Murad Ismail
Irjen. Pol. (Purn.) Drs. Murad Ismail, S.H., M.H. (lahir 11 September 1961) adalah Gubernur Maluku yang menjabat sejak tahun 2019.[1] Ia merupakan purnawirawan perwira tinggi Polri yang memiliki jabatan terakhir sebagai Analis Kebijakan Utama Bidang Brigade Mobil Korps Brimob Polri.
Murad Ismail | |
---|---|
Gubernur Maluku ke-13 | |
Mulai menjabat 24 April 2019 | |
Presiden | Joko Widodo |
Wakil | Barnabas Orno |
Pengganti Petahana | |
Komandan Korps Brimob Polri ke-27 | |
Masa jabatan 31 Desember 2015 – 5 Januari 2018 | |
Kepala Kepolisian Daerah Maluku | |
Masa jabatan 15 Desember 2013 – 31 Desember 2015 | |
Wakil Kepala Kepolisian Daerah Maluku | |
Masa jabatan April 2013 – 15 Desember 2013 | |
Informasi pribadi | |
Lahir | 11 September 1961 Waihaong, Nusaniwe, Ambon, Maluku |
Partai politik | PDI-P (Hingga 2023) Independen (Sejak 2023) |
Suami/istri | Widya Pratiwi |
Anak | 4 anak |
Almamater | Akademi Kepolisian (1985) |
Pekerjaan | Polisi |
Karier militer | |
Pihak | Indonesia |
Dinas/cabang | Kepolisian Negara Republik Indonesia |
Masa dinas | 1985—2018 |
Pangkat | Inspektur Jenderal Polisi |
Satuan | Brigade Mobil |
Sunting kotak info • L • B |
Ia merupakan lulusan Akpol 1985 ini berpengalaman dalam kesatuan Brimob. Jenderal bintang dua ini juga pernah menjabat sebagai Komandan Korps Brimob Polri.[2] dan Kepala Polda Maluku.
Riwayat Pendidikan
Pendidikan Umum
- SD (1974)
- SMP (1976)
- SMA NEGERI 2 AMBON (1981)
Pendidikan Kepolisian
- AKPOL (1985)
- PTIK (1994)
- Sespim (1999)
- Sespimti (2011)
Pendidikan Kejuruan
- PA Daspa Brimob (1984)
- PA Das Reserse (1989)
- Assesment Pati Polri (2016)
Riwayat Jabatan
- Danton KIE 5153 Polda Sulutteng (1985) (Saat itu Sulawesi tengah belum memiliki Polda, dan masih di bawah Polda Sulut dengan nama Polda Sulutteng, Kie 5153 sekarang menjadi Satuan Brimob Polda Sulut)
- Kasubden Hartib Prov Polda Sulutteng (1988)
- Kasubden IDIK Prov Polda Sulutteng (1988)
- Kasubag Binops Reserse Polda Sulutteng (1989)
- Kasat Sabhara Polresta Gorontalo (1990)
- Kapuskodal Ops Polresta Gorontalo (1992)
- Danki Brimob 5154 Polda Maluku (1994)
- Wadansatgas Brimob Operasi Tatoli Tim-Tim (1996)
- Danyon B Resimen I Pelopor (1997)
- Danden B Resimen II Gegana Polri (1999)
- Kabag Latsat Ditlat Lemdiklat Polri (2000)
- Kanit PD Dit C Baintelkam Polri (2005)
- Kasat Brimob Polda Sumut (2006)
- Kasat Brimob Polda Metro Jaya (2008)
- Analis Kebijakan Madya Bidang Korbrimob Polri (2010)
- Kabag Jiantekpol BIDPPITK STIK Lemdikpol (2012)
- Wakapolda Maluku[3](2013)
- Kapolda Maluku[4](2013)
- Dankorbrimob Polri (2016)
- Analis Kebijakan Utama Bidang Brigade Mobil Korbrimob Polri (2018)
- Gubernur Maluku (2019) [5]
Kepangkatan
Lambang | Pangkat | Tanggal |
---|---|---|
Letnan Dua Polisi | 29 September 1985 — 1 Oktober 1988 | |
Letnan Satu Polisi | 1 Oktober 1988 — 1 April 1992 | |
Kapten Polisi | 1 April 1992 — 1 Oktober 1996 | |
Mayor Polisi | 1 Oktober 1996 — 1 Oktober 2001 | |
Ajun Komisaris Besar Polisi | 1 Oktober 2001 — 1 Juli 2006 | |
Komisaris Besar Polisi | 1 Juli 2006 — 2 Januari 2014 | |
Brigadir Jenderal Polisi | 2 Januari 2014 — 18 Februari 2016 | |
Inspektur Jenderal Polisi | 18 Februari 2016 — 11 Maret 2018 |
Riwayat Organisasi
- Ketua DPD PDIP Maluku (2019—2023)[6]
Penghargaan
Tanda Jasa
- Bintang Bhayangkara Pratama
- Bintang Bhayangkara Nararya
- Satyalancana Pengabdian 32 tahun
