Kabinet Pembangunan VI
kabinet pemerintahan Indonesia di bawah Soeharto
Kabinet Pembangunan VI adalah kabinet yang dibentuk pada masa pemerintahan Presiden Soeharto dan Wakil Presiden Try Sutrisno dengan masa bakti (1993-1998).
Kabinet Pembangunan VI | |
---|---|
Kabinet Pemerintahan Indonesia | |
Berkas:Kabinet Pembangunan VI.jpg | |
Dibentuk | 19 Maret 1993 |
Diselesaikan | 14 Maret 1998 |
Struktur pemerintahan | |
Kepala negara | Soeharto |
Kepala pemerintahan | Soeharto |
Wakil kepala pemerintahan | Try Sutrisno |
Jumlah menteri | 38 |
Partai anggota | Golongan Karya Angkatan Bersenjata Republik Indonesia |
Sejarah | |
Pendahulu | Kabinet Pembangunan V |
Pengganti | Kabinet Pembangunan VII |
Susunan
Susunan Kabinet Pembangunan VI adalah sebagai berikut:[1]
Pimpinan Kabinet
Presiden | Wakil Presiden | ||
---|---|---|---|
Soeharto | Try Sutrisno |
Anggota Kabinet
Menteri Negara
No. | Jabatan | Nama | |
---|---|---|---|
26 | Menteri Negara Sekretaris Negara | Moerdiono | |
27 | Menteri Negara Sekretaris Kabinet | Saadillah Mursjid | |
28 | Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Ketua Bappenas | Ginandjar Kartasasmita | |
29 | Menteri Negara Riset dan Teknologi/Ketua BPPT/Kepala BPIS | Baharuddin Jusuf Habibie | |
30 | Menteri Negara Urusan Pangan/Kepala Bulog | Ibrahim Hasan (menjabat Kepala Bulog sampai dengan 16 Februari 1995)[4] | |
Beddu Amang (menjabat Kepala Bulog sejak 16 Februari 1995) | |||
31 | Menteri Negara Kependudukan/Kepala BKKBN | Haryono Suyono | |
32 | Menteri Negara Penggerak Dana Investasi/Kepala BKPM | Sanyoto Sastrowardoyo | |
33 | Menteri Negara Agraria/Kepala BPN | Soni Harsono | |
34 | Menteri Negara Perumahan Rakyat | Akbar Tanjung | |
35 | Menteri Negara Lingkungan Hidup | Sarwono Kusumaatmadja | |
36 | Menteri Negara Urusan Peranan Wanita | Mien Sugandhi | |
37 | Menteri Negara Pemuda dan Olah Raga | Hayono Isman | |
38 | Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara | T.B. Silalahi | |
39 | Menteri Negara Urusan Khusus | Harmoko (11 Juni - 1 Oktober 1997)[6] |
Pejabat setingkat menteri
No. | Jabatan | Nama | |
---|---|---|---|
40 | Panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia | Feisal Tanjung (dari 21 Mei 1993 - 12 Februari 1998) | |
Wiranto (sejak 12 Februari 1998) | |||
41 | Jaksa Agung | Singgih | |
42 | Gubernur Bank Indonesia | Soedradjad Djiwandono (sampai dengan 11 Februari 1998), | |
Syahril Sabirin (sejak 11 Februari 1998)[8] |
Catatan kaki dan referensi
- ^ "Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 96/M Tahun 1993". Diarsipkan dari versi asli tanggal 2009-11-29. Diakses tanggal 2009-10-17.
- ^ Karena terjadi penyatuan Departemen Perdagangan dan Departemen Perindustrian menjadi Departemen Perindustrian dan Perdagangan maka jabatan Menteri Koordinator Industri dan Perdagangan, yang dipegang Hartarto, diubah menjadi Menteri Koordinator Bidang Produksi dan Distribusi. Bidang yang ditanganinya hampir tidak berbeda, antara lain meliputi Departemen Perindustrian dan Perdagangan, Departemen Pekerjaan Umum, Departemen Tenaga Kerja, dan Badan Koordinasi Penanaman Modal.
- ^ a b c d Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 388/M Tahun 1995[pranala nonaktif permanen]
- ^ a b c d "Ketika Kabinet Perlu Ramping". Diarsipkan dari versi asli tanggal 2016-03-10. Diakses tanggal 2009-10-17.
- ^ Suara Merdeka, 19 Desember 1997, Pak Soes Meninggal Dunia
- ^ a b Jabatan Baru, Pos Antara - Gatra
- ^ Pada masa ini, terjadi perubahan kebiasaan penyusunan kabinet yang dilakukan oleh Presiden Soeharto, yang umumnya tidak memberhentikan menterinya sampai masanya berakhir kecuali karena meninggal dunia. Namun pada kali ini,(1996) Presiden Soeharto melakukan perombakan menteri dan susunan departemennya. Perubahan ini terjadi pada Departemen Perdagangan (Depdag) dan Departemen Perindustrian yang dijadikan satu menjadi Departeman Perindustrian dan Perdagangan (Deperindag) dengan T. Ariwibowo sebagai Menteri sehingga Satrio Budihardjo Judono resmi berhenti dari jabatannya. Alasan resmi penggabungan ini dikemukakan oleh Menteri Sekertaris Negara Moerdiono, penggabungan dua departemen dilakukan karena sejak terbentuknya Kabinet Pembangunan VI, Maret 1993, telah banyak perubahan cukup penting, baik di dalam maupun di luar negeri. Perkembangan itu, antara lain, bergulirnya APEC dan AFTA, yang menuntut tiap negara makin siap menyongsong pasar bebas. Maka, dinilai perlu lebih meningkatkan koordinasi dan penyederhanaan kegiatan di kabinet. Penggabungan Departemen Perdagangan dan Departemen Perindustrian ini tampaknya meniru pola yang sudah dilakukan Singapura, Malaysia, Jepang (Keidanren), dan Jerman.
- ^ "Sjahril Sabirin Gubernur BI". Diarsipkan dari versi asli tanggal 2006-09-18. Diakses tanggal 2009-10-17.
Lihat pula
Kabinet Pemerintahan Indonesia | ||
---|---|---|
Didahului oleh: Kabinet Pembangunan V |
Kabinet Pembangunan VI 1993–1998 |
Diteruskan oleh: Kabinet Pembangunan VII |