Direktorat Jenderal Perkeretaapian

Direktorat Jenderal Perkeretaapian
Kementerian Perhubungan
Republik Indonesia
Direktorat Jenderal Perkeretaapian ; Kementerian Perhubungan; Republik Indonesia
	Logo Direktorat Jenderal Perkeretaapian
Gambaran umum
Dasar hukum	Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015
Pegawai	Direktur Jenderal Perkeretaapian
Susunan organisasi
Direktur Jenderal	Ir. Moh. Risal Wasal
Sekretaris Direktorat Jenderal	Jujun Endah Wahjuningrum
Direktur
Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api	Arif Anwar
Prasarana Perkeretaapian	Hengki Angkasawan
Sarana Perkeretaapian	Bambang Siswoyo
Keselamatan Perkeretaapian	Bernadette E.S. Mayashanti
Kantor pusat
	Gedung Karsa Lantai 2 Kementerian Perhubungan, Jakarta Pusat
Situs web
	djka.dephub.go.id

Direktorat Jenderal Perkeretaapian (biasa disingkat menjadi Ditjenka atau DJKA) adalah unsur pelaksana di lingkungan Kementerian Perhubungan Republik Indonesia yang bertugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang perkeretaapian. Direktorat jenderal ini dibentuk pada tanggal 5 Agustus 2005, pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.^[1]

Fungsi

Dalam melaksanakan tugasnya, Direktorat Jenderal Perkeretaapian antara lain menyelenggarakan fungsi:

perumusan kebijakan di bidang penyelenggaraan lalu lintas, angkutan, sarana, dan prasarana transportasi kereta api, serta peningkatan keselamatan transportasi kereta api;
pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan lalu lintas, angkutan, sarana, dan prasarana transportasi kereta api, serta peningkatan keselamatan transportasi kereta api;
penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penyelenggaraan lalu lintas, angkutan, sarana, dan prasarana transportasi kereta api, serta peningkatan keselamatan transportasi kereta api;
pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penyelenggaraan lalu lintas, angkutan, sarana, dan prasarana transportasi kereta api, serta peningkatan keselamatan transportasi kereta api;
pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penyelenggaraan lalu lintas, angkutan, sarana, dan prasarana transportasi kereta api, serta peningkatan keselamatan transportasi kereta api.^[2]

Kasus

Korupsi pengadaan KRL

Pada tahun 2006–2007, DJKA mendatangkan KRL dari Jepang untuk memenuhi kebutuhan armada KRL Jabodetabek. Direktur Jenderal Perkeretaapian saat itu, Soemino Eko Saputro, menganggap bahwa KRL tersebut merupakan hibah dari Pemerintah Jepang. Padahal, Pemerintah Jepang saat itu belum merencanakan skema hibah, sehingga Dephub diminta untuk berkoordinasi dengan Japan Railway Technical Services (JARTS). Untuk melaksanakan proses impor KRL, Saputro menunjuk langsung Sumitomo Corporation untuk mengangkut KRL bekas tersebut ke Indonesia. Terdapat biaya tambahan sehingga pengadaan KRL tersebut bukanlah hibah, melainkan Dephub membeli langsung secara terselubung. Akhirnya, Sumitomo diperkaya Rp1,8 miliar dan KOG Japan sebesar Rp15 miliar. Total kerugian negara akibat perbuatan Saputro adalah sebesar Rp20 miliar.^[3] Saputro akhirnya dipenjara selama 3 tahun dan didenda sebesar Rp100 miliar.^[4]

Korupsi proyek prasarana perkeretaapian 2023

Pada tanggal 13 April 2023, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap 25 orang dalam dugaan suap proyek kereta api. Dugaan korupsi di Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) tersebut terkait dengan sejumlah proyek pembangunan dan pemeliharaan jalur kereta api di lingkungan DJKA pada tahun anggaran 2018–2022, yakni proyek perkeretaapian Trans-Sulawesi, proyek jalur ganda Solo Balapan–Kalioso, empat konstruksi jalur kereta api lainnya, dua proyek supervisi di Lampegan, dan proyek perbaikan dan pemeliharaan perlintasan sebidang di Jawa dan Sumatra.^[5]