- Satyalancana Pengabdian 24 tahun
- Satyalancana Pengabdian 16 tahun
- Satyalancana Pengabdian 8 tahun
- Satyalancana G.O.M VII
- Satyalancana Jana Utama
- Satyalancana Ksatria Bhayangkara
- Satyalancana Karya Bhakti
- Bintang LVRI
- Satyalancana Bhakti Nusa
- Satyalancana Dharma Nusa
- Satyalancana Operasi Kepolisian
- Satyalancana Seroja
Kontroversi
Pernyataan siap perangi Susi Pudjiastuti
Pada 2019, Murad pernah mengungkapkan pernyataan peran terhadap mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti. Namun Murad mengaku pernyataan itu hanya main-main.[7] Pernyataan perang itu berkaitan dengan kebijakan moratorium yang dinilai justru merugikan masyarakat Maluku. Kemudian pernyataan itu berujung pada negosiasi yang berlangsung hari Kamis, 5 September 2019. Susi Pudjiastuti mengirimkan 5 utusan untuk menemui Murad saat itu.[7]
Terkait pelantikan rektor universitas kristen indonesia maluku (UKIM)
Murad membuat keputusan dengan cara intervensi Universitas Kristen Indonesia Maluku (UKIM) Ambon yaitu mengeluarkan surat rekomendasi untuk memilih Dr. Drs. Josephus Noya, M.Si sebagai salah satu calon rektor UKIM.[8] Ternyata rekomendasi yang dipilih Murad memilih Dr. Drs. Josephus Noya, M.Si sebagai salah satu calon rektor UKIM mendapat kecaman dari Wakil Ketua Majelis Jemaat Gereja Protestan Maluku (GPM) Rehoboth sekaligus Anggota Majelis Pekerja (MPK) Klasis Pulau Ambon, Phil Latumaerissa, S.Pd, Phil megatakan, rekomendasi Gubernur Maluku dengan Nomor: 424/2364 tertanggal 22 Juli 2022 ini mengandung intervensi kekuasaan dan intervensi politik dalam proses rekrutmen Rektor UKIM dan menunjukan campur tangan kekuasaan dan politik yang dapat mempengaruhui integritas serta kebebasan akademik, kebebasan mimbar akadimik dan otonomi intelektual para anggota senat.[9] Bahkan mahasiswa UKIM juga menyerukan demonstrasi terhadap keputusan Gubernur Murad tersebut mengenai rekomendasi penunjukkan Dr. Drs. Josephus Noya, M.Si sebagai salah satu calon rektor UKIM dan juga menuntut Murad meminta maaf atas rekomendasi penunjukkan calon Rektor UKIM yang dikeluarkannya.[10]
Sebut pendemo tikus kalapa
Kontroversi Murad Ismail berikutnya adalah ketika Murad menyebut pendemo sebagai ‘tikus-tikus kalapa’. Pernyataan itu disampaikan pada Konferensi Luar Biasa Persatuan Wartawan Indonesia Maluku di Hotel Manise-Ambon pada Rabu 28 Desember 2022.[11]
Dianggap tak proaktif menyelesaikan masalah rakyat
Ketegangan sempat terjadi antara warga Desa Wakal dan Hitu di Kecamatan Leihitu, Maluku Tengah beberapa waktu yang lalu. Konflik antar desa ini nyaris berakhir dengan aksi bentrok antar warga sebelum akhirnya didamaikan oleh para pimpinan desa sekitar.[7] Sikap Murad Ismail yang dianggap tak proaktif dalam menyelesaikan konflik antar desa ini pun mendapat sorotan publik. Hal ini pun disampaikan oleh salah satu perwakilan warga sekitar, Abdul Halik yang mengaku Murad terkesan tak peduli dengan konflik rakyatnya.[7]
Penyelesaian secara adat pun diungkap Halik sudah dilakukan, namun langkah konkrit pemerintah hingga kini tak kunjung dimulai.[7]
Sempat ajak warga duel
Tak hanya itu, sikap Murad pun sempat mengundang kontroversi saat dirinya menghadiri acara peresmian Pelabuhan Merah Putih di Kabupaten Buru, Maluku pada Sabtu 9 Juli 2022 silam.[7] Saat dirinya duduk di bawah tenda acara, tiba-tiba suara kerusuhan terdengar karena diduga ada warga yang melakukan unjuk rasa. Murad yang melihat hal tersebut tanpa ragu mengajak warga untuk duel.[7]
