015)
11 Anas Effendi 11 Maret 2014 5 Juli 2018 [7]
Muhammad Zen
(Sep. 2015–Sep.2020)
12   Rustam Effendi 5 Juli 2018 27 Juli 2020
13   Uus Kuswanto 4 September 2020 12 Oktober 2021 Yani Wahyu Purwoko
14   Yani Wahyu Purwoko 13 Oktober 2021 21 Maret 2023 [8] Iin Mutmainnah (Plt. Wakil Walikota)
15   Uus Kuswanto 21 Maret 2023 Petahana Hendra Hidayat


Dewan Perwakilan

DPRD Provinsi DKI Jakarta memiliki fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Selain itu DPRD Provinsi DKI Jakarta juga memberikan pertimbangan terhadap calon wali kota/bupati yang diajukan oleh Gubernur.[9] Berbeda dengan DPRD Provinsi lainnya, Anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta berjumlah paling banyak 125% (seratus dua puluh lima persen) dari jumlah maksimal untuk kategori jumlah penduduk DKI Jakarta sebagaimana ditentukan dalam undang-undang.[9]

Saat ini anggota DPRD DKI Jakarta terdiri dari 106 anggota yang dipilih berdasarkan daftar terbuka dari partai dalam pemilihan umum legislatif. Pemilihan dilakukan setiap lima tahun sekali bersamaan dengan pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah serta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah seluruh Indonesia. Pemilihan umum terakhir dilaksanakan pada 17 April 2019. Dewan ini berkantor di Gedung DPRD DKI Jakarta, Menteng, Jakarta Pusat. Pimpinan DPRD DKI Jakarta terdiri dari 1 Ketua dan 4 Wakil Ketua yang berasal dari partai politik pemilik jumlah kursi dan suara terbanyak. Anggota DPRD DKI Jakarta yang sedang menjabat saat ini adalah hasil Pemilu 2019 yang dilantik pada 26 Agustus 2019 oleh Plt. Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta di Gedung DPRD Provinsi DKI Jakarta. Komposisi anggota DPRD DKI Jakarta periode 2019-2024 terdiri dari 10 partai politik di mana PDI Perjuangan adalah partai politik pemilik kursi terbanyak yaitu 25 kursi.[10][11][12]

Kecamatan

Kota Administrasi Jakarta Barat memiliki 8 kecamatan dan 56 kelurahan dengan kode pos 11710 hingga 11850.[13][14]

Daftar kecamatan dan kelurahan di Kota Administrasi Jakarta Barat, adalah sebagai berikut:

Kode
Kemendagri
Kecamatan Jumlah
Kelurahan
Daftar
Kelurahan
31.73.01 Cengkareng 6
31.73.02 Grogol Petamburan 7
31.73.03 Taman Sari 8
31.73.04 Tambora 11
31.73.05 Kebon Jeruk 7
31.73.06 Kalideres 5
31.73.07 Palmerah 6
31.73.08 Kembangan 6
TOTAL 56 Sumber: Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan

Ekonomi

Setelah Jakarta Selatan, Jakarta Barat dirancang untuk menjadi daerah pusat bisnis bagi kawasan Jakarta dan sekitarnya. Khususnya di Kecamatan Kembangan telah dan akan dibangun mal, pusat hiburan, pusat perbelanjaan, pusat perkantoran, rumah sakit, sekolah dan sebagainya. Daerah ini menjadi begitu strategis karena dilewati rangkaian Jalan Lingkar Luar Jakarta (JORR).

Transportasi

Kota Administrasi Jakarta Barat memiliki fasilitas transportasi yang sangat lengkap, diantaranya,

Terminal

Stasiun

Transjakarta

Kesehatan

Kota Administrasi Jakarta Barat memiliki fasilitas kesehatan yang lengkap,diantaranya :

Dll

Pendidikan

Kota Administrasi Jakarta Barat memiliki fasilitas Pendidikan yang cukup lengkap, diantaranya :

Pusat Perbelanjaan

Kota Administrasi Jakarta Barat memiliki Pusat Perbelanjaan terlengkap, diantaranya :

Lihat pula

Referensi

  1. ^ a b "Provinsi DKI Jakarta Dalam Angka 2019". BPS DKI Jakarta. Diakses tanggal 19 Februari 2020. 
  2. ^ "Jumlah Penduduk DKI Jakarta Berdasarkan Agama 2017". www.data.jakarta.go.id. Diakses tanggal 20 Februari 2019. 
  3. ^ Siregar, Dimas (11 April 2013). "Wali Kota Jakarta Barat Mundur". Tempo.co. Diakses tanggal 20 Februari 2017. 
  4. ^ Sedayu, Agung (10 Agustus 2010). "Wali Kota Jakarta Barat Diganti Hari Ini". Tempo.co. Diakses tanggal 20 Februari 2017. 
  5. ^ "Walikota Jakarta Barat Juga Tak Luput Dimutasi oleh Jokowi-Ahok". detikcom. 12 Februari 2014. Diakses tanggal 20 Februari 2017. 
  6. ^ Aziza, Kurnia Sari (17 Mei 2013). Syatiri, Ana Shofiana, ed. "Fatahillah Sah sebagai Wali Kota Jakbar". Kompas.com. Diakses tanggal 20 Februari 2017. 
  7. ^ "Ini Nama Pejabat Baru yang Dilantik Ahok". PoskoKota News. 4 September 2015. Diakses tanggal 20 Februari 2017. [pranala nonaktif permanen]
  8. ^ "Anies Lantik 7 Pejabat DKI, Termasuk Walkot Jaksel dan Walkot Jakbar". detikcom. 2021-10-13. Diakses tanggal 2021-10-14. 
  9. ^ a b "Undang-undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia" (PDF). Diarsipkan dari versi asli (PDF) tanggal 2016-04-18. Diakses tanggal 2016-04-06. 
  10. ^ Amri Amrullah (26-08-2019). Esthi Maharani, ed. "Anggota DPRD DKI Jakarta 2019-2024 Dilantik". republika.co.id. Diakses tanggal 22-09-2019. 
  11. ^ Sabik Aji Taufan (26-08-2019). Kuswandi, ed. "106 Anggota DPRD DKI Jakarta periode 2019-2024 Dilantik". JawaPos.com. Diakses tanggal 22-09-2019. 
  12. ^ Andry Novelino (26-08-2019). "Anggota DPRD DKI Jakarta 2019-2024 Resmi Dilantik". CNN Indonesia. Diakses tanggal 22-09-2019. 
  13. ^ "Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan". Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Diarsipkan dari versi asli tanggal 29 Desember 2018. Diakses tanggal 3 Oktober 2019. 
  14. ^ "Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Permendagri nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan". Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Diarsipkan dari versi asli (PDF) tanggal 25 Oktober 2019. Diakses tanggal 15 Januari 2020. 

Pranala luar