Kementerian Perhubungan Republik Indonesia

Kementerian Perhubungan Republik Indonesia (disingkat Kemenhub RI) adalah kementerian dalam Pemerintah Indonesia yang membidangi urusan transportasi. Kemenhub dipimpin oleh seorang Menteri Perhubungan (Menhub) yang sejak tanggal 27 Juli 2016 dijabat oleh Budi Karya Sumadi.

Kementerian Perhubungan Republik Indonesia
Gambaran umum
Dibentuk	19 Agustus 1945 (1945-08-19)
Dasar hukum pendirian	Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2022
Bidang tugas	Transportasi
Slogan	Keselamatan dan Pelayanan Prima merupakan Prioritas Kinerja Kami
Nomenklatur sebelumnya
Departemen Perhubungan (1945–2010) Kementerian Perhubungan (2010–sekarang) Kementerian Transportasi (2025–sekarang)
Susunan organisasi
Menteri Budi Karya Sumadi Sekretaris Jenderal Novie Riyanto Raharjo Inspektur Jenderal M. Pramintohadi Sukarno Direktur Jenderal Perhubungan Darat Irjen. Pol. Hendro Sugiatno Perhubungan Laut Dr. Capt. Antoni Arif Priadi, M.Sc (plt.) Perhubungan Udara Arif Toha Tjahjagama Perkeretaapian Ir. Moh. RIsal Wasal Kepala Badan Kebijakan Transportasi Gede Pasek Suardika Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Djoko Sasono Pengelola Transportasi Jabodetabek Umar Aris Staf Ahli Logistik Multimoda dan Keselamatan Cris Kuntadi Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi Capt. Avirianto Pengelolaan Transportasi Berkelanjutan Marwanto Heru Santoso Fasilitasi Kemitraan dan Kelembagaan Internasional M. I Derry Aman Pembinaan Jabatan Fungsional Transportasi M.Abrar Tuntalanai Pembiayaan Infrastruktur Transportasi Siti Maimunah LPNK yang dikoordinasikan • Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT)
Alamat
Kantor pusat	Jalan Medan Merdeka Barat No. 8 Jakarta Pusat 10110 DKI Jakarta, Indonesia
Situs web	dephub.go.id
Kantor pusat
Wikipedia | Kode sumber | Tata penggunaan Koordinat: 6°10′28.006″S 106°49′16.939″E Jalan Medan Merdeka Barat No. 8 Jakarta Pusat 10110 DKI Jakarta, Indonesia
Situs web
dephub.go.id

Tugas dan fungsi

Kementerian Perhubungan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang transportasi untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Dalam melaksanakan tugas, Kementerian Perhubungan menyelenggarakan fungsi:

1. perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan pelayanan, keselamatan, dan keamanan transportasi, serta peningkatan aksesibilitas, konektivitas, dan kapasitas sarana dan prasarana transportasi;
2. koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Perhubungan;
3. pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Perhubungan;
4. pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Perhubungan;
5. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan Kementerian Perhubungan di daerah;
6. pelaksanaan analisis dan rekomendasi kebijakan transportasi;
7. pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia transportasi; dan
8. pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Perhubungan.

Susunan organisasi

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2022 dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 17 Tahun 2022, Kementerian Perhubungan terdiri atas:

• Sekretariat Jenderal
  1. Biro Perencanaan;
  2. Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi;
  3. Biro Keuangan;
  4. Biro Hukum;
  5. Biro Layanan Pengadaan dan Pengelolaan Barang Milik Negara;
  6. Biro Umum; dan
  7. Biro Komunikasi dan Informasi Publik
• Direktorat Jenderal Perhubungan Darat
  1. Sekretariat Direktorat Jenderal;
  2. Direktorat Lalu Lintas Jalan;
  3. Direktorat Angkutan Jalan;
  4. Direktorat Prasarana Transportasi Jalan;
  5. Direktorat Sarana Transportasi Jalan; dan
  6. Direktorat Transportasi Sungai, Danau, dan Penyeberangan
• Direktorat Jenderal Perhubungan Laut
  1. Sekretariat Direktorat Jenderal;
  2. Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Laut;
  3. Direktorat Kepelabuhanan;
  4. Direktorat Perkapalan dan Kepelautan;
  5. Direktorat Kenavigasian; dan
  6. Direktorat Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai
• Direktorat Jenderal Perhubungan Udara
  1. Sekretariat Direktorat Jenderal;
  2. Direktorat Angkutan Udara;
  3. Direktorat Bandar Udara;
  4. Direktorat Keamanan Penerbangan;
  5. Direktorat Navigasi Penerbangan; dan
  6. Direktorat Kelaikudaraan dan Pengoperasian Pesawat Udara
• Direktorat Jenderal Perkeretaapian
  1. Sekretariat Direktorat Jenderal;
  2. Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api;
  3. Direktorat Prasarana Perkeretaapian;
  4. Direktorat Sarana Perkeretaapian; dan
  5. Direktorat Keselamatan Perkeretaapian
• Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek
  1. Sekretariat Badan;
  2. Direktorat Prasarana;
  3. Direktorat Lalu Lintas; dan
  4. Direktorat Angkutan
• Inspektorat Jenderal
  1. Sekretariat Inspektorat Jenderal;
  2. Inspektorat I;
  3. Inspektorat II;
  4. Inspektorat III;
  5. Inspektorat IV; dan
  6. Inspektorat Investigasi
• Badan Kebijakan Transportasi
  1. Sekretariat Badan;
  2. Pusat Kebijakan Sarana Transportasi;
  3. Pusat Kebijakan Prasarana Transportasi dan Integrasi Moda;
  4. Pusat Kebijakan Lalu Lintas, Angkutan, dan Transportasi Perkotaan; dan
  5. Pusat Kebijakan Keselamatan dan Keamanan Transportasi
• Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan
  1. Sekretariat Badan;
  2. Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Darat;
  3. Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Laut;
  4. Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Udara; dan
  5. Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Perhubungan

Terdapat sejumlah staf ahli yang bertugas memberikan telaahan kepada Menteri Perhubungan mengenai masalah tertentu sesuai bidang keahliannya. Dalam melaksanakan tugasnya, secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Jenderal.

1. Staf Ahli Bidang Teknologi dan Energi Perhubungan
2. Staf Ahli Bidang Hukum dan Reformasi Birokrasi Perhubungan
3. Staf Ahli Bidang Logistik dan Multimoda Perhubungan
4. Staf Ahli Bidang Kawasan dan Lingkungan Perhubungan
5. Staf Ahli Bidang Keselamatan dan Konektivitas Perhubungan

Terdapat pula beberapa pusat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Perhubungan melalui Sekretaris Jenderal.

1. Pusat Data dan Teknologi Informasi
2. Pusat Pengelolaan Transportasi Berkelanjutan
3. Pusat Fasilitasi Kemitraan dan Kelembagaan International
4. Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Transportasi
5. Pusat Pembiayaan Infrastruktur Transportasi

Sejarah

Berikut ini sejarah perubahan unit eselon I di Kementerian Perhubungan.

Unsur	Perpres 40/2015	Perpres 23/2022
Unsur pembantu pimpinan	Sekretariat Jenderal	Sekretariat Jenderal
Unsur pelaksana (Direktorat Jenderal)	Perhubungan Darat Perhubungan Laut Perhubungan Udara	Perhubungan Darat Perhubungan Laut Perhubungan Udara
Unsur pengawas	Inspektorat Jenderal	Inspektorat Jenderal
Unsur pendukung (Badan)	Penelitian dan Pengembangan Perhubungan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan	Pengelola Transportasi Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi Kebijakan Transportasi Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan
Staf ahli	Bidang Teknologi, Lingkungan, dan Energi Perhubungan Bidang Hukum dan Reformasi Birokrasi Perhubungan Bidang Logistik, Multimoda, dan Keselamatan Perhubungan Bidang Ekonomi Kawasan dan Kemitraan Perhubungan	Bidang Teknologi dan Energi Perhubungan Bidang Hukum dan Reformasi Birokrasi Perhubungan Bidang Logistik dan Multimoda Perhubungan Bidang Kawasan dan Lingkungan Perhubungan Keselamatan dan Konektivitas Perhubungan

Lihat pula

• Daftar Menteri Perhubungan Indonesia
• Kementerian Indonesia
• Logo Kementerian Perhubungan Republik Indonesia
• Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Transportasi