Coret atlet yang buat rusuh
Perhelatan Pekan Olahraga Provinsi Maluku (Popmal) IV di Ambon yang digelar pada 17-27 November 2022 lalu berlangsung dengan meriah. Saat pembukaannya, Murad Ismail pun menyampaikan kata sambutan yang mengundang kontroversi.[7]
Emosi ke djarot ketika ditanya alasan pindahnya sang istri dari PDIP ke PAN
Perpindahan istri Murad yang bernama Widya Pratiwi Murad itu diumumkan dalam rangka maju dalam pemilihan calon anggota legislatif Pemilu 2024. Kemudian Ketua DPP PDIP Sri Rahayu pun meminta klarifikasi kepada Murad soal perpindahan tersebut.[11] Kemudian pengurus pusat PDIP pun mengutus Komaruddin Watubun selaku Ketua DPP Bidang Kehormatan Partai dan Djarot Saiful Hidayat selaku Ketua DPP PDIP Bidang Kaderisasi untuk menanyakannya. Namun Murad justru emosional didepan Djarot Saiful yang dikenal santun dan pendengar.[11] Sikap emosional tersebut pun dilaporkan ke Megawati Soekarnoputri selaku Ketua Umum PDIP. Akhirnya Mega pun menegaskan bahwa setiap kader harus mengikuti aturan partai.[11] Berdasarkan hal itu, PDIP pun membebastugaskan Murad Ismail. Pasalnya PDIP memiliki aturan bahwa suami istri tidak boleh berbeda partai.[11] "Apa yang terjadi di Maluku tersebut untuk menjadi pelajaran penting, bagaimana setiap kader Partai agar bisa menjaga perilaku, bersikap santun, namun tegas dan kokoh di dalam membela rakyat kecil," kata Sri.[11]
Galeri
-
Murad Ismail
-
Murad Ismail
-
Murad Ismail
-
Murad Ismail
Referensi
- ^ "Murad Ismail dan Barnabas Nathaniel Orno Resmi Pimpin Maluku Periode 2019-2024". Lelemuku.com.
- ^ "Kapolri Ganti Tujuh Kapolda di Awal 2016"
- ^ ""Anak Waihaong Itu Kini Jadi Wakapolda Maluku"". Diarsipkan dari versi asli tanggal 2013-12-15. Diakses tanggal 2013-09-15.
- ^ http://m.tribunnews.com/nasional/2013/12/20/jabatan-kapolda-maluku-diserahterimakan
- ^ "KPU Tetapkan Murad Ismail dan Barnabas Orno Sebagai Pemenang Pilkada Maluku". Lelemuku.com.
- ^ "Beda Partai dengan Istri, Alasan Gubernur Maluku Murad Ismail Dicopot dari Ketua DPD PDIP". Diarsipkan dari versi asli tanggal 2023-05-10. Diakses tanggal 2023-08-07.
- ^ a b c d e f g h "Kontroversi Gubernur Maluku Murad Ismail yang Dipecat PDIP: Pernah Ajak Duel Warga". Suara.Com. Diakses tanggal 7 Agustus 2023.
- ^ "Kontroversi Rekomendasi Gubernur Maluku terkait Pemilihan Rektor UKIM". harianmerahputih.id.
- ^ "Warga GPM Kecam Intervensi Gubernur Maluku dalam Proses Pemilihan Rektor UKIM". harianmerahputih.id.
- ^ "Mahasiwa UKIM Ambon demo minta Gubernur Maluku klarifikasi rekomendasi Rektor, begini penjelasannya". ambon.antaranews.com.
- ^ a b c d e f "Jejak Kelam Murad Ismail Gubernur Maluku yang Dipecat PDIP: Tantang Mahasiswa Duel, Perangi Susi Pudjiastuti". Suara.Com. Diakses tanggal 7 Agustus 2023.
Jabatan pemerintahan | ||
---|---|---|
Didahului oleh: Said Assagaff |
Gubernur Maluku 2019—sekarang |
Petahana |
Jabatan kepolisian | ||
Didahului oleh: Irjen. Pol. Robby Kaligis |
Komandan Korps Brimob Polri 2016—2018 |
Diteruskan oleh: Brigjen. Pol. Rudy Sufahriadi |
Didahului oleh: Brigjen. Pol. Muktiono |
Kepala Kepolisian Daerah Maluku 2014—2016 |
Diteruskan oleh: Brigjen. Pol. Ilham Salahudin |
Didahului oleh: Kombes. Pol. Herry Prastowo |
Wakil Kepala Kepolisian Daerah Maluku 2013—2014 |
Diteruskan oleh: Kombes. Pol. Musa Ginting |