Unit pelaksana teknis

Untuk mendukung pelaksanaan tugasnya, selain memiliki Balai Pengujian Perkeretaapian, Balai Perawatan Perkeretaapian, Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan, dan Balai Pengelola Kereta Api Ringan Sumatera Selatan, direktorat jenderal ini juga memiliki tujuh unit Balai Teknik Perkeretaapian (BTP) yang tersebar di Jawa dan Sumatera, yakni:^[6]


Nama	Kelas	Rute utama	Tujuan lain
BTP Surabaya	I	Walikukun – Surabaya Kota Bojonegoro – Surabaya Pasarturi Makassar–Parepare	Madiun Kertosono Jombang Mojokerto Wonokromo Surabaya Gubeng Bojonegoro Kediri Blitar Malang Jember Ketapang
BTP Semarang		Tanjung – Cepu Semarang Tawang – Solo Jebres Sidareja – Kroya	Tegal Pekalongan Semarang Poncol Semarang Tawang Cepu Purwokerto Kroya Maos Cilacap Kebumen Kutoarjo Yogyakarta Lempuyangan Purwosari Solo Balapan Solo Jebres
BTP Bandung		Pegaden Baru – Losari dan Ciledug Purwakarta – Banjar Bandung – Garut	Bandung Kiaracondong Tasikmalaya Jatibarang Cirebon Cirebon Prujakan
BTP Jakarta		Jakarta Kota – Cikampek dan Bogor Kampung Bandan – Merak	Kampung Bandan Gambir Pasar Senen Jatinegara Bekasi Cikarang Karawang Tanjung Priok Rangkasbitung Tanah Abang Depok Manggarai
BTP Medan		Medan – Besitang, Kualanamu, dan Tebing Tinggi	Binjai Lubuk Pakam Siantar
BTP Padang	II	tidak ada	Padang
BTP Palembang	II	Kertapati – Tanjungkarang dan Lubuklinggau	Prabumulih Lahat Baturaja Kotabumi Martapura

Lihat pula

Referensi

^ Sujadi, Akhmad (2016-02-18). Si Ular Besi Antar Jonan jadi Menteri. Gramedia Pustaka Utama. hlm. 114. ISBN 978-602-03-2466-1.
^ Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015^{[pranala nonaktif permanen]}
^ BeritaSatu.com. "Bekas dirjen perkeretaapian didakwa Korupsi KRL". beritasatu.com. Diakses tanggal 2023-05-26.
^ "Eks Dirjen Perkeretaapian Soemino Divonis 3 Tahun Bui". detiknews. Diakses tanggal 2023-05-26.
^ Sandi, Ferry. "Baru Diresmikan Jokowi, Proyek Kereta Sulawesi Kena OTT KPK". CNBC Indonesia. Diakses tanggal 2023-04-17.
^ "Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 36 Tahun 2022" (PDF). Jakarta: Badan Pemeriksa Keuangan RI. Diakses tanggal 22 Oktober 2024.

Pranala luar

(Indonesia) Situs web resmi Kementerian Perhubungan Republik Indonesia
(Indonesia) Situs web resmi Direktorat Jenderal Perkeretaapian
(Indonesia) Profil Direktorat Jenderal Perkeretaapian

[1] Sujadi, Akhmad (2016-02-18). Si Ular Besi Antar Jonan jadi Menteri. Gramedia Pustaka Utama. hlm. 114. ISBN 978-602-03-2466-1.

[2] Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015^{[pranala nonaktif permanen]}

[3] BeritaSatu.com. "Bekas dirjen perkeretaapian didakwa Korupsi KRL". beritasatu.com. Diakses tanggal 2023-05-26.

[4] "Eks Dirjen Perkeretaapian Soemino Divonis 3 Tahun Bui". detiknews. Diakses tanggal 2023-05-26.

[5] Sandi, Ferry. "Baru Diresmikan Jokowi, Proyek Kereta Sulawesi Kena OTT KPK". CNBC Indonesia. Diakses tanggal 2023-04-17.

[btp-6] "Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 36 Tahun 2022" (PDF). Jakarta: Badan Pemeriksa Keuangan RI. Diakses tanggal 22 Oktober 2024.

[1]

[2]

[3]

[4]

[5]

[6]